-->

Kamis, 18 Maret 2021

Buka Rakernis Baintelkam,Kapolri Harapkan Presisi Dimulai Dari Fungsi Intelijen



Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo membuka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam) Polri, Rabu (17/3/2021).

Portalrakyat.com-Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo membuka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam) Polri, Rabu (17/3/2021). Kegiatan itu dilakukan sesuai dengan standar protokol kesehatan.

Rakernis Banitelkam tahun ini mengusung tema ‘Intelijen Keamanan Polri Siap Mewujudkan Transformasi Polri yang Presisi Guna Mendukung Peningkatan Kerja Pemeliharaan Kamtibmas Dalam Rangka Menjaga Keamanan Dalam Negeri’.

Dalam arahannya, Sigit menekankan pentingnya peran jajaran Baintelkam Polri dalam mengimplementasikan gagasan Polri Presisi atau Prediktif, Responsibilitas dan Transparansi Berkeadilan.

“Dalam Presisi dimulai dari Prediktif terutama di fungsi intelijen di kemampuan yang memprediksi kegiatan yang akan datang, menganalisa dan difungsikan ke fungsi lain,” kata Sigit di hadapan peserta Rakernis Baintelkam Polri.

Dengan memiliki kemampuan Prediktif di setiap kegiatan, maka hal itu akan sangat membantu untuk unit lainnya menjalankan tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Terkait prediksi dan kemampuan membaca situasi, Sigit pun mengutip pemikiran dari Filsif sekaligus ahli seni perang Sun Tzu.

“Mengambil teori Sun Tzu di The Art of War, harus mampu mengenali kemampuan organisasi serta lingkungan strategik menjawab tantangan ke depan,” ujar Sigit.

Mantan Kabareskrim Polri itu menekankan, intelijen keamanan terkait mampu mengelola keamanan dalam negeri, tentunya harus tahu perkembangan lingkungan strategik global, regional dan nasional yang berimplikasi terhadap keamanan dalam negeri.

Dia mencotohkan, ketika pelaksanaan Pilkada Amerika Serikat yang berimplikasi di Timur Tengah dah berdampak ke Indonesia. “Perang dagang Amerika dengan China mempengaruhi perekonomian dan politik di dalam negeri,” tutur mantan Kapolda Banten ini.

Selain itu, Sigit juga meminta agar pelayanan kepolisian harus berorientasi pada kemudahan masyarakat seperti penerbitan SKCK. Hal itu harus dilakukan dengan mudah cepat dan terukur berbasis teknologi.(humas Polri)

Rabu, 17 Maret 2021

Tak Lagi Dilarang Mudik Lebaran,Polri Mulai Bahas Operasi Ketupat 2021 Meski Pandemi Covid 19 Belum Berakhir

Kabag Ops Korlantas Polri Kombes Rudy Antariksawan mengatakan, pembahasan Operasi Ketupat 2021 dimulai Rabu (17/3) ini.

Portalrakyat.com-Pemerintah telah memutuskan tidak lagi melarang mudik pada 2021. Polri pun bersiap untuk menggelar Operasi Ketupat 2021 meski pandemi Covid-19 belum berakhir.

Kabag Ops Korlantas Polri Kombes Rudy Antariksawan mengatakan, pembahasan Operasi Ketupat 2021 dimulai Rabu (17/3) ini.

"Hari ini juga rapat di Sops Polri membahas Operasi Ketupat 2021," ujar Rudy ketika dikonfirmasi, Rabu.

Artikel ini telah tayang di JPNN.com dengan judul
"Mudik Tak Dilarang, Polri Mulai Bahas Operasi Ketupat 2021",

Menurut Rudy, pada pelaksanaan Operasi Ketupat nanti, Polri tetap mengikuti petunjuk terbaru dari pemerintah. Termasuk tidak dilarangnya mudik lebaran.

"Sesuai dengan pedoman pemerintah mematuhi protokol kesehatan dan kami rapat dengan stakeholder terkait untuk kesiapannya," tambah Rudy.

Redaksi.

Jumat, 12 Maret 2021

Kapolri Dan BRI Sepakat Membahas Inovasi Di Tengah Keterpurukan Ekonomi Masa Pandemi Covid 19


Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo dan BRI dok.

Portalrakyat,com-Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menggelar silahturahmi dengan pimpinan Bank BRI. Kegiatan itu membahas soal inovasi dan gagasan untuk membangkitkan perekonomian masyarakat di saat Pandemi Covid-19.

Dalam kesempatan tersebut, Sigit berharap, silahturami tersebut dapat mendorong terciptanya inovasi dalam kegiatan masyarakat yakni, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di tengah Pandemi Covid-19.

“Dari kepolisian sangat konsen untuk bersama-sama Kementerian atau Lembaga (K/L) untuk mendorong program UMKM, mendorong UMKM untuk berani membuat inovasi,” kata Sigit di Gedung Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (12/3/2021).

Menurut Sigit, inovasi UMKM saat ini sangat penting. Sebab itu, diperlukan peranan dari pihak Bank BRI dalam menciptakan inovasi di kegiatan UMKM. Misalnya, edukasi dan pendampingan bagi masyarakat yang memiliki usaha.

Mengingat, hal itu menjadi salah satu stimulus untuk meningkatkan roda perekonomian masyarakat ketika terjadinya pandemi virus corona dewasa ini.

“Dan diberi pendampingan agar bisa bertumbuh dengan baik, apalagi didukung oleh BRI dan memberikan keyakinan yang lebih tahu Customer,” ujar Sigit.

Sigit juga mempersilahkan kepada pihak BRI untuk berkoordinasi dengan jajaran kepolisian di daerah yang memiliki program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Disisi lain, Sigit juga meminta kepada Bank BRI untuk dapat mendorong kesejahteraan seluruh jajaran kepolisian misalnya seperti pembangunan asrama dan rumah personel.

“Tekait kepolisian, gaji, remunerasi, mendorong peningkatan kesejahteraan anggota seperti pembangunan rumah, semoga bisa disupport,” ucap mantan Kabareskrim Polri itu.

Di kesempatan yang sama, Direktur Utama (Dirut) Bank BRI Sunarso meminta kepada Mabes Polri untuk membantu melakukan pengamanan dalam mengawal perkembangan perekonomian nasional.

“Perekonomian nasional sangat strategis. Mohon bantuan mengamankan ekonomi nasional,” kata Sunarso.

Terkait inovasi UMKM, Sunarso menyebut, pihak Bank BRI memang concern terhadap hal itu. Oleh sebab itu, Ia menyambut baik gagasan dari Kapolri soal penguatan UMKM tersebut.

“Merestruktusasi UMKM untuk perekonomian dan masih positif. Terima kasih suport Polri baik itu pengamanan, gaji dan marketing,”pungkasnya.redaksi

Sabtu, 06 Maret 2021

Pendaftaran CPNS dan 2021 Akan di Buka,Ada Juga Penerimaan Seleksi PPPK


Portalrakyat.com-Pendaftaran CPNS 2021 akan dibuka. Kini pemerintah mematangkan persiapan pembukaan pendaftaran CPNS. Sebab, tidak hanya CPNS, tetapi pemerintah membuka seleksi PPPK.

Proses pengadaan ASN dan Guru PPPK tahun 2021 dengan total jumlah sekitar 1,3 juta pegawai .

Pemerintah memang lebih banyak merekrut calon PPPK dibandingkan dengan CPNS. Pasalnya rekrutmen PPPK tahun ini mencapai 1.111.500. Sementara untuk CPNS tahun ini hanya sekitar 160.500 formasi.

Di mana dari 1.111.500 formasi PPPK, 1.000.000 diantaranya untuk formasi guru. Lalu 70.000 untuk PPPK instansi daerah non guru, dan 41.500 PPPK instansi pusat non guru.

Sementara 160.500 formasi kebutuhan CPNS, 119.000 merupakan CPNS instansi daerah. Sisanya 41.500 untuk CPNS instansi pusat.

MenPANRB Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa pengumuman formasi yang akan dibuka akan dilakukan pada bulan Maret ini.

“Mengenai waktu pengumuman, akan dilakukan pada bulan Maret, setelah proses pembagian untuk masing-masing instansi selesai dilakukan," katanya.

Adapun proses pengadaan ASN dan Guru PPPK tahun 2021 dengan total jumlah sekitar 1,3 juta pegawai merupakan pengalaman pertama bagi pemerintah.

"Jumlah yang tidak pernah kita lakukan sebelumnya," ujar Tjahjo

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengungkapkan, gambaran rencana pelaksanaan seleksi ASN tahun ini. Di mana pendaftaran seleksi sekolah kedinasan akan dibuka lebih dulu dibandingkan seleksi CPNS maupun PPPK.

“Pendaftaran seleksi sekolah kedinasan 2021 diperkirakan April 2021,” katanya

Lebih lanjut Bima menuturkan untuk pendaftaran seleksi CPNS dan PPPK akan dilaksanakan setelah sekolah kedinasan.

“Seleksi PPPK Guru dengan formasi 1 juta guru diperkirakan akan dilaksanakan pada Mei 2021. Dan seleksi CPNS 2021 dan PPPK non guru diperkirakan dilaksanakan Mei 2021,” ungkapnya.redakasi laman kabar upadte.

Rabu, 10 Februari 2021

Puasa Ramadhan 1442 Hijriyah Jatuh Pada April 13 Bulan Depan,Begini Tinjauannya


Portalrakyat.com-Muhammadiyah menetapkan awal puasa Ramadan 1442 Hijriah pada 13 April mendatang. Sedangkan 1 Syawal atau Idul Fitri jatuh pada 13 Mei 2021.

Penetapan Ramadan dan Idul Fitri tersebut disampaikan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah melalui Maklumat Nomor 01/MLM/I.0/E/2021 tentang Penetapan Hasil Hisab Ramadan, Syawal, dan Zulhijah 1442 Hijriah.

Berdasarkan isi maklumat, pengumuman awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah 1442 Hijriah tersebut didasarkan atas hasil hisab hakiki wujudul hilal yang dipedomani Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Disebutkan bahwa Ijtimak jelang Ramadan 1442 H terjadi pada Senin Pon (12/4/2021) pukul 09:33:59 WIB, pada saat terbenam Matahari di Yogyakarta, bulan atau hilal sudah wujud, dan di seluruh wilayah Indonesia pada saat terbenam Matahari itu Bulan berada di atas ufuk. Karena itu, 1 Ramadan 1442 H jatuh pada Selasa Wage (13/4/2021).

Sementara itu, Ijtimak jelang Syawal 1442 H terjadi pada Rabu Pon (12/5/2021) pukul 02:03:02 WIB. Pada saat terbenam Matahari di Yogyakarta, hilal sudah wujud, dan di seluruh wilayah Indonesia pada saat terbenam matahari itu bulan berada di atas ufuk. Karena itu, 1 Syawal 1442 H jatuh pada Kamis Wage (13/5/2021).

Sementara Ijtimak jelang Zulhijah 1442 H terjadi pada Sabtu Pahing (10/7/2021) pukul 08:19:35 WIB. Pada saat terbenam Matahari di Yogyakarta, hilal sudah wujud, dan di seluruh wilayah Indonesia pada saat terbenam matahari itu bulan berada di atas ufuk. Maka, 1 Zulhijah 1442 H jatuh pada Minggu Pon (11/7/2021).

Sementara Hari Arafah pada 9 Dzulhijjah 1442 H bertepatan Senin Legi (19/7/2021), Idul Adha (10 Dzulhijjah 1442 H) pada Selasa Pahing (20/7/ 2021).

Maklumat ini ditandatangani Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir dan Sekretaris Agung Danarto di Yogyakarta pada 26 Januari 2021.

“Demikian maklumat ini disampaikan agar menjadi panduan bagi warga Muhammadiyah dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita,” ujar Haedar Nashir dalam maklumat tersebut.(redaksi)

Minggu, 07 Februari 2021

Sebagian Parpol Besar dan Kecil Ramai-Ramai Menolak RUU Tentang Pemilu Yang Di Revisi


Sebagian partai politik (parpol) besar dan kecil ramai-ramai menolak draf RUU tentang Pemilu yang merevisi UU Pemilu Nomor 7/2017 dan UU Pilkada Nomor 10/2016.

Portalrakyat.com-Sebagian partai politik (parpol) besar dan kecil ramai-ramai menolak draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemilu yang merevisi UU Pemilu Nomor 7/2017 dan UU Pilkada Nomor 10/2016, termasuk juga pemerintah dan parpol nonparlemen.

Awalnya, semua fraksi di Komisi II DPR awalnya kompak untuk menusulkan RUU Pemilu sebagai usul inisiatif DPR.

Menyikapi hal ini, Peneliti Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menilai, sikap parpol dan juga pemerintah yang menunda merevisi UU Pemilu ini sangat aneh, karena RUU Pemilu sudah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021 yang disepakati di Badan Legislasi (Baleg) DPR bersama Menkumham Yasonna Laoly yang merupakan wakil pemerintah.

"Menurut saya ini sangat patut dipertanyakan dan juga menjadi sangat aneh baik partai politik maupun pemerintah merasa tidak perlu melakukan revisi UU Pemilu," kata Fadli dalam webinar yang bertajuk "Maju-Mundur Revisi UU Pemilu" yang disiarkan di Youtube Perludem, Minggu (7/2/2021).

Menurut Fadli, alasan parpol dan pemerintah untuk menunda revisi UU Pemilu itu tidak didasarkan pada situasi kontestasi demokrasi dan kerangka hukum UU Pemilu.

Sebaliknya, Fadli menilai bahwa kerangka hukum dalam UU Pemilu saat ini bermasalah dan banyak hal yang perlu diperbaiki. Karenanya, DPR sepatutnya menyetujui revisi UU Pemilu pada 14 Januari 2021 lalu sebagaimana persetujuan Prolegnas Prioritas 2021.

"Kalau menggunakan alasan itu apakah Undang-Undang sekarang sudah memadai untuk digunakan dalam jangka waktu yang panjang? Menurut saya jawabannya tidak. Ada banyak aspek yang harus diperbaiki dan dikuatkan," tegasnya.*redaksi.

Selasa, 26 Januari 2021

Draf UU Pemilu:Alokasi Kursi DPR-DPRD Di Perkecil,Ini Tinjauannya


Portalrakyat.com-Rancangan UU Pemilu yang sedang digodok DPR mengatur soal alokasi kursi daerah pemilihan (dapil) untuk DPR dan DPRD. Alokasi kursi dapil untuk DPR dan DPRD dalam RUU tersebut diperkecil.

Dilangsir media,dalam draf RUU Pemilu yang Rabu (27/1/2021), aturan soal alokasi dapil untuk DPR ini diatur dalam Pasal 208. Dapil untuk DPR menjadi paling sedikit 3 kursi dan maksimal 8 kursi. Aturan ini berbeda dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang maksimal 10 kursi.

Pasal 208 (Draf RUU Pemilu)
(2) Setiap daerah pemilihan Pemilu Anggota DPR memiliki alokasi kursi setiap daerah pemilihan paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 8 (delapan) kursi.

Pasal 187 (UU Pemilu)
(2) Jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPR paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 10 (sepuluh) kursi.

Sedangkan untuk dapil DPRD alokasinya mengecil dari maksimal 12 kursi menjadi 10 kursi.

Pasal 228 (Draf RUU Pemilu)
(2) Setiap daerah pemilihan Pemilu Anggota DPRD Provinsi memiliki alokasi kursi setiap daerah pemilihan paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 10 (sepuluh) kursi.

Pasal 189 (UU Pemilu)
(2)Jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD provinsi paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 12 (dua belas) kursi.

Selain itu, RUU Pemilu ini juga mengatur soal kenaikan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) menjadi 5%.

RUU Pemilu ini masuk Prolegnas Prioritas 2021. Draf RUU Pemilu sudah diserahkan Komisi II DPR ke Baleg DPR.

Redaksi.

Modus Baru BLT BPJS Ketenagakerjaan Di WhatsApp Pesan Berantai,Itu Hoax


Portalrakyat.com-Beredar di sebuah pesan berantai mengatasnamakan Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau BLT BPJS Ketenagakerjaan. Dalam pesan berantai itu disebutkan yang bisa menerima BLT BPJS Ketenagakerjaan adalah yang bekerja antara tahun 2000 hingga 2021.

Pesan berantai itu sampai mencantumkan link daftar lengkap calon penerima BLT tersebut. Akan tetapi, perlu diperhatikan jangan sesekali membuka link tersebut karena berisiko bisa mencuri data pribadi Anda.

Berita ini ditulis dengan tujuan untuk memberi peringatan kepada pembaca agar tidak sembarangan mengklik link yang dicantumkan dalam pesan berantai semacam itu.

Berikut isi pesan berantai yang dimaksud:

Mereka yang bekerja antara tahun 2000 dan 2021 berhak menerima bantuan sosial finansial sebesar *Rp 3.550.000.

Periksa apakah nama Anda ada di daftar untuk menarik manfaat

Daftar lengkap
https://whatsprem.club/bank-id

Adapun bila penasaran apakah Anda calon penerima BLT BPJS Ketenagakerjaan atau bukan, begini cara mengetahuinya:

1. Pertama, bisa dengan mengakses situs BPJS Ketenagakerjaan di link https://sso.bpjsketenagakerjaan.go.id/dan cek kepesertaan kamu.

2. Cara kedua, bisa dengan WhatsApp di nomor +62811-9115910 atau +62855-1500910

3. Cara lainnya, dengan SMS ke nomor 2757 dengan format Daftar (spasi) Saldo, nomor KTP, tanggal lahir dan nomor peserta.

4. Terakhir dengan download dan instal aplikasi BPJSTKU untuk android atau iOS.

Untuk aplikasi, pastikan pengguna telah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dan melakukan registrasi akun. Selain itu, cek lebih dulu status kepesertaan dan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan.

Sebagai pengingat, program BLT BPJS Ketenagakerjaan akan memberikan bantuan kepada peserta yang terdaftar sebesar Rp 600 ribu per bulan atau Rp 1,2 juta setiap termin.

Redaksi.

Selasa, 12 Januari 2021

Pemerintah Tambah Alokasi Pupuk Bersubsidi


Portalrakyat.com-Pada 11 Januari 2021 
Presiden Jokowi didampingi Mentan Syahrul Yasin Limpo saat meninjau kawasan lumbung pangan baru di Humbang Hasundutan. 

Kementerian Pertanian (Kementan) menambah alokasi pupuk bersubsidi tahun 2021, sehingga menjadi 9 juta ton plus 1,5 juta liter pupuk organik cair, sedangkan tahun 2020 alokasinya hanya 8,9 juta ton. 

“Semoga lebih banyak petani yang bisa memperoleh pupuk bersubsidi. Pastinya petani yang berhak mendapatkan pupuk bersubsidi itu petani yang sudah tercatat di e-RDKK sesuai pengajuan yang diterima Kementan dari usulan pemerintah daerah,” ujar Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo, Senin (11/01/2021). 

Sebagai informasi, sesuai Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 49 Tahun 2020, pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani yang telah bergabung dalam kelompok tani yang menyusun Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK). 

Karena itu, Mentan menginstruksikan jajarannya untuk merapikan gerak lini di hilir subsidi pupuk. 

“Tahun 2021 ini kita benar-benar awasi terutama lini tiga dan empat atau dari distributor ke agen, di kecamatan dan desa. Kalau bisa jalan di sini, ketersediaan pupuk bersubsidi terpenuhi,” terangnya. 

Sementara itu, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementan, Sarwo Edhy menjelaskan, berdasarkan e-RDKK yang diatur Kelompok Tani, petani penerima pupuk bersubsidi adalah petani yang melakukan usaha tani subsektor tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, dan peternakan dengan lahan paling luas dua hektare. 

Petani juga melakukan usaha tani subsektor tanaman pangan pada perluasan areal tanam baru. 

“Implementasi distribusi pupuk bersubsidi menggunakan Kartu Tani akan dilakukan secara bertahap. 

Namun untuk saat ini, belum semua daerah kita terapkan distribusi pupuk menggunakan Kartu Tani. 

Kita akan lakukan bertahap hingga Kartu Tani tersebar ke seluruh Indonesia sesuai dengan data penerima pupuk subsidi,” ujarnya Sementara itu, Direktur Pupuk dan Pestisida, Kementan, Muhammad Hatta penyaluran melalui sistem e-RDKK dilakukan supaya penerima subsidi betul-betul tepat sasaran. Penyusunan e-RDKK ini bersumber dari kelompok tani dan melalui sejumlah tahapan verifikasi sebelum ditentukan sebagai data penerima pupuk subsidi. 

Oleh karena itu, Hatta meminta petani agar memastikan sudah tergabung dalam kelompok tani dan terdaftar di e-RDKK untuk dapat pupuk bersubsidi. 

“Jika di lapangan kami temukan kios yang mencoba menyulitkan petani dalam penebusan, maka kami tidak segan-segan akan mencabut izinnya,” tegas Hatta.redaksi

Sabtu, 09 Januari 2021

Wakil Ketua Komisi V DPR-RI H.Andi Iwan Darmawan Aras Sampaikan Duka Mendalam Hilangnya Pesawat Sriwijaya Air


Portalrakyat.com-Wakil Ketua Komisi V DPR Fraksi Partai Gerindra RI H. Iwan Darmawan Aras,S.E,M.Si.menyampaikan duka mendalam atas musibah jatuhnya pesawat Sriwijaya Air bernomor SJ-182 yang diduga jatuh di perairan Kepulauan Seribu, DKI Jakarta.

"Kami berharap semoga tim Basarnas dan tim relawan terkait segera mendapat titik terang dalam pencairan,tentunya akan menjadi evaluasi bagi kami kedepan kepada Kementerian Perhubungan dan pihak maskapai penerbangan agar kiranya hal yang terjadi hari ini sebisa mungkin tidak terjadi lagi,ujarnya Sabtu 9/1/2020.

Politisi Fraksi Gerindra tersebut menuturkan,DPR RI masih memantau perkembangan berita serta keterangan resmi dari instansi terkait,Ia pun mendorong Kementerian Perhubungan untuk bisa terus melakukan pengawasan ketat terkait investigasi mengenai kelayakan terbang maskapai bersangkutan.

"Dan kepada keluarga korban diberikan kesabaran dan ketabahan,kami masih mengharap yang terbaik,semoga usaha dan doa kita semua dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa,Amin"Pungkasnya.

Diketahui Pesawat Sriwijaya Air SJ182 rute Jakarta-Pontianak hilang kontak di Kepulauan Seribu tidak lama setelah lepas landas dari Bandara Soekarno Hatta. Situs FlightRadar24 menyebut pesawat itu kehilangan kendali pada ketinggian 10 ribu kaki dalam 1 menit. Pesawat tersebut sempat mencapai ketinggian 10.900 kaki. Mendadak, ketinggian berubah menjadi 8.950 kaki, turun ke 5.400 kaki, hingga terakhir terpantau di 250 kaki. Kemudian pesawat hilang kontak,Andi Kamal.

Senin, 04 Januari 2021

Kementan RI Siapkan 34.356 Al Instan Untuk Dongkrak Sektor Pertanian


Portalrakyat.com-Kementerian Pertanian Syahrul Yasin Limpo melalui Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) memastikan bakal menggenjot produktivitas pertanian di tahun 2021. Oleh sebab itu, sebanyak 34.356 unit alat dan mesin pertanian ( alsintan) pun disiapkan.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan, alsintan memiliki peranan penting dalam penyediaan pangan untuk mendukung ketahanan pangan dalam negeri.

"Dengan alsintan, kami ingin memastikan penyediaan pangan tidak terkendala," ujarnya dalam keterangan resmi tertulis, Minggu (3/1/2021).

Adapun alsintan yang disiapkan untuk mendukung pertanian di tahun ini, terdiri dari cultivator sebanyak 3.000 unit, hand sprayer 17.800 unit, pompa air 7.000 unit, rice transplanter 360 unit, traktor roda dua 5.596 unit, serta traktor roda empat 600 unit.

"Kami juga berharap petani bisa memaksimalkan peran alsintan untuk mendukung pertanian yang maju, mandiri, dan modern," kata Syahrul.

Dirjen PSP Kementan Sarwo Edhy menambahkan, alsintan adalah bentuk bantuan dari pemerintah yang ditujukan bagi kelompok tani agar dapat dimanfaatkan secara maksimal sesuai dengan kapasitas kerjanya.

Menurutnya, bantuan alsintan ini akan diberikan ke daerah-daerah sentra tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.

"Bantuan alsintan tahun anggaran 2021 ini sudah termasuk untuk mendukung program food estate," kata Sarwo.*redaksi

Presiden Jokowi Kantongi Nama Pengganti Kapolri Jendral Idham Azis


Portalrakyat.com-Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah mengantongi nama calon Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) baru pengganti Jenderal Idham Azis.
Moeldoko berkata pergantian Kapolri sudah jadi hal rutin. Sehingga tidak ada persiapan berlebihan yang dilakukan Jokowi dalam memilih nama kapolri baru.

"Prosedurnya sudah ada, tinggal tunggu waktu. Siapanya (calon kapolri) pasti sudah ada," kata Moeldoko dalam rekaman suara yang diterima, Senin (4/1).

Moeldoko mengatakan Jokowi akan mengirim nama calon kapolri ke DPR dalam waktu dekat untuk uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test). Sebab waktu yang tersedia tinggal sedikit.

Meski begitu, Moeldoko enggan membeberkan nama calon kapolri pilihan Jokowi. Ia juga tak mau memberi tahu awak media kapan Jokowi akan mengirim nama jenderal tersebut.

"Kebetulan belum (tahu), kebetulan tidak di kantong saya, kan gitu," ujar Moeldoko sambil bercanda.

Kapolri Jenderal Idham Azis akan memasuki masa pensiun 1 Februari 2021. Berdasarkan aturan, Presiden Jokowi harus mengirim nama pengganti Idham paling lambat 20 hari sebelumnya, atau Selasa (12/1).

Sejumlah nama jenderal masuk bursa calon kapolri. Salah satu nama yang menguat beberapa waktu belakangan adalah Kepala BNPT Boy Rafli Amar.*Redaksi

Mendadak Viral, Wacana Gaji 9Juta PNS Per Bulan Dimentahkan Kemenkeu



                     Foto ilustrasi

Portalrakyat.com-Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akhirnya angkat bicara mengenai besaran Ternyata hal tersebut tidak benar, sebab tidak ada rencana kenaikan gaji.
Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran DJA Kemenkeu Didik Kusnaini menegaskan, bahwa tidak ada rencana kenaikan gaji PNS untuk tahun ini. Sebab, pemerintah masih fokus pada penanganan dampak Pandemi Covid-19.

"Tidak ada rencana untuk menaikkan gaji PNS (2021)," ujarnya yang dikutip Senin (4/1/2021).

Namun, terkait dengan peningkatan tunjangan kinerja ASN dan pensiunan ia mengatakan bahwa rencana itu ada. Rencana itu saat ini tengah di bahas di internal Kementerian dan Lembaga terkait.

"Penyusunan peraturan pemerintah tentang skema gaji dan pensiun, saat ini masih dalam tahap pengkajian interdepartemen," jelasnya.

Menurutnya, dalam pembahasan ini ada banyak pertimbangan yang perlu dikaji. Salah satunya adalah dampak ke keuangan negara tidak hanya jangka pendek tapi juga jangka panjang.

"Mempertimbangkan banyak aspek, diantaranya termasuk dampaknya terhadap keuangan negara jangka pendek dan panjang," kata Didik.

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo mengatakan, untuk tahun ini gaji PNS untuk jabatan terendah bisa menjadi Rp 9 juta - Rp 10 juta per bulan.
Kenaikan ini disebabkan oleh peningkatan tunjangan yang telah direncanakan sejak tahun lalu.

"Jadi (gaji) pegawai paling rendah ASN itu bisa minimal Rp 9 juta sampai Rp 10 juta," kata dia dalam Grand Launching Wakaf Uang ASN Kementerian Agama, Senin (28/12/2020).

Tjahjo mengatakan, kenaikan tunjangan akan dinikmati sekitar 4,2 juta ASN, 1 juta pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang terdiri dari kalangan guru, 260 tenaga kesehatan, dan 100 ribu tenaga penyuluh.

"Mudah-mudahan lewat rekrutmen, sistem merit, tunjangan dan sebagainya bisa tertata, terdata berapa ASN yang kita butuhkan," jelasnya.

Tjahjo berharap para abdi negara bisa mewakafkan sebagian kenaikan tunjangan itu untuk kebaikan. Pemerintah pun saat ini masih mencari cara agar ASN bisa berkontribusi lebih besar dalam berwakaf.

"Nanti kita cari. Dari gaji pokok dan tunjangan serta lain-lain kita imbau dengan cara gimana. Sehingga ada wakaf bisa bergulir ke depan," kata politisi PDI Perjuangan ini.*redaksi

Kamis, 31 Desember 2020

Komisi Pemberantasan Korupsi Adakan Konferensi Pers Kinerja Akhir Tahun 2020,Berikut Temuannya


Portalrakyat.com-Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar konferensi pers kinerja akhir tahun 2020. Dalam konferensi pers tersebut, Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan penyelenggaraan konferensi pers ini adalah bentuk pertanggung jawaban kinerja KPK kepada publik. Sebab, publik adalah mitra kerja utama KPK dalam menjalankan tugas dan fungsi pemberantasan korupsi.

“Kami selalu terbuka dengan segala bentuk masukan, kritik dan saran, karena kami yakin tujuannya hanya satu, yakni membuat kami terus bekerja dengan benar,” kata Firli saat membuka Konferensi Pers Kinerja KPK Tahun 2020, di Gedung Merah Putih KPK, disiarkan situs kpk, kemarin.

Firli menyebutkan, kinerja KPK saat ini tentu saja jauh dari sempurna. Namun masukan dan pengawasan publik akan memacu KPK bekerja lebih baik lagi.

Salah satu kinerja KPK yang menjadi ulasan dalam konferensi pers adalah total nilai aset yang berhasil KPK dorong penertibannya, yakni senilai Rp592,4 triliun. Nilai tersebut terdiri dari Rp551,6 triliun barang milik negara dan Rp40,8 triliun aset pemerintah daerah.

Kerja ini dicapai KPK melalui fungsi koordinasi dan supervisi. Melalui fungsi ini, KPK melakukan pemulihan, penertiban, dan optimalisasi berupa pembuatan sertifikat aset negara. Dua di antara aset yang ditertibkan adalah area Monumen Nasional dan Gelora Bung Karno.

Dari sisi pencegahan, beberapa capaian KPK adalah meningkatnya kepatuhan penyelenggara negara dalam melaporkan harta kekayaanya. Kepatuhan tahun 2020 mencapai 96,23 persen dengan total laporan mencapai 350. 273 LHKPN.

Melalui fungsi penindakan, tahun ini menetapkan 109 tersangka dengan penerbitan 91 surat perintah penyidikan. KPK juga melakukan hibah dan lelang dengan nilai Rp136,7 miliar. Jumlah tersebut terdiri dari empat kendaraan bermotor senilai Rp661,9 juta dan 13 tanah/bangunan senilai Rp136,1 miliar.

Dari total denda, uang pengganti, dan rampasan, KPK berhasil mengembalikan kerugian negara sebesar Rp157,16 miliar. Sehingga total pengembalian kerugian negara dari penindakan adalah Rp293,9 miliar.

Komisi Pemberantasan Korupsi tahun ini melakukan penyerapan anggaran sebanyak 91,7 persen dari pagu Rp920,3 miliar. Sehingga total anggaran yang digunakan tahun ini adalah Rp843,8 miliar.

KPK akan terus melakukan tugas dan fungsi sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Pemberantasan korupsi akan tetap menjadi prioritas, dan KPK akan selalu berada di baris terdepan dalam upaya memusnahkan korupsi di Indonesia.

Untuk menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan fokus yang kami tuju, KPK tak bisa bekerja sendirian. Kami mengajak seluruh elemen masyarakat, baik itu akademisi, lembaga swadaya masyarakat, pegiat antikorupsi, para penegak hukum, seluruh kementerian/ lembaga, dan seluruh rakyat Indonesia untuk terus menemani KPK dalam melakukan tugas dan fungsi dalam pemberantasan korupsi.red

Senin, 28 Desember 2020

Tunjangan Serta Gaji Ke 13 PNS Secara Penuh Tidak Dipotong di Tahun 2021,Klik Penjelasannya


Portalrakyat.com-Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan memastikan pemberian tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 pegawai negeri sipil (PNS) secara penuh tanpa dipotong sepeser pun pada 2021.

Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani mengatakan pemberian gaji ke-13 untuk pensiunan PNS pun diberikan secara penuh tanpa ada pemotongan.

"Sesusai APBN 2021 penggajian tahun 2021 adalah pemberian THR dan G13/Pensiun 13 yang diharapkan diberikan secara full," kata Askolani saat dihubungi di Jakarta, Senin (28/12/2020).

Besaran pencairan THR dan gaji ke-13 untuk PNS dan para pensiunan berbeda dengan tahun 2020. pencairan THR dan gaji ke-13 PNS dan untuk para pensiunan tinggal menunggu keputusan dari Presiden Joko Widodo

"Hal itu implementasinya menunggu penetapan Presiden pada waktunya bila akan dilaksnakan," imbuhnya.

Dia menambahakan, anggaran untuk THR dan gaji ke-13 sudah dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021. Oleh karenanya, ini diharapkan bisa membantu para PNS untuk tetap melakukan belanja.

"Saat ini rencananya sama dengan kebijakan sebelum Covid-19. Nanti akan dilakukan monitoring implementasinya di 2021," tandasnya.

Selasa, 22 Desember 2020

Membuat Kesalahan Fatal Di Institusi,129 Anggota Polri Di Pecat Secara Tidak Hormat


Portalrakyat.com-Kepolisian Republik Indonesia (Polri) telah memberikan tindakan tegas berupa pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap 129 anggotanya selama 2020.

Pemecatan 129 polisi itu dilakukan karena anggota tersebut telah melakukan kesalahan fatal dan membuat malu institusi Polri.

"Selama 2020, Polri memberikan punishment kepada personel yang melakukan pelanggaran, sebanyak 1.326 putusan sidang disiplin dan 1.124 putusan sidang kode etik dengan 129 anggota Polri dipecat PTDH," kata Kapolri Jenderal Idham Azis kepada wartawan, Selasa (22/12).

Selain memberikan penindakan, Polri juga memberikan penghargaan sebanyak 1.778 terhadap sejumlah pihak.

Perinciannya, sebanyak 1.659 penghargaan diberikan kepada personel Polri, 87 penghargaan kepada warga masyarakat (WNI), dan 32 penghargaan kepada instansi mitra Polri. "Kami juga mengusulkan 73.978 Tanda Kehormatan yang telah dianugerahkan oleh negara," ujar mantan Kadiv Propam Polri ini.

Jenderal Idham Azis memaparkan bahwa pada 2020 ini sudah tidak ada lagi anggota Polri yang menjabatan sebagai Analisis Kebijakan (Anjak). Kemudian, pihaknya juga melakukan peningkatan status terhadap tujuh Polda dari tipe B ke tipe A, hingga penambahan 14 satuan kerja baru.

"Total ada 64 kerja sama dengan kementerian dan lembaga, pemda, dan 47 negara serta MoU dengan dua negara," pungkas Jenderal Idham Azis.

Artikel ini telah tayang di JPNN.com dengan judul
"Bikin Malu Institusi Polri, 129 Polisi Dipecat Secara Tidak Hormat",
https://m.jpnn.com/news/bikin-malu-institusi-polri-129-polisi-dipecat-secara-tidak-hormat?page=2

153 Perwira Tentara Tinggi dan Menengah Polri Dimutasi Termasuk 7 Jenderal


Portalrakyat.com-Kapolri Jenderal Pol Idham Azis memutasi 153 perwira tinggi dan menengah Polri, Selasa (22/12/2020).

Mutasi itu tertuang dalam dua Surat Telegram Kapolri, masing-masing Nomor ST/3488/XII/KEP./2020 dan ST/3489/KEP./2020 tertanggal 21 November 2020 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Polri. Telegram diteken Asisten SDM Kapolri Irjen Pol Sutrisno Yudi Hermawan.

Di jajaran pati, terdapat tujuh jenderal bintang satu (brigjen pol) yang dimutasi. Adapun di jajaran pamen, sejumlah kapolres juga turut dimutasi.

Berikut 7 jenderal yang dimutasi:

1. Brigjen Pol Jaya Subriyanto. Analis Kebijakan Utama Bidang Sabhara Baharkam Polri diangkat dalam jabatan baru sebagai Widyaiswara Kepolisian Utama Tk I Sespim Lemdiklat Polri.

2. Brigjen Pol Irlan. Wakapolda Kaltim diangkat dalam jabatan baru sebagai Widyaiswara Kepolisian Utama Tk I Sespim Lemdiklat Polri.

3. Brigjen Pol Hariyanto. Dirpolsatwa Korsabhara Baharkam Polri diangkat dalam jabatan baru sebagai Wakapolda Kaltim.

4. Brigjen Pol Ruslan. Karorenmin Baharkam Polri diangkat dalam jabatan baru sebagai Widyaiswara Kepolisian Utama Tk I Sespim Lemdiklat Polri.

5. Brigjen Pol Agung Julianto. Widyaiswara Madya Sespim Lemdiklat Polri diangkat dalam jabatan baru sebagai Karorenmin Baharkam Polri.

6. Brigjen Pol Hartono. Karopsi SSDM Polri dimutasikan sebagai Analis Kebijakan Utama Bidang PSI SSDM Polri.

7. Brigjen Pol Yehu Wangsajaya. Pengembang Teknologi Informasi Kepolisian Utama Tk II Div TIK Polri dimutasikan sebagai Analis Kebijakan Utama Bidang Sespimti Sespim Lemdiklat Polri.redaksi

Mutasi Ditubuh Polri,Kabid Humas Polda SulSel Bergeser Jadi Analis Kebijakan Madya Penmas Divhumas Polri


Portalrakyat.com-Polri kembali melakukan mutasi terhadap 4 perwira menengah (pamen) Polda Sulawesi Selatan (Sulsel). Dua di antaranya ialah Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Ibrahim Tompo hingga Dirpolairud Polda Sulsel Kombes Hery Wiyanto.
"Mutasi rutin untuk penyegaran jabatan pada satuan kerja Polda," kata Kombes Ibrahim saat dimintai konfirmasi detikcom, Selasa (22/12/2020).

Selain Kombes Ibrahim dan Kombes Hery, Karo Log Polda Sulsel Kombes Mukhlis dan Karo SDM Polda Sulsel Kombes Anang Pudjijanto juga dimutasi. Mutasi para pemen tersebut tertuang dalam surat telegram Kapolri nomor 3448//XII/KEP./ 2020 dan surat telegram Kapolri nomor 3449//XII/KEP./2020.

Khusus Kombes Ibrahim dan Kombes Anang, mereka dimutasi dalam rangka melaksanakan lembaga ketahanan nasional (Lemhanas).

"Jadi memang harus pindah agar tanggung jawab tugasnya lebih produktif dan efektif," tutur Ibrahim.

1. Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Ibrahim Tompo dimutasi jadi Analis Kebijakan Madya Bidang Penmas Divhumas Polri (dalam rangka Lemhanas).

Pengganti: Kombes Sulpan, sebelumnya menjabat sebagai Analis Kebijakan Madya Bidang Penmas Divhumas Polri.

2. Karo SDM Kombes Anang Pudjijanto dimutasi jadi Analis Kebijakan Madya Bidang Watpres SSDM Polri (dalam rangka Lemhanas).

Pejabat pengganti: Kombes I Ketut Yudha Karyana, sebelumnya menjabat sebagai Analis Kebijakan Madya Bidang Provos Divpropam Polri.

3. Dirpolairud Polda Sulsel Kombes Hery Wiyanto ditunjuk menjadi Kasubdit Bindalmas Ditsamapta Korsabhara Baharkam Polri.

Pengganti: Kombes Supeno, sebelumnya menjabat sebagai Dirpolairud Polda Gorontalo.

4. Karo Log Polda Sulsel Kombes Mukhlis ditunjuk jadi Karo Log Polda Sumatera Selatan (Sumsel).

Pengganti: Kombes Dian Harianto, sebelumnya menjabat Kabagminpers PPNS Rokorwas PPNS Bareskrim Polri.

Selasa, 15 Desember 2020

MRZ Ditahan Bukan Hanya Persoalan Kerumunan Tapi Penghasutan, Begini Ungkapan Kabagpenum Divisi Humas Polri


JAKARTA,Portalrakyat.com- Mabes Polri menegaskan jika IB-FPI, Rizieq Shihab ditahan karena melanggar Pasal 160 KUHP tentang Penghasutan dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara.

Adapun pernyataan ini menyusul maraknya aksi solidaritas dimana sejumlah pengikut Rizieq menyerahkan diri ke pihak kepolisian.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Divisi Humas Polri, Kombes Ahmad Ramadhan.

Ia menerangkan pelanggaran yang menyebabkan Rizieq ditahan bukan hanya perihal kerumunan yang langgar protokol kesehatan, melainkan terkait penghasutan berdasarkan alat bukti yang cukup berdasarkan keterangan saksi-saksi, saksi ahli, jejak digital tekhnologi informasi.

“MRS itu ditahan bukan terkait kasus protokol kesehatan, bukan hanya kerumunan Petamburan,” kata dia saat di mintai keterangan oleh awak media, Senin (14/12/2020). “Tapi karena melanggar Pasal 160 KUHP tentang Penghasutan dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara.”

Jika Rizieq hanya melakukan tindak pelanggaran terkait protokol kesehatan, maka ia hanya dikenai Pasal 93 UU Kekarantinaan Kesehatan Nomor 6 tahun 2018 dengan ancaman hukuman 1 tahun penjara.

Namun, ia juga melanggar Pasal 160 KUHP yaitu Tentang Kuat di duga Melakukan Penghasutan sehingga perlu dilakukan ditahan, setelah dilakukan pemanggilan pertama dan kedua, yang tidak diindahkan MRS, sehingga dengan alasan subyektif dan ojektif, Penyidik memiliki kewenangan untuk melakukan penahanan.


“(MRS) itu dikenakan pelanggaran prokes juga, tapi yang menjadi alasan untuk penahanannya adalah Pasal 160 KUHP,” lanjut Ramadhan lagi.

Sejumlah massa yang tergabung dalam berbagai ormas Islam di Ciamis mendatangi Polres Tasikmalaya pada Senin (14/12/2020) siang.

Mereka meminta agar ditahan sebagai bentuk solidaritas terhadap Rizieq, serta menanyakan perkembangan penanganan 6 laskar FPI.

Seperti diketahui sebelumnya, kasus baku tembak 6 orang pengikut Rizieq dan Polisi, telah menyita perhatian publik. Presiden Joko Widodo alias Jokowi bahkan juga sempat buka suara mengenai hal ini.

Menurut Jokowi, Komnas HAM perlu dilibatkan untuk memastikan penegakan hukum dilakukan secara independen.

“Jika perlu, jika memerlukan keterlibatan lembaga independen kita memiliki Komnas HAM. Di mana masyarakat bisa sampaikan pengaduannya,” kata Kepala Negara, Minggu (13/12).

Senin, 30 November 2020

Rombak Sistem Pengupahan Gaji PNS,Begini Alurnya

Gambar Ilustrasi.dok

Portalrakyat.com- Pemerintah akan merombak sistem pengupahan kepada para Pegawai Negeri Sipil (PNS) di seluruh Indonesia. Tak terkecuali juga pada sistem pemberian tunjangan.

Plt Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerja sama Badan Kepegawaian Negara (BKN) Paryono mengatakan untuk formula Tunjangan PNS nantinya akan meliputi Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Kemahalan. Rumusan Tunjangan Kinerja didasarkan pada capaian kinerja masing-masing PNS.

Plt Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerja sama Badan Kepegawaian Negara (BKN) Paryono mengatakan untuk formula Tunjangan PNS nantinya akan meliputi Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Kemahalan. Rumusan Tunjangan Kinerja didasarkan pada capaian kinerja masing-masing PNS.

Sebagai gambaran, sebelumnya PNS banyak mendapatkan tunjangan-tunjangan. Pertama adalah tunjangan kinerja alias Tukin, meskipun besarannya beda-beda tergantung kelas jabatan maupun instansi tempatnya bekerja, baik instansi pusat maupun daerah.

Kemudian yang kedua adalah tunjangan suami atau istri, lalu yang ketiga adalah tunjangan anak. Selanjutnya ada tunjangan makan dan jabatan. Lalu selain itu ada juga tunjangan perjalanan dinas.

“Sedangkan rumusan Tunjangan Kemahalan didasarkan pada Indeks Harga yang berlaku di daerah masing-masing,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (29/11/2020).

Sementara itu, untuk sistem penggajian juga akan berubah. Dalam aturan baru nanti, sistem penggajian PNS secara keseluruhan berdasarkan pangkat dan golongan.

Akan tetapi, nantinya penghasilan PNS akan dihitung berdasarkan beban dan risiko pekerjaannya. Artinya, dari mulai tanggung jawab dan risiko pekerjaan akan menjadi pertimbangan dalam penetapan gaji PNS.

“Formula Gaji PNS yang baru akan ditentukan berdasarkan Beban Kerja, Tanggung Jawab, dan Risiko Pekerjaan,” ucapnya.

Namun lanjut Paryono, implementasi formula gaji PNS ini tidak akan dilakukan secara sekaligus. Meskipun pada akhirnya, sistem penggajian akan dilakukan berdasarkan harga jabatan.

Implementasi formula Gaji PNS ini nantinya dilakukan secara , diawali dengan proses perubahan sistem penggajian yang semula berbasis Pangkat, Golongan Ruang, dan Masa Kerja menuju ke sistem penggajian yang berbasis pada Harga Jabatan,” ucapnya.
© Copyright 2019 PORTAL RAKYAT.COM | All Right Reserved