-->

Jumat, 24 Januari 2020

NasDem Days 2020 Inspiring From Sulsel


Portalrakyat.com, Makassar - Konsolidasi digelar usai pemilu 2019 dihelat. Layaknya pasukan yang pulang berperang,  maka konsolidasi ini guna mengetahui seberapa efektif perjuangan,  kelemahan infrastruktur dan akurasi strategi pemenangan yang dijalankan pada pemilu 2019.

Tidak berhenti di situ. Konsolidasi yang akan menghadirkan 3087 ketua DPRt se Sulsel ini,  akan memastikan kesiapan personil yang tetap berada di barisan perjuangan dalam menyambut momentum pemilu 2024. Patut diketahui bahwa capaian Partai NasDem di Sulsel yang tembus di peringkat ke 2 terbanyak di Sulsel tak bisa dilepaskan dari kematangan dan kelengkapan struktur pengurus di tingkat Ranting. 


Konsolidasi ini penting dilaksanakan dalam mempersiapkan Pemenangan usungan Partai NasDem di Sulsel dalam menghadapi konstestasi Pilkada serentak di tahun 2020.

Dengan konsolidasi ini,  Partai NasDem Sulsel menargetkan sebagai pemenang 1 Pemilu khususnya Di Sulsel. 

Banyak yang menyebut,  partai NasDem partai Nasionalis murni. Persepsi ini seolah menggambarkan bahwa partai NasDem jauh dan tidak peduli dengan religiusitas dan keagamaan. Secara picik,  Partai NasDem dianggap hanya berputar pada perebutan kekuasaan dan duniawi semata. Di acara NasDem Day,  kami membantah semua itu. Partai NasDem berpandangan bahwa politik gagasan dan anti mahar adalah nilai religiusitas yang dimanifestasikan dalam praktek politik. Kami mengambil nilai keagamaan sebagai narasi besar dan platform perjuangan yang dibumikan dalam cita-cita partai yakni berpartisipasi dalam mewujudkan tujuan nasional, mensejahterakan rakyat. 


Tidak hanya di situ. Sebagai wujud komitmen keagamaan Partai NasDem, kegiatan bertajuk NasDem Religi dilaksanakan. Musabaqah Tilawatil Quran dan Lomba Qasidah yang akan digelar adalah upaya membumikan,  mempertahankan,  dan menghargai para Qari, penghafal dan penggiat musik Qasidah. 

Partai NasDem mencita-citakan bahwa membuat event seperti ini adalah bagian mendekatkan pesan-pesan agama dalam jalur yang berbeda. 


Puluhan juta hadiah yang dipersiapkan panitia kepada pemenang bukan point utama kegiatan ini. Tapi penghargaan kepada mereka yang selalu merawat Alquran dan penyampai nilai pesan agama adalah alasan utama kenapa kegiatan ini digelar. 

Melalui kegiatan ini,  Partai NasDem membawa pesan bahwa tak ada yang melebihi aktifitas kami di atas norma agama dan moralitas. Meski Partai NasDem tak terjebak pada perjuangan simbolik tapi lebih pada nilai-nilai agama yang terimplementasikan. 


Partai NasDem memahami bahwa politik itu adalah wadah berjuang,  mengabdi dan berkontribusi pada kemanfaatan seluruh rakyat Indonesia. Meski tak bisa dipungkiri,  sebagian dari masyarakat belum memahami secara utuh. Satu di antara mereka adalah generasi Millenial. Tidak saja apatis,  tapi cenderung menganggap bahwa politik adalah hal yang harus dijauhi. 

Kegiatan NasDem Millenial adalah upaya yang dilakukan Partai NasDem untuk merubah cara pandang tersebut. Kami menegaskan bahwa politik tidak melulu urusan sidang,  rapat dan perebutan kekuasaan. Melalui kegiatan ini Partai NasDem menunjukkan kepada mereka bahwa memberdayakan dan menyalurkan potensi insan kreatif,  gamers,  komunitas adalah salah satu yang menjadi cita-cita besar kami. 

Kami mensupport mereka dengan sebuah kompetisi lomba audio kontes mobil,  NasDem Car meetup,  K-Pop Dance cover competition,  band competition,  mobile legend hingga selebgram.


Sebaik-baik Manusia adalah mereka yang bermanfaat kepada manusia yang lain. Demikian bunyi sebuah Hadist. Pasca Pemilu 2019, NasDem menempatkan sejumlah legislatornya baik di DPR-RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota. 

Sebagai legislator,  tentu keberadaannya diharapkan menjadi personil di garda terdepan dalam memastikan agar eksekutif selalu terkawal yang pada gilirannya mulai regulasi,  anggaran hingga pengawasan selalu berpihak kepada rakyat. 

Tapi tidak berhenti di situ. Partai NasDem,  berfikir bahwa mesti ada manfaat yang bisa dirasakan langsung ke masyarakat luas atas baik sebagai partai politik maupun sebagai legislator. 


Salah satu yang Partai NasDem persembahkan adalah pengadaan Ambulance yang disiagakan setiap legislator. Selanjutnya,  mobil ambulance ini akan stand by di daerah pemilihan masing-masing guna melayani setiap masyarakat yang membutuhkan penggunaanya.  Inilah salah satu politik gagasan yang kami ikrarkan. 

Setidaknya ada 220 unit ambulance yang akan siap siaga di seluruh wilayah Sulsel. 

Kegiatan ini adalah upaya meyakinkan bahwa kepedulian Partai NasDem bukan insidentil dan sementara. Partai NasDem tak ingin menampilkan kepura-puraan yang hanya hadir jelang pemilu lalu setelah itu menghilang. Kepedulian yang ditunjukkan Partai NasDem adalah identitas politik yang mewarnai seluruh aktifitas kader dan struktur partai hingga di lapis bawah. 


Melalui kegiatan ini, kami akan menyasar 5000 masyarakat tidak mampu untuk pemberian bantuan sembako. Selain itu,  melalui kegiatan ini juga dilakukan anjangsana langsung ke Panti asuhan dan rumah-rumah warga tidak mampu untuk berbagi. 

Selain kegiatan di atas,  kami juga menggelar donor darah dan pemberian penghargaan  putra-putri terbaik Sulawesi Selatan. 

Pemberian penghargaan ini dilakukan sebagai bentuk apresiasi dan support kepada siapa saja yang melahirkan karya-karya monumental dan dedikasi yang telah mereka persembahkan kepada bangsa dan negara. Partai NasDem sebagai bagian dari negara merasa wajib dan terpanggil untuk terlibat dalam supporting ini. Kita berharap dengan apresiasi ini akan melahirkan persaingan sehat di antara putra putri untuk berbuat yang lebih baik lagi. 


Kegiatan ini diharapkan menjadi momentum menatap kemenangan pemilu 2024. Inspirasi dari Sulsel diharap menjadi spirit baru agar semua DPW se Indonesia kembali pada posisi siap baik dalam persiapan personil dan strategi yang akan dijalankan.(red). 

Selasa, 30 Agustus 2022

Reformasi Berkelanjutan Upaya Pemulihan Citra Polri


Jakarta, Reformasi Polri bukan sekedar berada pada ruang hampa, dia adalah bagian dari sejarah gelombang krisis multi dimensi yang dimulai dari tahun 1997 dan terakumulasikan dalam gerakan reformasi 1998. Reformasi pada dasarnya merupakan suatu gerakan moral dan kultural (moral and cultural movements) untuk menegakkan kembali prinsip-prinsip negara hukum menurut UUD 1945 dengan menempatkan hukum sebagai sesuatu yang supreme dalam kehidupan bersama.

Proses reformasi tersebut kemudian membuka ruang baru bagi dinamika relasi perilaku elit masyarakat dan proses transisi perubahan sistem kelembagaan negara. Mandat reformasi menghendaki terciptanya sistem pemerintahan yang demokratis dan menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM) serta menempatkan militer murni sebagai alat pertahanan negara yang tunduk pada supremasi sipil. Adanya kedua institusi Tentara dan Polisi di negeri ini diharapkan menjadi institusi yang profesional dan mandiri dalam mengemban tugas Negara. Namun, reformasi 1998 ternyata seolah menjadi proses lahir cesar bagi institusi Kepolisian dari rahim Angkatan Bersenjata/Tentara, dan sangat menguras energi bangsa ini. Pada era Presiden BJ Habibie, misalnya, terjadi kuasi status quo di tubuh Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) karena terjadi tarik-menarik cukup keras antara Presiden dan Menhankam/Pangab sebagai basis di belakang pemisahan Tentara dan Polisi.

Urgensi reformasi Polri bukan hanya sekedar perbedaan dalam pelaksanaan tugas semata, dimana Polisi bertugas mengamankan masyarakat dalam menciptakan ketertiban dan keamanan wilayah sipil, karena sejatinya masyarakat bukanlah musuh. Sedangkan mengamankan dan mempertahankan negara dari ancaman musuh atau dapat dikatakan sebagai alat untuk bertempur secara militer ialah tugas dari Tentara Nasional Indonesia (TNI). Menelisisk proses pemisahan Polri dan TNI ialah diawali oleh Instruksi Presiden BJ Habibie nomor 02 tahun 1999 tentang langkah-langkah dalam rangka pemisahan Polri dari ABRI. Dalam Inpres tersebut, diinstruksikan kepada Menteri Pertahanan Keamanan dan atau Panglima ABRI untuk secara bertahap mulai mengambil langkah-langkah seperlunya untuk melakukan reformasi Polri dengan menempatkan sistem dan penyelenggaraan pembinaan kekuatan dan operasional Polri kepada Departemen Pertahanan Keamanan.

Jenderal Wiranto sebagai Menhankam sekaligus Panglima ABRI seperti mendapat durian runtuh, dengan meresponnya dalam bentuk mengeluarkan Keputusan Menhankam/Pangab Nomor Kep/05/III/1999 tanggal 31 Maret 1999 tentang pemisahan Polri dari ABRI, bahwa mulai tanggal 1 april 1999 wewenang penyelenggaraan pembinaan Polri dilimpahkan dari Panglima ABRI kepada Menteri Pertahanan Keamanan. Hal ini menjadikan Kuasi reformasi POLRI, karena faktanya secara posisi berada di bawah Kementerian Pertahanan Keamanan. Sehingga, jangan sampai Presiden Jokowi dan Pak Mahfud MD selaku Menkopolhukam melupakan proses panjang pilihan Reformasi kelembagaan yang melahirkan Polri yang sejatinya merupakan agenda gerakan reformasi 98, yang digulirkan sampai sekarang. Oleh sebab itu, reformasi Polri harus dilakukan secara sustainable.

Berkaca dari kasus pembunuhan berencana dialami Brigadir Novriansyah Yosua Hutabarat, yang dilakukan oleh Irjen Ferdy Sambo selaku pejabat Kadivpropam Mabes Polri, semestinya menjadi momentum sebagai refleksi dan evaluasi, atau bersih-bersih serta menjadi langkah yang tepat bagaimana mendorong penataan organisasi baik secara struktural, instrumental maupun secara kultural bagi Lembaga Kepolisian. Karena, penerapan regulasi bagi Lembaga Kepolisian saat ini terasa hanya sebatas menyentuh aspek instrumental belaka. Sedangkan aspek strukturalnya sangat terbatas, yang menyebabkan tumpang tindih secara aspek fungsional dengan lahirnya kasus, misalnya, adanya Satgasus Merah Putih yang memiliki tugas hampir sama dalam penegakan kejahatan-kejahatan yang sifatnya Siber atau ITE dan tindak kejahatan pencucian uang yang ada dalam kewenangan di Ditipsiber, Diskrimsus baik di tingkat Mabes, maupun tingkat Polda atau tingkat Polres. Lebih jauh lagi dilihat dari aspek kultural, Polri hingga saat ini seolah dalam tahap masih mencari identias jati diri yang sesuai dengan tuntutan reformasi 98 untuk menjadi Polisi Sipil, penegakan hukum yang adil serta perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat secara tulus dan ikhlas sebagai pengabdi masyarakat (public servent).

Kebijakan reformasi Polri merupakan bagian dari strategi pembangunan nasional. Walaupun pembangunan itu tidak selalu membawa masyarakat pada kondisi yang aman, tentram maupun sejahtera, akan tetapi pembangunan tersebut bersifat kriminogen. Apabila tidak direncanakan secara rasional dengan memperhatikan kondisi riil suatu bangsa akan berdampak pada konflik dan kriminalitas. Aspek nilai kultural yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia dalam pembangunan negeri ini, tak cukup sekedar mengejar pertumbuhan semata, yang pada akhirnya berakibat terhambatnya keberlanjutan pembangunan itu sendiri. Dengan adanya sifat kriminogen tersebut, seharusnya pembangunan berkelanjutan yang mendasar dalam aspek kultural dengan konteks kasus Sambo dapat membuktikan jika belum terkikisnya budaya militer dalam organisasi Polri itu sendiri. Maka memang Polri itu harus meredefinisi dirinya sebagai Polisi sipil dengan melakukan demiliterisasi. Buang jauh-jauh sifat-sifat atau karakteristik militeristik yang hanya menunjukkan kekuatan bersenjata yang abai pada proses penegakan hukum itu sendiri. Polri juga harus melihat bagaimana sifat reaksioner terhadap munculnya berbagai usaha membanguan format keamanan nasional yang komprehensif yang secara implisit dalam UU No. 2/2002 tentang Kepolisian RI, dinyatakan jika Polri sebagai pengelola keamanan dalam negeri. Selain itu pula sebagai koordinator dan pengawas dari pegawai negeri sipil dalam konteks pembangunan tentu yang memerlukan tatanan secara sistemik antara Polri dan lembaga non keamanan yang seharusnya dijalankan.

Seperti juga dalam konteks pemberantasan judi online, tentunya aparat kepolisian atau dalam hal ini para penyidik banyak mengalami kesulitan-kesulitan terkait dengan masalah aturan Perbankan, maka perlu juga secara lembaga di luar non keamanan seperti Perbankan juga harus mereformasi UU Perbankan tersebut. Hal ini juga selaras dengan belum jelas arahnya pembangunan yang mau dituju serta bagaimana sistem keamanan nasional yang sesungguhnya sesuai dengan kondisi geopolitik Indonesia. Kenyataan kondisi di atas harusnya membantu Polri dalam melakukan perubahan kelembagaan yang lebih baik, dari cita-cita reformasi yang sudah lebih dari 20 tahun untuk membuka diri dari kekurangan-kekurangannya sebagai masukan yang konstruktif dalam reformasi Polri.

Dalam perspektif keamanan, ada pendekatan keamanan hak asasi manusia yang tertuang dalam laporan UNDP (1994) Human Development Report, bahwa konsepsi pembangunan sebagai strategi utama untuk meningkatkan keamanan manusia dilatarbelakangi oleh perpektif yang dikembangkan dalam pembangunan. Dalam konsep ini ada tigal hal yang perlu menjadi perhatian, yakni: pertama, pembangunan itu akan memunculkan suatu ancaman, berupa penolakan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena tidak adanya supremasi hukum yang pasti. Ini yang terjadi pada tragedi duren tiga dengan tersangka Irjen Ferdy Sambo, masyarakat merasa ada hal pelanggaran ataupun pelemahan dalam penegakan supremasi hukum, maka inilah yang harus dibangun. Kedua, pembangunan harus memperhatikan masalah kemanusiaan (humanitarian), dimana nyawa itu sangat berharga, dan rasa hormat serta penempatan hak-hak masyarakat secara kemanusiaan harus dijunjung tinggi. Dan, ketiga adalah bagaimana memberikan perluasan konsep keamanan dalam konteks berbagai aspek dari ekonomi, kesehatan, pangan, lingkungan hidup komunitas dan berbagai aspek termasuk juga isu-isu yang sifatnya transnasional, seperti penyelundupan narkotika, terorisme dan juga migran lebih diperhatikan dan diselesaikan.

Jika kita perhatikan dari perspektif pembangunan di Indonesia pada pemikiran yang sifatnya strukturalis hanya mementingkan upaya untuk menghilangkan sebab-sebab dasar konflik sedangkan persoalan ketidakadilan dan ketimpangan sosial, harusnya lebih dibangun sebagai salah satu solusi klasik yang ditawarkan untuk menghilangkan instabilitas dalam bidang sosial politik di tubuh Polri dan pemerintah. Melihat dari persoalan yang ada tadi perlu diuraikan, karena pembangunan harus berorientasi pada keamanan manusia (human security), dan hal tersebut memiliki multi fase yang perlu mendapat perhatian karena berbagai aspek yang begitu luas dimulai dari keamanan ekonomi, keamanan politik, keamanan polisional, keamanan militer, keamanan hukum dan termasuk keamanan hak-hak asasi manusia sampai dengan keamanan harta milik pribadi seseorang. Berkaitan dengan keamanan manusia ini ada tantangan dimasa depan berkait dengan krisis pangan, krisis energi, krisis ekologis, kemiskinan, tingkat kriminalitas trans nasional dan terorganisi. Itulah yang harus menjadi persoalan komitmen, dan termasuk kemarin Covid-19 juga termasuk masalah yang berkaitan tantangan keamanan manusia dalam bidang bio kimia menjadi orientasi kerja Polri. Konsep bernegara ini dalam praktek pembangunan ini harus dibangun keadilan hukum, pelestarian lingkungan, penyelesaian konflik secara damai, pelarangan kekerasan, demokratisasi dalam bidang ekonomi dan sebagainya perlu dilakukan reformasi Polri, dimana negara Indonesia termasuk yang menganut sistem demokrasi, dan polisi merupakan sebagai salah satu alat Negara yang seharusnya tidak hanya sekedar sebagai penjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Tetapi juga, sebagai pengontrol birokrasi yang berfungsi sebagaimana menjaga keselarasan hubungan antara pemerintah dan warga masyarakatnya. Jadi janganlah Polri dijadikan alat Kekuasaan, apalagi alat politik, karena memiliki fungsinya sebagai pengontrol birokrasi.

Penekanan utama reformasi Polri harus bertujuan untuk merubah polisi yang militeris, menjadi polisi sipil (civilian police) yang demokratik, profesional dan akuntabel. Ini prosesnya memang berpacu pada pelaksanaan tugas rutin sehari-hari yang menjadi sorotan publik. Sehingga reformasi Polri yang diharapkan bisa merubah citra yang nampak seperti sekarang dengan adanya efek kasus Sambo yang menjadi sorotan publik yang berdampak begitu suram bagi institusi Polri saat ini. Maka, hakikatnya dari citra negatif yang melekat dari Polri, bisa dihapus dengan cara bukan hanya mengejar prestasi dengan mengungkap siapa pelakunya dan siapa-siapa yang terlibat. Akan tetapi, banyak hal lain yang perlu dilakukan oleh institusi Polri, terutama bagaimana juga membangun paradigma peran polisi sendiri dalam sistem keamanan dalam negeri yang didasarkan pada kaidah demokrasi, menghormati hak-hak masyarakat dimuka hukum, dan jangan jadikan senjata dalam mengintimidasi dan mengintervensi masyarakat.

Kemudian bagaimana mendudukan Polri dalam Pemilu agar menjunjung netralitas dalam proses demokrasi, apalagi menjelang Pemilu serentak di tahun 2024 yang akan datang. Perlu langkah-langkah konkrit, bagi Kapolri untuk melakukan perumusan Peran Polisi dalam pengawasan terhadap sumberdaya nasional maupun secara internal. Jangan sampai terlibat dalam praktek-praktek yang justru menjerumuskan pada citra kepolisian yang semakin suram. Selanjutnya, akuntabilitas publik terhadap bisnis Polri.

AB

Jumat, 13 Maret 2020

Survei Indo Barometer : Kepuasan Publik Terhadap MPR Meningkat

Portalrakyat.com, Jakarta  - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menegaskan walaupun kepercayaan yang diberikan rakyat kepada MPR RI cukup besar dan terus meningkat, tak akan membuat MPR RI berpuas diri. Kepercayaan rakyat justru menjadi stimulus bagi MPR RI untuk lebih semangat meningkatkan kinerjanya.

Walaupun MPR RI periode 2019-2024 baru memasuki lima bulan masa jabatan, namun peringkat MPR RI berdasarkan hasil survei terakhir Indo Barometer atas kepuasaan publik meningkat ke urutan ke-6 atau 72.8 persen. Artinya. Rakyat sudah memberikan kepercayaannya. Terbesar dibanding lembaga legislatif lainnya, seperti DPD RI (54.3 persen) dan DPR RI (44.8 persen). Sebagaimana ditunjukan dalam hasil survei Indo Barometer yang melakukan survei nasional pada 9-15 Januari 2020, dirilis pada 23 Februari 2020.

"Besarnya kepercayaan rakyat terhadap MPR RI tak terlepas dari  kerja keras kawan-kawan di MPR RI dan gema kebangsaan yang selama ini digaungkan MPR RI dalam berbagai kegiatannya. Di MPR RI tidak ada perbedaan fraksi dan pembicaraan politik praktis, kita satu naungan dalam Fraksi Merah Putih. Tugas kita sebagai pengatur cuaca bangsa agar selalu sejuk, tidak panas menyengat tidak juga dingin menggigil. Karenanya hari-hari kita di MPR RI diisi bagaimana merajut keberagaman bangsa menjadi kekuatan sosial memajukan Indonesia," ujar Bamsoet saat mengisi diskusi publik di Media Center MPR RI, Jakarta (11/3/20).

Turut hadir menjadi narasumber lainnya Anggota DPD RI Teras Narang dan Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari.

Survei Indo Barometer tersebut menunjukan peningkatan kepercayaan publik terhadap MPR RI, disaat lembaga legislatif lainnya seperti DPR RI dan DPD RI justru mengalami penurunan. Sebelumnya di 2018, Lingkaran Survei Indonesia mempublikasikan kepercayaan rakyat terhadap MPR RI sebesar 70.09 persen, DPD RI 68.7 persen, dan DPR RI 65 persen.

Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari memaparkan, dalam salah satu bagian surveinya memperlihatkan 55.1 persen masyarakat menyatakan Indonesia memerlukan Garis Besar Haluan Negara (GBHN), atau kini Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN), untuk pembangunan. Sedangkan 9.8 persen menyatakan Indonesia tidak memerlukan GBHN/PPHN untuk pembangunan. Sementara 35.1 persen menyatakan tidak tahu/tidak menjawab.

Adapun alasan mengapa Indonesia memerlukan GBHN, sebanyak 32.8 persen menyatakan karena pembangunan harus berlandaskan GBHN dan UUD NRI 1945, sebesar 22.8 persen menyatakan sesuai aturan yang pasti dalam pembangunan nasional, serta sekitar 9.2 persen menyatakan demi pemerataan pembangunan, dan berbagai alasan lainnya.

Menanggapi hal tersebut, Bamsoet menekankan walaupun sudah berada di atas 50 persen, MPR RI tak ingin pembahasan PPHN hanya sebatas dukungan mayoritas saja. PPHN haruslah menjadi kesepakatan nasional dan konsensus seluruh elemen bangsa. PPHN dibutuhkan untuk menjamin pembangunan nasional berkelanjutan.

"Bukan sebatas 50, 60, ataupun 70 hingga 90 persen saja. Atas dasar itulah, sebagai upaya merajut kebangsaan, usai dilantik menjadi Ketua MPR RI pada 3 Oktober 2019, saya langsung tancap gas mengajak pimpinan MPR RI melakukan Silaturahmi Kebangsaan ke berbagai tokoh bangsa serta pimpinan partai politik," tutur Bamsoet.

Mantan Ketua DPR RI 2014-2019 ini menambahkan, MPR RI juga rutin melakukan Silaturahmi Kebangsaan ke berbagai organisasi keagamaan. Seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Pengurus Pusat Muhammadiyah, Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (MATAKIN), hingga Persatuan Umat Buddha (Permabudhi).

"Mulai minggu ini MPR RI juga akan melakukan Silaturahmi Kebangsaan ke berbagai aparat penegak hukum. Dimulai dari KPK pada Senin (9/3/20) akan berlanjut ke Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Agung, hingga Mahkamah Konstitusi. Dalam rangka menyerap aspirasi guna menuntaskan road map pembangunan hukum berdasarkan Pancasila sebagai sumber hukum," pungkas Bamsoet. (*).

Kamis, 24 Oktober 2019

Ini Paparan Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan Dalam Bidang Studi SBS Ketahanan Nasional

Portalrakyat.com, Humas, Gowa - Ketahanan pangan berperan strategis dalam mendukung ketahanan nasional.

Pangan bukan hanya sebagai komoditi ekonomi, tetapi merupakan komoditi yang memiliki fungsi sosial dan politik, baik lokal, regional, nasional maupun global.

Isu tersebut menjadi hal yang diangkat Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan dalam pemaparan essainya dibidang studi Empat Konsensus Dasar Bangsa (SBS) Ketahanan Nasional pada Program Pemantapan Pimpinan Daerah Angkat (P3DA) X Lemhanas 2019 di Jakarta, Rabu (23/10) kemarin.

Adnan Bupati Gowa mengangkat yang  berjudul "Implementasi Ketahanan Pangan Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Gowa",

Essai ini berhasil membawanya menjadi sebagai peserta terbaik.

"Ketahanan pangan memiliki pengaruh yang sangat penting terhadap ketahanan ekonomi, apalagi dengan melihat pertumbuhan penduduk, maka kebutuhan pangan merupakan kebutuhan dasar yang berkelanjutan," katanya.

Menurutnya, kebutuhan akan ketersediaan pangan yang cukup, aman dan berkualitas semakin menjadi tuntutan. Pasalnya, pangan menjadi kebutuhan dasar manusia untuk dapat hidup dan melakukan aktivitas sehari-hari, sementara ketahanan pangan adalah jaminan bagi manusia untuk hidup sehat dan bekerja secara produktif.

Ia mengungkapkan, di Kabupaten Gowa sendiri sektor pertanian masih memegang peranan penting dalam struktur perekonomian. Hal ini dapat dilihat pada kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Gowa, di mana pada 2015 hingga 2018 selalu berada di posisi terbesar kontribusinya.

"Kabupten Gowa berada pada urutan kedua sektor perdagangan, urutan ketiga sektor kontruksi, dan urutan keempat sektor real estate," terangnya.

Meskipun posisi terbesar yaitu 29,11 persen pada 2018, kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB cenderung menurun setiap tahunnya, padahal produksi beras terus naik. Pada 2016 produksi beras capai 382.147 ton, 2017 naik menjadi 401.979 ton, 2018 naik 408.899 ton dan 2019 naik menjadi 412.964 ton.

Penurunan ini tentunya karena pengaruh sektor lain yang pertumbuhannya cukup besar yaitu perdagangan, konstruksi dan real estat karena kontribusinya di atas 8 persen.

"Walaupun produksi beras naik setiap tahun, kebutuhan terhadap beras ikut naik karena jumlah penduduk yang terus bertambah, apalagi pada tiga tahun terakhir. Pada 2017 jumlah penduduk mencapai 735.493 jiwa, 2018 naik 748.200 jiwa dan 2019 naik 760.607 jiwa," jelasnya.

Selain permasalahan menurunnya kontribusi sektor pertanian setiap tahun, terdapat pula permasalahan lain yaitu terjadinya alih fungsi lahan. Hal ini terlihat dari luas sawah irigasi yang terus menurun dari tahun 2015 hingga tahun 2018, luas sawah irigasi berkurang sekitar 238 hektar.

"Kondisi ini karena pertumbuhan penduduk yang tinggi sehingga kebutuhan akan perumahan dan pemukiman meningkat pesat. Ini juga terlihat dari kontribusi sektor konstruksi dan real estate sebagai kontributor ketiga dan keempat terbesar terhadap PDRB, setelah sektor pertanian dan perdagangan. Pertumbuhan perumahan dan pemukiman (real estate) yang tinggi karena banyaknya penduduk yang tinggal di Gowa tetapi bekerja di Makassar," paparnya.

Sehingga, pertumbuhan penduduk yang pesat di Kabupaten Gowa bukan karena faktor kelahiran yang tinggi tetapi karena faktor migrasi penduduk, sebagai konsekuensi Kabupaten Gowa berbatasan langsung dengan Kota Makassar, Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan.

"Dalam hal ini maka permasalahan utama yang terkait dengan ketahanan pangan yaitu menurunnya kontribusi sektor pertanian terhadap struktur perekonomian dan terjadinya alih fungsi lahan akibat tingginya kebutuhan terhadap perumahan," tutupnya. (*)

Minggu, 07 Februari 2021

Sebagian Parpol Besar dan Kecil Ramai-Ramai Menolak RUU Tentang Pemilu Yang Di Revisi


Sebagian partai politik (parpol) besar dan kecil ramai-ramai menolak draf RUU tentang Pemilu yang merevisi UU Pemilu Nomor 7/2017 dan UU Pilkada Nomor 10/2016.

Portalrakyat.com-Sebagian partai politik (parpol) besar dan kecil ramai-ramai menolak draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemilu yang merevisi UU Pemilu Nomor 7/2017 dan UU Pilkada Nomor 10/2016, termasuk juga pemerintah dan parpol nonparlemen.

Awalnya, semua fraksi di Komisi II DPR awalnya kompak untuk menusulkan RUU Pemilu sebagai usul inisiatif DPR.

Menyikapi hal ini, Peneliti Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menilai, sikap parpol dan juga pemerintah yang menunda merevisi UU Pemilu ini sangat aneh, karena RUU Pemilu sudah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021 yang disepakati di Badan Legislasi (Baleg) DPR bersama Menkumham Yasonna Laoly yang merupakan wakil pemerintah.

"Menurut saya ini sangat patut dipertanyakan dan juga menjadi sangat aneh baik partai politik maupun pemerintah merasa tidak perlu melakukan revisi UU Pemilu," kata Fadli dalam webinar yang bertajuk "Maju-Mundur Revisi UU Pemilu" yang disiarkan di Youtube Perludem, Minggu (7/2/2021).

Menurut Fadli, alasan parpol dan pemerintah untuk menunda revisi UU Pemilu itu tidak didasarkan pada situasi kontestasi demokrasi dan kerangka hukum UU Pemilu.

Sebaliknya, Fadli menilai bahwa kerangka hukum dalam UU Pemilu saat ini bermasalah dan banyak hal yang perlu diperbaiki. Karenanya, DPR sepatutnya menyetujui revisi UU Pemilu pada 14 Januari 2021 lalu sebagaimana persetujuan Prolegnas Prioritas 2021.

"Kalau menggunakan alasan itu apakah Undang-Undang sekarang sudah memadai untuk digunakan dalam jangka waktu yang panjang? Menurut saya jawabannya tidak. Ada banyak aspek yang harus diperbaiki dan dikuatkan," tegasnya.*redaksi.

Jumat, 24 Januari 2020

Surya Palo Akui Pertumbuhan Ekonomi Sulsel Tidak Statis dan Inflasi Mampu di Manaj Dengan Baik

Foto : Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah dan Surya Palo

Portalrakyat.com, Makassar - Tokoh, pengusaha dan politisi nasional Surya Paloh (SP) mengatakan untuk pembangunan suatu wilayah sangat dibutuhkan konsistensi elit bangsa.

“Elit bangsa tersebut baik yang ada di birokrasi, eksekutif dan legislatif. Dan termasuk di privat sektor dan dunia usaha,” katanya di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Jumat, 24 Januari 2020.

SP sendiri hadir di Makassar dalam agenda NasDem Days 2020 digelar pada Sabtu dan Minggu, 25-26 Januari 2020.
Apa yang kita harapkan masyarakat tetap adalah para elit ini memberikan Suri keteladan.

Dimulai dari niat baik, bahwa betapa arti amanah yang dititipkan oleh masyarakat terhadap diri mereka akan memberikan konsekuensi tanggung jawab.

“Dan salah satu hal yang paling terpenting dari tanggung jawab tersebut adalah memberikan nilai keteladanan,” ujarnya.

Jika keteladanan itu tampil maka masyatakat akan semakin kokoh dengan memberikan dukungan partisipasinya.

SP menyebutkan salah satu sukses storynya adalah provinsi Sulsel ini, dimana pemimpin telah banyak memberikan keteladanan positif bagi masyatakatnya.

SP menilai pertumbuhan ekonomi yang tidak statis, bahkan mengalami peningkatan. Inflasi yang mampu dimenej dengan baik dan berada di bawah nasional merupakan indikator yang tidak terbantahkan.

“Kami yakin percaya bahwa Prof Nurdin Abdullah adalah sosok pemimpin yang akan mendapatkan dukungan luas dari seluruh Sulsel. Untuk itu selamat bekerja,”

Sementara Nurdin Abdullah mengatakan bahwa stabilitas politik juga diperlukan. Ini akan mendukung perekenomian suatu daerah termasuk investasi yang masuk.

“Khususnya di Sulsel, mudah-mudahan stabilitas politik terus bisa terjaga, agar arus investasi ke sulsel semakin besar,” harapnya.(red). 

Kamis, 17 September 2020

Disaksikan Bupati Soppeng,Ketua PMI Lantik 136 Pengurus Di Setiap Wilayah Kecamatan



Portalrakyat,com-Bupati Soppeng menghadiri acara Peringatan HUT PMI ke-75 dan Pelantikan Pengurus PMI Kecamatan se Kab. Soppeng Masa Bakti 2020-2025 di Aula Gabungan Dinas, Kamis 17/9/2020.

Bupati Soppeng dalam sambutannya mengatakan,saya atas nama Pemerintah Daerah menyampaikan Selamat Ulang Tahun Palang Merah Indonesia yang ke 75 Tahun 2020 dan tentunya kita berharap di usia yang ke-75 ini semakin matang dalam melaksanakan tugas.

Palang Merah Indonesia sebagai organisasi kemanusiaan merupakan perhimpunan nasional yang terdiri atas asas perikemanusiaan dan atas dasar suka rela dan tidak membeda-bedakan bangsa golongan dan paham politik dimana prinsip penyelenggaraan adalah penjabaran dari prinsip-prinsip dasar gerakan internasional Palang Merah dan bulan sabit merah.

"Ini merupakan sebagai sebuah organisasi sosial kemanusiaan keberadaan PMI tidak diragukan lagi, kita sudah melihat baik di skala internasional, nasional terkhusus di Kabupaten Soppeng, ungkapnya.

Bahkan lanjut Bupati,ini yang sekarang telah bekerja walaupun belum jaringan kecamatan nya terbentuk tapi di tingkat Kabupaten telah berbuat maksimal terhadap kemanusiaan khususnya yang disampaikan tadi oleh ketua PMI bahwa kerja-kerja sukarela yang dilakukan oleh petugas anggota PMI seperti penyemprotan desinfektan di tiap sarana publik, kemudian kegiatan-kegiatan lain, semuanya dikerjakan dengan sukarela dan kami sangat mengapresiasi semangat yang dimiliki walaupun kita dalam keadaan menghadapi dengan virus Corona ini tapi dengan semangat yang luar biasa yang dimiliki oleh para relawan PMI yang dipimpin oleh ketua yang luar biasa dapat mengendalikan kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan.

Mantan Ketua DPRD Soppeng itu berharap, mudah-mudahan dengan kebesaran jiwa kita, atas nama kemanusiaan dan bukan semata-mata karena Jabatan,saya harapkan kita bersama-sama Ketua PMI nanti untuk donor bersama dan diikuti oleh seluruh pengurus Kabupaten, serta pengurus setiap Kecamatan. Kita perlihatkan kepada semua pihak bahwa PMI bisa berbuat apalagi di tengah situasi seperti ini.


-sekali lagi atas nama pemerintah kabupaten Soppeng menyampaikan selamat atas pelantikan saudara apalagi saudara di beri tanggung jawab besar dan amanah dalam situasi pandemi Covid 19, dan ini merupakan hal penting dimana ujian berat kita yaitu bagaimana mensosialisasikan protokol kesehatan ke semua masyarakat yang berpotensi terkena/terpapar Covid-19. dan terpenting kita harus ikhlas dalam berkerja karena Allah pasti melihat hamba-hamba-Nya yang betul-betul bekerja dengan ikhlas.

- Saya berharap para pengurus ini memiliki kewajiban untuk menyampaikan ke masyarakat dan perlu memahami tentang virus ini karena kita adalah Pekerja Sosial sehingga perlu menjelaskan kepada masyarakat bahwa covid-19 ini belum jelas kapan berakhir, karena ada sesuatu yang tidak bisa juga kita hentikan yaitu ekonomi dan pelayanan untuk masyarakat tidak boleh kita berhenti.

Dalam rangkaian acara yang sama,Ketua Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Soppeng, Drs.A.Tenri Sessu, M.Si dalam laporannya mengatakan,peringatan HUT PMI ke 75 tahun ini terasa berbeda, krena dilaksanakan ditengh situasi pandemi Covud q9, sehingga acara peringatan ini dilaksanakan dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan dalam masa adaptasi kebiasaan baru. peringatan HUT PMI kali ini juga terasa istimewa karena bersamaan dengan pelantikan pengurus PMI Kecamatan se-kabupaten Soppeng masa bakti 2020-2025.

Kami laporkan bahwa kondisi PMI Kabupaten Soppeng saat ini baru mulai bangkit dna bekerja kembali setelah beberapa tahun terakhir ini mengalami kevakuman, baik dari sisi kepengurusan maupun dari sisi pelaksnaan program dna kegiatan. menyikapi kondisi tersebut, Pengurus PMI Kab. Soppeng masa bakti 2019-2024 bertekad untuk kembali menata organisasi PMI Kabupaten Soppeng, dimulai dengan konsolidasi internal organisasi dan penyusunan program kerja. salah satu wujud pelaksanaan program kerjanya yaitu pembentukan pengurus PMI Kecamatan dimana PMI Kecamatan berperan penting sebagai ujung tombak dalam mengorganisir pelaksanaan program dna kegiatan PMI Kabupaten di lapangan.

semoga dengan terbentuknya kepengurusan PMI kecamatan dapat memberikan suntikan energi baru dan penguatan organisasi PMI Kab. Soppeng dalam menjalankan misi kemanusiaan,ujarnya .

melalui momentum peringatan HUT PMI ke 75 tahun 2020 dengan mengangkat Tema "Solidaritas Untuk Kemanusiaan", maka diharapkan akan menjadi pemicu bagi PMI Kab. Soppeng untuk lebih solid bekerja dalam mengemban misi Kemanusiaan.Tema ini pula penting ditengah upaya kita melawan pandemi Covid 19 dengan harapan seluruh komponen bangsa dan pemangku kepentingan dapat bersama-sama mengatasi berbagai persoalan kemanusiaan.

Di tengah pandemi ini, PMI Kabupaten Soppeng telah ikut mengambil peran aktif melalui Satuan Gugus Tugas Covid 19 Kab. Soppeng, dimana PMI berperan aktif dalam upaya penanganan wabah dengan melakukan kegiatan berupa penyemprotan
disinfektan secara rutin dan terjadwal pada sarana publik, serta PMI juga melakukan kegiatan promosi kesehatan berupa kegiatan sosialisasi dan edukasi keliling, penyebaran pamflet, pembagian masker dna sabun kepada masyarakat.

Ketua PMI Kabupaten Soppeng melantik 136 orang pengurus PMI Kecamatan se Kabupaten Soppeng.

Kemudian,dilanjutkan penandatanganan berita acara Pelantikan Pengurus PMI Kecamatan se Kab. Soppeng Masa Bakti 2020-2025,

Turut hadir,Pimpinan DPRD, para Anggota Forkopimda, Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng, Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng, para Kepala SKPD, para Camat, para anggota dan pengurus PMI se Kab. Soppeng, dan undangan lainnya.

Senin, 24 Februari 2020

Heboh.. Calon Independen Muncul di Pilkada Sleman, Ini Dia Sosoknya..??


Portalrakyat.com, Sleman - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sleman menerima pasangan berkas Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati di menit-menit akhir. Pasangan independen ini menyerahkan berkas pendaftaran sekaligus melengkapi persyaratan dukungan.

Beginilah gambaran suasananya, KPU Sleman Gempar ditengah malam, Kedatangan Team Pemenangan SAPU JAGAD bersama Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Sleman jalur Independen; Haris Nugroho dan Imam Heru Purnomo yang akrap disapa HARIS KRIBO & GUS IMAM pada hari minggu 23 Februari 2020 malam pukul 23.45 WIB sontak membuat panitia KPU bekerja lebih ekstra.

Karena pada tanggal 23 februari merupakan hari terakhir pengumpulan data dukungan untuk bakal calon bupati & bakal calon wakil bupati serentak se indonesia. Momentum tersebut dipergunakan secara optimal oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabuaten Sleman maju lewat jalur perseorangan HARIS KRIBO & GUS IMAM.

Haris Nugroho alias Haris Krebo saat ditemui menjelaskan dengan optimis kepada awak media, "ya kita harus optimis, gak usah berbelit-belit, saatnya menunjukan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa yang muda lebih punya komitmen untuk membangun bangsa, maka malam ini kami datang karena kami serius, untuk sleman lebih sembada, Merdeka." Tegas Haris Krebo. (23/02).

Krebo juga menambahkan, bahwa suksesi kepemimpinan di kabupaten sleman untuk menunjukan bahwasanya semua rakyat Indonesia punya kesempatan yang sama untuk memimpin, lebih baik independen untuk kepentingan bersama bukan kelompok atau golongan. Paparnya. 

Imam Heru Purnomo dengan sapaan akrap Gus Imam, menegaskan "kami sadar bahwa oligarki makin kuat, jabatan demokrasi politik sebagai wacana itu dikuasai oleh para elite partai politik, kami menunjukan bahwa di Republik ini rakyat masih menyorot peduli soal pilkada dan suksesi kepemimpinan dari tingkat daerah sampai nasional, maka hari ini kami mendaftar lewat jalur independen sebagai bentuk perlawanan sistem yang hanya di kuasai segelintir elit, kami bersama rakyat" Tegas Gus Imam.

Gus Imam Menambahkan, kami bersama memiliki komitmen untuk proses demokrasi di kabupaten sleman benar benar sesuai dengan amanah UUD 1945, rakyat yang berkuasa dan kami bersama rakyat, maka rakyatlah yang akan menentukan kepemimpinan selanjutnya. Jelasnya.

Ketua KPU Sleman Trapsi Haryadi mengatakan, bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati yang maju melalui jalur perseorangan, yakni Haris Nugroho dan Imam Heru Purnomo.

”Urutan berkas yang dimasukkan dalam silon itu penempatan harus runtut dan ini perlu dikoordinasikan. Karena menata dokumen kan juga butuh keteraturan. Dalam proses ini kami juga melibatkan bakal pasangan calon, Bawaslu, dengan Kesbangpol,” ungkapnya saat dikonfirmasi.

Kalau jumlah dukungan belum mencapai 58.096 orang, KPU akan membuat berita acara dan tim bakal pasangan calon harus melengkapi sesuai batas waktu yang diberikan. Sedangkan berkas dan jumlah dukungan yang sudah memenuhi persyaratan juga akan dibuatkan berita acara segera. (Red).

Kamis, 18 Maret 2021

Buka Rakernis Baintelkam,Kapolri Harapkan Presisi Dimulai Dari Fungsi Intelijen



Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo membuka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam) Polri, Rabu (17/3/2021).

Portalrakyat.com-Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo membuka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam) Polri, Rabu (17/3/2021). Kegiatan itu dilakukan sesuai dengan standar protokol kesehatan.

Rakernis Banitelkam tahun ini mengusung tema ‘Intelijen Keamanan Polri Siap Mewujudkan Transformasi Polri yang Presisi Guna Mendukung Peningkatan Kerja Pemeliharaan Kamtibmas Dalam Rangka Menjaga Keamanan Dalam Negeri’.

Dalam arahannya, Sigit menekankan pentingnya peran jajaran Baintelkam Polri dalam mengimplementasikan gagasan Polri Presisi atau Prediktif, Responsibilitas dan Transparansi Berkeadilan.

“Dalam Presisi dimulai dari Prediktif terutama di fungsi intelijen di kemampuan yang memprediksi kegiatan yang akan datang, menganalisa dan difungsikan ke fungsi lain,” kata Sigit di hadapan peserta Rakernis Baintelkam Polri.

Dengan memiliki kemampuan Prediktif di setiap kegiatan, maka hal itu akan sangat membantu untuk unit lainnya menjalankan tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Terkait prediksi dan kemampuan membaca situasi, Sigit pun mengutip pemikiran dari Filsif sekaligus ahli seni perang Sun Tzu.

“Mengambil teori Sun Tzu di The Art of War, harus mampu mengenali kemampuan organisasi serta lingkungan strategik menjawab tantangan ke depan,” ujar Sigit.

Mantan Kabareskrim Polri itu menekankan, intelijen keamanan terkait mampu mengelola keamanan dalam negeri, tentunya harus tahu perkembangan lingkungan strategik global, regional dan nasional yang berimplikasi terhadap keamanan dalam negeri.

Dia mencotohkan, ketika pelaksanaan Pilkada Amerika Serikat yang berimplikasi di Timur Tengah dah berdampak ke Indonesia. “Perang dagang Amerika dengan China mempengaruhi perekonomian dan politik di dalam negeri,” tutur mantan Kapolda Banten ini.

Selain itu, Sigit juga meminta agar pelayanan kepolisian harus berorientasi pada kemudahan masyarakat seperti penerbitan SKCK. Hal itu harus dilakukan dengan mudah cepat dan terukur berbasis teknologi.(humas Polri)
© Copyright 2019 PORTAL RAKYAT.COM | All Right Reserved