Dengarkan Aspirasi, Mendagri Silaturahmi Bersama Sekjen Partai Politik Non Parlemen

Mendagri Dr. Tito Karnavian berfoto bersama Sekjen Partai Politik Non Parlemen (Foto Red). 

Portalrakyat.com, Jakarta | Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Prof. H. M. Tito Karnavian, Ph.D., kembali mendengarkan aspirasi dari para Pimpinan Partai Politik dalam hal ini para Sekretaris Jenderal partai politik. Berbeda dengan silaturahmi yang digelar sebelumnya, kali ini Mendagri mengundang 7 (tujuh) Pimpinan Partai Politik yang tidak tidak memenuhi Parliamentari Threshold pada Pemilu Tahun 2019 dan tidak duduk di kursi Parlemen. 

Ketujuh Sekjen partai politik  tersebut, yakni Sekjen DPP Partai Hati Nurani Rakyat, Sekjen DPP Partai Persatuan Indonesia, Wakil Sekjen DPP Partai Solidaritas Indonesia, Sekjen DPP Partai Berkarya, Sekjen DPP Partai Bulan Bintang, Sekjen DPP Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, Sekjen DPP Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda). Pertemuan dilakukan di Ruang Rapat Mendagri, Gedung A Kantor Kemendagri Jl. Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (29/01/2020).

Sekjen DPP Partai Berkarya Drs. Priyo Budi Santoso, M.Si saat di wawancarai Wartawan usai pertemuan (Foto Red) 

Dijumpai usai pertemuan, Sekjen DPP Partai Berkarya Priyo Budi Santoso mengapresiasi forum silaturahmi tersebut. Ia pun mengatakan, dalam pertemuan tersebut berdiskusi banyak hal terkait isu-isu kebangsaan salah satunya membahas tentang tata aturan perundangan politik di Indonesia.

“Hari ini kami 7 (tujuh) Sekretaris Jenderal Partai Politik yang kemarin belum lolos, diundang oleh Pak Mendagri untuk bincang-bincang banyak hal. Jadi kami bertujuh tadi menyampaikan apresiasi yang tinggi atas ikhtiar dan undangan khusus dari Bapak Mendagri yang didampingi oleh (pejabat) eselon I lengkap tadi, kita bincang-bincang banyak hal, terutama tentang berbagai tata aturan perundangan politik,” kata Budi.

Dalam kesempatan tersebut, Mendagri juga membuka kesempatan bagi ketujuh Sekjen Parpol untuk mengemukakan gagasan pikirannya terkait sistem politik di Indonesia.

“Kami tadi bertujuh satu-persatu juga tadi menyampaikan pandangan untuk ke depannya bagaimana ini landscape politik dan sistem kepolitikan kita itu dibenahi seperti apa ke depan, termasuk UU tentang Parpol, UU tentang Pemilu, UU tentang Pilkada, dan hal-hal dalam pelaksanaan Pemilu serentak kemarin,” ujarnya.

Ketujuh Sekjen Parpol tersebut di antaranya mengusulkan untuk memisahkan pelaksanaan Pilpres dan Pileg, sehingga tak dijadikan dalam satu hari penuh. Bagi Sekjen DPP Partai Berkarya Priyo Budi Santoso maupun keenam Sekjen lainnya, hal ini dapat meminimalisasi adanya permasalahan dalam keserentakan pelaksanaan Pileg dan Pilpres dalam satu hari.

“Yang tadi kita urun rembuk dan Mendagri menyambut positif juga ialah kita tadi rata-rata, kami bertujuh mengusulkan agar pemilihan serentak untuk Pilpres dan Pileg untuk ke depan ditiadakan alias dipisahkan, jadi agar nanti pemilihan presiden di sebuah hari tertentu, pemilihan legislatif di  sebuah hari tertentu lainnya, karena begitu diserentakkan kemarin (Pemilu Serentak tahun 2019) yang terjadi adalah terjadi sengkarut yang alang kepalang luar biasanya,” tutur Budi.

Dengan masuknya usulan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dalam program legislasi (prolegnas prioritas) tahun 2020, ketujuh Sekjen Parpol tersebut berharap penuh pada Mendagri untuk membawa aspirasi dan menghasilkan produk UU yang berkualitas bersama DPR.

“Kami tadi bersepakat agaknya ini jalan tol atau pintu tol yang dibuka oleh Pak Tito dan kami tadi menyambut sangat gembira suka-cita setidaknya curhat kami tertampung atau terdengarkan, termasuk membahas masalah-masalah itu. Ini terus terang tadi kami mengapresiasi semua yang dilakukan oleh Pak Mendagri dan jajarannya terhadap ikhtiar ini, kita doakan saja, bareng-bareg kita bangun negeri ini dengan demokrasi yang lebih baik,” tutup Budi.

(Red /Lodepari)

NasDem Days 2020 Inspiring From Sulsel

Portalrakyat.com, Makassar - Konsolidasi digelar usai pemilu 2019 dihelat. Layaknya pasukan yang pulang berperang,  maka konsolidasi ini guna mengetahui seberapa efektif perjuangan,  kelemahan infrastruktur dan akurasi strategi pemenangan yang dijalankan pada pemilu 2019.

Tidak berhenti di situ. Konsolidasi yang akan menghadirkan 3087 ketua DPRt se Sulsel ini,  akan memastikan kesiapan personil yang tetap berada di barisan perjuangan dalam menyambut momentum pemilu 2024. Patut diketahui bahwa capaian Partai NasDem di Sulsel yang tembus di peringkat ke 2 terbanyak di Sulsel tak bisa dilepaskan dari kematangan dan kelengkapan struktur pengurus di tingkat Ranting. 

Konsolidasi ini penting dilaksanakan dalam mempersiapkan Pemenangan usungan Partai NasDem di Sulsel dalam menghadapi konstestasi Pilkada serentak di tahun 2020.

Dengan konsolidasi ini,  Partai NasDem Sulsel menargetkan sebagai pemenang 1 Pemilu khususnya Di Sulsel. 

Banyak yang menyebut,  partai NasDem partai Nasionalis murni. Persepsi ini seolah menggambarkan bahwa partai NasDem jauh dan tidak peduli dengan religiusitas dan keagamaan. Secara picik,  Partai NasDem dianggap hanya berputar pada perebutan kekuasaan dan duniawi semata. Di acara NasDem Day,  kami membantah semua itu. Partai NasDem berpandangan bahwa politik gagasan dan anti mahar adalah nilai religiusitas yang dimanifestasikan dalam praktek politik. Kami mengambil nilai keagamaan sebagai narasi besar dan platform perjuangan yang dibumikan dalam cita-cita partai yakni berpartisipasi dalam mewujudkan tujuan nasional, mensejahterakan rakyat. 

Tidak hanya di situ. Sebagai wujud komitmen keagamaan Partai NasDem, kegiatan bertajuk NasDem Religi dilaksanakan. Musabaqah Tilawatil Quran dan Lomba Qasidah yang akan digelar adalah upaya membumikan,  mempertahankan,  dan menghargai para Qari, penghafal dan penggiat musik Qasidah. 

Partai NasDem mencita-citakan bahwa membuat event seperti ini adalah bagian mendekatkan pesan-pesan agama dalam jalur yang berbeda. 

Puluhan juta hadiah yang dipersiapkan panitia kepada pemenang bukan point utama kegiatan ini. Tapi penghargaan kepada mereka yang selalu merawat Alquran dan penyampai nilai pesan agama adalah alasan utama kenapa kegiatan ini digelar. 

Melalui kegiatan ini,  Partai NasDem membawa pesan bahwa tak ada yang melebihi aktifitas kami di atas norma agama dan moralitas. Meski Partai NasDem tak terjebak pada perjuangan simbolik tapi lebih pada nilai-nilai agama yang terimplementasikan. 

Partai NasDem memahami bahwa politik itu adalah wadah berjuang,  mengabdi dan berkontribusi pada kemanfaatan seluruh rakyat Indonesia. Meski tak bisa dipungkiri,  sebagian dari masyarakat belum memahami secara utuh. Satu di antara mereka adalah generasi Millenial. Tidak saja apatis,  tapi cenderung menganggap bahwa politik adalah hal yang harus dijauhi. 

Kegiatan NasDem Millenial adalah upaya yang dilakukan Partai NasDem untuk merubah cara pandang tersebut. Kami menegaskan bahwa politik tidak melulu urusan sidang,  rapat dan perebutan kekuasaan. Melalui kegiatan ini Partai NasDem menunjukkan kepada mereka bahwa memberdayakan dan menyalurkan potensi insan kreatif,  gamers,  komunitas adalah salah satu yang menjadi cita-cita besar kami. 

Kami mensupport mereka dengan sebuah kompetisi lomba audio kontes mobil,  NasDem Car meetup,  K-Pop Dance cover competition,  band competition,  mobile legend hingga selebgram.

Sebaik-baik Manusia adalah mereka yang bermanfaat kepada manusia yang lain. Demikian bunyi sebuah Hadist. Pasca Pemilu 2019, NasDem menempatkan sejumlah legislatornya baik di DPR-RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota. 

Sebagai legislator,  tentu keberadaannya diharapkan menjadi personil di garda terdepan dalam memastikan agar eksekutif selalu terkawal yang pada gilirannya mulai regulasi,  anggaran hingga pengawasan selalu berpihak kepada rakyat. 

Tapi tidak berhenti di situ. Partai NasDem,  berfikir bahwa mesti ada manfaat yang bisa dirasakan langsung ke masyarakat luas atas baik sebagai partai politik maupun sebagai legislator. 

Salah satu yang Partai NasDem persembahkan adalah pengadaan Ambulance yang disiagakan setiap legislator. Selanjutnya,  mobil ambulance ini akan stand by di daerah pemilihan masing-masing guna melayani setiap masyarakat yang membutuhkan penggunaanya.  Inilah salah satu politik gagasan yang kami ikrarkan. 

Setidaknya ada 220 unit ambulance yang akan siap siaga di seluruh wilayah Sulsel. 

Kegiatan ini adalah upaya meyakinkan bahwa kepedulian Partai NasDem bukan insidentil dan sementara. Partai NasDem tak ingin menampilkan kepura-puraan yang hanya hadir jelang pemilu lalu setelah itu menghilang. Kepedulian yang ditunjukkan Partai NasDem adalah identitas politik yang mewarnai seluruh aktifitas kader dan struktur partai hingga di lapis bawah. 

Melalui kegiatan ini, kami akan menyasar 5000 masyarakat tidak mampu untuk pemberian bantuan sembako. Selain itu,  melalui kegiatan ini juga dilakukan anjangsana langsung ke Panti asuhan dan rumah-rumah warga tidak mampu untuk berbagi. 

Selain kegiatan di atas,  kami juga menggelar donor darah dan pemberian penghargaan  putra-putri terbaik Sulawesi Selatan. 

Pemberian penghargaan ini dilakukan sebagai bentuk apresiasi dan support kepada siapa saja yang melahirkan karya-karya monumental dan dedikasi yang telah mereka persembahkan kepada bangsa dan negara. Partai NasDem sebagai bagian dari negara merasa wajib dan terpanggil untuk terlibat dalam supporting ini. Kita berharap dengan apresiasi ini akan melahirkan persaingan sehat di antara putra putri untuk berbuat yang lebih baik lagi. 

Kegiatan ini diharapkan menjadi momentum menatap kemenangan pemilu 2024. Inspirasi dari Sulsel diharap menjadi spirit baru agar semua DPW se Indonesia kembali pada posisi siap baik dalam persiapan personil dan strategi yang akan dijalankan.(red). 

Sebagian Parpol Besar dan Kecil Ramai-Ramai Menolak RUU Tentang Pemilu Yang Di Revisi

Sebagian partai politik (parpol) besar dan kecil ramai-ramai menolak draf RUU tentang Pemilu yang merevisi UU Pemilu Nomor 7/2017 dan UU Pilkada Nomor 10/2016.

Portalrakyat.com-Sebagian partai politik (parpol) besar dan kecil ramai-ramai menolak draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemilu yang merevisi UU Pemilu Nomor 7/2017 dan UU Pilkada Nomor 10/2016, termasuk juga pemerintah dan parpol nonparlemen.

Awalnya, semua fraksi di Komisi II DPR awalnya kompak untuk menusulkan RUU Pemilu sebagai usul inisiatif DPR.

Menyikapi hal ini, Peneliti Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menilai, sikap parpol dan juga pemerintah yang menunda merevisi UU Pemilu ini sangat aneh, karena RUU Pemilu sudah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021 yang disepakati di Badan Legislasi (Baleg) DPR bersama Menkumham Yasonna Laoly yang merupakan wakil pemerintah.

"Menurut saya ini sangat patut dipertanyakan dan juga menjadi sangat aneh baik partai politik maupun pemerintah merasa tidak perlu melakukan revisi UU Pemilu," kata Fadli dalam webinar yang bertajuk "Maju-Mundur Revisi UU Pemilu" yang disiarkan di Youtube Perludem, Minggu (7/2/2021).

Menurut Fadli, alasan parpol dan pemerintah untuk menunda revisi UU Pemilu itu tidak didasarkan pada situasi kontestasi demokrasi dan kerangka hukum UU Pemilu.

Sebaliknya, Fadli menilai bahwa kerangka hukum dalam UU Pemilu saat ini bermasalah dan banyak hal yang perlu diperbaiki. Karenanya, DPR sepatutnya menyetujui revisi UU Pemilu pada 14 Januari 2021 lalu sebagaimana persetujuan Prolegnas Prioritas 2021.

"Kalau menggunakan alasan itu apakah Undang-Undang sekarang sudah memadai untuk digunakan dalam jangka waktu yang panjang? Menurut saya jawabannya tidak. Ada banyak aspek yang harus diperbaiki dan dikuatkan," tegasnya.*redaksi.

Survei Indo Barometer : Kepuasan Publik Terhadap MPR Meningkat

Portalrakyat.com, Jakarta  - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menegaskan walaupun kepercayaan yang diberikan rakyat kepada MPR RI cukup besar dan terus meningkat, tak akan membuat MPR RI berpuas diri. Kepercayaan rakyat justru menjadi stimulus bagi MPR RI untuk lebih semangat meningkatkan kinerjanya.

Walaupun MPR RI periode 2019-2024 baru memasuki lima bulan masa jabatan, namun peringkat MPR RI berdasarkan hasil survei terakhir Indo Barometer atas kepuasaan publik meningkat ke urutan ke-6 atau 72.8 persen. Artinya. Rakyat sudah memberikan kepercayaannya. Terbesar dibanding lembaga legislatif lainnya, seperti DPD RI (54.3 persen) dan DPR RI (44.8 persen). Sebagaimana ditunjukan dalam hasil survei Indo Barometer yang melakukan survei nasional pada 9-15 Januari 2020, dirilis pada 23 Februari 2020.

"Besarnya kepercayaan rakyat terhadap MPR RI tak terlepas dari  kerja keras kawan-kawan di MPR RI dan gema kebangsaan yang selama ini digaungkan MPR RI dalam berbagai kegiatannya. Di MPR RI tidak ada perbedaan fraksi dan pembicaraan politik praktis, kita satu naungan dalam Fraksi Merah Putih. Tugas kita sebagai pengatur cuaca bangsa agar selalu sejuk, tidak panas menyengat tidak juga dingin menggigil. Karenanya hari-hari kita di MPR RI diisi bagaimana merajut keberagaman bangsa menjadi kekuatan sosial memajukan Indonesia," ujar Bamsoet saat mengisi diskusi publik di Media Center MPR RI, Jakarta (11/3/20).

Turut hadir menjadi narasumber lainnya Anggota DPD RI Teras Narang dan Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari.

Survei Indo Barometer tersebut menunjukan peningkatan kepercayaan publik terhadap MPR RI, disaat lembaga legislatif lainnya seperti DPR RI dan DPD RI justru mengalami penurunan. Sebelumnya di 2018, Lingkaran Survei Indonesia mempublikasikan kepercayaan rakyat terhadap MPR RI sebesar 70.09 persen, DPD RI 68.7 persen, dan DPR RI 65 persen.

Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari memaparkan, dalam salah satu bagian surveinya memperlihatkan 55.1 persen masyarakat menyatakan Indonesia memerlukan Garis Besar Haluan Negara (GBHN), atau kini Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN), untuk pembangunan. Sedangkan 9.8 persen menyatakan Indonesia tidak memerlukan GBHN/PPHN untuk pembangunan. Sementara 35.1 persen menyatakan tidak tahu/tidak menjawab.

Adapun alasan mengapa Indonesia memerlukan GBHN, sebanyak 32.8 persen menyatakan karena pembangunan harus berlandaskan GBHN dan UUD NRI 1945, sebesar 22.8 persen menyatakan sesuai aturan yang pasti dalam pembangunan nasional, serta sekitar 9.2 persen menyatakan demi pemerataan pembangunan, dan berbagai alasan lainnya.

Menanggapi hal tersebut, Bamsoet menekankan walaupun sudah berada di atas 50 persen, MPR RI tak ingin pembahasan PPHN hanya sebatas dukungan mayoritas saja. PPHN haruslah menjadi kesepakatan nasional dan konsensus seluruh elemen bangsa. PPHN dibutuhkan untuk menjamin pembangunan nasional berkelanjutan.

"Bukan sebatas 50, 60, ataupun 70 hingga 90 persen saja. Atas dasar itulah, sebagai upaya merajut kebangsaan, usai dilantik menjadi Ketua MPR RI pada 3 Oktober 2019, saya langsung tancap gas mengajak pimpinan MPR RI melakukan Silaturahmi Kebangsaan ke berbagai tokoh bangsa serta pimpinan partai politik," tutur Bamsoet.

Mantan Ketua DPR RI 2014-2019 ini menambahkan, MPR RI juga rutin melakukan Silaturahmi Kebangsaan ke berbagai organisasi keagamaan. Seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Pengurus Pusat Muhammadiyah, Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (MATAKIN), hingga Persatuan Umat Buddha (Permabudhi).

"Mulai minggu ini MPR RI juga akan melakukan Silaturahmi Kebangsaan ke berbagai aparat penegak hukum. Dimulai dari KPK pada Senin (9/3/20) akan berlanjut ke Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Agung, hingga Mahkamah Konstitusi. Dalam rangka menyerap aspirasi guna menuntaskan road map pembangunan hukum berdasarkan Pancasila sebagai sumber hukum," pungkas Bamsoet. (*).

Pilkada Serentak Ditunda, Ada 3 Opsi Kesepakatan Penundaan

Portalrakyat.com, Jakarta – Menyikapi  wabah Virus Corona (Covid-19), Komisi II DPR RI bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sepakat untuk menunda penyelenggaraan Pilkada serentak 2020.

Namun dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar, Senin (30/3/2020) kemarin, KPU RI menyampaikan tiga opsi terkait dengan penundaan Pilkada serentak tersebut.

Opsi pertama penundaan pemungutan suara dilakukan hingga dengan 9 Desember 2020 atau disesuaikan selama tiga bulan, dengan asumsi tahapan yang berhenti (ditunda) bisa dilanjutkan setelah masa tanggap darurat selesai tepat waktu yakni 29 Mei 2020.

Opsi kedua penundaan hingga 17 Maret 2021 atau penundaan selama enam bulan dan opsi ketiga hingga 29 September 2021 atau penundaan selama 12 bulan.

“Pada prinsipnya semua pihak (Komisi II, Mendagri, Bawaslu, dan DKPP) setuju Pemilihan serentak 2020 ditunda. Namun belum sampai pada kesimpulan kapan ditundanya. Masih muncul beberapa pendapat yang berbeda,” ungkap Anggota KPU RI Pramono Ubaid Tanthowi dilansir dari website KPU Ri.

Pramono mengatakan pada pertemuan tersebut antara Komisi II DPR dengan pihak penyelenggara Pilkada serentak 2020 tidak bisa dilaksanakan tahun ini.

Adapun keputusan terkait opsi yang akan dipilih selanjutnya akan diambil oleh tiga pihak (KPU, Kemendagri dan DPR) pada pertemuan berikutnya.

Hal lain yang juga sudah disepakati bersama, kata Pramono adalah terkait payung hukum untuk menunda Pilkada serentak 2020. Di luar bulan September sebagaimana yang sebelumnya sudah disebutkan di dalam UU 10 tahun 2016. Pilihan lain yakni mengubah UU namun sulit dilakukan.

“Sebab memerlukan rapat-rapat pembahasan oleh Komisi II DPR secara intensif, padahal ada aturan social distancing,” ujar Pramono.

Di akhir pertemuan itu  para pihak juga menyepakati anggaran pemilihan yang belum terpakai direalokasikan oleh Pemda masing-masing untuk penyelesaian penanganan pandemi Covid-19.

“Semua sepakat bahwa penanganan pandemi harus lebih didahulukan dibanding kontestasi politik,” pungkasnya.