Selasa, 08 Oktober 2019
Selasa, 28 Juli 2020

GTKHNK 35+ Dorong Presiden terbitkan Keppres Angkat PNS Tanpa Tes
Senin, 04 November 2019

Raih Juara 1 Stand Terbaik Sulsel Expo, Dinas Ketahanan Pangan TPH Sulsel Juara Umum Gebyar Perbenihan Nasional
Portalrakyat.com, Papua, (Humas Sulsel) - Provinsi Sulawesi Selatan melalui Dinas Ketahanan Pangan TPH Sulsel meraih Juara Umum Gebyar Perbenihan Nasional Tahun 2019.
Selasa, 28 Januari 2020

Peringati Hari Gizi Nasional, Persagi Soppeng Gelar Penyuluhan di Sekolah SMA dan SMP
Portalrakyat.com, Soppeng (Sulsel) - Persatuan Gizi Nasional Kabupaten Soppeng yang di Ketuai Hj. Supina, SKM memperingati Hari Gizi Nasional di Kabupaten Soppeng.
Peringatan Hari Gizi Nasional ( HGN) ke 60 itu diperingati pada tanggal 25 januari 2020 secara nasional.
Peringatan tersebut mengangkat tema '' Gizi Optimal untuk Generasi Millenial.
Tema ini diangkat dengan tujuan untuk menyadarkan masyarakat terutama generasi muda tentang pentingnya gizi, sedangkan slogan yang digunakan untuk HGN ke 60 kali ini adalah "Ayo jadi milenial sadar gizi, ungkap Hj.Supina, Rabu 29 Januari 2020.
Dikatakannya, Dalam memperingati HGN di Kabupaten Soppeng berbagai hal yang di lakukan di sekolah sekolah wilayah Kabupaten Soppeng seperti kemarin pada selasa 28 Januari 2020, Persatuan Gizi (PERSAGI) Soppeng melakukan kegiatan di SMP Negeri 1 Watansoppeng dan SMA Negeri 8 Watansoppeng berupa Senam Sehat dan Senam Cuci Tangan, sebut Hj. Supina, SKM.
Selain itu juga di lakukan penyuluhan gizi dan diskusi tentang masalah gizi juga konseling gizi yang dirangkaikan dengan makan bersama.
Kegiatan ini dimaksudkan dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang gizi seimbang dan produksi pangan yang berkelanjutan, tandas Ketua Persagi Soppeng.
Ketua Persagi Soppeng mengharapkan semoga dalam peringatan hari gizi nasional yang ke 60 ini dapat meningkatkan komitmen dan mempererat kolaborasi seluruh elemen masyarakat untuk bekerja sama membangun gizi dalam upaya mencegah stunting untuk pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, pungkasnya.
Acara ini dihadiri oleh ketua PERSAGI Soppeng, anggota Persagi, para guru dan para siswa.(her).
Minggu, 09 Februari 2020

Kapolda Sulsel Mengucapkan Selamat Hari Pers Nasional 2020 Untuk Seluruh Insan Pers
Selasa, 23 Maret 2021

Kapolri Resmi Launching Etle Nasional Tahap 1,12 Polda Terapkan E-Tilang
Kamis, 03 Oktober 2019

Gubernur Sulsel : Kokohkan Posisi, Sulsel Lumbung Pangan Nasional
“Untuk pembangunan bendungan di Sulawesi Selatan termasuk prioritas, prioritas tinggi. Kalau sekarang saja sudah ada empat bendungan. Kedepan masih akan ada lagi, tadi disampaikan Pak Gubernur yang menyusul Jenelata kemudian nanti Rongkong dan lain-lain sebagainya,” katanya pada pembukaan Seminar Nasional Bendungan Besar 2019 di Hotel Claro, Makassar, Kamis (3/10).
Kegiatan ini mengangkat topik “Tantangan Penyelesaian Pembangunan dan Pengelolaan 65 Bendungan serta Keberlanjutan Program di Masa Datang.”
Ia menjelaskan lebih detail, program dari Pemerintah Pusat selain 65 bendungan. Nanti mulai tahun 2021-2023 akan dibangun masing-masing lima bendungan.
“Jadi totalnya 15 itu di luar 65. Itu kira-kira dan dari itu kita harapkan Sulawesi Selatan Pak Gubernur, selain dua tadi, kalau siap dengan desainnya saya kira bisa nambah lagi,” sebutnya.
Dari 65, sudah 15 yang selesai, kontraknya kurang sembilan. Sehingga ia berharap sampai Desember tahun ini telah selesai kontraknya.
“Saya harapannya 65 sudah kontrak dan kita harapkan mungkin 17, kalau termasuk Passeloreng mungkin bisa diresmikan selesai Desember,” jelasnya.
Lanjutnya, dalam pembangunan ini memang terdapat kendala baik itu teknis maupun non teknis. Kendalan nonteknis, bisa masalah sosial atau masalah keuangan.
“Masalah non-teknis bisa hubungan dengan manusia persoalan (pembebasan lahan) yang termasuk,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Sulsel, Prof. HM Nurdin Abdullah juga memberikan keterangan, untuk persoalan pembebasan lahan bisa diselesaiakan dengan berkolaborasi.
“Saya kira ini soal kolaborasi. Kalau kita semua kompak, ringan dan cepat, Pak Kejati ada, Kanwil ada, Pemprov ada, Pemkab juga ikut. Kita bisa lihat ya, Pamukkulu (Takalar) ini bisa selesai cepat karena semua turun tangan,” tambahnya.
Ia menyampaikan, bahwa tepat pemerintah pusat, baik presiden dan Kementerian PUPR menjadikan Sulsel sebagai prioritas pembangunan bendungan dan waduk.
“Kenapa, karena memang kita punya sektor pertanian, kita itu lebih banyak mengandalkan non-waduk, apalagi Indonesia ini ke negara agraris kita butuh banyak air, kesediaan dan persediaan air penting,” ujar Guru Besar Fakultas Kehutanan Unhas ini.
Nurdin menyampaikan pembangunan empat bendungan akan semakin mengokohkan posisi Sulsel sebagai lumbung pangan nasional. Empat bendungan tersebut merupakan Pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) yaitu, Karalloe di Kabupaten Jeneponto, Paselloreng di Kabupaten Wajo, Pamukkulu di Kabupaten Takalar dan Jenelata di Kabupaten Gowa.
Rabu, 16 September 2020

Bupati Andi Kaswadi Razak Harapkan Lingkup PNS Pemerintah Soppeng Terus Tingkatkan Pelayanan Yang Baik
Kamis, 06 Februari 2020

MoU BPN-Kejati Langkah Baik Percepatan Pembangunan
Jumat, 18 Maret 2022

Dorong Pemulihan Ekonomi,Kapolri Harap HIPMI Kawal Kebijakan Pemerintah
Kamis, 26 November 2020

SMP 3 Watan Soppeng Kembali Torehkan Prestasi Ajang Tingkat Nasional Sebagai Sekolah Inspiratif
Jumat, 13 Maret 2020

Survei Indo Barometer : Kepuasan Publik Terhadap MPR Meningkat
Portalrakyat.com, Jakarta - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menegaskan walaupun kepercayaan yang diberikan rakyat kepada MPR RI cukup besar dan terus meningkat, tak akan membuat MPR RI berpuas diri. Kepercayaan rakyat justru menjadi stimulus bagi MPR RI untuk lebih semangat meningkatkan kinerjanya.
Walaupun MPR RI periode 2019-2024 baru memasuki lima bulan masa jabatan, namun peringkat MPR RI berdasarkan hasil survei terakhir Indo Barometer atas kepuasaan publik meningkat ke urutan ke-6 atau 72.8 persen. Artinya. Rakyat sudah memberikan kepercayaannya. Terbesar dibanding lembaga legislatif lainnya, seperti DPD RI (54.3 persen) dan DPR RI (44.8 persen). Sebagaimana ditunjukan dalam hasil survei Indo Barometer yang melakukan survei nasional pada 9-15 Januari 2020, dirilis pada 23 Februari 2020.
"Besarnya kepercayaan rakyat terhadap MPR RI tak terlepas dari kerja keras kawan-kawan di MPR RI dan gema kebangsaan yang selama ini digaungkan MPR RI dalam berbagai kegiatannya. Di MPR RI tidak ada perbedaan fraksi dan pembicaraan politik praktis, kita satu naungan dalam Fraksi Merah Putih. Tugas kita sebagai pengatur cuaca bangsa agar selalu sejuk, tidak panas menyengat tidak juga dingin menggigil. Karenanya hari-hari kita di MPR RI diisi bagaimana merajut keberagaman bangsa menjadi kekuatan sosial memajukan Indonesia," ujar Bamsoet saat mengisi diskusi publik di Media Center MPR RI, Jakarta (11/3/20).
Turut hadir menjadi narasumber lainnya Anggota DPD RI Teras Narang dan Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari.
Survei Indo Barometer tersebut menunjukan peningkatan kepercayaan publik terhadap MPR RI, disaat lembaga legislatif lainnya seperti DPR RI dan DPD RI justru mengalami penurunan. Sebelumnya di 2018, Lingkaran Survei Indonesia mempublikasikan kepercayaan rakyat terhadap MPR RI sebesar 70.09 persen, DPD RI 68.7 persen, dan DPR RI 65 persen.
Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari memaparkan, dalam salah satu bagian surveinya memperlihatkan 55.1 persen masyarakat menyatakan Indonesia memerlukan Garis Besar Haluan Negara (GBHN), atau kini Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN), untuk pembangunan. Sedangkan 9.8 persen menyatakan Indonesia tidak memerlukan GBHN/PPHN untuk pembangunan. Sementara 35.1 persen menyatakan tidak tahu/tidak menjawab.
Adapun alasan mengapa Indonesia memerlukan GBHN, sebanyak 32.8 persen menyatakan karena pembangunan harus berlandaskan GBHN dan UUD NRI 1945, sebesar 22.8 persen menyatakan sesuai aturan yang pasti dalam pembangunan nasional, serta sekitar 9.2 persen menyatakan demi pemerataan pembangunan, dan berbagai alasan lainnya.
Menanggapi hal tersebut, Bamsoet menekankan walaupun sudah berada di atas 50 persen, MPR RI tak ingin pembahasan PPHN hanya sebatas dukungan mayoritas saja. PPHN haruslah menjadi kesepakatan nasional dan konsensus seluruh elemen bangsa. PPHN dibutuhkan untuk menjamin pembangunan nasional berkelanjutan.
"Bukan sebatas 50, 60, ataupun 70 hingga 90 persen saja. Atas dasar itulah, sebagai upaya merajut kebangsaan, usai dilantik menjadi Ketua MPR RI pada 3 Oktober 2019, saya langsung tancap gas mengajak pimpinan MPR RI melakukan Silaturahmi Kebangsaan ke berbagai tokoh bangsa serta pimpinan partai politik," tutur Bamsoet.
Mantan Ketua DPR RI 2014-2019 ini menambahkan, MPR RI juga rutin melakukan Silaturahmi Kebangsaan ke berbagai organisasi keagamaan. Seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Pengurus Pusat Muhammadiyah, Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (MATAKIN), hingga Persatuan Umat Buddha (Permabudhi).
"Mulai minggu ini MPR RI juga akan melakukan Silaturahmi Kebangsaan ke berbagai aparat penegak hukum. Dimulai dari KPK pada Senin (9/3/20) akan berlanjut ke Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Agung, hingga Mahkamah Konstitusi. Dalam rangka menyerap aspirasi guna menuntaskan road map pembangunan hukum berdasarkan Pancasila sebagai sumber hukum," pungkas Bamsoet. (*).
Minggu, 16 Februari 2020

Blusukan, GNPK-RI Kep. Selayar Kunjungi Ex. Gudang KUD Pelita
Senin, 13 Desember 2021

Pemkab Soppeng Berikan Piagam Penghargaan Kepada Atlet Penyandang Disabilitas
Minggu, 15 Maret 2020

Ratusan Rider Ramaikan Road Race A'Kio di Malino
Portalrakyat.com, HUMASGOWA----Sebanyak 320 rider ikut meramaikan Road Race A'Kio di Sirkuit Kota Bunga Kelurahan Malino, Kecamatan Tinggimoncong, Minggu (15/3). Ratusan rider tersebut berasal dari berbagai daerah di Sulawesi.
Kamis, 24 Oktober 2019

Ini Paparan Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan Dalam Bidang Studi SBS Ketahanan Nasional
Portalrakyat.com, Humas, Gowa - Ketahanan pangan berperan strategis dalam mendukung ketahanan nasional.
Pangan bukan hanya sebagai komoditi ekonomi, tetapi merupakan komoditi yang memiliki fungsi sosial dan politik, baik lokal, regional, nasional maupun global.
Isu tersebut menjadi hal yang diangkat Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan dalam pemaparan essainya dibidang studi Empat Konsensus Dasar Bangsa (SBS) Ketahanan Nasional pada Program Pemantapan Pimpinan Daerah Angkat (P3DA) X Lemhanas 2019 di Jakarta, Rabu (23/10) kemarin.
Adnan Bupati Gowa mengangkat yang berjudul "Implementasi Ketahanan Pangan Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Gowa",
Essai ini berhasil membawanya menjadi sebagai peserta terbaik.
"Ketahanan pangan memiliki pengaruh yang sangat penting terhadap ketahanan ekonomi, apalagi dengan melihat pertumbuhan penduduk, maka kebutuhan pangan merupakan kebutuhan dasar yang berkelanjutan," katanya.
Menurutnya, kebutuhan akan ketersediaan pangan yang cukup, aman dan berkualitas semakin menjadi tuntutan. Pasalnya, pangan menjadi kebutuhan dasar manusia untuk dapat hidup dan melakukan aktivitas sehari-hari, sementara ketahanan pangan adalah jaminan bagi manusia untuk hidup sehat dan bekerja secara produktif.
Ia mengungkapkan, di Kabupaten Gowa sendiri sektor pertanian masih memegang peranan penting dalam struktur perekonomian. Hal ini dapat dilihat pada kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Gowa, di mana pada 2015 hingga 2018 selalu berada di posisi terbesar kontribusinya.
"Kabupten Gowa berada pada urutan kedua sektor perdagangan, urutan ketiga sektor kontruksi, dan urutan keempat sektor real estate," terangnya.
Meskipun posisi terbesar yaitu 29,11 persen pada 2018, kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB cenderung menurun setiap tahunnya, padahal produksi beras terus naik. Pada 2016 produksi beras capai 382.147 ton, 2017 naik menjadi 401.979 ton, 2018 naik 408.899 ton dan 2019 naik menjadi 412.964 ton.
Penurunan ini tentunya karena pengaruh sektor lain yang pertumbuhannya cukup besar yaitu perdagangan, konstruksi dan real estat karena kontribusinya di atas 8 persen.
"Walaupun produksi beras naik setiap tahun, kebutuhan terhadap beras ikut naik karena jumlah penduduk yang terus bertambah, apalagi pada tiga tahun terakhir. Pada 2017 jumlah penduduk mencapai 735.493 jiwa, 2018 naik 748.200 jiwa dan 2019 naik 760.607 jiwa," jelasnya.
Selain permasalahan menurunnya kontribusi sektor pertanian setiap tahun, terdapat pula permasalahan lain yaitu terjadinya alih fungsi lahan. Hal ini terlihat dari luas sawah irigasi yang terus menurun dari tahun 2015 hingga tahun 2018, luas sawah irigasi berkurang sekitar 238 hektar.
"Kondisi ini karena pertumbuhan penduduk yang tinggi sehingga kebutuhan akan perumahan dan pemukiman meningkat pesat. Ini juga terlihat dari kontribusi sektor konstruksi dan real estate sebagai kontributor ketiga dan keempat terbesar terhadap PDRB, setelah sektor pertanian dan perdagangan. Pertumbuhan perumahan dan pemukiman (real estate) yang tinggi karena banyaknya penduduk yang tinggal di Gowa tetapi bekerja di Makassar," paparnya.
Sehingga, pertumbuhan penduduk yang pesat di Kabupaten Gowa bukan karena faktor kelahiran yang tinggi tetapi karena faktor migrasi penduduk, sebagai konsekuensi Kabupaten Gowa berbatasan langsung dengan Kota Makassar, Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan.
"Dalam hal ini maka permasalahan utama yang terkait dengan ketahanan pangan yaitu menurunnya kontribusi sektor pertanian terhadap struktur perekonomian dan terjadinya alih fungsi lahan akibat tingginya kebutuhan terhadap perumahan," tutupnya. (*)
Rabu, 22 Januari 2020

Sejumlah Bupati / Walikota dan Pejabat Penyelenggara Negara Hadiri Arahan Ketua KPK RI di Kantor Gubernur Sulsel
Senin, 14 Oktober 2019

Kepala Perpustakaan Nasional RI Nobatkan Lies F Nurdin Sebagai Bunda Baca Provinsi Sulsel
Minggu, 09 Februari 2020

Wakil Ketua IWO Soppeng Ucapkan Selamat Hari Pers Nasional Ke 74
Kamis, 09 Juli 2020

FOLLOW THE PORTAL RAKYAT.COM AT TWITTER TO GET THE LATEST INFORMATION OR UPDATE
Follow PORTAL RAKYAT.COM on Instagram to get the latest information or updates
Follow our Instagram