Dengarkan Aspirasi, Mendagri Silaturahmi Bersama Sekjen Partai Politik Non Parlemen

Mendagri Dr. Tito Karnavian berfoto bersama Sekjen Partai Politik Non Parlemen (Foto Red). 

Portalrakyat.com, Jakarta | Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Prof. H. M. Tito Karnavian, Ph.D., kembali mendengarkan aspirasi dari para Pimpinan Partai Politik dalam hal ini para Sekretaris Jenderal partai politik. Berbeda dengan silaturahmi yang digelar sebelumnya, kali ini Mendagri mengundang 7 (tujuh) Pimpinan Partai Politik yang tidak tidak memenuhi Parliamentari Threshold pada Pemilu Tahun 2019 dan tidak duduk di kursi Parlemen. 

Ketujuh Sekjen partai politik  tersebut, yakni Sekjen DPP Partai Hati Nurani Rakyat, Sekjen DPP Partai Persatuan Indonesia, Wakil Sekjen DPP Partai Solidaritas Indonesia, Sekjen DPP Partai Berkarya, Sekjen DPP Partai Bulan Bintang, Sekjen DPP Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, Sekjen DPP Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda). Pertemuan dilakukan di Ruang Rapat Mendagri, Gedung A Kantor Kemendagri Jl. Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (29/01/2020).

Sekjen DPP Partai Berkarya Drs. Priyo Budi Santoso, M.Si saat di wawancarai Wartawan usai pertemuan (Foto Red) 

Dijumpai usai pertemuan, Sekjen DPP Partai Berkarya Priyo Budi Santoso mengapresiasi forum silaturahmi tersebut. Ia pun mengatakan, dalam pertemuan tersebut berdiskusi banyak hal terkait isu-isu kebangsaan salah satunya membahas tentang tata aturan perundangan politik di Indonesia.

“Hari ini kami 7 (tujuh) Sekretaris Jenderal Partai Politik yang kemarin belum lolos, diundang oleh Pak Mendagri untuk bincang-bincang banyak hal. Jadi kami bertujuh tadi menyampaikan apresiasi yang tinggi atas ikhtiar dan undangan khusus dari Bapak Mendagri yang didampingi oleh (pejabat) eselon I lengkap tadi, kita bincang-bincang banyak hal, terutama tentang berbagai tata aturan perundangan politik,” kata Budi.

Dalam kesempatan tersebut, Mendagri juga membuka kesempatan bagi ketujuh Sekjen Parpol untuk mengemukakan gagasan pikirannya terkait sistem politik di Indonesia.

“Kami tadi bertujuh satu-persatu juga tadi menyampaikan pandangan untuk ke depannya bagaimana ini landscape politik dan sistem kepolitikan kita itu dibenahi seperti apa ke depan, termasuk UU tentang Parpol, UU tentang Pemilu, UU tentang Pilkada, dan hal-hal dalam pelaksanaan Pemilu serentak kemarin,” ujarnya.

Ketujuh Sekjen Parpol tersebut di antaranya mengusulkan untuk memisahkan pelaksanaan Pilpres dan Pileg, sehingga tak dijadikan dalam satu hari penuh. Bagi Sekjen DPP Partai Berkarya Priyo Budi Santoso maupun keenam Sekjen lainnya, hal ini dapat meminimalisasi adanya permasalahan dalam keserentakan pelaksanaan Pileg dan Pilpres dalam satu hari.

“Yang tadi kita urun rembuk dan Mendagri menyambut positif juga ialah kita tadi rata-rata, kami bertujuh mengusulkan agar pemilihan serentak untuk Pilpres dan Pileg untuk ke depan ditiadakan alias dipisahkan, jadi agar nanti pemilihan presiden di sebuah hari tertentu, pemilihan legislatif di  sebuah hari tertentu lainnya, karena begitu diserentakkan kemarin (Pemilu Serentak tahun 2019) yang terjadi adalah terjadi sengkarut yang alang kepalang luar biasanya,” tutur Budi.

Dengan masuknya usulan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dalam program legislasi (prolegnas prioritas) tahun 2020, ketujuh Sekjen Parpol tersebut berharap penuh pada Mendagri untuk membawa aspirasi dan menghasilkan produk UU yang berkualitas bersama DPR.

“Kami tadi bersepakat agaknya ini jalan tol atau pintu tol yang dibuka oleh Pak Tito dan kami tadi menyambut sangat gembira suka-cita setidaknya curhat kami tertampung atau terdengarkan, termasuk membahas masalah-masalah itu. Ini terus terang tadi kami mengapresiasi semua yang dilakukan oleh Pak Mendagri dan jajarannya terhadap ikhtiar ini, kita doakan saja, bareng-bareg kita bangun negeri ini dengan demokrasi yang lebih baik,” tutup Budi.

(Red /Lodepari)

NasDem Days 2020 Inspiring From Sulsel

Portalrakyat.com, Makassar - Konsolidasi digelar usai pemilu 2019 dihelat. Layaknya pasukan yang pulang berperang,  maka konsolidasi ini guna mengetahui seberapa efektif perjuangan,  kelemahan infrastruktur dan akurasi strategi pemenangan yang dijalankan pada pemilu 2019.

Tidak berhenti di situ. Konsolidasi yang akan menghadirkan 3087 ketua DPRt se Sulsel ini,  akan memastikan kesiapan personil yang tetap berada di barisan perjuangan dalam menyambut momentum pemilu 2024. Patut diketahui bahwa capaian Partai NasDem di Sulsel yang tembus di peringkat ke 2 terbanyak di Sulsel tak bisa dilepaskan dari kematangan dan kelengkapan struktur pengurus di tingkat Ranting. 

Konsolidasi ini penting dilaksanakan dalam mempersiapkan Pemenangan usungan Partai NasDem di Sulsel dalam menghadapi konstestasi Pilkada serentak di tahun 2020.

Dengan konsolidasi ini,  Partai NasDem Sulsel menargetkan sebagai pemenang 1 Pemilu khususnya Di Sulsel. 

Banyak yang menyebut,  partai NasDem partai Nasionalis murni. Persepsi ini seolah menggambarkan bahwa partai NasDem jauh dan tidak peduli dengan religiusitas dan keagamaan. Secara picik,  Partai NasDem dianggap hanya berputar pada perebutan kekuasaan dan duniawi semata. Di acara NasDem Day,  kami membantah semua itu. Partai NasDem berpandangan bahwa politik gagasan dan anti mahar adalah nilai religiusitas yang dimanifestasikan dalam praktek politik. Kami mengambil nilai keagamaan sebagai narasi besar dan platform perjuangan yang dibumikan dalam cita-cita partai yakni berpartisipasi dalam mewujudkan tujuan nasional, mensejahterakan rakyat. 

Tidak hanya di situ. Sebagai wujud komitmen keagamaan Partai NasDem, kegiatan bertajuk NasDem Religi dilaksanakan. Musabaqah Tilawatil Quran dan Lomba Qasidah yang akan digelar adalah upaya membumikan,  mempertahankan,  dan menghargai para Qari, penghafal dan penggiat musik Qasidah. 

Partai NasDem mencita-citakan bahwa membuat event seperti ini adalah bagian mendekatkan pesan-pesan agama dalam jalur yang berbeda. 

Puluhan juta hadiah yang dipersiapkan panitia kepada pemenang bukan point utama kegiatan ini. Tapi penghargaan kepada mereka yang selalu merawat Alquran dan penyampai nilai pesan agama adalah alasan utama kenapa kegiatan ini digelar. 

Melalui kegiatan ini,  Partai NasDem membawa pesan bahwa tak ada yang melebihi aktifitas kami di atas norma agama dan moralitas. Meski Partai NasDem tak terjebak pada perjuangan simbolik tapi lebih pada nilai-nilai agama yang terimplementasikan. 

Partai NasDem memahami bahwa politik itu adalah wadah berjuang,  mengabdi dan berkontribusi pada kemanfaatan seluruh rakyat Indonesia. Meski tak bisa dipungkiri,  sebagian dari masyarakat belum memahami secara utuh. Satu di antara mereka adalah generasi Millenial. Tidak saja apatis,  tapi cenderung menganggap bahwa politik adalah hal yang harus dijauhi. 

Kegiatan NasDem Millenial adalah upaya yang dilakukan Partai NasDem untuk merubah cara pandang tersebut. Kami menegaskan bahwa politik tidak melulu urusan sidang,  rapat dan perebutan kekuasaan. Melalui kegiatan ini Partai NasDem menunjukkan kepada mereka bahwa memberdayakan dan menyalurkan potensi insan kreatif,  gamers,  komunitas adalah salah satu yang menjadi cita-cita besar kami. 

Kami mensupport mereka dengan sebuah kompetisi lomba audio kontes mobil,  NasDem Car meetup,  K-Pop Dance cover competition,  band competition,  mobile legend hingga selebgram.

Sebaik-baik Manusia adalah mereka yang bermanfaat kepada manusia yang lain. Demikian bunyi sebuah Hadist. Pasca Pemilu 2019, NasDem menempatkan sejumlah legislatornya baik di DPR-RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota. 

Sebagai legislator,  tentu keberadaannya diharapkan menjadi personil di garda terdepan dalam memastikan agar eksekutif selalu terkawal yang pada gilirannya mulai regulasi,  anggaran hingga pengawasan selalu berpihak kepada rakyat. 

Tapi tidak berhenti di situ. Partai NasDem,  berfikir bahwa mesti ada manfaat yang bisa dirasakan langsung ke masyarakat luas atas baik sebagai partai politik maupun sebagai legislator. 

Salah satu yang Partai NasDem persembahkan adalah pengadaan Ambulance yang disiagakan setiap legislator. Selanjutnya,  mobil ambulance ini akan stand by di daerah pemilihan masing-masing guna melayani setiap masyarakat yang membutuhkan penggunaanya.  Inilah salah satu politik gagasan yang kami ikrarkan. 

Setidaknya ada 220 unit ambulance yang akan siap siaga di seluruh wilayah Sulsel. 

Kegiatan ini adalah upaya meyakinkan bahwa kepedulian Partai NasDem bukan insidentil dan sementara. Partai NasDem tak ingin menampilkan kepura-puraan yang hanya hadir jelang pemilu lalu setelah itu menghilang. Kepedulian yang ditunjukkan Partai NasDem adalah identitas politik yang mewarnai seluruh aktifitas kader dan struktur partai hingga di lapis bawah. 

Melalui kegiatan ini, kami akan menyasar 5000 masyarakat tidak mampu untuk pemberian bantuan sembako. Selain itu,  melalui kegiatan ini juga dilakukan anjangsana langsung ke Panti asuhan dan rumah-rumah warga tidak mampu untuk berbagi. 

Selain kegiatan di atas,  kami juga menggelar donor darah dan pemberian penghargaan  putra-putri terbaik Sulawesi Selatan. 

Pemberian penghargaan ini dilakukan sebagai bentuk apresiasi dan support kepada siapa saja yang melahirkan karya-karya monumental dan dedikasi yang telah mereka persembahkan kepada bangsa dan negara. Partai NasDem sebagai bagian dari negara merasa wajib dan terpanggil untuk terlibat dalam supporting ini. Kita berharap dengan apresiasi ini akan melahirkan persaingan sehat di antara putra putri untuk berbuat yang lebih baik lagi. 

Kegiatan ini diharapkan menjadi momentum menatap kemenangan pemilu 2024. Inspirasi dari Sulsel diharap menjadi spirit baru agar semua DPW se Indonesia kembali pada posisi siap baik dalam persiapan personil dan strategi yang akan dijalankan.(red). 

ASN Berpolitik Mencari Jabatan, Rakyat Menonton Dalam Kemiskinan

Penulis : Frido Umrisu Raebesi

(Wartawan Kontributor Malaka)

Portalrakyat.com, Malaka (NTT) – Aparatur Sipil Negara ( ASN ) adalah adalah istilah untuk kelompok profesi bagi pegawai-pegawai yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai ASN terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam artian sederhana ASN adalah abdi negara yang wajib hukumnya harus netral dalam politik. Tugasnya adalah menjadi abdi atau pelayan dalam suatu instansi pemerintah yang mana dia digaji oleh negara dan dituntut dengan sumpah untuk netral dalam berpolitik.

Pengaturan tentang netralitas ASN sangat jelas dan tegas serta rinci dijelaskan dalam  ketentuan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, beberapa surat edaran sebagai penegasan dari Komisi ASN , Menteri PANRB, MenDAGRI BKN, dan Bawaslu RI. Setiap ASN  dilarang memberi dukungan atau melakukan kegiatan yang mengarah pada politik praktis pada kontestasi Pilkada/Pileg/Pilpres. ASN dituntut untuk tetap profesional dan tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.

Dalam hal terdapat ASN yang  melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku serta netralitas ASN pada penyelenggaraan Pemilu 2019, maka ASN akan  dikenakan sanksi moral berupa pernyataan secara terbuka atau secara tertutup atau sanksi disiplin mulai ringan, sedang, sampai berat. Pengaturan sanksi ini diatur secara jelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010  dalam  Pasal 12 angka 6,7, dan 8 untuk sanksi disiplin sedang, dan Pasal 13 angka 11 dan 12 untuk sanksi disiplin berat.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi ASN untuk melaksanakan  kebijakan publik, program-program pemerintah dan instansi,  memeberikan pelayanan kepada masyarakat dan sebagai perekat dan pemersatu bangsa atau NKRI, ASN wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok ataupun golongan dan  dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon/ peserta Pemilu atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis/berafiliasi dengan partai politik.

Dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf e UU ASN  menyebutkan bahwa pegawai ASN melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh  tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Artinya bahwa pegawai ASN itu bisa atau dapat menolak atau tidak melakukan perintah atasan yang menyuruh melakukan suatu perbuatan yang  melanggar kode etik dan kode perilaku pegawai ASN. Tentunya penolakan itu memperhatikan norma etika dan perilaku yang berlaku dalam organisasi  dan masyarakat setempat

Kasus yang ingin saya uraikan di sini adalah terlibatnya ASN di Kabupaten Malaka,Provinsi NTT yang entah tahu atau tidak tahu,ikut dalam kegiatan politii balon Bupati dan wakil Bupati tertentu.

Pertanyaannya, ASN itu berpolitik untuk apa? Untuk kepentingan umum?atau untuk mencari aman dan jabatan. Jelas, bahwa jika pemimpin daerah dalam suatu daerah maju lagi dalam kontes Pilkada, maka peluang terlibatnya para ASN ini dalam berpolitik sangat besar.

Tekanan sang penguasa? Ah tidak juga. Jika marwah ASN dipegang teguh,maka tekanan sang penguasa bisa diatasi dengan baik. Alasan klasik yang paling mendasar adalah ASN berpolitik untuk mencari jabatan.

Mereka (ASN) mendadak bisa kehilangan muka dan berusaha cari muka. Ke manakah mereka mencarinya? Ke rumah pemimpin daerahnya pastinya.

Di Kabupaten Malaka, ASN justru lebih berpolitik dibandingkan dengan para kader partai politik. Saya berani katakan hal itu karena saya menyaksikan juga dan banyak kejadian itu. Saya jurnalis dan saya tahu semuanya. Bahkan, jika diperintah untuk ikut dalam satu safari politik,meteka tidak pernah menolak bahkan merasa diri terhormat. Imbasnya? Kantor pelayanan publik ditinggalkan. Rakyat?? Ahh mereka hanya butiran debu yang menggangu.

Kamis, 30 Januari 2020, Bawaslu Kabupaten Malaka, melaporkan delapan ASN di Malaka ke Komisi ASN yang terlibat dalam kegiatan politik. Memalukan dan bobrok sekali kinerja mereka ini. Parahnya lagi delapan orang tersebut,ada yang menjabat sebagai Camat dan Kepala Puskesmas. Mau cari apalagi mereka ini. Jabatan yang mana lagi? Kecurigaan saya muncul, mereka ini juga takut kehilangan jabatan. Miris para ASN Malaka ini.

Kabupaten Malaka adalah kabupaten baru di Nusa Tenggara Timur. Kabupaten dengan SDA terbesar di daratan Timor. Tapi mirisnya, masih banyak angka pengangguran dan masih banyak yang merantau ke luar daerah untuk mencari hidup yang lebih baik. Artinya bahwa Malaka ini masih miskin. Tugasnya Bupati bersama para ASN inilah yang harus mencari solusi untuk kesejahteraan daerahnya. Tapi nyatanya? Mereka asyik saja berpolitik mencari jabatan dan rakyat menonton dalam kemiskinan.

Banyak program atas nama rakyat,tapi habis ditangan kontraktor dan banyak dugaan korupsi di dalamnya. Lagi-lagi ada ASN juga diduga terlibat di dalamnya. Virus politik sudah menjamur dalam nubari ASN Malaka.

ASN sibuk berpolitik untuk mencari jabatan dan berusaha mendapat proyek- proyek pemerintah, sedangkan rakyat hanya menonton dalam kemiskinan yang sangat parah.(Vnttc). 

Gubernur Sulsel Ingatkan Para Legislator PPP Agar Melaksanakan Janji Politiknya Di Dapil Masing-Masing

Portalrakyat.com, Makassar - Gubernur Prof HM Nurdin Abdullah mengingatkan agar setiap legislator melaksanakan janji politik di Daerah Pemilihan (Dapil) masing-masing.

Hal ini disampaikan Nurdin Abdullah di hadapan seluruh legislator Partai Persatuan Pembangunan (PPP) baik tingkat provinsi maupun kabupaten kota se-Sulsel.

“Karena semua janji-janji politik tersebut merupakan tugas bersama antara legislator dengan Pemprov Sulsel, agar bisa memberikan apa yang dibutuhkan masyarakat Sulsel,” ungkap Prof Nurdin Abdullah dalam sambutannya, di acara Musyawarah Kerja Wilayah (Muskerwil) dan orientasi anggota DPRD provinsi dan kabupaten kota se-Sulsel, di Hotel Claro Makassar, Sabtu (12/10/2019).

“Janji-janji politik itu sudah wajib kita wujudkan di setiap Dapil, yang penting sama program kita satu misi kita,” sambungnya.

Nurdin juga menyatakan, wajib bagi seluruh legislator di semua partai politik membangun komunikasi dengan pemerintah provinsi demi mewujudkan program dan misi yang sama.

“Kita harus bangun komunikasi supaya tidak ada dusta di antara kita semua. Kenapa Bantaeng bisa terbangun dengan baik karena ada kerja tim work,” jelas mantan Bupati Bantaeng dua periode itu.

Pada kesempatan tersebut, mantan Sekjen Apkasi Indonesia ini mengaku, salah satu masalah sehingga sulit untuk menjadi daerah yang berkembang karena masih ada ego sektoral.

“Saya pikir memang negara kita ini maslahahnya, sederhana kita karena masih ada ada ego sektoral masih sangat menonjol. Dan masih mau menonjol sendiri-sendiri,” kata alumnus Universitas Jepang itu.

Olehnya itu, Gubernur Sulsel berharap kerjasama dalam bentuk tim harus terus di kembangkan.

“Kenapa negara lain bisa seperti itu karena mereka kuat kerja tim work. Sulawesi Selatan ini adalah menjadi rumah kita bersama,” pungkasnya.

Komisi Pemilihan Umum Kep. Selayar Lepas Pengumuman, Recruitmen Penyelenggara Badan Adhoc Pilkada 2020

Portalrakyat.com, Selayar (Sulsel) - Komisi pemilihan umum Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi-Selatan resmi merealease pengumuman recruitmen panitia pemilihan kecamatan (PPK) yang selanjutnya disingkat dengan sebutan badan adhoc.

Hal tersebut diutarakan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar, Nandar Jamaluddin, S.Pdi., M.SI melalui press realease yang dilayangkannya kepada wartawan pada sekitar pukul 01.55 Wita, hari, Senin, (20/01) dini hari.

“Recruitmen panitia pemilihan kecamatan (PPK) atau badan adhoc sudah dimulai sejak hari, Sabtu, (18/01) dan akan ditutup, pada hari, Jum’at, (24/01) mendatang”. 

“Terkait akan hal tersebut, kami dari jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar, mengundang seluruh komponen warga negara Indonesia (WNI) yang memenuhi kualifikasi untuk mendaftarkan diri selaku anggota panitia pemilihan kecamatan atau ppk dan mengantar langsung  surat lamaran, ke kantor KPU, di ruas Jln. Jend. Achmad Yani, Benteng”.

Selain menyampaikan undangan terbuka, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar, resmi merealease persyaratan calon anggota ppk sebagai berikut :

1. Warga Negara Republik Indonesia

2. Berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun

3. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik  Indonesia, Bhineka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945

4. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil

5. Tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan.

6. Berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS.

7. Mampu secara jasmani dan rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkotika.

8. Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat.

9. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

10. Tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau DKPP.

11. Belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS; dan

12. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.

Tak hanya itu, calon anggota panitia pemilihan kecamatan juga wajib melampirkan kelengkapan administratif, sebagai berikut : 

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik yang masih berlaku.

2. Foto copy Ijazah sekolah lanjutan tingkat atas/sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari lembaga pendidikan formal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pendidikan sekolah menengah atas/sederajat.

3. Surat pernyataan yang bersangkutan yang bermaterai cukup dan ditandatangani sebagaimana contoh pada formulir dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini, yang memuat pernyataan:

4. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.

5. Tidak menjadi anggota Partai Politik paling kurang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

6. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

7. Bebas dari penyalahgunaan narkotika.

8. Tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau DKPP, apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS pada pemilihan umum atau Pemilihan.

9. Belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS.

10. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu

11. Surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit setempat. 

Diakhir kutipan pernyataannya, Nandar Jamaluddin juga turut mengutarakan rencana pennyelenggaraan Rapat Koordinasi (Rakor) Badan Adhoc yang dijadwalkan akan berlangsung pada hari, Senin, (20/01), bertempat, di ruang Rumah Pintar Pemilu, Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Rakor ini sendiri kata dia, bertujuan untuk mematangkan dan memastikan kesiapan jajaran panitia pemilihan kecamatan (PPK), KPPS, dan PPS. Rangkaian rapat koordinasi (Rakor) badan Adhoc juga bertujuan untuk menguji kapabilitas, kompetensi, kemampuan, kecakapan, netralitas, independensi, serta professionalisme badan adhoc dalam penyelenggaraan pilkada pemilihan bupati dan wakil bupati mendatang, urai mantan Ketua Karang Taruna Kabupaten Kepulauan Selayar itu,  (fadly syarif /AJS)

Sebagian Parpol Besar dan Kecil Ramai-Ramai Menolak RUU Tentang Pemilu Yang Di Revisi

Sebagian partai politik (parpol) besar dan kecil ramai-ramai menolak draf RUU tentang Pemilu yang merevisi UU Pemilu Nomor 7/2017 dan UU Pilkada Nomor 10/2016.

Portalrakyat.com-Sebagian partai politik (parpol) besar dan kecil ramai-ramai menolak draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemilu yang merevisi UU Pemilu Nomor 7/2017 dan UU Pilkada Nomor 10/2016, termasuk juga pemerintah dan parpol nonparlemen.

Awalnya, semua fraksi di Komisi II DPR awalnya kompak untuk menusulkan RUU Pemilu sebagai usul inisiatif DPR.

Menyikapi hal ini, Peneliti Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menilai, sikap parpol dan juga pemerintah yang menunda merevisi UU Pemilu ini sangat aneh, karena RUU Pemilu sudah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021 yang disepakati di Badan Legislasi (Baleg) DPR bersama Menkumham Yasonna Laoly yang merupakan wakil pemerintah.

"Menurut saya ini sangat patut dipertanyakan dan juga menjadi sangat aneh baik partai politik maupun pemerintah merasa tidak perlu melakukan revisi UU Pemilu," kata Fadli dalam webinar yang bertajuk "Maju-Mundur Revisi UU Pemilu" yang disiarkan di Youtube Perludem, Minggu (7/2/2021).

Menurut Fadli, alasan parpol dan pemerintah untuk menunda revisi UU Pemilu itu tidak didasarkan pada situasi kontestasi demokrasi dan kerangka hukum UU Pemilu.

Sebaliknya, Fadli menilai bahwa kerangka hukum dalam UU Pemilu saat ini bermasalah dan banyak hal yang perlu diperbaiki. Karenanya, DPR sepatutnya menyetujui revisi UU Pemilu pada 14 Januari 2021 lalu sebagaimana persetujuan Prolegnas Prioritas 2021.

"Kalau menggunakan alasan itu apakah Undang-Undang sekarang sudah memadai untuk digunakan dalam jangka waktu yang panjang? Menurut saya jawabannya tidak. Ada banyak aspek yang harus diperbaiki dan dikuatkan," tegasnya.*redaksi.

Legislator DPRD Sulsel Andi Nurhidayati Serap Aspirasi Dihadiri Camat Lilirilau di Desa Parenring

Kades Parenring bersama Camat Lilirilau saat menghadiri kegiatan reses anggota DPRD Sulsel Andi Nurhidayati (Foto Istimewa)

Soppeng (Sulsel), Portalrakyat.com,- Anggota DPRD Sulsel, Andi Nurhidayati Zainuddin menggelar Reses Masa Persidangan III Tahun 2020/2021 di Desa Parenring Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng, Kamis (6/5/2021).

Reses yang mengundang ratusan majelis taklim dan pengurus kelompok tani ini oleh Andi Agussalim, S.STP, M.Si (Camat Lilirilau), Hasse Tangsi, SH (Kepala Desa Parenring), dan Bripka Mussing (Bhabinkamtibmas Polsek Lilirilau).

Dalam kunjungannya untuk menyerap aspirasi masyarakat di Desa Parenring, Andi Etti sapaannya disambut salawat badar oleh Remaja Islam (Remis) Desa Parenring.

"Terimakasih banyak atas kehadiran Ibu Andi Nurhidayati di desa Kami. Ini menjadi berkah bagi masyarakat, karena baru kali ini adalah wakil kita di DPRD Sulsel yang Reses di Parenring, sebelumnya ada tapi bukan kegiatan Reses tapi sosialisasi perda," ujar Kepala Desa Parenring, Hasse Tangsi.

"Tentu ini menjadi kesempatan bagi kita untuk menyampaikan aspirasi karena memang kegiatan reses untuk mendengar harapan dan masukan dari masyarakat untuk diperjuangkan wakil kita di DPRD," lanjutnya.

Kepala Desa yang berlatarbelakang aktivis hukum dan HAM ini juga mengungkapkan rasa kagum dan salut atas perjuangan politik Andi Nurhidayati sejak terjun ke dunia politik hingga terpilih menjadi anggota DPRD Sulsel.

"Sejak beliau duduk di DPRD Soppeng, saya sudah kenal dengan beliau, saat itu saya tenaga ahli bidang hukum DPRD Soppeng. Bicara Karier politik, beliau sangat luar biasa, walaupun pernah tidak terpilih saat maju kembali, ternyata karier politiknya belum berhenti, malah di 2019 maju provinsi dan terpilih, dan sekarang sudah periode kedua, dan sangat jarang tokoh kita di Soppeng seperti ini," ujar Hasse Tangsi.

Hal senada juga disampaikan oleh Camat Lilirilau, Andi Agussalim. Menurutnya, selama ini Andi Nurhidayati telah membuktikan perjuangannya untuk masyarakat Soppeng, dan kehadirannya di Desa Parenring menjadi berkah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi.

"Sejak saya camat di Lilirilau, beberapa kali beliau mengundang saya namun baru kali ini saya sempat datang. Ini momentum yang tepat bagi warga Parenring untuk menyampaikan aspirasi, karena saya sangat tahu karakter beliau, kalau masih ada jalan pasti akan membantu masyarakat," ujar Alumni IPDN ini.

Selain menyerap aspirasi warga, Wakil Ketua PPP Sulsel ini juga menyerahkan bantuan dana untuk pembangunan Masjid Lailatul Qadri Lalempere’e Desa Parenring. (Red/A.Kamal).

Reformasi Berkelanjutan Upaya Pemulihan Citra Polri

Jakarta, Reformasi Polri bukan sekedar berada pada ruang hampa, dia adalah bagian dari sejarah gelombang krisis multi dimensi yang dimulai dari tahun 1997 dan terakumulasikan dalam gerakan reformasi 1998. Reformasi pada dasarnya merupakan suatu gerakan moral dan kultural (moral and cultural movements) untuk menegakkan kembali prinsip-prinsip negara hukum menurut UUD 1945 dengan menempatkan hukum sebagai sesuatu yang supreme dalam kehidupan bersama.

Proses reformasi tersebut kemudian membuka ruang baru bagi dinamika relasi perilaku elit masyarakat dan proses transisi perubahan sistem kelembagaan negara. Mandat reformasi menghendaki terciptanya sistem pemerintahan yang demokratis dan menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM) serta menempatkan militer murni sebagai alat pertahanan negara yang tunduk pada supremasi sipil. Adanya kedua institusi Tentara dan Polisi di negeri ini diharapkan menjadi institusi yang profesional dan mandiri dalam mengemban tugas Negara. Namun, reformasi 1998 ternyata seolah menjadi proses lahir cesar bagi institusi Kepolisian dari rahim Angkatan Bersenjata/Tentara, dan sangat menguras energi bangsa ini. Pada era Presiden BJ Habibie, misalnya, terjadi kuasi status quo di tubuh Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) karena terjadi tarik-menarik cukup keras antara Presiden dan Menhankam/Pangab sebagai basis di belakang pemisahan Tentara dan Polisi.

Urgensi reformasi Polri bukan hanya sekedar perbedaan dalam pelaksanaan tugas semata, dimana Polisi bertugas mengamankan masyarakat dalam menciptakan ketertiban dan keamanan wilayah sipil, karena sejatinya masyarakat bukanlah musuh. Sedangkan mengamankan dan mempertahankan negara dari ancaman musuh atau dapat dikatakan sebagai alat untuk bertempur secara militer ialah tugas dari Tentara Nasional Indonesia (TNI). Menelisisk proses pemisahan Polri dan TNI ialah diawali oleh Instruksi Presiden BJ Habibie nomor 02 tahun 1999 tentang langkah-langkah dalam rangka pemisahan Polri dari ABRI. Dalam Inpres tersebut, diinstruksikan kepada Menteri Pertahanan Keamanan dan atau Panglima ABRI untuk secara bertahap mulai mengambil langkah-langkah seperlunya untuk melakukan reformasi Polri dengan menempatkan sistem dan penyelenggaraan pembinaan kekuatan dan operasional Polri kepada Departemen Pertahanan Keamanan.

Jenderal Wiranto sebagai Menhankam sekaligus Panglima ABRI seperti mendapat durian runtuh, dengan meresponnya dalam bentuk mengeluarkan Keputusan Menhankam/Pangab Nomor Kep/05/III/1999 tanggal 31 Maret 1999 tentang pemisahan Polri dari ABRI, bahwa mulai tanggal 1 april 1999 wewenang penyelenggaraan pembinaan Polri dilimpahkan dari Panglima ABRI kepada Menteri Pertahanan Keamanan. Hal ini menjadikan Kuasi reformasi POLRI, karena faktanya secara posisi berada di bawah Kementerian Pertahanan Keamanan. Sehingga, jangan sampai Presiden Jokowi dan Pak Mahfud MD selaku Menkopolhukam melupakan proses panjang pilihan Reformasi kelembagaan yang melahirkan Polri yang sejatinya merupakan agenda gerakan reformasi 98, yang digulirkan sampai sekarang. Oleh sebab itu, reformasi Polri harus dilakukan secara sustainable.

Berkaca dari kasus pembunuhan berencana dialami Brigadir Novriansyah Yosua Hutabarat, yang dilakukan oleh Irjen Ferdy Sambo selaku pejabat Kadivpropam Mabes Polri, semestinya menjadi momentum sebagai refleksi dan evaluasi, atau bersih-bersih serta menjadi langkah yang tepat bagaimana mendorong penataan organisasi baik secara struktural, instrumental maupun secara kultural bagi Lembaga Kepolisian. Karena, penerapan regulasi bagi Lembaga Kepolisian saat ini terasa hanya sebatas menyentuh aspek instrumental belaka. Sedangkan aspek strukturalnya sangat terbatas, yang menyebabkan tumpang tindih secara aspek fungsional dengan lahirnya kasus, misalnya, adanya Satgasus Merah Putih yang memiliki tugas hampir sama dalam penegakan kejahatan-kejahatan yang sifatnya Siber atau ITE dan tindak kejahatan pencucian uang yang ada dalam kewenangan di Ditipsiber, Diskrimsus baik di tingkat Mabes, maupun tingkat Polda atau tingkat Polres. Lebih jauh lagi dilihat dari aspek kultural, Polri hingga saat ini seolah dalam tahap masih mencari identias jati diri yang sesuai dengan tuntutan reformasi 98 untuk menjadi Polisi Sipil, penegakan hukum yang adil serta perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat secara tulus dan ikhlas sebagai pengabdi masyarakat (public servent).

Kebijakan reformasi Polri merupakan bagian dari strategi pembangunan nasional. Walaupun pembangunan itu tidak selalu membawa masyarakat pada kondisi yang aman, tentram maupun sejahtera, akan tetapi pembangunan tersebut bersifat kriminogen. Apabila tidak direncanakan secara rasional dengan memperhatikan kondisi riil suatu bangsa akan berdampak pada konflik dan kriminalitas. Aspek nilai kultural yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia dalam pembangunan negeri ini, tak cukup sekedar mengejar pertumbuhan semata, yang pada akhirnya berakibat terhambatnya keberlanjutan pembangunan itu sendiri. Dengan adanya sifat kriminogen tersebut, seharusnya pembangunan berkelanjutan yang mendasar dalam aspek kultural dengan konteks kasus Sambo dapat membuktikan jika belum terkikisnya budaya militer dalam organisasi Polri itu sendiri. Maka memang Polri itu harus meredefinisi dirinya sebagai Polisi sipil dengan melakukan demiliterisasi. Buang jauh-jauh sifat-sifat atau karakteristik militeristik yang hanya menunjukkan kekuatan bersenjata yang abai pada proses penegakan hukum itu sendiri. Polri juga harus melihat bagaimana sifat reaksioner terhadap munculnya berbagai usaha membanguan format keamanan nasional yang komprehensif yang secara implisit dalam UU No. 2/2002 tentang Kepolisian RI, dinyatakan jika Polri sebagai pengelola keamanan dalam negeri. Selain itu pula sebagai koordinator dan pengawas dari pegawai negeri sipil dalam konteks pembangunan tentu yang memerlukan tatanan secara sistemik antara Polri dan lembaga non keamanan yang seharusnya dijalankan.

Seperti juga dalam konteks pemberantasan judi online, tentunya aparat kepolisian atau dalam hal ini para penyidik banyak mengalami kesulitan-kesulitan terkait dengan masalah aturan Perbankan, maka perlu juga secara lembaga di luar non keamanan seperti Perbankan juga harus mereformasi UU Perbankan tersebut. Hal ini juga selaras dengan belum jelas arahnya pembangunan yang mau dituju serta bagaimana sistem keamanan nasional yang sesungguhnya sesuai dengan kondisi geopolitik Indonesia. Kenyataan kondisi di atas harusnya membantu Polri dalam melakukan perubahan kelembagaan yang lebih baik, dari cita-cita reformasi yang sudah lebih dari 20 tahun untuk membuka diri dari kekurangan-kekurangannya sebagai masukan yang konstruktif dalam reformasi Polri.

Dalam perspektif keamanan, ada pendekatan keamanan hak asasi manusia yang tertuang dalam laporan UNDP (1994) Human Development Report, bahwa konsepsi pembangunan sebagai strategi utama untuk meningkatkan keamanan manusia dilatarbelakangi oleh perpektif yang dikembangkan dalam pembangunan. Dalam konsep ini ada tigal hal yang perlu menjadi perhatian, yakni: pertama, pembangunan itu akan memunculkan suatu ancaman, berupa penolakan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena tidak adanya supremasi hukum yang pasti. Ini yang terjadi pada tragedi duren tiga dengan tersangka Irjen Ferdy Sambo, masyarakat merasa ada hal pelanggaran ataupun pelemahan dalam penegakan supremasi hukum, maka inilah yang harus dibangun. Kedua, pembangunan harus memperhatikan masalah kemanusiaan (humanitarian), dimana nyawa itu sangat berharga, dan rasa hormat serta penempatan hak-hak masyarakat secara kemanusiaan harus dijunjung tinggi. Dan, ketiga adalah bagaimana memberikan perluasan konsep keamanan dalam konteks berbagai aspek dari ekonomi, kesehatan, pangan, lingkungan hidup komunitas dan berbagai aspek termasuk juga isu-isu yang sifatnya transnasional, seperti penyelundupan narkotika, terorisme dan juga migran lebih diperhatikan dan diselesaikan.

Jika kita perhatikan dari perspektif pembangunan di Indonesia pada pemikiran yang sifatnya strukturalis hanya mementingkan upaya untuk menghilangkan sebab-sebab dasar konflik sedangkan persoalan ketidakadilan dan ketimpangan sosial, harusnya lebih dibangun sebagai salah satu solusi klasik yang ditawarkan untuk menghilangkan instabilitas dalam bidang sosial politik di tubuh Polri dan pemerintah. Melihat dari persoalan yang ada tadi perlu diuraikan, karena pembangunan harus berorientasi pada keamanan manusia (human security), dan hal tersebut memiliki multi fase yang perlu mendapat perhatian karena berbagai aspek yang begitu luas dimulai dari keamanan ekonomi, keamanan politik, keamanan polisional, keamanan militer, keamanan hukum dan termasuk keamanan hak-hak asasi manusia sampai dengan keamanan harta milik pribadi seseorang. Berkaitan dengan keamanan manusia ini ada tantangan dimasa depan berkait dengan krisis pangan, krisis energi, krisis ekologis, kemiskinan, tingkat kriminalitas trans nasional dan terorganisi. Itulah yang harus menjadi persoalan komitmen, dan termasuk kemarin Covid-19 juga termasuk masalah yang berkaitan tantangan keamanan manusia dalam bidang bio kimia menjadi orientasi kerja Polri. Konsep bernegara ini dalam praktek pembangunan ini harus dibangun keadilan hukum, pelestarian lingkungan, penyelesaian konflik secara damai, pelarangan kekerasan, demokratisasi dalam bidang ekonomi dan sebagainya perlu dilakukan reformasi Polri, dimana negara Indonesia termasuk yang menganut sistem demokrasi, dan polisi merupakan sebagai salah satu alat Negara yang seharusnya tidak hanya sekedar sebagai penjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Tetapi juga, sebagai pengontrol birokrasi yang berfungsi sebagaimana menjaga keselarasan hubungan antara pemerintah dan warga masyarakatnya. Jadi janganlah Polri dijadikan alat Kekuasaan, apalagi alat politik, karena memiliki fungsinya sebagai pengontrol birokrasi.

Penekanan utama reformasi Polri harus bertujuan untuk merubah polisi yang militeris, menjadi polisi sipil (civilian police) yang demokratik, profesional dan akuntabel. Ini prosesnya memang berpacu pada pelaksanaan tugas rutin sehari-hari yang menjadi sorotan publik. Sehingga reformasi Polri yang diharapkan bisa merubah citra yang nampak seperti sekarang dengan adanya efek kasus Sambo yang menjadi sorotan publik yang berdampak begitu suram bagi institusi Polri saat ini. Maka, hakikatnya dari citra negatif yang melekat dari Polri, bisa dihapus dengan cara bukan hanya mengejar prestasi dengan mengungkap siapa pelakunya dan siapa-siapa yang terlibat. Akan tetapi, banyak hal lain yang perlu dilakukan oleh institusi Polri, terutama bagaimana juga membangun paradigma peran polisi sendiri dalam sistem keamanan dalam negeri yang didasarkan pada kaidah demokrasi, menghormati hak-hak masyarakat dimuka hukum, dan jangan jadikan senjata dalam mengintimidasi dan mengintervensi masyarakat.

Kemudian bagaimana mendudukan Polri dalam Pemilu agar menjunjung netralitas dalam proses demokrasi, apalagi menjelang Pemilu serentak di tahun 2024 yang akan datang. Perlu langkah-langkah konkrit, bagi Kapolri untuk melakukan perumusan Peran Polisi dalam pengawasan terhadap sumberdaya nasional maupun secara internal. Jangan sampai terlibat dalam praktek-praktek yang justru menjerumuskan pada citra kepolisian yang semakin suram. Selanjutnya, akuntabilitas publik terhadap bisnis Polri.

AB

Survei Indo Barometer : Kepuasan Publik Terhadap MPR Meningkat

Portalrakyat.com, Jakarta  - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menegaskan walaupun kepercayaan yang diberikan rakyat kepada MPR RI cukup besar dan terus meningkat, tak akan membuat MPR RI berpuas diri. Kepercayaan rakyat justru menjadi stimulus bagi MPR RI untuk lebih semangat meningkatkan kinerjanya.

Walaupun MPR RI periode 2019-2024 baru memasuki lima bulan masa jabatan, namun peringkat MPR RI berdasarkan hasil survei terakhir Indo Barometer atas kepuasaan publik meningkat ke urutan ke-6 atau 72.8 persen. Artinya. Rakyat sudah memberikan kepercayaannya. Terbesar dibanding lembaga legislatif lainnya, seperti DPD RI (54.3 persen) dan DPR RI (44.8 persen). Sebagaimana ditunjukan dalam hasil survei Indo Barometer yang melakukan survei nasional pada 9-15 Januari 2020, dirilis pada 23 Februari 2020.

"Besarnya kepercayaan rakyat terhadap MPR RI tak terlepas dari  kerja keras kawan-kawan di MPR RI dan gema kebangsaan yang selama ini digaungkan MPR RI dalam berbagai kegiatannya. Di MPR RI tidak ada perbedaan fraksi dan pembicaraan politik praktis, kita satu naungan dalam Fraksi Merah Putih. Tugas kita sebagai pengatur cuaca bangsa agar selalu sejuk, tidak panas menyengat tidak juga dingin menggigil. Karenanya hari-hari kita di MPR RI diisi bagaimana merajut keberagaman bangsa menjadi kekuatan sosial memajukan Indonesia," ujar Bamsoet saat mengisi diskusi publik di Media Center MPR RI, Jakarta (11/3/20).

Turut hadir menjadi narasumber lainnya Anggota DPD RI Teras Narang dan Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari.

Survei Indo Barometer tersebut menunjukan peningkatan kepercayaan publik terhadap MPR RI, disaat lembaga legislatif lainnya seperti DPR RI dan DPD RI justru mengalami penurunan. Sebelumnya di 2018, Lingkaran Survei Indonesia mempublikasikan kepercayaan rakyat terhadap MPR RI sebesar 70.09 persen, DPD RI 68.7 persen, dan DPR RI 65 persen.

Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari memaparkan, dalam salah satu bagian surveinya memperlihatkan 55.1 persen masyarakat menyatakan Indonesia memerlukan Garis Besar Haluan Negara (GBHN), atau kini Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN), untuk pembangunan. Sedangkan 9.8 persen menyatakan Indonesia tidak memerlukan GBHN/PPHN untuk pembangunan. Sementara 35.1 persen menyatakan tidak tahu/tidak menjawab.

Adapun alasan mengapa Indonesia memerlukan GBHN, sebanyak 32.8 persen menyatakan karena pembangunan harus berlandaskan GBHN dan UUD NRI 1945, sebesar 22.8 persen menyatakan sesuai aturan yang pasti dalam pembangunan nasional, serta sekitar 9.2 persen menyatakan demi pemerataan pembangunan, dan berbagai alasan lainnya.

Menanggapi hal tersebut, Bamsoet menekankan walaupun sudah berada di atas 50 persen, MPR RI tak ingin pembahasan PPHN hanya sebatas dukungan mayoritas saja. PPHN haruslah menjadi kesepakatan nasional dan konsensus seluruh elemen bangsa. PPHN dibutuhkan untuk menjamin pembangunan nasional berkelanjutan.

"Bukan sebatas 50, 60, ataupun 70 hingga 90 persen saja. Atas dasar itulah, sebagai upaya merajut kebangsaan, usai dilantik menjadi Ketua MPR RI pada 3 Oktober 2019, saya langsung tancap gas mengajak pimpinan MPR RI melakukan Silaturahmi Kebangsaan ke berbagai tokoh bangsa serta pimpinan partai politik," tutur Bamsoet.

Mantan Ketua DPR RI 2014-2019 ini menambahkan, MPR RI juga rutin melakukan Silaturahmi Kebangsaan ke berbagai organisasi keagamaan. Seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Pengurus Pusat Muhammadiyah, Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (MATAKIN), hingga Persatuan Umat Buddha (Permabudhi).

"Mulai minggu ini MPR RI juga akan melakukan Silaturahmi Kebangsaan ke berbagai aparat penegak hukum. Dimulai dari KPK pada Senin (9/3/20) akan berlanjut ke Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Agung, hingga Mahkamah Konstitusi. Dalam rangka menyerap aspirasi guna menuntaskan road map pembangunan hukum berdasarkan Pancasila sebagai sumber hukum," pungkas Bamsoet. (*).

Achmad Yunus Bersama PPP Siap Bangun Sumenep dengan Prinsip dan Ideologis Nahdlatul Ulama

Portalrakyat.com, Sumenep - Achmad Yunus, Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja (FSP) Sinergi BUMN, resmi lakukan pengembalian formulir pendaftaran sebagai Bakal Calon Bupati (Bacabup) Sumenep untuk Pilkada 2020 mendatang di Desk Pilkada DPC PPP Sumenep. Selasa 21/01/2020.

Ada alasan khusus mengapa Yunus memilih Partai Persatuan Pembangunan sebagai partai pengusung pada Pemilihan Bupati dan Wabup Kabupaten Sumenep 2020 nanti, diantaranya adalah karena PPP merupakan partai hasil rintisan Nahdlatul Ulama.

“Partai Persatuan Pembangunan lahir dan berkembang besar dalam tuntunan Nahdlatul Ulama, Genealogi ke NU an saya yang memanggil saya ke PPP untuk bersama berjuang membenahi Sumenep dengan prinsip dan garis idiologi NU,” pungkasnya.

Sekalipun dalam pengembalian formulir pendaftaran sebagai bakal calon bupati tidak di lakukan oleh Yunus sendiri, bukan berarti ia tidak serius untuk mencalonkan diri lewat partai berlambang Ka’bah ini. Melalui media ini, Ia juga menyampaikan rasa terima kasih dan ungkapkan permintaan maaf karena tidak bisa berkumpul bersama, lakukan pengembalian formulir secara langsung ke Kantor PPP, dikarenakan masih ada perihal di Jakarta yang harus ditanganinya.

Yunus juga mengatakan, dirinya sangat bersemangat untuk melakukan perubahan positif secara besar-besaran dan menyeluruh di Kabupaten Sumenep. Dan dengan kerendahan hati ia mengajak semua elemen, terutamanya para generasi milenial untuk bersama sama memperjuangkan kemajuan Kabupaten Sumenep di waktu mendatang.

“Generasi muda tidak boleh sekedar menjadi objek dan komoditas politik, tapi harus aktif menggaungkan narasi, ide maupun gagasan di panggung sosial, ekonomi dan demokrasi (politik) serta mengambil bagian dalam memperjuangkan agenda-agenda kesejahteraan rakyat,” ungkapnya

Diakhir keterangannya, pihaknya meminta doa dan dukungannya kepada seluruh masyarkat Sumenep agar supaya niat baik yang pihaknya lakukan bisa terlaksana.

“Mohon doa teman-teman dan seluruh masyarakat Sumenep, semoga niat baik ini bersama dengan rido Allah SWT,” pungkasnya.

Kembalikan Berkas Ke Demokrat, Langkah TEC Semakin Mantap

Portalrakyat.com, Lampung - Bakal Calon Bupati Kabupaten Lampung Selatan H.Tony Eka Candra (TEC) semakin mantap membuktikan keseriusannya maju dalam Pilkada Kabupaten Lampung Selatan.

Setelah sebelumnya TEC mengembalikan secara langsung Berkas Penjaringan sebagai Calon Kepala Daerah di Partai GOLKAR, PKB, PKS, PAN dan NasDem, kini TEC kembali membuktikan keseriusanya dengan secara langsung mengembalikan berkas penjaringan sebagai Bakal Calon Kepala Daerah di kantor DPD Partai Demokrat Kabupaten Lampung Selatan, Rabu (5/2/2020).

Hadir mendampingi dalam pengembalian berkas tersebut, Anggota DPRD Provinsi Lampung I Made Bagiasa, Wakil Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Lampung H.Riza Mihardi, Bambang Purwanto, Yusro Hendra Perbasya, Benny HN Mansyur, Reza Pahlevi, Erwandi, Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Lampung Selatan, Sidik Mariyanto, Agus Susanto, A. Muslim, Benny Raharjo, serta para Relawan Pemenangan yang kompak berbaju putih berlogo "TEC TEAM".

Diketahui, Kedatangan TEC dan Rombongan, disambut hangat penuh kekeluargaan oleh ketua Tim Penjaringan M.Athor, Sekretaris Penjaringan Esmail Nawawi, SE dan Anggota yakni Amin Samsudin, Jengiskan Haikal, Kariman, Suhadirin serta jajaran pengurus DPD Partai Demokrat Kabupaten Lampung Selatan lainnya.

Saat diwawancarai awak media, politisi yang dibesarkan dari Keluarga Besar TNI-POLRI ini menegaskan, semakin mantap mengikuti proses Pilkada Kabupaten Lampung Selatan yang akan berlangsung 23 September 2020 mendatang.

"Untuk membangun Kabupaten Lampung selatan membutuhkan dukungan penuh dari Partai Politik dan juga dukungan dari berbagai elemen masyarakat, oleh sebab itu pada hari ini kita menjalin silaturahmi sekaligus mengembalikan berkas penjaringan di Partai Demokrat" ujar TEC.

Pria yang aktif diberbagai Organisasi Sosial, Kepemudaan, Kemasyarakatan, Profesi, dan Organisasi Olah Raga ini menjelaskan, Kabupaten Lampung Selatan memiliki potensi sangat luar biasa serta paling lengkap yang tidak dimiliki oleh Kabupaten lainnya di Provinsi Lampung. Potensi potensi tersebut apabila digali dan dikelola dengan baik oleh pemimpin yang inovatif dan visioner, maka yakin dan percayalah Kabupaten Lampung Selatan akan menjadi Kabupaten termaju di Provinsi Lampung. 

"Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam, Sumber Daya Energi, Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan Darat dan Perikanan Laut, Kehutanan, Pariwisata (Laut, Gunung, Bukit dan Daratan), Kawasan Industri Tanjung Bintang dan Ketapang, Pelabuhan dan Bandara, serta memiliki Bentangan Pantai terpanjang di Provinsi Lampung yang bila dikelola dengan baik akan mampu mengalahkan Bali dan Nusa Tenggara Barat keindahannya, jadi membangun Kabupaten Lampung Selatan apabila hanya mengandalkan APBD saja, sampai kapanpun Kabupaten Lampung Selatan akan seperti Kabupaten yang sekarang ini," urai TEC.

Kemudian terkait siapa Calon Wakil Kepala Daerah yang nanti akan mendampinginya maju dalam Pilkada Lampung Selatan, Politisi senior yang sudah lebih dari separuh hidupnya mengabdikan diri sebagai Anggota DPRD ini lagi-lagi mengatakan, bisa dan mampu berkomunikasi dan bersinergi dengan siapapun pasangannya. akan tetapi TEC dengan tegas menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Lampung Bapak. Ir. H. Arinal Djunaidi melalui mekanisme yang ada.

"Tugas Wakil Bupati nantinya akan jauh lebih berat dari saya, karena saya akan meninggalkan kantor, dan akan berkantor di Kecamatan dan Desa selama 3 hari setiap pekan, hal itu dilakukan dalam rangka menemui dan mendengar secara langsung keluhan dari masyarakat, dan segala keluhan dapat dieksekusi secara langsung pada hari itu juga, jadi dengan siapapun Wakil Bupatinya saya mampu bersinergi dengan baik." ujar TEC.

Peraih suara tertinggi dari seluruh Caleg DPRD Provinsi Lampung Dapil Lampung Selatan pada Pileg 2019 yang lalu ini optimis, bila terpilih sebagai Kepala Daerah pada Pilkada Kabupaten Lampung Selatan 2020 mendatang, bersama Partai Politik dan seluruh elemen Masyarakat, akan membawa Kabupaten Lampung Selatan sebagai Kabupaten termaju dari Kabupaten lainnya yang ada di Provinsi Lampung.

“Bersama Bangun Desa, Untuk Lampung Selatan Berjaya”. Saya punya Misi, bahwa tidak boleh ada masyarakat Lampung Selatan yang tidak bisa berobat karena tidak punya biaya, maka kami punya program cukup dengan membawa KTP Lampung Selatan masyarakat dapat dilayani berobat gratis di Puskesmas rawat inap maupun di Rumah Sakit Daerah. Tidak boleh ada masyarakat Lampung Selatan yang kurang gizi dan kelaparan karena tidak bisa makan, maka kami siapkan ‘lumbung pangan’. kemudian tidak boleh ada masyarakat Lampung Selatan yang tidak bisa sekolah karena tidak punya biaya, maka kami siapkan ‘Beasiswa’ bagi siswa yang tidak mampu dan siswa yang berprestasi hingga tingkat Perguruan Tinggi,”

“Bagi saya membangun Kabupaten Lampung Selatan cukup dengan 1 periode saja, untuk terwujudnya Kabupaten Lampung Selatan yang Aman, Maju, Mandiri, Sejahtera, Berkeadilan, Berdaya saing, dan Bermartabat," pungkas TEC.(*)

Dukung Bobby Nasution 'Karo Bersatu Medan Bersemi'

Portalrakyat.com, Medan (Sumut) - Bakal calon walikota Medan Bobby Nasution kembali mendapat dukungan di perhelatan politik Pilkada Medan yang dilakukan September 2020 mendatang. Kali ini datang dari masyarakat Karo dan sekitarnya.

Dukungan itu dilakukan lewat sebuah deklarasi yang dilakukan Pemuda Merga Silima (PMS) di Jambur Halilintar, Jalan Jamin Ginting, Medan, Minggu malam (19/01/2020).

Di hadapan Bobby Nasution, mereka berikrar mendukung Bobby Nasution yang mengusung konsep Kolaborasi Medan Berkah pada Pilkada Medan 2020.

"Ini kebulatan tekad kami selaku masyarakat Karo di Medan sekitarnya. Kami, masyarakat Karo bersatu mendukung Pak Bobby menjadi calon Wali Kota Medan. Kami akan berjuang habis-habisan untuk memenangkannya," ikrar Ketua Umum DPP Pemuda Merga Silima (PMS) Mbelin S Brahmana.

Ikrar itu mendapat aplaus dari ratusan warga Karo yang hadir pada acara silaturahmi dengan mengusung tema 'Karo Bersatu Medan Bersemi' tersebut.

Mbelin meyakini Bobby Nasution mampu membawa perubahan-perubahan cemerlang terhadap kemajuan Kota Medan. Dan Boby menjadi jawaban atas kegelisahan masyarakat Kota Medan melihat pemimpin-pemimpin sebelumnya terjerat kasus hukum.

Sementara Sekretaris Umum DPP PMS Bengkel Ginting menegaskan, sudah saatnya Kota Medan dipimpin kaum muda. Kehadiran Bobby Nasution pada bursa Pilkada Medan dipandang masyarakat Karo sangat positif untuk membawa perubahan-perubahan di ibu kota Provinsi Sumatera Utara ini.

"Atas analisis kami mengenai beberapa kandidat Wali Kota yang akan maju, pilihan kami jatuh ke Bobby Nasution. Kami yakin, hanya anak muda yang mampu menggeliatkan Kota Medan ini menjadi lebih baik. Anak muda punya semangat yang menggelora. Semangat inilah yang kami pandang sangat positif," kata Bengkel Ginting.

Malam itu, masyarakat Karo memberikan Hula-hula kepada Bobby Nasution. Dalam adat Karo, prosesi Hula-hula sangat sakral karena yang bersangkutan sudah dirajakan oleh warga Karo dan menjadi bagian dari suku Karo itu sendiri. Bobby juga diajak menari dipanggung diiringi irama musik Karo.

Sementara Bobby Nasution merasa terharu dan gembira atas sambutan dan penghormatan terhadap dirinya. "Saya sangat mengapresiasi ini," kata Bobby.

Menurut Bobby, warga Karo sangat banyak membantu keluarga besarnya, baik yang ada di Medan, Bogor dan Jakarta. Bobby juga menyampaikan salam atas nama keluarga besarnya.

"Saya tahu warga Karo sudah berjuang sangat keras membantu keluarga besar saya. Mereka titip salam buat warga Karo," kata Bobby.

Bobby mengaku ada keinginan maju pada Pilkada Medan. Tujuannya untuk membawa Kota Medan ke arah yang lebih baik. Bobby juga sudah memiliki konsep untuk membangun ibu kota Provinsi Sumatera Utara ini.

"Inti penting dari konsep itu adalah melakukan kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat untuk sama-sama membangun Medan. Kalau saya dapat perahu (partai politik-red), mari kita sama-sama berjuang berjuang," katanya.

 

*(Leodepari)*

Surya Palo Akui Pertumbuhan Ekonomi Sulsel Tidak Statis dan Inflasi Mampu di Manaj Dengan Baik

Foto : Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah dan Surya Palo

Portalrakyat.com, Makassar - Tokoh, pengusaha dan politisi nasional Surya Paloh (SP) mengatakan untuk pembangunan suatu wilayah sangat dibutuhkan konsistensi elit bangsa.

“Elit bangsa tersebut baik yang ada di birokrasi, eksekutif dan legislatif. Dan termasuk di privat sektor dan dunia usaha,” katanya di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Jumat, 24 Januari 2020.

SP sendiri hadir di Makassar dalam agenda NasDem Days 2020 digelar pada Sabtu dan Minggu, 25-26 Januari 2020.
Apa yang kita harapkan masyarakat tetap adalah para elit ini memberikan Suri keteladan.

Dimulai dari niat baik, bahwa betapa arti amanah yang dititipkan oleh masyarakat terhadap diri mereka akan memberikan konsekuensi tanggung jawab.

“Dan salah satu hal yang paling terpenting dari tanggung jawab tersebut adalah memberikan nilai keteladanan,” ujarnya.

Jika keteladanan itu tampil maka masyatakat akan semakin kokoh dengan memberikan dukungan partisipasinya.

SP menyebutkan salah satu sukses storynya adalah provinsi Sulsel ini, dimana pemimpin telah banyak memberikan keteladanan positif bagi masyatakatnya.

SP menilai pertumbuhan ekonomi yang tidak statis, bahkan mengalami peningkatan. Inflasi yang mampu dimenej dengan baik dan berada di bawah nasional merupakan indikator yang tidak terbantahkan.

“Kami yakin percaya bahwa Prof Nurdin Abdullah adalah sosok pemimpin yang akan mendapatkan dukungan luas dari seluruh Sulsel. Untuk itu selamat bekerja,”

Sementara Nurdin Abdullah mengatakan bahwa stabilitas politik juga diperlukan. Ini akan mendukung perekenomian suatu daerah termasuk investasi yang masuk.

“Khususnya di Sulsel, mudah-mudahan stabilitas politik terus bisa terjaga, agar arus investasi ke sulsel semakin besar,” harapnya.(red). 

Kapolres Luwu Utara Himbau Personil Menjunjung Tinggi Netralitas Polri di Pilkada 2020 Lutra, Tidak Ada Pilihan

Portalrakyat.com, Lutra-Kapolres Luwu Utara AKBP Agung Danargito, S.I.K.,M.Si Mengingatkan Personil Polres Luwu Utara untuk menjaga Netralitas Polri pada Pilkada mendatang, Senin (27/01/2020)

AKBP Agung Danargito, S.I.K.,M.Si menyampaikan 3 amanat untuk para personil polres Luwu Utara yakni pertama Kapolres Luwu Utara AKBP Agung Danargito SIK mengingatkan bahwa salah satu agenda penting dari Polres Luwu Utara adalah menghadapi tahun politik pilkada serentak 2020 di Luwu Utara. 

“Kita terus mengingatkan kita untuk mawas diri dan melaksanakan perintah institusi kita, yaitu Menjunjung Tinggi Netralitas Polri, tidak ada pilihan bagi setiap anggota Polres Luwu Utara,” tegasnya. 

Selain Pengamanan, jangan coba coba untuk ikut berpolitik praktis. “Jika masih ada anggota yang coba-coba melanggar nertralitas Polri maka Resikonya ditanggung oleh Penumpang,” kata AKBP Agung Danargito SIK

Lanjut, kepada personil yang mungkin memiliki keluarga yang ikut mencalonkan diri sebagai calon Bupati, Hormati dan Biarkanlah, tetapi yang bersangkutan jangan sekali kali melibatkan diri atau pun menunjukkan sikap tidak netral, karena selama masih menjadi anggota polri, maka kepadanya pula berlaku perintah pimpinan Polri untuk menjaga Netralitas. 

Bagi bhayangkari, juga diingatkan larangan ikut ikutan dalam politik praktis dengan membawa atribut dan simbol bhayangkari, jangan berfoto bersama dengan calon tertentu atau menjadi tim sukses calon tertentu dengan membawa bawa nama, atribut dan simbol organisasi bhayangkari

Kapolres Luwu utara mengingatkan lagi para personil polres Luwu Utara “Agar menjaga institut polri di tengah masyarakat,” tegas Kapolres Luwu Utara. (Red). 

Nurmal Idrus Beberkan Hal Yang Bisa Gagalkan Calon Bahkan Didiskualifikasi

Portalrakyat,com-Tahapan pendaftaran Bakal Pasangan Calon Pilkada di seluruh Indonesia berakhir pada Minggu, 6 September 2020, hari ini. Namun ternyata, hal itu tak membuat Paslon bisa melenggang bebas menuju penetapan calon.

Ternyata, masih ada faktor yang membuat mereka harus gigit jari dan didiskualifikasi oleh KPU sebelum penetapan calon pada tanggal 23 September 2020 mendatang.

Direktur Lembaga Konsultan Politik, Nurani Strategic, Dr. Nurmal Idrus mengurai faktor-faktor itu yang disebutnya bisa menggagalkan pencalonan yang telah dinyatakan lolos berkas oleh KPU. Mantan Ketua KPU Makassar ini menyebut ada tiga faktor hingga pencalonan tak bisa berlanjut. "Pertama, dia berhalangan tetap. Dalam PKPU No. 1/2020 tentang perubahan PKPU No. 3/2017, berhalangan tetap itu berarti dia secara fisik tak bisa lagi mengikuti tahapan Pilkada, di dalammya termasuk jika salah satu paslon meninggal dunia," ujarnya ketika dihubungi dari Bulukumba, malam ini.

Kedua kata akademisi berlatarbelakang manajemen ini, ketika seorang calon terkena pidana yang telah berkekuatan hukum tetap. "Jika dia dijatuhi pidana dan berkekuatan hukum tetap dia langsung gugur," ujarnya.

Faktor terakhir adalah jika sang calon tidak lolos kesehatan yang digelar oleh tim dokter yang ditunjuk KPU. "Tahapan pemeriksaan kesehatan yang akan dimulai, Senin 6 September 2020, akan sangat krusial karena bisa menggagalkan kandidat. Jika tim dokter menyatakan seorang calon secara kesehatan tak bisa memimpin daerahnya, maka tim akan merekomendasikan seorang calon didiskualifikasi," tambahnya.

Namun, meski seorang calon tak lolos dari tiga faktor itu, pencalonan tetap bisa dilanjutkan. "KPU akan meminta kepada partai politik pengusung untuk mengganti salah satu atau seluruh Paslon yang diusungnya dalam masa perbaikan," tutupnya.

Viral Goyang Tik Tok Nurdin Halid Pasca Diamankan Nurdin Abdullah,Ini Klarifikasinya

Portalrakyat.com-Viral di grup WhatsApp, Ahad atau Minggu (28/2/2021), video mantan Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel sekaligus mantan calon Gubernur Sulsel, Nurdin Halid goyang Tik Tok.

Dalam video berdurasi 10 detik, tampak Nurdin Halid sedang berada di dapur.

Dia mengenakan kaos warna kuning, warna kebesaran Partai Golkar dan sambil goyang, fungsionaris DPP Partai Golkar itu mengacungkan telunjuk kiri dan kanannya.

Sebagian warganet cocoklogi atas beredarnya video pendek itu.

Mantan Pelaksana Tugas Ketua DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan Nurdin Halid juga menggunggah foto dan status di media sosial instagramnya, Minggu (28/2/2021) siang.

Politikus Partai Golkar itu menulis bahwa kebenaran bisa disembunyikan, namun kebenaran tidak pernah tersembunyi.

Ia juga menyertakan hastag #NH, #Golkar, dan #dekopin.

Belum diketahui apa maksud ataupun pesan yang ingin disampaikan Nurdin Halid melalui statusnya.

"Kebenaran bisa disembunyikan, tapi kebenaran tidak pernah tersembunyi. Selamat berakhir pekan semua para sahabat," tulisnya.

Dalam unggahan itu Nurdin Halid tampak mengenakan jaket hitam, celana hitam, hingga topi hitam.

Dalam suasana di belakang fotonya, mantan Ketua Umum PSSI itu tampak sedang berada di luar negeri.

Spekulasi berkembang.

Sejumlah pihak mengaitkannya dengan penangkapan Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah oleh petugas Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, di Rujab Gubernur Sulsel, Jl Jenderal Sudirman, Makassar, Sulsel, Sabtu (27/2/2021) dini hari.

Nurdin Abdullah kini menjadi tersangka dan ditahan di Rutan KPK.

Nurdin Halid dan Nurdin Abdullah sempat terlibat dalam rivalitas pada Pilgub Sulsel di tahun 2018.

Dalam suasana di belakang fotonya, mantan Ketua Umum PSSI itu tampak sedang berada di luar negeri.

Spekulasi berkembang.

Sejumlah pihak mengaitkannya dengan penangkapan Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah oleh petugas Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, di Rujab Gubernur Sulsel, Jl Jenderal Sudirman, Makassar, Sulsel, Sabtu (27/2/2021) dini hari.

Nurdin Abdullah kini menjadi tersangka dan ditahan di Rutan KPK.

Nurdin Halid dan Nurdin Abdullah sempat terlibat dalam rivalitas pada Pilgub Sulsel di tahun 2018.

Pasangan Nurdin Abdullah dan Andi Sudirman Sulaiman memenangkan kontestasi politik 5 tahunan itu.

Nurdin Halid yang menjadi calon gubernur berpasangan dengan Abdul Aziz Qahhar Mudzakkar kalah dan perolehan suaranya berada di urutan kedua.

Atas viralnya video itu, Nurdin Halid pun menyampaikan klarifikasi melalui akunnya di Instagram @nh_nurdin halid (verified).

Kata Nurdin Halid, video itu merupakan video lama, dibuat dalam rangka syukuran dan ulang tahun Partai Golkar di Makassar, Februari 2020.

Tak ada kaitannya dengan suka cita atas penangkapan mantan rivalnya di politik.

"Klarifikasi :

Terkait beredarnya di berbagai WAG yang memperlihatkan video saya (NH) yang sedang memperagakan tik tok, dengan disampaikan bahwa video tersebut merupakan video yang di rekam oleh keluarga saya di kediaman Jl. Mappala, Makassar beberap tahun lalu . Rekaman tersebut di buat sebagai salah satu rangkaian acara Tasyakuran dan HUT PARTAI GOLKAR yang di gelar oleh DPD I Partai Golkar Sulawesi selatan di Gedung CCC jalan Metro Tanjung Bunga pasa tanggal 8 Febrari 2020.

Video tersebut merupakan pengantar salah satu sesi acara tik tok bareng ketua umum DPP PARTAI GOLKAR dan Rombongan bersama dengan seluruh undangan.

Beredarnya video tersebut bertepatan dengan momentum kegiatan KPK yang menjadi Viral di Sulawesi selatan, sehingga banyak orang yang menghubung-hubungkan antara giat KPK tersebut dengan Video saya, Olehnya itu, dengan ini kami sampaikan bahwa Video tersebut tidak ada kaitannya sama sekali dengan berita giat KPK yang viral di Sulawesi selatan, dan video tersebut bukan di buat khusus untuk hal tersebut. Olehnya itu, kami mohon pemakluman seluruh masyarakat agar dapat menyikapi hal tersebut dengan bijaksana.

Terima kasih."

Demikian klarifikasi Nurdin Halid.

Video itu dijadikan story di akun Instagram @fahimmuhajirr.

Pemilik akun lalu membubuhi tulisan "Adakah Sedekah 2M boskuu [emoji tertawa]" dan me-mention akun @nh_nurdinhalid.

Nurdin Halid kemudian mere-post story itu.red.

Heboh.. Calon Independen Muncul di Pilkada Sleman, Ini Dia Sosoknya..??

Portalrakyat.com, Sleman - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sleman menerima pasangan berkas Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati di menit-menit akhir. Pasangan independen ini menyerahkan berkas pendaftaran sekaligus melengkapi persyaratan dukungan.

Beginilah gambaran suasananya, KPU Sleman Gempar ditengah malam, Kedatangan Team Pemenangan SAPU JAGAD bersama Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Sleman jalur Independen; Haris Nugroho dan Imam Heru Purnomo yang akrap disapa HARIS KRIBO & GUS IMAM pada hari minggu 23 Februari 2020 malam pukul 23.45 WIB sontak membuat panitia KPU bekerja lebih ekstra.

Karena pada tanggal 23 februari merupakan hari terakhir pengumpulan data dukungan untuk bakal calon bupati & bakal calon wakil bupati serentak se indonesia. Momentum tersebut dipergunakan secara optimal oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabuaten Sleman maju lewat jalur perseorangan HARIS KRIBO & GUS IMAM.

Haris Nugroho alias Haris Krebo saat ditemui menjelaskan dengan optimis kepada awak media, "ya kita harus optimis, gak usah berbelit-belit, saatnya menunjukan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa yang muda lebih punya komitmen untuk membangun bangsa, maka malam ini kami datang karena kami serius, untuk sleman lebih sembada, Merdeka." Tegas Haris Krebo. (23/02).

Krebo juga menambahkan, bahwa suksesi kepemimpinan di kabupaten sleman untuk menunjukan bahwasanya semua rakyat Indonesia punya kesempatan yang sama untuk memimpin, lebih baik independen untuk kepentingan bersama bukan kelompok atau golongan. Paparnya. 

Imam Heru Purnomo dengan sapaan akrap Gus Imam, menegaskan "kami sadar bahwa oligarki makin kuat, jabatan demokrasi politik sebagai wacana itu dikuasai oleh para elite partai politik, kami menunjukan bahwa di Republik ini rakyat masih menyorot peduli soal pilkada dan suksesi kepemimpinan dari tingkat daerah sampai nasional, maka hari ini kami mendaftar lewat jalur independen sebagai bentuk perlawanan sistem yang hanya di kuasai segelintir elit, kami bersama rakyat" Tegas Gus Imam.

Gus Imam Menambahkan, kami bersama memiliki komitmen untuk proses demokrasi di kabupaten sleman benar benar sesuai dengan amanah UUD 1945, rakyat yang berkuasa dan kami bersama rakyat, maka rakyatlah yang akan menentukan kepemimpinan selanjutnya. Jelasnya.

Ketua KPU Sleman Trapsi Haryadi mengatakan, bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati yang maju melalui jalur perseorangan, yakni Haris Nugroho dan Imam Heru Purnomo.

”Urutan berkas yang dimasukkan dalam silon itu penempatan harus runtut dan ini perlu dikoordinasikan. Karena menata dokumen kan juga butuh keteraturan. Dalam proses ini kami juga melibatkan bakal pasangan calon, Bawaslu, dengan Kesbangpol,” ungkapnya saat dikonfirmasi.

Kalau jumlah dukungan belum mencapai 58.096 orang, KPU akan membuat berita acara dan tim bakal pasangan calon harus melengkapi sesuai batas waktu yang diberikan. Sedangkan berkas dan jumlah dukungan yang sudah memenuhi persyaratan juga akan dibuatkan berita acara segera. (Red).

Memutus Mata Rantai Radikalisme Jajaran Korem 141 TP Berikan Pembekalan Kepada Anggotanya

Portalrakyat.com-Pembekalan Kontra Radikal Di Lingkungan TNI AD Kepada Prajurit Jajaran Korem 141/Toddopuli di Pimpin Oleh Danrem 141/Tp yang Di Wakili Kasiren Kasrem 141/Tp Kolonel Arh Budi Laksana diselenggarakan Di Makodim 1421/Pangkep Jl. HM Arsyad B (Jl.Beringin Lama), Padoang Doangan, Kec. Pangkajene, Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan, Sulawesi Selatan. Rabu (07/10).

Melalui pembekalan ini Saya harapkan dapat memutus mata rantai dari sel-sel jaringan radikalisme yang dapat membahayakan keutuhan bangsa Indonesia. Dengan maraknya berbagai persoalan yang berkaitan dengan perkembangan radikalisme di Indonesia, bukan hanya sebagai tanggung jawab pemerintah atau aparat pemerintah saja, namun juga menjadi tanggung jawab seluruh komponen bangsa.

Perkembangan Radikalisme dalam era globalisasi ini terus meningkat. Hal ini juga ditambah dengan berkembang pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang membuat banyaknya gerakan paham Radikal muncul. Terutama dalam Media Sosial.

Sejalan dengan upaya pemerintah dalam menguatkan paham Radikalisme sesuai Idiologi Negara. Saya berharap TNI AD khususnya Korem 141/Tp beserta jajarannya juga bisa terus berupaya secara maksimal dan menjadi personel profesional.

Maka dari itu, saya mengingatkan, bahwa tidak lama lagi akan dilaksanakan Pemilukada secara serentak diwilayah Korem 141/Tp, yang tentunya perlu mendapat perhatian khusus dalam mengantisipasi kemungkinan atau potensi terjadinya Radikalisme.

Turut hadir:

Dandim 1421/Pangkep Letkol Inf Adi Sabarudin

Kolonel Kav Mukmin, S.I.P(Pamen Ahli Bid Idiologi politik pusintelad)

Letkol Inf Jaksani

Pasi Intel Korem 141/Tp Mayor Inf Andi Usmi

Perwakilan Prajurit Di Wilayah Jajaran Korem 141/Tp.

Diduga Selewengkan Dana Desa, 12 Tokoh Masyarakat Laporkan Kades Ke Polisi

Portalrakyat.com, MP Mesuji (Lampung) – Sebanyak 12 orang perwakilan tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda desa Gedung Mulya datangi Mapolres Mesuji. Kedatangan tokoh masyarakat tersebut guna melaporkan dan mengadukan ke Kapolres Mesuji terkait beberapa dugaan penyelewengan dana desa, penjualan tanah desa, dugaan pungli sertifikat program PTSL dan kesewenang-wenangan kepala desa dalam memimpin desa Gedung Mulya dan lain lain, Sabtu (18/01/2019).

Kedatangan tokoh masyarakat desa gedung Mulya ke Mapolres Mesuji disambut langsung oleh Kapolres Mesuji AKBP Alim di dampingi kasat Reskrim AKP Denis Arya .

Dalam sambutannya Kapolres Mesuji AKBP Alim mengucapkan terima kasih atas kedatangan para tokoh masyarakat ke Mapolres Mesuji serta mengapresiasi kepada para tokoh masyarakat yang hadir yang telah peduli dengan desanya sehingga mau melaporkan tentang dugaan korupsi dan yang lainnya di polres.

Sementara itu kasat Reskrim polres Mesuji AKP Denis Arya. menanggapi dari laporan tersebut mengatakan dari beberapa aduan masyarakat desa tersebut mengatakan bahwa terkait dugaan gorong gorong fiktif, PTSL pihaknya sedang menunggu hasil pemeriksaan inspektorat selaku APIP di kabupaten Mesuji karena memang saat ini inspektorat belum selesai melakukan pemeriksaan.

“Terkait gorong gorong, saya barusan dapat WA dari inspektorat sekarang masih dalam proses pemeriksaan inspektorat, kami juga dari polres akan dorong agar pemeriksaan itu segera selesai ,Dan terkait penjualan tanah bukan aset desa yang dianggap tanah desa akan kami periksa terkait tanah tersebut”, kata Denis.

Sementara itu Ali Asan selaku tokoh masyarakat meminta kepada APH dalam hal ini polres Mesuji agar laporan tersebut segera ditindak lanjuti dan menjelaskan bahwa rombongan tokoh masyarakat desa ke Mapolres ini tujuan nya bukan politik ini murni dari permintaan masyarakat.

“Saya kesini bersama Mbah mahful , pak Darmaji mantan anggota dewan, pak sukatam, kasino, Mbah sirin bahkan pak Murdiman selaku BPD desa Gedung Mulya dan semua yang ikut kesini adalah dulunya pengusung Harsono, yang menjadikan harsono sebagai kepala desa makanya kami kecewa dengan pilihan kami ini ternyata malah banyak korupsinya dan sewenang-wenang, makanya kami sebagai pengusung dia yang juga akan melaporkan tentang dugaan korupsi nya kepada APH”, kata Ali asan

Diduga Ada Masalah Dalam Seleksi Dirut PDAM Makassar, Sang Orator ini Minta Pejabat Walikota Makassar Diberhentikan

Portalrakyat.com, Makassar  - Terkait polemik seleksi calon Dirut PDAM Makassar yang dianggap tidak transparansi, Wawan Nur Rewa eks Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik asal Kampus Unismuh Makassar ini, kembali angkat bicara dan menyindir Pelaksana Tugas (Pj) Walikota Makassar Iqbal Suhaeb terkait pengangkatan Hamzah Ahmad sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Dirut PDAM Makassar.

Menurut Sang Orator ini, jika pengangkatan Pj Dirut PDAM Makassar tidak terlepas dari adanya dugaan campur tangan Pj Walikota Makassar sehingga dia berharap agar Gubernur Sulsel Prof Nurdin Abdullah segera mengambil tindakan sesuai jalur herarki dan ketentuan yang berlaku di pemerintahan.

"Pengangkatan Plt Dirut PDAM Makassar ini saya menilai fatal, karena Plt Dirut PDAM Makassar eks terperiksa KPK yang berarti tidak bersih, sementara visi misi Gubernur Sulsel Prof Nurdin Abdullah adalah menghadirkan pemerintahan yang bersih dan melayani. Jika Hamzah Ahmad dipaksakan jadi Dirut maka akan menjadi pintu masuk bagi aparat hukum untuk memeriksa skenario seleksi calon Dirut ini", katanya.

Wawan Nur Rewa menegaskan bahwa tindakan Pj Walikota Makassar adalah tindakan yang akan menghadirkan 'masalah besar' sehingga diharapkan agar Pj Walikota Makassar diberhentikan karena dianggap tidak mampu menjalankan amanah Gubernur Sulsel.

"Tindakan Pj Walikota ini bisa menimbulkan masalah besar dikemudian hari jika Hamzah Ahmad lolos jadi Dirut PDAM Makassar. Kami sebagai sosial control dan agent of change, tidak setuju jika pola ini terus dilakukan, kalau ini masih berlanjut dan meloloskan Hamzah Ahmad maka kami akan menggalang Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan seluruh Organisasi Kepemudaan (OKP) serta Mahasiswa untuk mendatangi kantor Gubernur, meminta Pj Walikota Makassar diberhentikan dan menolak Plt Dirut PDAM Makassar Hamzah Ahmad", tegasnya, Senin, 20 Januari 2020, di Jl. Sultan Alauddin saat ditemui media.

Hingga berita ini terbit Pj Walikota Makassar belum bisa dikonfirmasi.

Sumber : GoWa-MO