Wakil Bupati Wajo Hadiri Pekan Kebudayaan Nasional, Ini Harapannya

PORTALRAKYAT.COM, Jakarta - Wakil Bupati Wajo H.Amran, SE bersama Kadis Pendidikan dan Kebudayaan hadiri acara Pekan Kebudayaan Nasional (PKN) digelar 7-13 Oktober 2019, berlokasi di Istora Senayan, Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta.

PKN sendiri merupakan rangkaian aktivitas kebudayaan yang bergerak dari desa sampai ke Ibukota.

Direktur Jenderal Kebudayaan Kemendikbud Hilmar Farid menyampaikan bahwa PKN merupakan wujud implementasi dari agenda strategi pemajuan kebudayaan dalam Kongres Kebudayaan Indonesia (KKI) tahun 2019.

"Ini adalah wujud implementasi untuk menyediakan ruang bagi keragaman ekspresi budaya dan mendorong interaksi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif," tutur Hilmar

Adapun pada penyelenggaraannya kali ini, Pekan Kebudayaan Nasional mengusung tema "Ruang Bersama Indonesia Bahagia." Tema tersebut mengacu pada Stanza kedua lagu Indonesia Raya tiga Stanza "Marilah kita Mendo'a, Indonesia Bahagia".

"Pemilihan tema acara ini sesuai dengan pidato Presiden Joko Widodo pada penutupan Kongres Kebudayaan Indonesia yang lalu bahwa inti dari kebudayaan adalah kegembiraan," ucap Hilmar.

PKN diisi dengan Kompetisi permainan rakyat berbasis Objek Pemajuan Kebudayaan dari Daerah hingga pusat. Yang akan melibatkan banyak pihak mulai dari Provinsi hingga ke sekolah-sekolah, dengan sejumlah permainan rakyat yang dilombakan. 

Untuk eksebisi kebudayaan menampilkan Kekayaan Budaya 34 Provinsi, Intervensi Kementerian/Lembaga dalam Pemajuan Kebudayaan, Wastra Nusantara, Warisan Budaya Tak Benda, Warisan Dunia, hingga desa percontohan Pemajuan Kebudayaan.

"ada lima kegiatan utama dalam penyelenggaraan Pekan Kebudayaan Nasional, yaitu kompetisi permainan rakyat, konferensi pemajuan kebudayaan, ekshibisi kebudayaan, pergelaran karya budaya bangsa,dan pawai budaya," ujar Hilmar.

Konferensi Pemajuan Kebudayaan akan membicarakan mengenai Pengetahuan Tradisional, Florikultura, Ekonomi Budaya, Asalusul DNA, hingga Ketahanan Pangan. Pagelaran juga akan diisi dengan penampilan terbaik dari sejumlah seniman dan artis ternama salah satunya Didi Kempot, pemusik yang tengah diminati oleh masyarakat banyak. 

Pawai budaya menjadi kegiatan utama yang dinanti karena akan diikuti oleh 10,000 peserta, dan menampilkan Ritus Nyawiji, Suara Anak Bangsa dan Rampak Nusantara (640 GSMS), 200 Penari Indonesia Permai, dan Variasi Baris berbaris

Sri Hartini, Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan,menyebutkan bahwa Direktorat Jenderal Kebudayaan dalam hal ini telah mempersiapkan sejumlah aktivitas, baik secara subtansi maupun teknis pengorganisasian yang disusun sejak awal tahun.

"Selama awal persiapan, berbagai kegiatan pendukungan dan partisipasi PKN telah dimulai di daerah-daerah di Indonesia. Adapun bentuk pelaksanaannya terbagi menjadi empat bidang, yaitu Pasanggiri (kompetisi), Pagelaran, Pameran, dan Sawalawicara (konferensi)," ujarnya.

Sebelumnya setelah sukses menggulirkan Strategi Pemajuan Kebudayaan yang diterima langsung oleh Presiden Joko Widodo pada tahun lalu, Pekan Kebudayaan Nasional dirancang untuk menjadi salah satu wadah untuk mewujudkan Strategi Pemajuan Kebudayaan ketengah masyarakat dengan menyediakan ruang bagi keragaman ekspresi budaya, mendorong interaksi untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif, serta melindungi dan mengembangkan nilai ekspresi dan praktik kebudayaan nasional.

Diakhir acara Wakil Bupati Wajo H. Amran, SE berharap Pemerintah Kabupaten Wajo sangat mengapresiasi dengan kegiatan pekan budaya nasional (PBN) ini.

"Tentu saya sangat mengharapkan, agar budaya budaya masyarakat Kabupaten Wajo tetap lestari untuk kearifan lokal kita, dan Insya Allah Pemerintah Kabupaten Wajo akan mensinergikan kearifan lokal ini dengan budaya jaman Now, terutama di bidang ekonomi kita, pariwisata kita, situs situs kita untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Wajo," kata H. Amran, SE.

(Humas Pemkab Wajo)

GTKHNK 35+ Dorong Presiden terbitkan Keppres Angkat PNS Tanpa Tes

Jakarta, Portalrakyat.com, Kami melakukan deklarasi nasional untuk mendorong Presiden menerbitkan Keppres pengangkatan GTKHNK 35+ menjadi PNS tanpa melalui tes

Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Non-Kategori (GTKHNK) yang berusia di atas 35 tahun mengharapkan ​​​​​​Presiden Joko Widodo untuk dapat segera menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) terkait pengangkatan GTKHNK 35+ untuk menjadi pegawai negeri sipil (PNS) atau aparatur sipil negara (ASN) tanpa tes.

Ketua Umum GTKHNK 35+ Nasrullah di Jakarta, Jumat, mengatakan lebih dari 2.000 anggota GTKHNK 35+ dari berbagai daerah di Tanah Air berkumpul di ICC Kemayoran Jakarta Pusat, Kamis (20/2) untuk menggelar rapat koordinasi nasional (rakornas).

“Kami melakukan deklarasi nasional untuk mendorong Presiden menerbitkan Keppres pengangkatan GTKHNK 35+ menjadi PNS tanpa melalui tes,” kata Nasrullah.

Pihaknya juga berharap Pemerintah Pusat memberikan gaji sesuai UMK dari APBN sesuai sistem gaji bulanan dan bukan per jam.

Pada rakornas itu anggota GTKHNK 35+​ juga hadir mewakili rekan-rekannya dari daerah bahkan ada yang terbang langsung dari Wajo Sulsel, Bangka Belitung, hingga NTT.

Nasrullah mengatakan sampai saat ini gerakan tersebut telah mendapatkan dukungan dari hampir 100 pemerintah daerah/pemerintah provinsi/ketua DPRD provinsi maupun Kota.

“Kami sudah mengantongi dukungan resmi dari hampir 100 bupati, wali kota, ketua DPRD dari berbagai wilayah di Indonesia,” katanya.

GTKHNK 35+ merupakan wadah bagi para guru, tenaga kependidikan, hingga penjaga sekolah tingkat SD, SMP, SMA/SMK. Mereka datang dengan menggunakan berbagai armada transportasi baik dengan menggunakan pesawat, bus, sewa mobil, hingga kapal secara swadaya.

Bahkan tidak sedikit yang mengalami kendala di perjalanan, termasuk kesulitan mendapatkan fasilitas kamar mandi, ban kendaraan pecah, sampai tidak mendapatkan makan.

Banyakpula dari mereka yang telah mengabdi selama bertahun-tahun, salah satunya hingga 40 tahun dengan gaji saat ini sebesar Rp250.000 perbulan.

Rapat yang dihadiri ribuan perwakilan itu diharapkan ke depan bisa kembali mendapatkan dukungan dari Pemda, DPRD, dan PGRI dari seluruh Indonesia.

“Kami meminta pemerintah pusat, provinsi dan Kabupaten/Kota untuk bersama mendorong Presiden segera mengeluarkan Keppres,” katanya.

GTKHNK 35+ tidak akan menggelar rakornas kembali dalam dua bulan ke depan jika Keppres yang dimaksud terbit, demikian Nasrullah.

Jakarta, Portalrakyat.com, Kami melakukan deklarasi nasional untuk mendorong Presiden menerbitkan Keppres pengangkatan GTKHNK 35+ menjadi PNS tanpa melalui tes

Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Non-Kategori (GTKHNK) yang berusia di atas 35 tahun mengharapkan ​​​​​​Presiden Joko Widodo untuk dapat segera menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) terkait pengangkatan GTKHNK 35+ untuk menjadi pegawai negeri sipil (PNS) atau aparatur sipil negara (ASN) tanpa tes.

Ketua Umum GTKHNK 35+ Nasrullah di Jakarta, Jumat, mengatakan lebih dari 2.000 anggota GTKHNK 35+ dari berbagai daerah di Tanah Air berkumpul di ICC Kemayoran Jakarta Pusat, Kamis (20/2) untuk menggelar rapat koordinasi nasional (rakornas).

“Kami melakukan deklarasi nasional untuk mendorong Presiden menerbitkan Keppres pengangkatan GTKHNK 35+ menjadi PNS tanpa melalui tes,” kata Nasrullah.

Pihaknya juga berharap Pemerintah Pusat memberikan gaji sesuai UMK dari APBN sesuai sistem gaji bulanan dan bukan per jam.

Pada rakornas itu anggota GTKHNK 35+​ juga hadir mewakili rekan-rekannya dari daerah bahkan ada yang terbang langsung dari Wajo Sulsel, Bangka Belitung, hingga NTT.

Nasrullah mengatakan sampai saat ini gerakan tersebut telah mendapatkan dukungan dari hampir 100 pemerintah daerah/pemerintah provinsi/ketua DPRD provinsi maupun Kota.

“Kami sudah mengantongi dukungan resmi dari hampir 100 bupati, wali kota, ketua DPRD dari berbagai wilayah di Indonesia,” katanya.

GTKHNK 35+ merupakan wadah bagi para guru, tenaga kependidikan, hingga penjaga sekolah tingkat SD, SMP, SMA/SMK. Mereka datang dengan menggunakan berbagai armada transportasi baik dengan menggunakan pesawat, bus, sewa mobil, hingga kapal secara swadaya.

Bahkan tidak sedikit yang mengalami kendala di perjalanan, termasuk kesulitan mendapatkan fasilitas kamar mandi, ban kendaraan pecah, sampai tidak mendapatkan makan.

Banyakpula dari mereka yang telah mengabdi selama bertahun-tahun, salah satunya hingga 40 tahun dengan gaji saat ini sebesar Rp250.000 perbulan.

Rapat yang dihadiri ribuan perwakilan itu diharapkan ke depan bisa kembali mendapatkan dukungan dari Pemda, DPRD, dan PGRI dari seluruh Indonesia.

“Kami meminta pemerintah pusat, provinsi dan Kabupaten/Kota untuk bersama mendorong Presiden segera mengeluarkan Keppres,” katanya.

GTKHNK 35+ tidak akan menggelar rakornas kembali dalam dua bulan ke depan jika Keppres yang dimaksud terbit, demikian Nasrullah.

Raih Juara 1 Stand Terbaik Sulsel Expo, Dinas Ketahanan Pangan TPH Sulsel Juara Umum Gebyar Perbenihan Nasional

Portalrakyat.com, Papua, (Humas Sulsel) - Provinsi Sulawesi Selatan melalui Dinas Ketahanan Pangan TPH Sulsel meraih Juara Umum Gebyar Perbenihan Nasional Tahun 2019.

Dari semua kegiatan/perlombaan yang diselenggarakan pada Gebyar Perbenihan tersebut, Kontingen dari Dinas Ketahanan Pangan TPH Provinsi Sulawes Selatan berhasil meraih “Juara Umum”.

Sulsel meraih juara di lima kategori yang dilombakan, masing-masing Juara 1 Peningkatan Kompetensi PBT, Terbaik 1 Stan Pameran, Juara Lomba Senam Maju Mundur Papua Barat, Juara 2 Lomba Menyanyi Duet dan juara 3 Lomba Stand Up Comedy.

"Tentu dengan perestasi yang diraih harapan kami kepada petani semangat mengelola usaha taninya saling bersinergi/bekerja sama satu dengan yang lainnya, petani yang diwadahi oleh kelompok (lembaga)," kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan TPH Sulsel, Fitriani MP.

Fitriani juga berharap penyuluh setia mengawal dan membimbing dalam penerapan teknologi, menghasilkan produksi, mendukung ketersediaan dan ketahanan pangan.

"Serta kesejahteraan masyarakat Sulsel khusus dan nasional," sebutnya. 

Gebyar ini telah berlangsung pada tanggal 28 – 31 Oktober 2019 bertempat di Gedung Aimas Convention Center Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat.

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Gubernur Papua Barat dalam hal ini diwakili oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan didampingi oleh Direktur Perbenihan Tanaman Pangan, Kadis Pertanian Provinsi Papua Barat dan Bupati Kabupaten Sorong. 

Mengusung tema “Melalui Gebyar Perbenihan Kita Tingkatkan Sumberdaya Manusia Perbenihan Dalam rangka Mendukung Ketersediaan Benih Untuk Menuju Kemandirian Benih Nasional Yang Berkelanjutan”.  

Kegiatan Gebyar Perbenihan ini merupakan agenda tahunan Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan Kementerian Pertanian bekerjasama dengan Dinas Pertanian Provinsi/Balai Sertifikasi Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura se Indonesia. 

Kegiatan ini telah dilaksanakan sejak tahun 2013 dengan tujuan untuk menumbuh-kembangkan perbenihan tanaman pangan, sebagai ajang koordinasi dan komunikasi insan perbenihan serta mempercepat alih informasi dan teknologi perbenihan.   

Diikuti oleh Lembaga/Instansi yang menangani Perbenihan tanaman pangan dan para pelaku industri perbenihan dari seluruh Indonesia.

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada Gebyar Perbenihan Tanaman Pangan display varietas tanaman pangan, yakni padi, jagung, kacang-kacangan dan umbi-umbian baik varietas lokal maupun varietas unggul nasional. Pameran teknologi dan informasi perbenihan. Peningkatan kompetensi bagi PBT (Pengawas Benih Tanaman), sarasehan, pertemuan Kepala BSMB, Kepala BBI dan Produsen benih dan beberapa perlombaan.

Gebyar Perbenihan Tanaman Pangan Tingkat Nasional ke VIII Tahun 2020 akan diselenggarakan di Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan.

Sementara itu di saat berasaman Dinas Ketahanan Pangan TPH Sulsel juga meraih juara 1 stan terbaik kategori OPD pada Sulsel Expo 2019 yang merupakan rangkaian hari jadi Sulsel.(*)

3 November 2019

Biro Humas Sulsel

Peringati Hari Gizi Nasional, Persagi Soppeng Gelar Penyuluhan di Sekolah SMA dan SMP

Portalrakyat.com, Soppeng (Sulsel) - Persatuan Gizi Nasional Kabupaten Soppeng yang di Ketuai Hj. Supina, SKM memperingati Hari Gizi Nasional di Kabupaten Soppeng.

Peringatan Hari Gizi Nasional ( HGN) ke 60 itu diperingati pada tanggal 25 januari 2020 secara nasional.

Peringatan tersebut mengangkat tema '' Gizi Optimal untuk Generasi Millenial.

Tema ini diangkat dengan tujuan untuk menyadarkan masyarakat terutama generasi muda tentang pentingnya gizi, sedangkan slogan yang digunakan untuk HGN ke 60 kali ini adalah "Ayo jadi milenial sadar gizi, ungkap Hj.Supina, Rabu 29 Januari 2020.

Dikatakannya, Dalam memperingati HGN di Kabupaten Soppeng berbagai hal yang di lakukan di sekolah sekolah wilayah Kabupaten Soppeng seperti kemarin pada selasa 28 Januari 2020, Persatuan Gizi (PERSAGI) Soppeng melakukan kegiatan di SMP Negeri 1 Watansoppeng dan SMA  Negeri 8 Watansoppeng berupa Senam Sehat dan Senam Cuci Tangan, sebut Hj. Supina, SKM. 

Selain itu juga di lakukan penyuluhan gizi dan diskusi tentang masalah gizi juga konseling gizi yang dirangkaikan dengan makan bersama.

Kegiatan ini dimaksudkan dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang gizi seimbang dan produksi pangan yang berkelanjutan,  tandas Ketua Persagi Soppeng.

Ketua Persagi Soppeng mengharapkan semoga dalam peringatan hari gizi nasional yang ke 60 ini dapat meningkatkan komitmen dan mempererat kolaborasi seluruh elemen masyarakat untuk bekerja sama membangun gizi dalam upaya mencegah stunting untuk pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, pungkasnya.

Acara ini dihadiri oleh ketua PERSAGI Soppeng, anggota Persagi, para guru dan para siswa.(her). 

Kapolda Sulsel Mengucapkan Selamat Hari Pers Nasional 2020 Untuk Seluruh Insan Pers

Portalrakyat.com, Makassar - Kapolda mewakili Jajaran kepolisian  Daerah Sulawesi Selatan  mengucapkan selamat Hari Pers Nasional (HPN) kepada segenap insan pers yang diperingati setiap tanggal 9 Februari.

Kapolda Sulsel Irjen Pol Mas Guntur Laupe  menyampaikan ucapan selamat Hari Pers Nasional dan berharap rekan – rekan media khususnya di wilayah hukum Polda Sulsel  bisa terus menjadi benteng informasi bagi masyarakat serta bersinergi dengan Polri terlebih di tengah maraknya berita hoax.

“Selamat Hari Pers Nasional 2020 untuk seluruh insan pers, khususnya yang bertugas di wilayah Provinsi  Sulawesi Selatan,” ucap Irjen Pol Mas Guntur Laupe, dalam keterangan tertulisnya, Minggu (9/2/2020)

Kapolda  juga mengatakan, Pers menjadi tonggak edukasi bangsa dan masyarakat.

“Saya mengajak seluruh masyarakat  untuk mendukung pers yang maju serta bersih dari hoax, ujaran kebencian dan bersih dari kontaminasi informasi yg berimplikasi negatif,” ungkap Kapolda Sulsel Dilansir dari pesan twiter yang beredar. 

Penyampaian Kapolda Sulsel ini juga selaras dengan pesan Presiden RI saat menghadiri Hari Pers Nasional 2020 di Kalsel, Presiden Jokowi dalam Peringatan HPN 2020 menyampaikan bahwa Masyarakat yang sehat adalah masyarakat yang mendapatkan informasi yang sehat dan baik dan negara membutuhkan kehadiran Pers dengan perspektif jernihnya untuk berdiri didepan melawan kekacauan informasi, penyebaran hoaks  dan ujaran kebencian yang mengancam kehidupan demokrasi.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol Ibrahim Tompo juga menyampaikan Hari Pers Nasional 2020 kepada insan pers yang  telah banyak berperan dalam menyampaikan informasi-informasi seputar kegiatan yang dilakukan pada jajaran Polda Sulawesi Selatan, sehingga ada rasa bangga dan merupakan satu kehormatan dapat bekerjasama dengan awak media khususnya diwilayah hukum Polda Sulsel ini.

“Mari kita  bersama sama memiliki semangat untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat dengan memberikan informasi yang positif dan tidak propokatif,” kata Kabid Humas. 

Kapolri Resmi Launching Etle Nasional Tahap 1,12 Polda Terapkan E-Tilang

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meresmikan launching tilang elektronik atau Elektronic Traffic law enforcement (Etle).

JAKARTA,Portalrakyat.com-Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meresmikan launching tilang elektronik atau Elektronic Traffic law enforcement (Etle) nasional tahap 1. Dalam launching tahap 1 ini, ada 12 Polda dengan 244 kamera tilang elektronik yang bakal dioperasikan mulai hari ini.

Launching Etle tahap 1 digelar di gedung NTMC Polri, Jakarta, Selasa (23/3/2021). Acara ini dihadiri oleh Ketua Mahkamah Agung Muhammad Syarifuddin dan Jaksa Agung TB. Hassanudin yang turut dalam penandatangan Memorandum Of Understanding (MoU) penegakan hukum.

Menpan RB Tjahjo Kumolo, Kepala Bappenas Suharso Manoarfa, Dirut Jasa Raharja Budi Raharjo dan beberapa perwakilan instansi lain turut hadir. Jajaran Dirlantas se-Indonesia juga hadir secara virtual.

Etle nasional ini merupakan salah satu implementasi Korlantas Polri yang dipimpin Kakorlantas Polri Irjen Pol Istiono dalam mewujudkan salah satu program prioritas Presisi atau prediktif, responsibilitas, transparansi dan berkeadilan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Kapolri Jnderal Listyo Sigit Prabowo dalam paparannya mengatakan kehadiran tilang elektronik nasional ini untuk meningkatkan program keamanan dan keselamatan masyarakat di jalan raya.

Kapolri ingin masyarakat lebih waspada dalam waspada karena adanya Etle dapat memantau perilaku pengendara.

“Kenapa ini kita lakukan? Ini adalah bagian dari upaya kita untuk meningkat program keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas, tentunya perlu ada upaya-upaya penegakan hukum agar proses pelaksanaan kegiatan para pengguna jalan betul-betul bisa disiplin, bisa mengutamakan keselamatan dan tentunga menghargai masyarakat lain sesama pengguna jalan,” kata Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Di sisi Polri, Jenderal Sigit menekankan upaya penegakan hukum yang transparan lewat Etle.

Mantan Kabareskrim ini berharap sistem Etle dapat mencegah penyalahgunaan wewenang sekaligus pemanfaatan teknologi informasi.

Di sisi kepolisian, program Etle adalah bagian dari kami untuk melakukan penegakan hukum dengan memanfaatkan teknologi informasi.

‘Kita terus memperbaiki sistem sehingga ke depan penegakan hukum kepolsiian, khususnya lalu lintas di jalan, tidak perlu berinteraksi langsung dengan masyarakat yang tentunya kita sering mendapatkan komplain terkait dengan masalah proses tilang yang dilakukan oleh beberapa oknum anggota, yang kemudian berpotensi terjadinya penyalahgunaan wewenang,” jelas Kapolri.

Etle nasional ini dapat menindak 10 pelanggaran lalu lintas diantaranya pelanggaran traffic light, pelanggaran marka jalan, pelanggaran ganjil genap, pelanggaran menggunakan ponsel, pelanggaran melawan arus, pelanggaran tidak menggunakan helm, pelanggaran keabsahan STNK, pelanggaran tidak menggunakan sabuk pengaman dan pelanggaran pembatasan jenis kendaraan tertentu.

Selain mendeteksi pelanggaran lalu lintas, sistem Etle juga dapat menjadi pendukung bukti kasus kecelakaan dan tidak kriminalitas di jalan raya dengan menggunakan teknologi face recognition yang sudah ada di sistem Etle.

Sementara itu, Kakorlantas Polri Irjen Pol Istiono mengungkapkan jajaran Korlantas masih terus bekerja agar penerapan Etle bisa rampung di 34 Polda.

Istiono mengatakan sistem Etle terintegrasi dari Polres, Polda hingga Korlantas Polri.

Konsen tahap pertama ini tentunya akan ditindaklanjuti dengan launching kedua nanti rencananya.

“Akan kita bangun di 10 polda berikutnya, yang kita rencanakan nanti sekitar 28 april kita resmikan launching kedua, nanti secara bertahap, akan kita laksanakan,” ujar Kakorlantas Polri Irjen Pol Isitiono.

Secara teknis di lapangan kita terus bekerja untuk merampungkan program ini secara bertahap hingga 34 polda nanti terpasang semua.

“Di semua titik yang perlu kita pasang Etle tentunya berdasarkan maping dan analisis kita. Titik mana yanf paling krusial dan perlu kita pasang Etle di situ,” sambung dia.

Kakorlantas menjelaskan Etle nasional mendeteksi seluruh kendaraan baik roda dua maupun roda empat yang tidak mematuhi aturan lalu lintas.

Istiono berharap kesadaran masyarakat akan taat berlalu lintas semakin tinggi dengan kehadiran Etle.

Semua kendaraan yang melanggar intinya kefoto, kepotret, mau nomor khusus, nomor apa saja, pake nomor TNI itu kepotret.

Kalau TNI nanti urusannya dikonfirmasi ke temen-temen, kita sudah kerjasama bagaimana mekanismesnya untuk teman-teman TNI, ada konfirmasi disitu,” tuturnya.

*Ini bagian dari kesadaran masyarakat dalam membangun hukum itu sendiri,” lanjut dia.

Berikut 12 Polda yang sudah menerapkan Etle di launching tahap 1 :

1. Polda Metro Jaya

2. Polda Jawa Barat

3. Polda Jawa Tengah

4. Polda Jawa Timur

5. Polda Jambi

6. Polda Sumatera Utara

7. Polda Riau

8. Polda Banten

9. Polda D.I.Y

10. Polda Lampung

11. Polda Sulawesi Selatan

12. Polda Sumatera Barat

Source : Div Humas Mabes Polri

Gubernur Sulsel : Kokohkan Posisi, Sulsel Lumbung Pangan Nasional

PORTALRAKYAT.COM, Makassar - Dirjen Sumber Daya Air (SDA)/Ketum KNI-BB, Hari Suprayogi menyebutkan, Sulawesi Selatan sebagai lumbung padi nasional dan ini menjadi salah satu alasan pembangunan bendungan di Sulsel termasuk kategori prioritas tinggi.

“Untuk pembangunan bendungan di Sulawesi Selatan termasuk prioritas, prioritas tinggi. Kalau sekarang saja sudah ada empat bendungan. Kedepan masih akan ada lagi, tadi disampaikan Pak Gubernur yang menyusul Jenelata kemudian nanti Rongkong dan lain-lain sebagainya,” katanya pada pembukaan Seminar Nasional Bendungan Besar 2019 di Hotel Claro, Makassar, Kamis (3/10).

Kegiatan ini mengangkat topik “Tantangan Penyelesaian Pembangunan dan Pengelolaan 65 Bendungan serta Keberlanjutan Program di Masa Datang.”

Ia menjelaskan lebih detail, program dari Pemerintah Pusat selain 65 bendungan. Nanti mulai tahun 2021-2023 akan dibangun masing-masing lima bendungan.

“Jadi totalnya 15 itu di luar 65. Itu kira-kira dan dari itu kita harapkan Sulawesi Selatan Pak Gubernur, selain dua tadi, kalau siap dengan desainnya saya kira bisa nambah lagi,” sebutnya.

Dari 65, sudah 15 yang selesai, kontraknya kurang sembilan. Sehingga ia berharap sampai Desember tahun ini telah selesai kontraknya.

“Saya harapannya 65 sudah kontrak dan kita harapkan mungkin 17, kalau termasuk Passeloreng mungkin bisa diresmikan selesai Desember,” jelasnya.

Lanjutnya, dalam pembangunan ini memang terdapat kendala baik itu teknis maupun non teknis. Kendalan nonteknis, bisa masalah sosial atau masalah keuangan.

“Masalah non-teknis bisa hubungan dengan manusia persoalan (pembebasan lahan) yang termasuk,” ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Sulsel, Prof. HM Nurdin Abdullah juga memberikan keterangan, untuk persoalan pembebasan lahan bisa diselesaiakan dengan berkolaborasi.

“Saya kira ini soal kolaborasi. Kalau kita semua kompak, ringan dan cepat, Pak Kejati ada, Kanwil ada, Pemprov ada, Pemkab juga ikut. Kita bisa lihat ya, Pamukkulu (Takalar) ini bisa selesai cepat karena semua turun tangan,” tambahnya.

Ia menyampaikan, bahwa tepat pemerintah pusat, baik presiden dan Kementerian PUPR menjadikan Sulsel sebagai prioritas pembangunan bendungan dan waduk.

“Kenapa, karena memang kita punya sektor pertanian, kita itu lebih banyak mengandalkan non-waduk, apalagi Indonesia ini ke negara agraris kita butuh banyak air, kesediaan dan persediaan air penting,” ujar Guru Besar Fakultas Kehutanan Unhas ini.

Nurdin menyampaikan pembangunan empat bendungan akan semakin mengokohkan posisi Sulsel sebagai lumbung pangan nasional. Empat bendungan tersebut merupakan Pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) yaitu, Karalloe di Kabupaten Jeneponto, Paselloreng di Kabupaten Wajo, Pamukkulu di Kabupaten Takalar dan Jenelata di Kabupaten Gowa.

Bupati Andi Kaswadi Razak Harapkan Lingkup PNS Pemerintah Soppeng Terus Tingkatkan Pelayanan Yang Baik

Portalrakyat,com-Pemerintah Kabupaten Soppeng menggelar Upacara Hari Kesadaran Nasional Bulan September Tingkat Kabupaten Soppeng yang dilaksanakan di Halaman Kantor Bupati Soppeng jl. Salotungo Kelurahan Lalabata Rilau Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng,Kamis 17/9/2020.

Upacara Hari Kesadaran Nasional tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Soppeng H.Andi Kaswadi Razak SE, dan bertindak selaku Komandan Upacara Ipda Andi Ahmad Rahmansan,S.Sos.

Bupati Soppeng dalam sambutannya mengatakan bahwa pada upacara Hari Kesadaran Nasional (HKN) kali ini mengandung makna penting untuk kita maknai sebagai suatu pengabdian kepada bangsa dan Negara.

Bahkan lanjut Bupati, untuk itu kepada seluruh jajaran Pemerintah dan PNS Kabupaten Soppeng di harapkan agar terus meningkatkan pelayanan pada Lingkup Pemerintahan agar tetap berjalan dengan baik dengan berpedoman pada visi dan misi pemerintah daerah yang melayani lebih baik dan tetap bermuara pada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

Apalagi pada tahun ini bangsa Indonesia pada umumnya dihadapkan adanya bencana Non Alam yaitu pandemi 19, hal itu tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan namun juga berdampak pada sektor ekonomi dunia." Jelas Bupati.

Untuk itu kita jadikan Hari Kesadaran Nasional sebagai penyemangat kita untuk bersatu padu, menyatukan semangat dan potensi guna menjaga stabilitas ekonomi nasional serta mendukung program pemerintah pada Tatanan Adaptasi Kehidupan Baru serta tetap berpedoman pada Protokol Kesehatan.

Bupati juga menyampaikan bahwa dengan kondisi yang dialami saat ini tekanan yang sangat berat namun tekanan ini janganlah ditekankan pada masyarakat, namun penekanannya lebih kepada pembinaan dan persuasif Karena saya juga sangat paham beban yang di rasakan oleh masyarakat."harap Andi Kaswadi.

Upacara tersebut turut dihadiri oleh Kapolres Soppeng, Ketua DPRD Soppeng, Ketua PN Negeri Soppeng, Kejari Soppeng, Dandim 1423 Soppeng, Kasat Binmas, Perwira Jajaran Kodim 1423 Soppeng, Para Pejabat / Lurah Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng, dengan peserta upacara terdiri personil Kodim, Polres, Kades , Pol PP, serta PNS Pemkab Soppeng.

Diketahui dalam kegiatan upacara juga dilaksanakan, penyerahan santunan kematian dan tenaga kerjaaan atau Jamsostek serta penyerahan untuk kelompok Tani.

MoU BPN-Kejati Langkah Baik Percepatan Pembangunan

Portalrakyat.com, Makassar (Sulsel) -  Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BpN) Provinsi Sulsel dengan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Negeri Sulsel dan BPN Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulsel dengan Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten/Kota Se-Sulsel melakukan penandatanganan kerjasama tentang Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam rangka Penegakan Hukum dan Pemulihan Aset di Bidang Agraria/Pertanahan dan Tata ruang, di Baruga Karaeng Pattingalloang, Rujab Gubernur Sulsel, Kamis (6/2).

Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan saat menghadiri penandatangan mengaku sangat mendukung langkah ini. Menurutnya kegiatan kerjasama tersebut sangat membantu pemerintah Kabupaten dalam proses pembebasan lahan baik proyek-proyek maupun kepastian hukum untuk mempercepat pembangunan khususnya di Kabupaten Gowa.

"Tentu kami sangat mendukung, apalagi banyak sekali proyek strategis yang akan kita lakukan seperti pembangunan bendungan yang tentunya membutuhkan pembebasan lahan. Disinilah peran BPN dan Kejati yang akan mengawal kita dalam proses pembangunan tersebut," ungkapnya.

Adnan sangat mengapresiasi langkah pemerintah pusat yang ditindaklanjuti oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui kerjasama anatara BPN dan Kejaksaan.

"Ini kolaborasi yang sangat baik karena BPN yang akan membantu dalam pemulihan aset, dan kejaksaan sebagai legalitas hukum," pungkasnya.

Sementara, Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah mengatakan kerjasama ini merupakan sebuah langkah awal dalam mendorong percepatan pembangunan, terutama seperti proyek-proyek strategis nasional yang ada di kabupaten/kota se-Sulsel.

"Saya kira dengan MoU ini akan mempercepat langkah kita lagi. Terutama dalam rangka mendorong percepatan pembangunan Sulawesi Selatan. Ke depan dengan MoU ini akan lebih dimudahkan langkah kita," ungkapnya.

Menurut Nurdin Abdullah masalah tanah kerap terjadi hampir semua pada proyek strategis Pemprov Sulsel maupun proyek nasional dan kabupaten/kota. Sehingga kerjasama ini dinilai sebuah langkah awal dalam mendorong percepatan pembangunan, terutama seperti proyek-proyek strategis nasional yang ada di kabupaten/kota se-Sulsel.

"Masalah tanah selalu menjadi masalah klasik dalam proses pembangunan, sehingga diharapkan proyek strategis nasional bisa terselesaikan dengan cepat itu karena kolaborasi kita," jelas Nurdin.

Ditempat yang sama, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel, Firdaus Dewilmar mengaku, Kejati Sulsel adalah bagian dari Pemprov Sulsel untuk mendukung dan membebaskan lahan serta membantu legalkan secara hukum. 

"Permasalahan pertanahan sangat penting dalam rangka mempercepat proses pembangunan dan invetasi, sehingga program pemerintah dalam tata ruang harus didukung secara bersama khususnya program PTSL, TORA, fungsi lahan kawasan strategis daerah, dan pengadaan tanah," ungkapnya.

Sehingga dirinya bersama jajaran kejaksaan siap mengkawal seluruh proses percepatan pembangunan yang berhubungan dengan kerjasama ini sebagai pengacara negara yang ditunjuk untuk legalitas hukum.

Kegiatan ini turut dihadiri Bupati/Walikota se-Sulawesi Selatan, Kepala BPN se-Sulsel, dan Kejaksaan Negeri se-Sulsel.(NH)

Dorong Pemulihan Ekonomi,Kapolri Harap HIPMI Kawal Kebijakan Pemerintah

Bali - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta kepada seluruh pengurus maupun anggota Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) untuk mengawal serta mendukung seluruh kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah terkait dengan pertumbuhan perekonomian Indonesia ditengah Pandemi Covid-19.

Hal tersebut disampaikan Sigit saat menjadi salah satu pemateri di acara Forum Bisnis Sidang Pleno HIPMI dengan tema 'Kolaborasi Pengusaha Muda dalam Mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional Pasca-Pandemi' di Hotel Trans Resort Bali, Jumat (18/3/2022).

"Kemudian ini menjadi tantangan kita untuk sama-sama mencapai target pertumbuhan ekonomi kita di tahun 2022. Memang betul-betul harus kita jaga, agar terus bisa tumbuh di atas angka lima persen. Karena menjadi syarat kita, bisa terlepas dari yang biasa disebut Middle Income Trap," kata Sigit mengawali materinya.

Dihadapan anggota HIPMI tersebut, Sigit pun kembali mengingatkan pernyataan Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) ketika acara Rakernas HIPMI tahun 2021 lalu.

Sigit menyampaikan bahwa, Presiden Jokowi ketika itu menyatakan kader HIPMI pasti bisa membalik sebuah tantangan menjadi sebuah peluang, membalikkan bencana Pandemi Covid-19 menjadi sebuah kebangkitan ekonomi kita.

"Jadi ini sengaja saya mengingatkan kepada rekan-rekan. Saat ini, Pemerintah sedang melakukan berbagai macam program pemulihan ekonomi nasional. Tentunya peran HIPMI didalamnya melakukan berbagai hal untuk dukung program-program tersebut. Mulai dari sosialisasi, bagaimana mengembangkan upaya usaha-usaha dengan UMKM, e-commerce. Kemudian penyaluran KUR dan juga kegiatan FGD dan talkshow yang tentunya ini kita harapkan lahirkan pengusaha baru," ujar Sigit.

Lebih dalam, Mantan Kabareskrim Polri ini menyebut, dengan adanya perkembangan lingkungan global tentunya hal tersebut juga memberikan dampak terhadap Negara Indonesia. Sehingga, kata Sigit, diperlukan kerjasama hingga sinergitas seluruh stakeholder dalam mengawal program pertumbuhan ekonomi nasional.

"Yang menjadi tantangan kita saat ini, karena kita berusaha untuk bisa lepas dari Middle Income Trap. Namun disisi lain dengan kondisi Pandemi Covid-19 yang ada ini tentu jadi tantangan berat. Yang harus tentunya kita lakukan adalah konsolidasi yang kuat untuk bisa menjaga," ucap eks Kapolda Banten itu.

Menurut Sigit, untuk terus mencapai target pertumbuhan perekonomian Indonesia tentunya harus diiringi dengan pengendalian Pandemi Covid-19 yang optimal. Terkait hal itu, Sigit menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal keempat sebesar 5,02. Ia pun berharap, di kuartal pertama 2022 bisa berada di angka 5,3 hingga 5,5.

Dari segi pengendalian Covid-19, kata Sigit, berdasarkan data Indeks Nikkei akhir tahun lalu, Indonesia menjadi negara yang berada di urutan pertama dalam hal tersebut. Sementara, dari CDC Amerika Serikat, Indonesia berada di kategori level I. Bahkan, Indonesia saat ini menjadi peringkat lima di dunia terbanyak terkait penyuntikan dosis vaksin, dengan jumlah

360,8 juta.

"Tentunya kerja keras seluruh stakeholder termasuk didalamnya rekan-rekan HIPMI. Dan ini semuanya penting untuk mendukung agar ditengah Pandemi Covid-19, ekonomi bisa bertumbuh. Karena kuncinya memang negara mana yang bisa mengendalikan laju Covid-19, maka dialah yang menjadi pemenang dan itu yang sekarang terus kita laksanakan," ucap Sigit.

Disisi lain, Sigit mengungkapkan bahwa, Pemerintah Indonesia juga melakukan transformasi ekonomi dengan konsep Green dan Blue Economy. Menurutnya, hal itu untuk menjadikan sumber kekuatan perekonomian yang baru.

"Saya kira ini memang komitmen yang harus dilakukan untuk menjaga bumi, alam dan masa depan generasi akan datang. Tolong hindari hal-hal yang bisa berdampak perusakan lingkungan. Hindari kawasan hutan lindung untuk masa depan kita," tutur Sigit.

Tak hanya itu, Sigit menyebut, dalam semangat transformasi Presisi, Polri akan berkomitmen untuk terus mendukung dan mengawal iklim usaha dan investasi yang kondusif. Hal itu tertuang dalam transformasi operasional dalam program kedelapan yakni pemulihan ekonomi nasional.

"Terkait dengan kebijakan iklim investasi kami dari Polri telah membuat program Polri Presisi. Saya masukan di dalam program dan kegiatan aksi kita. Tidak usah khawatir kita pasti mendukung mengawal rekan-rekan yg memang memiliki jiwa entrepreneur dan kreatifitas. Kami sudah sampaikan anggota terhadap kegiatan usaha tolong dikawal. Kalau kurang izin lakukan pendampingan," tegas Sigit.

Sigit memaparkan, komitmen iklim investasi dan usaha yang kondusif, Polri telah membentuk Satgas Mafia Tanah, Satgas Penanganan Konflik Sosial, Satgas Waspada Investasi, Satgas PEN, dan lainnya.

"Namun itu semua tentunya saya harapkan juga, agar program saya bisa berjalan bagaimana kita masuk dan lakukan pendampingan. Sehingga rekan-rekan semua bisa melaksanakan usahanya sesuai apa yang rekan-rekan harapkan tanpa takut memiliki masalah hukum. Saya juga titip pesan mari kita menciptakan iklim usaha yang baik," papar Sigit.

Tak lupa, Sigit juga menyinggung soal bonus demografi yang akan dihadapi Indonesia. Sebab itu, Sigit juga mengajak HIPMI untuk mewujudkan SDM yang unggul. Dengan begitu, dikatakan Sigit, di tahun 2045 terwujud Indonesia tangguh, Indonesia Tumbuh dan Indonesia emas.

"Ini harus kita lakukan agar mewujudkan Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh dan Indonesia emas di tahun 2045. Saya mengingatkan moto HIPMI jadilah pengusaha pejuang, pejuang pengusaha. Jadilah pengusaha nasional yang tak hanya tangguh di dalam negeri, tapi tangguh dikawasan global, dengan tetap memiliki wawasan kebangsaan," tutup Sigit.

Andi Kamal.

Reformasi Berkelanjutan Upaya Pemulihan Citra Polri

Jakarta, Reformasi Polri bukan sekedar berada pada ruang hampa, dia adalah bagian dari sejarah gelombang krisis multi dimensi yang dimulai dari tahun 1997 dan terakumulasikan dalam gerakan reformasi 1998. Reformasi pada dasarnya merupakan suatu gerakan moral dan kultural (moral and cultural movements) untuk menegakkan kembali prinsip-prinsip negara hukum menurut UUD 1945 dengan menempatkan hukum sebagai sesuatu yang supreme dalam kehidupan bersama.

Proses reformasi tersebut kemudian membuka ruang baru bagi dinamika relasi perilaku elit masyarakat dan proses transisi perubahan sistem kelembagaan negara. Mandat reformasi menghendaki terciptanya sistem pemerintahan yang demokratis dan menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM) serta menempatkan militer murni sebagai alat pertahanan negara yang tunduk pada supremasi sipil. Adanya kedua institusi Tentara dan Polisi di negeri ini diharapkan menjadi institusi yang profesional dan mandiri dalam mengemban tugas Negara. Namun, reformasi 1998 ternyata seolah menjadi proses lahir cesar bagi institusi Kepolisian dari rahim Angkatan Bersenjata/Tentara, dan sangat menguras energi bangsa ini. Pada era Presiden BJ Habibie, misalnya, terjadi kuasi status quo di tubuh Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) karena terjadi tarik-menarik cukup keras antara Presiden dan Menhankam/Pangab sebagai basis di belakang pemisahan Tentara dan Polisi.

Urgensi reformasi Polri bukan hanya sekedar perbedaan dalam pelaksanaan tugas semata, dimana Polisi bertugas mengamankan masyarakat dalam menciptakan ketertiban dan keamanan wilayah sipil, karena sejatinya masyarakat bukanlah musuh. Sedangkan mengamankan dan mempertahankan negara dari ancaman musuh atau dapat dikatakan sebagai alat untuk bertempur secara militer ialah tugas dari Tentara Nasional Indonesia (TNI). Menelisisk proses pemisahan Polri dan TNI ialah diawali oleh Instruksi Presiden BJ Habibie nomor 02 tahun 1999 tentang langkah-langkah dalam rangka pemisahan Polri dari ABRI. Dalam Inpres tersebut, diinstruksikan kepada Menteri Pertahanan Keamanan dan atau Panglima ABRI untuk secara bertahap mulai mengambil langkah-langkah seperlunya untuk melakukan reformasi Polri dengan menempatkan sistem dan penyelenggaraan pembinaan kekuatan dan operasional Polri kepada Departemen Pertahanan Keamanan.

Jenderal Wiranto sebagai Menhankam sekaligus Panglima ABRI seperti mendapat durian runtuh, dengan meresponnya dalam bentuk mengeluarkan Keputusan Menhankam/Pangab Nomor Kep/05/III/1999 tanggal 31 Maret 1999 tentang pemisahan Polri dari ABRI, bahwa mulai tanggal 1 april 1999 wewenang penyelenggaraan pembinaan Polri dilimpahkan dari Panglima ABRI kepada Menteri Pertahanan Keamanan. Hal ini menjadikan Kuasi reformasi POLRI, karena faktanya secara posisi berada di bawah Kementerian Pertahanan Keamanan. Sehingga, jangan sampai Presiden Jokowi dan Pak Mahfud MD selaku Menkopolhukam melupakan proses panjang pilihan Reformasi kelembagaan yang melahirkan Polri yang sejatinya merupakan agenda gerakan reformasi 98, yang digulirkan sampai sekarang. Oleh sebab itu, reformasi Polri harus dilakukan secara sustainable.

Berkaca dari kasus pembunuhan berencana dialami Brigadir Novriansyah Yosua Hutabarat, yang dilakukan oleh Irjen Ferdy Sambo selaku pejabat Kadivpropam Mabes Polri, semestinya menjadi momentum sebagai refleksi dan evaluasi, atau bersih-bersih serta menjadi langkah yang tepat bagaimana mendorong penataan organisasi baik secara struktural, instrumental maupun secara kultural bagi Lembaga Kepolisian. Karena, penerapan regulasi bagi Lembaga Kepolisian saat ini terasa hanya sebatas menyentuh aspek instrumental belaka. Sedangkan aspek strukturalnya sangat terbatas, yang menyebabkan tumpang tindih secara aspek fungsional dengan lahirnya kasus, misalnya, adanya Satgasus Merah Putih yang memiliki tugas hampir sama dalam penegakan kejahatan-kejahatan yang sifatnya Siber atau ITE dan tindak kejahatan pencucian uang yang ada dalam kewenangan di Ditipsiber, Diskrimsus baik di tingkat Mabes, maupun tingkat Polda atau tingkat Polres. Lebih jauh lagi dilihat dari aspek kultural, Polri hingga saat ini seolah dalam tahap masih mencari identias jati diri yang sesuai dengan tuntutan reformasi 98 untuk menjadi Polisi Sipil, penegakan hukum yang adil serta perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat secara tulus dan ikhlas sebagai pengabdi masyarakat (public servent).

Kebijakan reformasi Polri merupakan bagian dari strategi pembangunan nasional. Walaupun pembangunan itu tidak selalu membawa masyarakat pada kondisi yang aman, tentram maupun sejahtera, akan tetapi pembangunan tersebut bersifat kriminogen. Apabila tidak direncanakan secara rasional dengan memperhatikan kondisi riil suatu bangsa akan berdampak pada konflik dan kriminalitas. Aspek nilai kultural yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia dalam pembangunan negeri ini, tak cukup sekedar mengejar pertumbuhan semata, yang pada akhirnya berakibat terhambatnya keberlanjutan pembangunan itu sendiri. Dengan adanya sifat kriminogen tersebut, seharusnya pembangunan berkelanjutan yang mendasar dalam aspek kultural dengan konteks kasus Sambo dapat membuktikan jika belum terkikisnya budaya militer dalam organisasi Polri itu sendiri. Maka memang Polri itu harus meredefinisi dirinya sebagai Polisi sipil dengan melakukan demiliterisasi. Buang jauh-jauh sifat-sifat atau karakteristik militeristik yang hanya menunjukkan kekuatan bersenjata yang abai pada proses penegakan hukum itu sendiri. Polri juga harus melihat bagaimana sifat reaksioner terhadap munculnya berbagai usaha membanguan format keamanan nasional yang komprehensif yang secara implisit dalam UU No. 2/2002 tentang Kepolisian RI, dinyatakan jika Polri sebagai pengelola keamanan dalam negeri. Selain itu pula sebagai koordinator dan pengawas dari pegawai negeri sipil dalam konteks pembangunan tentu yang memerlukan tatanan secara sistemik antara Polri dan lembaga non keamanan yang seharusnya dijalankan.

Seperti juga dalam konteks pemberantasan judi online, tentunya aparat kepolisian atau dalam hal ini para penyidik banyak mengalami kesulitan-kesulitan terkait dengan masalah aturan Perbankan, maka perlu juga secara lembaga di luar non keamanan seperti Perbankan juga harus mereformasi UU Perbankan tersebut. Hal ini juga selaras dengan belum jelas arahnya pembangunan yang mau dituju serta bagaimana sistem keamanan nasional yang sesungguhnya sesuai dengan kondisi geopolitik Indonesia. Kenyataan kondisi di atas harusnya membantu Polri dalam melakukan perubahan kelembagaan yang lebih baik, dari cita-cita reformasi yang sudah lebih dari 20 tahun untuk membuka diri dari kekurangan-kekurangannya sebagai masukan yang konstruktif dalam reformasi Polri.

Dalam perspektif keamanan, ada pendekatan keamanan hak asasi manusia yang tertuang dalam laporan UNDP (1994) Human Development Report, bahwa konsepsi pembangunan sebagai strategi utama untuk meningkatkan keamanan manusia dilatarbelakangi oleh perpektif yang dikembangkan dalam pembangunan. Dalam konsep ini ada tigal hal yang perlu menjadi perhatian, yakni: pertama, pembangunan itu akan memunculkan suatu ancaman, berupa penolakan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena tidak adanya supremasi hukum yang pasti. Ini yang terjadi pada tragedi duren tiga dengan tersangka Irjen Ferdy Sambo, masyarakat merasa ada hal pelanggaran ataupun pelemahan dalam penegakan supremasi hukum, maka inilah yang harus dibangun. Kedua, pembangunan harus memperhatikan masalah kemanusiaan (humanitarian), dimana nyawa itu sangat berharga, dan rasa hormat serta penempatan hak-hak masyarakat secara kemanusiaan harus dijunjung tinggi. Dan, ketiga adalah bagaimana memberikan perluasan konsep keamanan dalam konteks berbagai aspek dari ekonomi, kesehatan, pangan, lingkungan hidup komunitas dan berbagai aspek termasuk juga isu-isu yang sifatnya transnasional, seperti penyelundupan narkotika, terorisme dan juga migran lebih diperhatikan dan diselesaikan.

Jika kita perhatikan dari perspektif pembangunan di Indonesia pada pemikiran yang sifatnya strukturalis hanya mementingkan upaya untuk menghilangkan sebab-sebab dasar konflik sedangkan persoalan ketidakadilan dan ketimpangan sosial, harusnya lebih dibangun sebagai salah satu solusi klasik yang ditawarkan untuk menghilangkan instabilitas dalam bidang sosial politik di tubuh Polri dan pemerintah. Melihat dari persoalan yang ada tadi perlu diuraikan, karena pembangunan harus berorientasi pada keamanan manusia (human security), dan hal tersebut memiliki multi fase yang perlu mendapat perhatian karena berbagai aspek yang begitu luas dimulai dari keamanan ekonomi, keamanan politik, keamanan polisional, keamanan militer, keamanan hukum dan termasuk keamanan hak-hak asasi manusia sampai dengan keamanan harta milik pribadi seseorang. Berkaitan dengan keamanan manusia ini ada tantangan dimasa depan berkait dengan krisis pangan, krisis energi, krisis ekologis, kemiskinan, tingkat kriminalitas trans nasional dan terorganisi. Itulah yang harus menjadi persoalan komitmen, dan termasuk kemarin Covid-19 juga termasuk masalah yang berkaitan tantangan keamanan manusia dalam bidang bio kimia menjadi orientasi kerja Polri. Konsep bernegara ini dalam praktek pembangunan ini harus dibangun keadilan hukum, pelestarian lingkungan, penyelesaian konflik secara damai, pelarangan kekerasan, demokratisasi dalam bidang ekonomi dan sebagainya perlu dilakukan reformasi Polri, dimana negara Indonesia termasuk yang menganut sistem demokrasi, dan polisi merupakan sebagai salah satu alat Negara yang seharusnya tidak hanya sekedar sebagai penjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Tetapi juga, sebagai pengontrol birokrasi yang berfungsi sebagaimana menjaga keselarasan hubungan antara pemerintah dan warga masyarakatnya. Jadi janganlah Polri dijadikan alat Kekuasaan, apalagi alat politik, karena memiliki fungsinya sebagai pengontrol birokrasi.

Penekanan utama reformasi Polri harus bertujuan untuk merubah polisi yang militeris, menjadi polisi sipil (civilian police) yang demokratik, profesional dan akuntabel. Ini prosesnya memang berpacu pada pelaksanaan tugas rutin sehari-hari yang menjadi sorotan publik. Sehingga reformasi Polri yang diharapkan bisa merubah citra yang nampak seperti sekarang dengan adanya efek kasus Sambo yang menjadi sorotan publik yang berdampak begitu suram bagi institusi Polri saat ini. Maka, hakikatnya dari citra negatif yang melekat dari Polri, bisa dihapus dengan cara bukan hanya mengejar prestasi dengan mengungkap siapa pelakunya dan siapa-siapa yang terlibat. Akan tetapi, banyak hal lain yang perlu dilakukan oleh institusi Polri, terutama bagaimana juga membangun paradigma peran polisi sendiri dalam sistem keamanan dalam negeri yang didasarkan pada kaidah demokrasi, menghormati hak-hak masyarakat dimuka hukum, dan jangan jadikan senjata dalam mengintimidasi dan mengintervensi masyarakat.

Kemudian bagaimana mendudukan Polri dalam Pemilu agar menjunjung netralitas dalam proses demokrasi, apalagi menjelang Pemilu serentak di tahun 2024 yang akan datang. Perlu langkah-langkah konkrit, bagi Kapolri untuk melakukan perumusan Peran Polisi dalam pengawasan terhadap sumberdaya nasional maupun secara internal. Jangan sampai terlibat dalam praktek-praktek yang justru menjerumuskan pada citra kepolisian yang semakin suram. Selanjutnya, akuntabilitas publik terhadap bisnis Polri.

AB

SMP 3 Watan Soppeng Kembali Torehkan Prestasi Ajang Tingkat Nasional Sebagai Sekolah Inspiratif

Portalrakyat.com- Pemerintah Kabupaten Soppeng kembali menorehkan prestasi di ajang nasional. Kepala SMP Negeri 3 Watansoppeng, Muhammad Husni, S.Pd.,M.Pd berhasil mencatatkan dirinya dalam jajaran 20 kepala Sekolah SMP Inspiratif se-indonesia yang diumumkan oleh Kementerian Pendidikan dan kebudayaan RI menjelang peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 2020 bahkan berkesempatan mengikuti upacara Hari Guru Nasional (HGN) 2020 yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.

Muhammad Husni, S.Pd.,M.Pd. yang dihubungi awak media membenarkan hal tersebut, Muhammad Husni berhasil menyisihkan lebih dari 800 peserta lainnya dan bahkan satu-satunya kepala SMP dari Sulawesi Selatan yang mampu masuk di jajaran 20 Kepala SMP Inspiratif 2020.

"Selain saya, Kabupaten Soppeng juga berhasil mencatatkan salah satu guru terbaiknya atas nama Firmansyah, S.Pd.,M.Pd. guru SDN 244 lawo sebagai Guru SD Inspiratif 2020, ujarnya.

Lebih lanjut Muhammad Husni, S.Pd., M.Pd. mengutarakan bahwa, Semua itu saya peroleh dari dukungan dari pihak-pihak terkait, utamanya dari Bapak Bupati Soppeng H. Andi Kaswadi Razak, S.E yang tak pernah lelah memotivasi ASN-nya untuk berinovasi dan berkarya, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng Bapak H. Muh. Asis, M.Pd.I. yang selalu mensupport dan memberikan ruang untuk saya dalam berkarya dan berinovasi. Ketua MKKS SMP Kabupaten Soppeng Bapak H. Hairuddin, S.Pd., M.Si. yang telah memberikan rekomendasi, Ketua Ikatan Guru Indonesia Bapak Dr. Nur Alim, M.Pd. yang memberikan dukungan penuh kepada saya, serta teman-teman guru di SMP Negeri 3 Watansoppeng yang telah banyak membantu selama kegiatan seleksi ini berlangsung dan terakhir pihak keluarga yang selalu mendampingi dengan setia selama kegiatan seleksi ini berlangsung.

Kedepan, predikat ini saya akan laksanakan dengan baik dan berusaha menginspirasi teman-teman kepala sekolah untuk melakukan perubahan-perubahan kearah yang lebih baik, utamanya di tempat tugas masing-masing agar mampu memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara, khususnya Kabupaten Soppeng tercinta, lanjutnya.

Muhammad Husni, S.Pd.,M.Pd. mulai bertugas di SMP Negeri 3 Watansoppeng sejak 28 Juli 2017. Sebelum itu ditempatkan di SMP LalengpareE pada 12 Mei 2014 dan dimutasi ke SMPN 4 Marioriawa pada 23 Maret 2015. Pas 3 tahun menjabat sebagai kepala sekolah, Muhammad Husni mengikuti pemilihan kepala sekolah berprestasi pada 12 Mei 2017 dan berhasil mengantarkannya sampai ke tingkat nasional.

Atas prestasinya pemerintah Kabupaten Soppeng memberikan apresiasi berupa hadiah uang pembinaan dan dimutasi ke SMP Negeri 3 Watansoppeng untuk lebih mengembangakn kompetensinya.

Selama di SMP Negeri 3 Watansoppeng, telah dilakukan berbagai perubahan, mulai dari manajemen sekolah sampai pada penataan lingkungan sekolah.

Berbagai prestasi yang telah diperoleh SMP Negeri 3 Watansoppeng sejak beliau bertugas pada 28 Juli 2017, antara lain: Juara 1 lomba Kebesihan dan Keindahan Sekolah, Juara 2 Sekolah Sehat, Juara 1 Sekolah Adiwiyata, Juara 1 Sekolah Model yang telah ditetapkan oleh LPMP Sulawesi Selatan (2018), Sekolah Ramah Anak (2018), SMP Negeri 3 Watansoppeng juga ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI sebagai satu-satunya Sekolah Bermutu di kabupaten Soppeng sejak 2018 dan tahun 2019 ditetapkan sebagai sekolah Peduli Kependudukan oleh Pemerintah Kabupaten Soppeng.

Selama masa pandemik covid-19 SMP Negeri 3 terus berusaha berkarya, salah satunya dengan mengikuti Lomba Wajah Bahasa Sekolah Tingkat Provinsi dan berhasi keluar sebagai Juara 2 Tingkat Provinsi 2020.

"Cita-cita terbesar saya pada masa yang akan datang sangat banyak, namun, setahap demi setahap akan kami capai tentu dengan kerja sama dan dukungan dari berbagai pihak. Ujarnya.

"Saya menginginkan SMP Negeri 3 Watansoppeng menjadi sekolah impian bagi masyarakat sekitar, bagi siswa-siswa yang akan melanjutkan ke jenjang SMP, bagi guru-guru yang ingin mengembangkan kompetensinya. ucapnya.

"Saya menginginkan semua personil sekolah memiliki sikap yang ramah, saling memilki dan membutuhkan satu sama lain, memilki sifat jujur.

"Saya ingin agar memiliki siswa yang berkarakter jujur. Selain jujur, para siswa harus berani bertindak benar, memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi dan dapat berfikir kreatif.

Dikatakannya, Untuk mencapai semua itu, tidak mungkin bisa saya lakukan sendiri, tentu harus ada kerja sama antara semua stakeholder sekolah sangat saya butuhkan.

Sementara, Langkah yang harus saya lakukan adalah membangun kerja sama yang baik antara semua unsur yang ada dalam sekolah mulai dari guru sampai orang tua siswa dan alumni. Paparnya.

"Peran serta orang tua siswa, masyarakat dan alumni saat ini sangat mendukung dalam hal finasial.

"Banyak alumni SMP Negeri 3 Watansoppeng yang sudah mapan dan sangat peduli tentang Pendidikan dan almamaternya. Katanya.

"Sebagai kepala sekolah, saya harus menterjemahkan apa yang menjadi cita-cita sekolah kepada semua stakeholder sekolah, supaya semuanya memiliki pemahaman, tujuan dan daya juang yang sama dan tinggi.

"Mengapa harus demikian? Supaya kami dapat berjalan bersama dan kelak akan menjadi pemantik bahwa program itu harus tetap jalan dan menjadi impian bagi semua warga sekolah. Jelas Husni.

Dipaparkan, Keberhasilan akan lebih nikmat terasa jika melalui perjuangan yang luar biasa pula. Harus tercipta saling percaya, saling menghargai satu sama lain, tanpa tekanan dan tanpa paksaan untuk berbuat demi kemajuan sekolah.

Dari sisi sumber daya manusia, harus dibekali dengan berbagai pengetahuan dan keterampilan agar lebih mumpuni. Guru dan staf administrasi harus setiap saat mengupgrade kemampuan dan keterampilannya melalui belajar secara mandiri ataupun kelompok.

Para guru harus memiliki kecerdasan intelektual, emosional dan sosial serta dibarengi dengan kecerdasan spiritual agar menjadi kunci sukses dalam melaksanakan proses belajar mengajar di kelas (mendidik).

"SMP Negeri 3 Watansoppeng harus memberikan jaminan, baik jaminan mutu maupun jaminan keamanan terhadap semua siswa dan masyarakat sekitar. Kami akan berusaha merangkul semua orang tua siswa, komite dan pihak-pihak yang turut andil dalam upaya peningkatan mutu sekolah.

"Service luar biasa kepada siswa adalah hal utama dan nomor satu, bukan dalam artian bagaimana memanjakan peserta didik, namun service luar biasa yang kami maksudkan disini adalah bagaimana para guru dapat meramu proses pembelajarannya agar dapat menemui titik temu antara peserta didik dengan guru dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. Jelasnya.

"Dengan merebaknya wabah covid-19 tidak serta merta kegiatan sekolah harus lumpuh, tapi justru harus menjadi cambuk bagi saya dan semua personil sekolah untuk memikirkan langkah-langkah terbaik agar siswa-siswa kami tidak tertinggal dalam mencapai kompetensi yang diinginkan dalam kurikulum.

"Saya harus mendorong para guru untuk tetap mengembangkan kompetensinya dengan mengikuti pelatihan-pelatihan online, mengikuti webinar yang banyak sekali dilaksanakan oleh organisasi-organisasi profesi seperti Ikatan Guru Indonesia (IGI) maupun Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).

"Di akhir wawancara Muhammad Husni berharap Semoga apa yang kita harapkan untuk menjadikan SMP Negeri 3 Watansoppeng sebagai sekolah impian, sekolah yang dirindukan, sekolah yang tujuan utama dan sekolah bermutu dapat tercapai.pungkasnya.

Survei Indo Barometer : Kepuasan Publik Terhadap MPR Meningkat

Portalrakyat.com, Jakarta  - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menegaskan walaupun kepercayaan yang diberikan rakyat kepada MPR RI cukup besar dan terus meningkat, tak akan membuat MPR RI berpuas diri. Kepercayaan rakyat justru menjadi stimulus bagi MPR RI untuk lebih semangat meningkatkan kinerjanya.

Walaupun MPR RI periode 2019-2024 baru memasuki lima bulan masa jabatan, namun peringkat MPR RI berdasarkan hasil survei terakhir Indo Barometer atas kepuasaan publik meningkat ke urutan ke-6 atau 72.8 persen. Artinya. Rakyat sudah memberikan kepercayaannya. Terbesar dibanding lembaga legislatif lainnya, seperti DPD RI (54.3 persen) dan DPR RI (44.8 persen). Sebagaimana ditunjukan dalam hasil survei Indo Barometer yang melakukan survei nasional pada 9-15 Januari 2020, dirilis pada 23 Februari 2020.

"Besarnya kepercayaan rakyat terhadap MPR RI tak terlepas dari  kerja keras kawan-kawan di MPR RI dan gema kebangsaan yang selama ini digaungkan MPR RI dalam berbagai kegiatannya. Di MPR RI tidak ada perbedaan fraksi dan pembicaraan politik praktis, kita satu naungan dalam Fraksi Merah Putih. Tugas kita sebagai pengatur cuaca bangsa agar selalu sejuk, tidak panas menyengat tidak juga dingin menggigil. Karenanya hari-hari kita di MPR RI diisi bagaimana merajut keberagaman bangsa menjadi kekuatan sosial memajukan Indonesia," ujar Bamsoet saat mengisi diskusi publik di Media Center MPR RI, Jakarta (11/3/20).

Turut hadir menjadi narasumber lainnya Anggota DPD RI Teras Narang dan Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari.

Survei Indo Barometer tersebut menunjukan peningkatan kepercayaan publik terhadap MPR RI, disaat lembaga legislatif lainnya seperti DPR RI dan DPD RI justru mengalami penurunan. Sebelumnya di 2018, Lingkaran Survei Indonesia mempublikasikan kepercayaan rakyat terhadap MPR RI sebesar 70.09 persen, DPD RI 68.7 persen, dan DPR RI 65 persen.

Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari memaparkan, dalam salah satu bagian surveinya memperlihatkan 55.1 persen masyarakat menyatakan Indonesia memerlukan Garis Besar Haluan Negara (GBHN), atau kini Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN), untuk pembangunan. Sedangkan 9.8 persen menyatakan Indonesia tidak memerlukan GBHN/PPHN untuk pembangunan. Sementara 35.1 persen menyatakan tidak tahu/tidak menjawab.

Adapun alasan mengapa Indonesia memerlukan GBHN, sebanyak 32.8 persen menyatakan karena pembangunan harus berlandaskan GBHN dan UUD NRI 1945, sebesar 22.8 persen menyatakan sesuai aturan yang pasti dalam pembangunan nasional, serta sekitar 9.2 persen menyatakan demi pemerataan pembangunan, dan berbagai alasan lainnya.

Menanggapi hal tersebut, Bamsoet menekankan walaupun sudah berada di atas 50 persen, MPR RI tak ingin pembahasan PPHN hanya sebatas dukungan mayoritas saja. PPHN haruslah menjadi kesepakatan nasional dan konsensus seluruh elemen bangsa. PPHN dibutuhkan untuk menjamin pembangunan nasional berkelanjutan.

"Bukan sebatas 50, 60, ataupun 70 hingga 90 persen saja. Atas dasar itulah, sebagai upaya merajut kebangsaan, usai dilantik menjadi Ketua MPR RI pada 3 Oktober 2019, saya langsung tancap gas mengajak pimpinan MPR RI melakukan Silaturahmi Kebangsaan ke berbagai tokoh bangsa serta pimpinan partai politik," tutur Bamsoet.

Mantan Ketua DPR RI 2014-2019 ini menambahkan, MPR RI juga rutin melakukan Silaturahmi Kebangsaan ke berbagai organisasi keagamaan. Seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Pengurus Pusat Muhammadiyah, Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (MATAKIN), hingga Persatuan Umat Buddha (Permabudhi).

"Mulai minggu ini MPR RI juga akan melakukan Silaturahmi Kebangsaan ke berbagai aparat penegak hukum. Dimulai dari KPK pada Senin (9/3/20) akan berlanjut ke Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Agung, hingga Mahkamah Konstitusi. Dalam rangka menyerap aspirasi guna menuntaskan road map pembangunan hukum berdasarkan Pancasila sebagai sumber hukum," pungkas Bamsoet. (*).

Blusukan, GNPK-RI Kep. Selayar Kunjungi Ex. Gudang KUD Pelita

Portalrakyat,com, Selayar (Sulsel) - Rangkaian blusukan digelar Pimpinan Daerah Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia ( GNPK-RI) Kabupaten Kepulauan Selayar. Sulawesi-Selatan, hari, Minggu, (16/02).

Agenda blusukan dipusatkan di bekas, bangunan gudang KUD Pelita, di ruas jalan Veteran Benteng yang saat ini, tidak lagi termanfaatkan dan tidak terurus sama sekali.

Dalam rangkaian blusukannya kali ini, Pimpinan Daerah Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia, sempat bertemu dan berbjncang bersama, Hj. Sitti Asyiah yang mengaku sebagai isteri salah seorang tokoh pengagas, pembangunan gudang KUD Pelita, di era tahun 1978-1979 silam.

Bangunan gudang tua yang sudah berusia kurang lebih empat puluh dua tahun  yang merupakan asset tidak bergerak, milik ex. anggota KUD Pelita tersebut,  kini dikuasakan pemanfaatannya, kepada Hj. Sitti Asyiah dengan ketentuan yang bersangkutan, berkewajiban melunasi pajak bumi dan bangunan gudang beserta lokasinya.

Di hadapan jajaran Pimpinan Daerah Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia, Sitti Aisyiah menuturkan keinginanan dan harapannya kepada pemerintah kabupaten untuk dapat turun tangan dan menggelontorkan anggaran rehabilitasi ex. bangunan KUD Pelita, agar dapat kembali dimanfaatkan oleh warga masyarakat untuk menyimpan stock hasil bumi dan pertanian.

Ia berharap, harga kopra dan cengkeh yang saat ini, sangat anjlok dapat segera kembali stabil agar petani dan warga masyarakat bisa menghela nafas lega, seperti sebelumnya.

Di lokasi yang sama, Ketua GNPK-RI Kabupaten Kepulauan Selayar, Fadly Syarif, mengutarakan, 

"Kegiatan blusukan ini merupakan agenda rutin yang digelar jajaran Pimpinan Daerah Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia.

Hampir pada setiap kegiatan kunjungan, kita senantiasa memberikan motivasi dan semangat kehidupan bagi masyarakat dalam menghadapi pasang surut harga komoditi pertanian dan hasil bumi".

Hal ini kita lakukan sebagai wujud nyata kepeduliaan dan keberpihakan ormas GNPK-RI terhadap upaya peningkatan taraf perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Selain berdialog dengan masyarakat, agenda kunjungan kita fokuskan untuk melihat dan menyaksikan kondisi fisik bangunan gudang yang sudah sangat memprihatinkan.

Beberapa bagian dindingnya mulai retak, dan bahkan, hancur termakan usia. 

Sementara rangka bangunan dan atapnya, sudah rusak total. Kondisi yang tak kalah miris, terlihat pada beberapa bagian daun jendela yang mulai lapuk dan keropos.

"Kita berharap, agar bangunan gudang tua yang dulunya merupakan salah satu urat nadi perekonomoan warga masyarakat ini bisa mendapat perhatian dari pihak instansi tekhnis terkait".

"Gudang ini, tak lepas dari catatan sejarah perekonomian daerah di masa lalu. Oleh karenanya, pemerintah kabupaten berkewajiban mendorong pengalokasian anggaran rehabilitasi bngunan gudang dimaksud, tegasnya. (Humas GNPK-RI)

Pemkab Soppeng Berikan Piagam Penghargaan Kepada Atlet Penyandang Disabilitas

Soppeng,Pemerintah Kabupaten Soppeng memberikan Penghargaan berupa Piagam dan uang pembinaan kepada Atlet Disabilitas NPC Kabupaten Soppeng atas perjuangan dan prestasinya pada Pekan Paralimpic Nasional ( PEPARNAS) ke XVI di Provinsi Papua tahun 2021.

Dimana kegiatan Pekan Paralimpic Nasional di gelar dari tanggal 5-13 November lalu.

Penghargaan dan uang pembinaan tersebut di serahkan oleh Wakil Bupati Soppeng Ir.H.Lutfi Halide,MP di Kantor Bupati Soppeng , Senin 13/21/21.

Atlet Disabilitas NPC Kabupaten Soppeng yang berhasil meraih prestasi yaitu Nippon ( Kecamatan Marioriawa )dan Andi Muh.Farid Alfian ( Kecamatan Lalabata ), Nippon berhasil meraih medali Perak di Cabang Olahraga Lempar Lembing kelas F.55 sementara Andi Muh.Farid Alfian berhasil meraih medali perunggu pada Cabor Tenis Meja beregu kelas 7.

Wakil Bupati Soppeng Ir.H.Lutfi Halide,MP :

- saya atas nama pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Soppeng menyampaikan penghargaan yang setinggi- tingginya atas prestasi dan upaya sehingga bisa meraih prestasi di kancah Nasional, inilah kado di penghujung tahun 2021.

- kepada para atlet NPC Disabilitas yang telah berhasil meraih medali saya berharap bagaimana prestasi ini minimal kita pertahankan, bahkan kalau bisa kita tingkatkan di masa-masa yang akan datang.

-pada kesempatan tersebut Wakil Bupati Soppeng juga mengatakan akan melihat langsung proses latihan para atlet disabilitas ini sebagai bentuk dukungan atas semangatnya yang sangat tinggi.

Atlet Lempar Lembing yang berhasil meraih medali perak, Nippong mengaku terharu dengan diterimanya penghargaan ini.

Saya pribadi merasa terharu dan rasa senang telah mendapatkan Penghargaan dari Pemerintah Daerah atas perjuangan kami para disabilitas membawa nama baik Kab.Soppeng dan mewakili Sulawesi Selatan di ajang Nasional.

Terimakasih atas penghargaan dan perhatiannya kepada kami, ini akan menjadi motivasi kami kedepannya untuk dapat lebih berprestasi.

Acara turut dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Soppeng, Kadis Pariwisata Kepemudaan dan olahraga Kabupaten Soppeng , Kadis Kominfo Kabupaten Soppeng.

Andi Kamal.

Ratusan Rider Ramaikan Road Race A'Kio di Malino

Portalrakyat.com, HUMASGOWA----Sebanyak 320 rider ikut meramaikan Road Race A'Kio di Sirkuit Kota Bunga Kelurahan Malino, Kecamatan Tinggimoncong, Minggu (15/3). Ratusan rider tersebut berasal dari berbagai daerah  di Sulawesi.

"Ada 320 starter dari berbagai daerah diantaranya Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat dan pastinya Sulawesi Selatan," kata Direktur Gowa Otomotif Club, Andi Kasim Alwi (Acing) yang juga Ketua Panitia Pelaksana.

Walaupun hanya turnamen lokal, namun Acing menyebutkan bahwa event tersebut terasa seperti event Nasional. Pasalnya selain diikuti rider dari beberapa provinsi, kegiatan ini juga diikuti beberapa rider Nasional.

Ia juga mengaku bersyukur kegiatan yang bertujuan untuk mencari bibit-bibit pembalap ini mendapat dukungan dari Pemerintah Kabupaten Gowa khususnya Pemerintah Kecamatan Tinggimoncong.

"Kami sudah berkoordinasi dengan Camat Tinggimoncong dan beliau berharap acara ini bisa dilaksanakan sebagai event tahunan. Jadi ini menjadi PR Kami sebagai penyelenggara untuk bisa melaksanakan setiap tahunnya di Kota Malino," jelasnya.

Olehnya itu iya berharap kegiatan ini dapat dilaksanakan setiap tahunnya untuk menyalurkan bakat dan hobi para pembalap Sulawesi Selatan khususnya yang ada di Kabupaten Gowa.

"Dari pada mereka balapan liar, memang sasarannya di event resmi. Jadi ini sudah PR dari kita selaku penyelenggara dan Pemerintah bagaimama memikirkan adik-adik kita yang memang hobinya di otomatif khusunya di Road Race," tambahnya.

Kegiatan ini mendapat apresiasi Camat Tinggimoncong, Andry Mauritz MK yang mengaku sangat bersyukur dengan adanya kegiatan seperti ini, dimana malino sebagai  salah satu destinasi wisata sangat cocok dilaksanakan event-event seperti ini.

"Event ini sangat cocok dilaksanakan di Malino, dimana tentunya bisa memperkenalkan secara luas Malino sebagai destinasi wisata nasional dan wisata kebanggaan Gowa, juga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat kami dengan hadirnya peserta-peserta dari luar Gowa dan tentunya bisa melahirkan atlit-atlit lokal Malino untuk bisa lebih baik lagi ke depan," kata Andry.

Camat Tinggimoncong berharap Road Race seperti ini tidak hanya me jadi agenda tahunan tetapi juga dapat ditingkatkan menjadi seri nasional bahkan internasional.(JN)

Ini Paparan Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan Dalam Bidang Studi SBS Ketahanan Nasional

Portalrakyat.com, Humas, Gowa - Ketahanan pangan berperan strategis dalam mendukung ketahanan nasional.

Pangan bukan hanya sebagai komoditi ekonomi, tetapi merupakan komoditi yang memiliki fungsi sosial dan politik, baik lokal, regional, nasional maupun global.

Isu tersebut menjadi hal yang diangkat Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan dalam pemaparan essainya dibidang studi Empat Konsensus Dasar Bangsa (SBS) Ketahanan Nasional pada Program Pemantapan Pimpinan Daerah Angkat (P3DA) X Lemhanas 2019 di Jakarta, Rabu (23/10) kemarin.

Adnan Bupati Gowa mengangkat yang  berjudul "Implementasi Ketahanan Pangan Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Gowa",

Essai ini berhasil membawanya menjadi sebagai peserta terbaik.

"Ketahanan pangan memiliki pengaruh yang sangat penting terhadap ketahanan ekonomi, apalagi dengan melihat pertumbuhan penduduk, maka kebutuhan pangan merupakan kebutuhan dasar yang berkelanjutan," katanya.

Menurutnya, kebutuhan akan ketersediaan pangan yang cukup, aman dan berkualitas semakin menjadi tuntutan. Pasalnya, pangan menjadi kebutuhan dasar manusia untuk dapat hidup dan melakukan aktivitas sehari-hari, sementara ketahanan pangan adalah jaminan bagi manusia untuk hidup sehat dan bekerja secara produktif.

Ia mengungkapkan, di Kabupaten Gowa sendiri sektor pertanian masih memegang peranan penting dalam struktur perekonomian. Hal ini dapat dilihat pada kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Gowa, di mana pada 2015 hingga 2018 selalu berada di posisi terbesar kontribusinya.

"Kabupten Gowa berada pada urutan kedua sektor perdagangan, urutan ketiga sektor kontruksi, dan urutan keempat sektor real estate," terangnya.

Meskipun posisi terbesar yaitu 29,11 persen pada 2018, kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB cenderung menurun setiap tahunnya, padahal produksi beras terus naik. Pada 2016 produksi beras capai 382.147 ton, 2017 naik menjadi 401.979 ton, 2018 naik 408.899 ton dan 2019 naik menjadi 412.964 ton.

Penurunan ini tentunya karena pengaruh sektor lain yang pertumbuhannya cukup besar yaitu perdagangan, konstruksi dan real estat karena kontribusinya di atas 8 persen.

"Walaupun produksi beras naik setiap tahun, kebutuhan terhadap beras ikut naik karena jumlah penduduk yang terus bertambah, apalagi pada tiga tahun terakhir. Pada 2017 jumlah penduduk mencapai 735.493 jiwa, 2018 naik 748.200 jiwa dan 2019 naik 760.607 jiwa," jelasnya.

Selain permasalahan menurunnya kontribusi sektor pertanian setiap tahun, terdapat pula permasalahan lain yaitu terjadinya alih fungsi lahan. Hal ini terlihat dari luas sawah irigasi yang terus menurun dari tahun 2015 hingga tahun 2018, luas sawah irigasi berkurang sekitar 238 hektar.

"Kondisi ini karena pertumbuhan penduduk yang tinggi sehingga kebutuhan akan perumahan dan pemukiman meningkat pesat. Ini juga terlihat dari kontribusi sektor konstruksi dan real estate sebagai kontributor ketiga dan keempat terbesar terhadap PDRB, setelah sektor pertanian dan perdagangan. Pertumbuhan perumahan dan pemukiman (real estate) yang tinggi karena banyaknya penduduk yang tinggal di Gowa tetapi bekerja di Makassar," paparnya.

Sehingga, pertumbuhan penduduk yang pesat di Kabupaten Gowa bukan karena faktor kelahiran yang tinggi tetapi karena faktor migrasi penduduk, sebagai konsekuensi Kabupaten Gowa berbatasan langsung dengan Kota Makassar, Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan.

"Dalam hal ini maka permasalahan utama yang terkait dengan ketahanan pangan yaitu menurunnya kontribusi sektor pertanian terhadap struktur perekonomian dan terjadinya alih fungsi lahan akibat tingginya kebutuhan terhadap perumahan," tutupnya. (*)

Sejumlah Bupati / Walikota dan Pejabat Penyelenggara Negara Hadiri Arahan Ketua KPK RI di Kantor Gubernur Sulsel

Portalrakyat.com, Soppeng (Sulsel) - Dalam rangka menciptakan dan mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme, Sejumlah Bupati /Walikota dan Pejabat Penyelenggara Negara termasuk Bupati  Soppeng H.Andi Kaswadi Razak, SE menghadiri acara pengarahan Ketua KPK RI, kepada Forkopimda Tingkat 1 Provinsi Sulsel dan Tingkat II Kabupaten /Kota beserta pejabat penyelenggara negara di Provinsi Sulawesi Selatan yang di langsungkan di ruang pola Kantor Gubernur, Kamis (23/1/2020).

Dalam kegiatan tersebut, arahan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Firli Bahuri, membahas tentang tujuan nasional Indonesia (UUD RI 1945).

''Tujuan nasional Indonesia diantaranya melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia," ungkapnya.

Selain itu, tujuan nasional Indonesia juga meliputi yakni memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,  perdamaian abadi dan keadilan sosial.

"Pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam UU 31 Tahun 1999, bahwa tindakan pidana korupsi sangat merugikan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional," ujar Ketua KPK RI. 

Kegiatan ini juga di hadiri oleh, Anggota Forkopimda Soppeng yakni Kapolres , Dandim 1423, Kajari.

Kepala Perpustakaan Nasional RI Nobatkan Lies F Nurdin Sebagai Bunda Baca Provinsi Sulsel

Portalrakyat.com, Makassar - Dalam rangka menyambut hari jadi Sulawesi Selatan yang ke-350 tahun pada Sabtu 19 Oktober 2019 mendatang, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan menyelenggarakan Pekan Perpustakaan di halaman kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sulsel, Senin (14/10).

Pada kesempatan ini, Lies F. Nurdin dinobatkan sebagai Bunda Baca Provinsi Sulawesi Selatan oleh Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Muh. Syarif Bando.

"Iya setelah dilantik hari ini menjadi Bunda Baca Provinsi Sulawesi Selatan, saya kira ini amanah yang berat ya tetapi berkahnya besar. Jadi harus dijalankan dengan baik," terang Lies F. Nurdin yang juga merupakan Ketua TP PKK Prov. Sulsel.

Setelah dilantik menjadi Bunda Baca Prov. Sulsel, Lies (panggilan akrab dari istri Nurdin Abdullah) sudah siap dengan berbagai program-program yang akan ia jalankan demi meningkatkan kesadaran minat membaca masyarakat Sulawesi Selatan.

"Langkah yang kita ambil ke depan yaitu kita sudah membuat beberapa Perpustakaan Lorong. Sementara ini di kota Makassar dahulu, karena memang Makassar merupakan kota madya yang menjadi pintu dan gambaran Sulsel. Tahun ini kita bikin 10 Perpustakaan Lorong yang merupakan bantuan dari PT. Askrindo. Insya Allah tahun depan kita membuat lagi Perpustakaan Lorong dengan bantuan dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Prov. Sulsel," ungkap Lies.

Dengan adanya Perpustakaan Lorong, diharapkan dapat lebih mendekatkan masyarakat dengan buku. Mulai dari anak-anak hingga orang tua, nantinya diharapkan bisa gemar membaca buku dan mengurangi adiktif terhadap gadget.

Selain Perpustakaan Lorong, Lies bersama stakeholder terkait juga sudah merancang sebuah perpustakaan untuk ibu dan anak, serta disabilitas dan lansia untuk lebih menunjang minat baca masyarakat.(*)

"Insya Allah tahun depan akan terbentuk Perpustakaan ibu dan anak, serta disabilitas dan lansia di samping Mall Ratu Indah, Makassar. Tahun depan juga kita mendapat bantuan dari pusat untuk pembuatan perpustakaan serupa di tujuh kabupaten/kota yang ada di Sulawesi Selatan," jelas Lies.

Pada momen ini Lies juga berkesempatan untuk berkunjung ke stand-stand pameran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten/ Kota yang ada di Sulawesi Selatan.

"Alhamdulillah stand-standnya banyak berisikan karta penulis lokal. Hal itu sangat menggembirakan bagi saya, karena merekalah yang tahu apa yang harus mereka bicarakan tentang daerahnya," katanya.

Lies pun menambahkan bahwa ia ingin sekali bisa bertemu dengan penulis-penulis lokal untuk meminta mereka membuatkan buku-buku yang membangun karakter, moral dan sopan-santun untuk anak-anak.

Pentingnya peran perpustakaan di antara masyarakat juga disampaikan oleh Muh. Syarif Bando selaku Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.

"Perpustakaan hadir sebagai urusan wajib mendasar di setiap Kabupaten/ Kota. Saya lihat semua Perpustakaan di Sulawesi Selatan sudah mulai berkembang. Insya Allah komitmen kita untuk bagaimana mengelola perpustakaan secara bertransformasi bisa diwujudkan sesuai dengan visi dan misi Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan," ungkap Syarif Bando.(*)

Wakil Ketua IWO Soppeng Ucapkan Selamat Hari Pers Nasional Ke 74

Portalrakyat.com, Soppeng (Sulsel) - Wakil Ketua Ikatan Wartawan Online Kabupaten Soppeng Kamaruddin mengucapkan selamat Hari Pers Nasional yang ke 74 Tahun Semoga para insan pers semakin jaya dalam berkarya,  sebagai duta penyebar kebenaran dan sebagai motivator bagi masyarakat Indonesia, ungkapnya Minggu 9 Januari 2020. 

Di Hari Pers Nasional (HPN) ini tentu sebagai pewarta yang selalu menyajiikan berita yang akurat, saya berpesan agar tetap mematuhi UU Pers dan kode etik jurnalis, harap Pimred media online Jelajaindonesiaonline.com ini. 

Selain itu Kata pewarta yang di kenal dengan perawakan tegas namun lembut dalam bertutur kata ini mengatakan, di hari pers sekarang ini marilah kita tetap menjaga kekompakan sesama insan pers dan sesama organisasi pers yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia. 

Yang terpenting adalah di hari pers ini marilah kita mengintrofeksi diri apa yang menjadi kekurangan bagi kita selaku jurnalis untuk menuju ke yang lebih baik, tandasnya. 

Di katakannya bahwa Selaku insan pers marilah kita mengawal seluruh program pemerintah dalam pembangunan agar tercipta masyarakat yang sejahtera, pungkasnya. (red).