Wakil Bupati Wajo Hadiri Pekan Kebudayaan Nasional, Ini Harapannya

PORTALRAKYAT.COM, Jakarta - Wakil Bupati Wajo H.Amran, SE bersama Kadis Pendidikan dan Kebudayaan hadiri acara Pekan Kebudayaan Nasional (PKN) digelar 7-13 Oktober 2019, berlokasi di Istora Senayan, Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta.

PKN sendiri merupakan rangkaian aktivitas kebudayaan yang bergerak dari desa sampai ke Ibukota.

Direktur Jenderal Kebudayaan Kemendikbud Hilmar Farid menyampaikan bahwa PKN merupakan wujud implementasi dari agenda strategi pemajuan kebudayaan dalam Kongres Kebudayaan Indonesia (KKI) tahun 2019.

"Ini adalah wujud implementasi untuk menyediakan ruang bagi keragaman ekspresi budaya dan mendorong interaksi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif," tutur Hilmar

Adapun pada penyelenggaraannya kali ini, Pekan Kebudayaan Nasional mengusung tema "Ruang Bersama Indonesia Bahagia." Tema tersebut mengacu pada Stanza kedua lagu Indonesia Raya tiga Stanza "Marilah kita Mendo'a, Indonesia Bahagia".

"Pemilihan tema acara ini sesuai dengan pidato Presiden Joko Widodo pada penutupan Kongres Kebudayaan Indonesia yang lalu bahwa inti dari kebudayaan adalah kegembiraan," ucap Hilmar.

PKN diisi dengan Kompetisi permainan rakyat berbasis Objek Pemajuan Kebudayaan dari Daerah hingga pusat. Yang akan melibatkan banyak pihak mulai dari Provinsi hingga ke sekolah-sekolah, dengan sejumlah permainan rakyat yang dilombakan. 

Untuk eksebisi kebudayaan menampilkan Kekayaan Budaya 34 Provinsi, Intervensi Kementerian/Lembaga dalam Pemajuan Kebudayaan, Wastra Nusantara, Warisan Budaya Tak Benda, Warisan Dunia, hingga desa percontohan Pemajuan Kebudayaan.

"ada lima kegiatan utama dalam penyelenggaraan Pekan Kebudayaan Nasional, yaitu kompetisi permainan rakyat, konferensi pemajuan kebudayaan, ekshibisi kebudayaan, pergelaran karya budaya bangsa,dan pawai budaya," ujar Hilmar.

Konferensi Pemajuan Kebudayaan akan membicarakan mengenai Pengetahuan Tradisional, Florikultura, Ekonomi Budaya, Asalusul DNA, hingga Ketahanan Pangan. Pagelaran juga akan diisi dengan penampilan terbaik dari sejumlah seniman dan artis ternama salah satunya Didi Kempot, pemusik yang tengah diminati oleh masyarakat banyak. 

Pawai budaya menjadi kegiatan utama yang dinanti karena akan diikuti oleh 10,000 peserta, dan menampilkan Ritus Nyawiji, Suara Anak Bangsa dan Rampak Nusantara (640 GSMS), 200 Penari Indonesia Permai, dan Variasi Baris berbaris

Sri Hartini, Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan,menyebutkan bahwa Direktorat Jenderal Kebudayaan dalam hal ini telah mempersiapkan sejumlah aktivitas, baik secara subtansi maupun teknis pengorganisasian yang disusun sejak awal tahun.

"Selama awal persiapan, berbagai kegiatan pendukungan dan partisipasi PKN telah dimulai di daerah-daerah di Indonesia. Adapun bentuk pelaksanaannya terbagi menjadi empat bidang, yaitu Pasanggiri (kompetisi), Pagelaran, Pameran, dan Sawalawicara (konferensi)," ujarnya.

Sebelumnya setelah sukses menggulirkan Strategi Pemajuan Kebudayaan yang diterima langsung oleh Presiden Joko Widodo pada tahun lalu, Pekan Kebudayaan Nasional dirancang untuk menjadi salah satu wadah untuk mewujudkan Strategi Pemajuan Kebudayaan ketengah masyarakat dengan menyediakan ruang bagi keragaman ekspresi budaya, mendorong interaksi untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif, serta melindungi dan mengembangkan nilai ekspresi dan praktik kebudayaan nasional.

Diakhir acara Wakil Bupati Wajo H. Amran, SE berharap Pemerintah Kabupaten Wajo sangat mengapresiasi dengan kegiatan pekan budaya nasional (PBN) ini.

"Tentu saya sangat mengharapkan, agar budaya budaya masyarakat Kabupaten Wajo tetap lestari untuk kearifan lokal kita, dan Insya Allah Pemerintah Kabupaten Wajo akan mensinergikan kearifan lokal ini dengan budaya jaman Now, terutama di bidang ekonomi kita, pariwisata kita, situs situs kita untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Wajo," kata H. Amran, SE.

(Humas Pemkab Wajo)

Kapolri Resmi Launching Etle Nasional Tahap 1,12 Polda Terapkan E-Tilang

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meresmikan launching tilang elektronik atau Elektronic Traffic law enforcement (Etle).

JAKARTA,Portalrakyat.com-Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meresmikan launching tilang elektronik atau Elektronic Traffic law enforcement (Etle) nasional tahap 1. Dalam launching tahap 1 ini, ada 12 Polda dengan 244 kamera tilang elektronik yang bakal dioperasikan mulai hari ini.

Launching Etle tahap 1 digelar di gedung NTMC Polri, Jakarta, Selasa (23/3/2021). Acara ini dihadiri oleh Ketua Mahkamah Agung Muhammad Syarifuddin dan Jaksa Agung TB. Hassanudin yang turut dalam penandatangan Memorandum Of Understanding (MoU) penegakan hukum.

Menpan RB Tjahjo Kumolo, Kepala Bappenas Suharso Manoarfa, Dirut Jasa Raharja Budi Raharjo dan beberapa perwakilan instansi lain turut hadir. Jajaran Dirlantas se-Indonesia juga hadir secara virtual.

Etle nasional ini merupakan salah satu implementasi Korlantas Polri yang dipimpin Kakorlantas Polri Irjen Pol Istiono dalam mewujudkan salah satu program prioritas Presisi atau prediktif, responsibilitas, transparansi dan berkeadilan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Kapolri Jnderal Listyo Sigit Prabowo dalam paparannya mengatakan kehadiran tilang elektronik nasional ini untuk meningkatkan program keamanan dan keselamatan masyarakat di jalan raya.

Kapolri ingin masyarakat lebih waspada dalam waspada karena adanya Etle dapat memantau perilaku pengendara.

“Kenapa ini kita lakukan? Ini adalah bagian dari upaya kita untuk meningkat program keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas, tentunya perlu ada upaya-upaya penegakan hukum agar proses pelaksanaan kegiatan para pengguna jalan betul-betul bisa disiplin, bisa mengutamakan keselamatan dan tentunga menghargai masyarakat lain sesama pengguna jalan,” kata Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Di sisi Polri, Jenderal Sigit menekankan upaya penegakan hukum yang transparan lewat Etle.

Mantan Kabareskrim ini berharap sistem Etle dapat mencegah penyalahgunaan wewenang sekaligus pemanfaatan teknologi informasi.

Di sisi kepolisian, program Etle adalah bagian dari kami untuk melakukan penegakan hukum dengan memanfaatkan teknologi informasi.

‘Kita terus memperbaiki sistem sehingga ke depan penegakan hukum kepolsiian, khususnya lalu lintas di jalan, tidak perlu berinteraksi langsung dengan masyarakat yang tentunya kita sering mendapatkan komplain terkait dengan masalah proses tilang yang dilakukan oleh beberapa oknum anggota, yang kemudian berpotensi terjadinya penyalahgunaan wewenang,” jelas Kapolri.

Etle nasional ini dapat menindak 10 pelanggaran lalu lintas diantaranya pelanggaran traffic light, pelanggaran marka jalan, pelanggaran ganjil genap, pelanggaran menggunakan ponsel, pelanggaran melawan arus, pelanggaran tidak menggunakan helm, pelanggaran keabsahan STNK, pelanggaran tidak menggunakan sabuk pengaman dan pelanggaran pembatasan jenis kendaraan tertentu.

Selain mendeteksi pelanggaran lalu lintas, sistem Etle juga dapat menjadi pendukung bukti kasus kecelakaan dan tidak kriminalitas di jalan raya dengan menggunakan teknologi face recognition yang sudah ada di sistem Etle.

Sementara itu, Kakorlantas Polri Irjen Pol Istiono mengungkapkan jajaran Korlantas masih terus bekerja agar penerapan Etle bisa rampung di 34 Polda.

Istiono mengatakan sistem Etle terintegrasi dari Polres, Polda hingga Korlantas Polri.

Konsen tahap pertama ini tentunya akan ditindaklanjuti dengan launching kedua nanti rencananya.

“Akan kita bangun di 10 polda berikutnya, yang kita rencanakan nanti sekitar 28 april kita resmikan launching kedua, nanti secara bertahap, akan kita laksanakan,” ujar Kakorlantas Polri Irjen Pol Isitiono.

Secara teknis di lapangan kita terus bekerja untuk merampungkan program ini secara bertahap hingga 34 polda nanti terpasang semua.

“Di semua titik yang perlu kita pasang Etle tentunya berdasarkan maping dan analisis kita. Titik mana yanf paling krusial dan perlu kita pasang Etle di situ,” sambung dia.

Kakorlantas menjelaskan Etle nasional mendeteksi seluruh kendaraan baik roda dua maupun roda empat yang tidak mematuhi aturan lalu lintas.

Istiono berharap kesadaran masyarakat akan taat berlalu lintas semakin tinggi dengan kehadiran Etle.

Semua kendaraan yang melanggar intinya kefoto, kepotret, mau nomor khusus, nomor apa saja, pake nomor TNI itu kepotret.

Kalau TNI nanti urusannya dikonfirmasi ke temen-temen, kita sudah kerjasama bagaimana mekanismesnya untuk teman-teman TNI, ada konfirmasi disitu,” tuturnya.

*Ini bagian dari kesadaran masyarakat dalam membangun hukum itu sendiri,” lanjut dia.

Berikut 12 Polda yang sudah menerapkan Etle di launching tahap 1 :

1. Polda Metro Jaya

2. Polda Jawa Barat

3. Polda Jawa Tengah

4. Polda Jawa Timur

5. Polda Jambi

6. Polda Sumatera Utara

7. Polda Riau

8. Polda Banten

9. Polda D.I.Y

10. Polda Lampung

11. Polda Sulawesi Selatan

12. Polda Sumatera Barat

Source : Div Humas Mabes Polri

GTKHNK 35+ Dorong Presiden terbitkan Keppres Angkat PNS Tanpa Tes

Jakarta, Portalrakyat.com, Kami melakukan deklarasi nasional untuk mendorong Presiden menerbitkan Keppres pengangkatan GTKHNK 35+ menjadi PNS tanpa melalui tes

Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Non-Kategori (GTKHNK) yang berusia di atas 35 tahun mengharapkan ​​​​​​Presiden Joko Widodo untuk dapat segera menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) terkait pengangkatan GTKHNK 35+ untuk menjadi pegawai negeri sipil (PNS) atau aparatur sipil negara (ASN) tanpa tes.

Ketua Umum GTKHNK 35+ Nasrullah di Jakarta, Jumat, mengatakan lebih dari 2.000 anggota GTKHNK 35+ dari berbagai daerah di Tanah Air berkumpul di ICC Kemayoran Jakarta Pusat, Kamis (20/2) untuk menggelar rapat koordinasi nasional (rakornas).

“Kami melakukan deklarasi nasional untuk mendorong Presiden menerbitkan Keppres pengangkatan GTKHNK 35+ menjadi PNS tanpa melalui tes,” kata Nasrullah.

Pihaknya juga berharap Pemerintah Pusat memberikan gaji sesuai UMK dari APBN sesuai sistem gaji bulanan dan bukan per jam.

Pada rakornas itu anggota GTKHNK 35+​ juga hadir mewakili rekan-rekannya dari daerah bahkan ada yang terbang langsung dari Wajo Sulsel, Bangka Belitung, hingga NTT.

Nasrullah mengatakan sampai saat ini gerakan tersebut telah mendapatkan dukungan dari hampir 100 pemerintah daerah/pemerintah provinsi/ketua DPRD provinsi maupun Kota.

“Kami sudah mengantongi dukungan resmi dari hampir 100 bupati, wali kota, ketua DPRD dari berbagai wilayah di Indonesia,” katanya.

GTKHNK 35+ merupakan wadah bagi para guru, tenaga kependidikan, hingga penjaga sekolah tingkat SD, SMP, SMA/SMK. Mereka datang dengan menggunakan berbagai armada transportasi baik dengan menggunakan pesawat, bus, sewa mobil, hingga kapal secara swadaya.

Bahkan tidak sedikit yang mengalami kendala di perjalanan, termasuk kesulitan mendapatkan fasilitas kamar mandi, ban kendaraan pecah, sampai tidak mendapatkan makan.

Banyakpula dari mereka yang telah mengabdi selama bertahun-tahun, salah satunya hingga 40 tahun dengan gaji saat ini sebesar Rp250.000 perbulan.

Rapat yang dihadiri ribuan perwakilan itu diharapkan ke depan bisa kembali mendapatkan dukungan dari Pemda, DPRD, dan PGRI dari seluruh Indonesia.

“Kami meminta pemerintah pusat, provinsi dan Kabupaten/Kota untuk bersama mendorong Presiden segera mengeluarkan Keppres,” katanya.

GTKHNK 35+ tidak akan menggelar rakornas kembali dalam dua bulan ke depan jika Keppres yang dimaksud terbit, demikian Nasrullah.

Jakarta, Portalrakyat.com, Kami melakukan deklarasi nasional untuk mendorong Presiden menerbitkan Keppres pengangkatan GTKHNK 35+ menjadi PNS tanpa melalui tes

Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Non-Kategori (GTKHNK) yang berusia di atas 35 tahun mengharapkan ​​​​​​Presiden Joko Widodo untuk dapat segera menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) terkait pengangkatan GTKHNK 35+ untuk menjadi pegawai negeri sipil (PNS) atau aparatur sipil negara (ASN) tanpa tes.

Ketua Umum GTKHNK 35+ Nasrullah di Jakarta, Jumat, mengatakan lebih dari 2.000 anggota GTKHNK 35+ dari berbagai daerah di Tanah Air berkumpul di ICC Kemayoran Jakarta Pusat, Kamis (20/2) untuk menggelar rapat koordinasi nasional (rakornas).

“Kami melakukan deklarasi nasional untuk mendorong Presiden menerbitkan Keppres pengangkatan GTKHNK 35+ menjadi PNS tanpa melalui tes,” kata Nasrullah.

Pihaknya juga berharap Pemerintah Pusat memberikan gaji sesuai UMK dari APBN sesuai sistem gaji bulanan dan bukan per jam.

Pada rakornas itu anggota GTKHNK 35+​ juga hadir mewakili rekan-rekannya dari daerah bahkan ada yang terbang langsung dari Wajo Sulsel, Bangka Belitung, hingga NTT.

Nasrullah mengatakan sampai saat ini gerakan tersebut telah mendapatkan dukungan dari hampir 100 pemerintah daerah/pemerintah provinsi/ketua DPRD provinsi maupun Kota.

“Kami sudah mengantongi dukungan resmi dari hampir 100 bupati, wali kota, ketua DPRD dari berbagai wilayah di Indonesia,” katanya.

GTKHNK 35+ merupakan wadah bagi para guru, tenaga kependidikan, hingga penjaga sekolah tingkat SD, SMP, SMA/SMK. Mereka datang dengan menggunakan berbagai armada transportasi baik dengan menggunakan pesawat, bus, sewa mobil, hingga kapal secara swadaya.

Bahkan tidak sedikit yang mengalami kendala di perjalanan, termasuk kesulitan mendapatkan fasilitas kamar mandi, ban kendaraan pecah, sampai tidak mendapatkan makan.

Banyakpula dari mereka yang telah mengabdi selama bertahun-tahun, salah satunya hingga 40 tahun dengan gaji saat ini sebesar Rp250.000 perbulan.

Rapat yang dihadiri ribuan perwakilan itu diharapkan ke depan bisa kembali mendapatkan dukungan dari Pemda, DPRD, dan PGRI dari seluruh Indonesia.

“Kami meminta pemerintah pusat, provinsi dan Kabupaten/Kota untuk bersama mendorong Presiden segera mengeluarkan Keppres,” katanya.

GTKHNK 35+ tidak akan menggelar rakornas kembali dalam dua bulan ke depan jika Keppres yang dimaksud terbit, demikian Nasrullah.

Kapolda Sulsel Mengucapkan Selamat Hari Pers Nasional 2020 Untuk Seluruh Insan Pers

Portalrakyat.com, Makassar - Kapolda mewakili Jajaran kepolisian  Daerah Sulawesi Selatan  mengucapkan selamat Hari Pers Nasional (HPN) kepada segenap insan pers yang diperingati setiap tanggal 9 Februari.

Kapolda Sulsel Irjen Pol Mas Guntur Laupe  menyampaikan ucapan selamat Hari Pers Nasional dan berharap rekan – rekan media khususnya di wilayah hukum Polda Sulsel  bisa terus menjadi benteng informasi bagi masyarakat serta bersinergi dengan Polri terlebih di tengah maraknya berita hoax.

“Selamat Hari Pers Nasional 2020 untuk seluruh insan pers, khususnya yang bertugas di wilayah Provinsi  Sulawesi Selatan,” ucap Irjen Pol Mas Guntur Laupe, dalam keterangan tertulisnya, Minggu (9/2/2020)

Kapolda  juga mengatakan, Pers menjadi tonggak edukasi bangsa dan masyarakat.

“Saya mengajak seluruh masyarakat  untuk mendukung pers yang maju serta bersih dari hoax, ujaran kebencian dan bersih dari kontaminasi informasi yg berimplikasi negatif,” ungkap Kapolda Sulsel Dilansir dari pesan twiter yang beredar. 

Penyampaian Kapolda Sulsel ini juga selaras dengan pesan Presiden RI saat menghadiri Hari Pers Nasional 2020 di Kalsel, Presiden Jokowi dalam Peringatan HPN 2020 menyampaikan bahwa Masyarakat yang sehat adalah masyarakat yang mendapatkan informasi yang sehat dan baik dan negara membutuhkan kehadiran Pers dengan perspektif jernihnya untuk berdiri didepan melawan kekacauan informasi, penyebaran hoaks  dan ujaran kebencian yang mengancam kehidupan demokrasi.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol Ibrahim Tompo juga menyampaikan Hari Pers Nasional 2020 kepada insan pers yang  telah banyak berperan dalam menyampaikan informasi-informasi seputar kegiatan yang dilakukan pada jajaran Polda Sulawesi Selatan, sehingga ada rasa bangga dan merupakan satu kehormatan dapat bekerjasama dengan awak media khususnya diwilayah hukum Polda Sulsel ini.

“Mari kita  bersama sama memiliki semangat untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat dengan memberikan informasi yang positif dan tidak propokatif,” kata Kabid Humas. 

Peringati Hari Gizi Nasional, Persagi Soppeng Gelar Penyuluhan di Sekolah SMA dan SMP

Portalrakyat.com, Soppeng (Sulsel) - Persatuan Gizi Nasional Kabupaten Soppeng yang di Ketuai Hj. Supina, SKM memperingati Hari Gizi Nasional di Kabupaten Soppeng.

Peringatan Hari Gizi Nasional ( HGN) ke 60 itu diperingati pada tanggal 25 januari 2020 secara nasional.

Peringatan tersebut mengangkat tema '' Gizi Optimal untuk Generasi Millenial.

Tema ini diangkat dengan tujuan untuk menyadarkan masyarakat terutama generasi muda tentang pentingnya gizi, sedangkan slogan yang digunakan untuk HGN ke 60 kali ini adalah "Ayo jadi milenial sadar gizi, ungkap Hj.Supina, Rabu 29 Januari 2020.

Dikatakannya, Dalam memperingati HGN di Kabupaten Soppeng berbagai hal yang di lakukan di sekolah sekolah wilayah Kabupaten Soppeng seperti kemarin pada selasa 28 Januari 2020, Persatuan Gizi (PERSAGI) Soppeng melakukan kegiatan di SMP Negeri 1 Watansoppeng dan SMA  Negeri 8 Watansoppeng berupa Senam Sehat dan Senam Cuci Tangan, sebut Hj. Supina, SKM. 

Selain itu juga di lakukan penyuluhan gizi dan diskusi tentang masalah gizi juga konseling gizi yang dirangkaikan dengan makan bersama.

Kegiatan ini dimaksudkan dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang gizi seimbang dan produksi pangan yang berkelanjutan,  tandas Ketua Persagi Soppeng.

Ketua Persagi Soppeng mengharapkan semoga dalam peringatan hari gizi nasional yang ke 60 ini dapat meningkatkan komitmen dan mempererat kolaborasi seluruh elemen masyarakat untuk bekerja sama membangun gizi dalam upaya mencegah stunting untuk pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, pungkasnya.

Acara ini dihadiri oleh ketua PERSAGI Soppeng, anggota Persagi, para guru dan para siswa.(her). 

Raih Juara 1 Stand Terbaik Sulsel Expo, Dinas Ketahanan Pangan TPH Sulsel Juara Umum Gebyar Perbenihan Nasional

Portalrakyat.com, Papua, (Humas Sulsel) - Provinsi Sulawesi Selatan melalui Dinas Ketahanan Pangan TPH Sulsel meraih Juara Umum Gebyar Perbenihan Nasional Tahun 2019.

Dari semua kegiatan/perlombaan yang diselenggarakan pada Gebyar Perbenihan tersebut, Kontingen dari Dinas Ketahanan Pangan TPH Provinsi Sulawes Selatan berhasil meraih “Juara Umum”.

Sulsel meraih juara di lima kategori yang dilombakan, masing-masing Juara 1 Peningkatan Kompetensi PBT, Terbaik 1 Stan Pameran, Juara Lomba Senam Maju Mundur Papua Barat, Juara 2 Lomba Menyanyi Duet dan juara 3 Lomba Stand Up Comedy.

"Tentu dengan perestasi yang diraih harapan kami kepada petani semangat mengelola usaha taninya saling bersinergi/bekerja sama satu dengan yang lainnya, petani yang diwadahi oleh kelompok (lembaga)," kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan TPH Sulsel, Fitriani MP.

Fitriani juga berharap penyuluh setia mengawal dan membimbing dalam penerapan teknologi, menghasilkan produksi, mendukung ketersediaan dan ketahanan pangan.

"Serta kesejahteraan masyarakat Sulsel khusus dan nasional," sebutnya. 

Gebyar ini telah berlangsung pada tanggal 28 – 31 Oktober 2019 bertempat di Gedung Aimas Convention Center Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat.

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Gubernur Papua Barat dalam hal ini diwakili oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan didampingi oleh Direktur Perbenihan Tanaman Pangan, Kadis Pertanian Provinsi Papua Barat dan Bupati Kabupaten Sorong. 

Mengusung tema “Melalui Gebyar Perbenihan Kita Tingkatkan Sumberdaya Manusia Perbenihan Dalam rangka Mendukung Ketersediaan Benih Untuk Menuju Kemandirian Benih Nasional Yang Berkelanjutan”.  

Kegiatan Gebyar Perbenihan ini merupakan agenda tahunan Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan Kementerian Pertanian bekerjasama dengan Dinas Pertanian Provinsi/Balai Sertifikasi Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura se Indonesia. 

Kegiatan ini telah dilaksanakan sejak tahun 2013 dengan tujuan untuk menumbuh-kembangkan perbenihan tanaman pangan, sebagai ajang koordinasi dan komunikasi insan perbenihan serta mempercepat alih informasi dan teknologi perbenihan.   

Diikuti oleh Lembaga/Instansi yang menangani Perbenihan tanaman pangan dan para pelaku industri perbenihan dari seluruh Indonesia.

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada Gebyar Perbenihan Tanaman Pangan display varietas tanaman pangan, yakni padi, jagung, kacang-kacangan dan umbi-umbian baik varietas lokal maupun varietas unggul nasional. Pameran teknologi dan informasi perbenihan. Peningkatan kompetensi bagi PBT (Pengawas Benih Tanaman), sarasehan, pertemuan Kepala BSMB, Kepala BBI dan Produsen benih dan beberapa perlombaan.

Gebyar Perbenihan Tanaman Pangan Tingkat Nasional ke VIII Tahun 2020 akan diselenggarakan di Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan.

Sementara itu di saat berasaman Dinas Ketahanan Pangan TPH Sulsel juga meraih juara 1 stan terbaik kategori OPD pada Sulsel Expo 2019 yang merupakan rangkaian hari jadi Sulsel.(*)

3 November 2019

Biro Humas Sulsel

SMP 3 Watan Soppeng Kembali Torehkan Prestasi Ajang Tingkat Nasional Sebagai Sekolah Inspiratif

Portalrakyat.com- Pemerintah Kabupaten Soppeng kembali menorehkan prestasi di ajang nasional. Kepala SMP Negeri 3 Watansoppeng, Muhammad Husni, S.Pd.,M.Pd berhasil mencatatkan dirinya dalam jajaran 20 kepala Sekolah SMP Inspiratif se-indonesia yang diumumkan oleh Kementerian Pendidikan dan kebudayaan RI menjelang peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 2020 bahkan berkesempatan mengikuti upacara Hari Guru Nasional (HGN) 2020 yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.

Muhammad Husni, S.Pd.,M.Pd. yang dihubungi awak media membenarkan hal tersebut, Muhammad Husni berhasil menyisihkan lebih dari 800 peserta lainnya dan bahkan satu-satunya kepala SMP dari Sulawesi Selatan yang mampu masuk di jajaran 20 Kepala SMP Inspiratif 2020.

"Selain saya, Kabupaten Soppeng juga berhasil mencatatkan salah satu guru terbaiknya atas nama Firmansyah, S.Pd.,M.Pd. guru SDN 244 lawo sebagai Guru SD Inspiratif 2020, ujarnya.

Lebih lanjut Muhammad Husni, S.Pd., M.Pd. mengutarakan bahwa, Semua itu saya peroleh dari dukungan dari pihak-pihak terkait, utamanya dari Bapak Bupati Soppeng H. Andi Kaswadi Razak, S.E yang tak pernah lelah memotivasi ASN-nya untuk berinovasi dan berkarya, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng Bapak H. Muh. Asis, M.Pd.I. yang selalu mensupport dan memberikan ruang untuk saya dalam berkarya dan berinovasi. Ketua MKKS SMP Kabupaten Soppeng Bapak H. Hairuddin, S.Pd., M.Si. yang telah memberikan rekomendasi, Ketua Ikatan Guru Indonesia Bapak Dr. Nur Alim, M.Pd. yang memberikan dukungan penuh kepada saya, serta teman-teman guru di SMP Negeri 3 Watansoppeng yang telah banyak membantu selama kegiatan seleksi ini berlangsung dan terakhir pihak keluarga yang selalu mendampingi dengan setia selama kegiatan seleksi ini berlangsung.

Kedepan, predikat ini saya akan laksanakan dengan baik dan berusaha menginspirasi teman-teman kepala sekolah untuk melakukan perubahan-perubahan kearah yang lebih baik, utamanya di tempat tugas masing-masing agar mampu memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara, khususnya Kabupaten Soppeng tercinta, lanjutnya.

Muhammad Husni, S.Pd.,M.Pd. mulai bertugas di SMP Negeri 3 Watansoppeng sejak 28 Juli 2017. Sebelum itu ditempatkan di SMP LalengpareE pada 12 Mei 2014 dan dimutasi ke SMPN 4 Marioriawa pada 23 Maret 2015. Pas 3 tahun menjabat sebagai kepala sekolah, Muhammad Husni mengikuti pemilihan kepala sekolah berprestasi pada 12 Mei 2017 dan berhasil mengantarkannya sampai ke tingkat nasional.

Atas prestasinya pemerintah Kabupaten Soppeng memberikan apresiasi berupa hadiah uang pembinaan dan dimutasi ke SMP Negeri 3 Watansoppeng untuk lebih mengembangakn kompetensinya.

Selama di SMP Negeri 3 Watansoppeng, telah dilakukan berbagai perubahan, mulai dari manajemen sekolah sampai pada penataan lingkungan sekolah.

Berbagai prestasi yang telah diperoleh SMP Negeri 3 Watansoppeng sejak beliau bertugas pada 28 Juli 2017, antara lain: Juara 1 lomba Kebesihan dan Keindahan Sekolah, Juara 2 Sekolah Sehat, Juara 1 Sekolah Adiwiyata, Juara 1 Sekolah Model yang telah ditetapkan oleh LPMP Sulawesi Selatan (2018), Sekolah Ramah Anak (2018), SMP Negeri 3 Watansoppeng juga ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI sebagai satu-satunya Sekolah Bermutu di kabupaten Soppeng sejak 2018 dan tahun 2019 ditetapkan sebagai sekolah Peduli Kependudukan oleh Pemerintah Kabupaten Soppeng.

Selama masa pandemik covid-19 SMP Negeri 3 terus berusaha berkarya, salah satunya dengan mengikuti Lomba Wajah Bahasa Sekolah Tingkat Provinsi dan berhasi keluar sebagai Juara 2 Tingkat Provinsi 2020.

"Cita-cita terbesar saya pada masa yang akan datang sangat banyak, namun, setahap demi setahap akan kami capai tentu dengan kerja sama dan dukungan dari berbagai pihak. Ujarnya.

"Saya menginginkan SMP Negeri 3 Watansoppeng menjadi sekolah impian bagi masyarakat sekitar, bagi siswa-siswa yang akan melanjutkan ke jenjang SMP, bagi guru-guru yang ingin mengembangkan kompetensinya. ucapnya.

"Saya menginginkan semua personil sekolah memiliki sikap yang ramah, saling memilki dan membutuhkan satu sama lain, memilki sifat jujur.

"Saya ingin agar memiliki siswa yang berkarakter jujur. Selain jujur, para siswa harus berani bertindak benar, memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi dan dapat berfikir kreatif.

Dikatakannya, Untuk mencapai semua itu, tidak mungkin bisa saya lakukan sendiri, tentu harus ada kerja sama antara semua stakeholder sekolah sangat saya butuhkan.

Sementara, Langkah yang harus saya lakukan adalah membangun kerja sama yang baik antara semua unsur yang ada dalam sekolah mulai dari guru sampai orang tua siswa dan alumni. Paparnya.

"Peran serta orang tua siswa, masyarakat dan alumni saat ini sangat mendukung dalam hal finasial.

"Banyak alumni SMP Negeri 3 Watansoppeng yang sudah mapan dan sangat peduli tentang Pendidikan dan almamaternya. Katanya.

"Sebagai kepala sekolah, saya harus menterjemahkan apa yang menjadi cita-cita sekolah kepada semua stakeholder sekolah, supaya semuanya memiliki pemahaman, tujuan dan daya juang yang sama dan tinggi.

"Mengapa harus demikian? Supaya kami dapat berjalan bersama dan kelak akan menjadi pemantik bahwa program itu harus tetap jalan dan menjadi impian bagi semua warga sekolah. Jelas Husni.

Dipaparkan, Keberhasilan akan lebih nikmat terasa jika melalui perjuangan yang luar biasa pula. Harus tercipta saling percaya, saling menghargai satu sama lain, tanpa tekanan dan tanpa paksaan untuk berbuat demi kemajuan sekolah.

Dari sisi sumber daya manusia, harus dibekali dengan berbagai pengetahuan dan keterampilan agar lebih mumpuni. Guru dan staf administrasi harus setiap saat mengupgrade kemampuan dan keterampilannya melalui belajar secara mandiri ataupun kelompok.

Para guru harus memiliki kecerdasan intelektual, emosional dan sosial serta dibarengi dengan kecerdasan spiritual agar menjadi kunci sukses dalam melaksanakan proses belajar mengajar di kelas (mendidik).

"SMP Negeri 3 Watansoppeng harus memberikan jaminan, baik jaminan mutu maupun jaminan keamanan terhadap semua siswa dan masyarakat sekitar. Kami akan berusaha merangkul semua orang tua siswa, komite dan pihak-pihak yang turut andil dalam upaya peningkatan mutu sekolah.

"Service luar biasa kepada siswa adalah hal utama dan nomor satu, bukan dalam artian bagaimana memanjakan peserta didik, namun service luar biasa yang kami maksudkan disini adalah bagaimana para guru dapat meramu proses pembelajarannya agar dapat menemui titik temu antara peserta didik dengan guru dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. Jelasnya.

"Dengan merebaknya wabah covid-19 tidak serta merta kegiatan sekolah harus lumpuh, tapi justru harus menjadi cambuk bagi saya dan semua personil sekolah untuk memikirkan langkah-langkah terbaik agar siswa-siswa kami tidak tertinggal dalam mencapai kompetensi yang diinginkan dalam kurikulum.

"Saya harus mendorong para guru untuk tetap mengembangkan kompetensinya dengan mengikuti pelatihan-pelatihan online, mengikuti webinar yang banyak sekali dilaksanakan oleh organisasi-organisasi profesi seperti Ikatan Guru Indonesia (IGI) maupun Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).

"Di akhir wawancara Muhammad Husni berharap Semoga apa yang kita harapkan untuk menjadikan SMP Negeri 3 Watansoppeng sebagai sekolah impian, sekolah yang dirindukan, sekolah yang tujuan utama dan sekolah bermutu dapat tercapai.pungkasnya.

Bupati Andi Kaswadi Razak Harapkan Lingkup PNS Pemerintah Soppeng Terus Tingkatkan Pelayanan Yang Baik

Portalrakyat,com-Pemerintah Kabupaten Soppeng menggelar Upacara Hari Kesadaran Nasional Bulan September Tingkat Kabupaten Soppeng yang dilaksanakan di Halaman Kantor Bupati Soppeng jl. Salotungo Kelurahan Lalabata Rilau Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng,Kamis 17/9/2020.

Upacara Hari Kesadaran Nasional tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Soppeng H.Andi Kaswadi Razak SE, dan bertindak selaku Komandan Upacara Ipda Andi Ahmad Rahmansan,S.Sos.

Bupati Soppeng dalam sambutannya mengatakan bahwa pada upacara Hari Kesadaran Nasional (HKN) kali ini mengandung makna penting untuk kita maknai sebagai suatu pengabdian kepada bangsa dan Negara.

Bahkan lanjut Bupati, untuk itu kepada seluruh jajaran Pemerintah dan PNS Kabupaten Soppeng di harapkan agar terus meningkatkan pelayanan pada Lingkup Pemerintahan agar tetap berjalan dengan baik dengan berpedoman pada visi dan misi pemerintah daerah yang melayani lebih baik dan tetap bermuara pada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

Apalagi pada tahun ini bangsa Indonesia pada umumnya dihadapkan adanya bencana Non Alam yaitu pandemi 19, hal itu tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan namun juga berdampak pada sektor ekonomi dunia." Jelas Bupati.

Untuk itu kita jadikan Hari Kesadaran Nasional sebagai penyemangat kita untuk bersatu padu, menyatukan semangat dan potensi guna menjaga stabilitas ekonomi nasional serta mendukung program pemerintah pada Tatanan Adaptasi Kehidupan Baru serta tetap berpedoman pada Protokol Kesehatan.

Bupati juga menyampaikan bahwa dengan kondisi yang dialami saat ini tekanan yang sangat berat namun tekanan ini janganlah ditekankan pada masyarakat, namun penekanannya lebih kepada pembinaan dan persuasif Karena saya juga sangat paham beban yang di rasakan oleh masyarakat."harap Andi Kaswadi.

Upacara tersebut turut dihadiri oleh Kapolres Soppeng, Ketua DPRD Soppeng, Ketua PN Negeri Soppeng, Kejari Soppeng, Dandim 1423 Soppeng, Kasat Binmas, Perwira Jajaran Kodim 1423 Soppeng, Para Pejabat / Lurah Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng, dengan peserta upacara terdiri personil Kodim, Polres, Kades , Pol PP, serta PNS Pemkab Soppeng.

Diketahui dalam kegiatan upacara juga dilaksanakan, penyerahan santunan kematian dan tenaga kerjaaan atau Jamsostek serta penyerahan untuk kelompok Tani.

MoU BPN-Kejati Langkah Baik Percepatan Pembangunan

Portalrakyat.com, Makassar (Sulsel) -  Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BpN) Provinsi Sulsel dengan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Negeri Sulsel dan BPN Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulsel dengan Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten/Kota Se-Sulsel melakukan penandatanganan kerjasama tentang Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam rangka Penegakan Hukum dan Pemulihan Aset di Bidang Agraria/Pertanahan dan Tata ruang, di Baruga Karaeng Pattingalloang, Rujab Gubernur Sulsel, Kamis (6/2).

Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan saat menghadiri penandatangan mengaku sangat mendukung langkah ini. Menurutnya kegiatan kerjasama tersebut sangat membantu pemerintah Kabupaten dalam proses pembebasan lahan baik proyek-proyek maupun kepastian hukum untuk mempercepat pembangunan khususnya di Kabupaten Gowa.

"Tentu kami sangat mendukung, apalagi banyak sekali proyek strategis yang akan kita lakukan seperti pembangunan bendungan yang tentunya membutuhkan pembebasan lahan. Disinilah peran BPN dan Kejati yang akan mengawal kita dalam proses pembangunan tersebut," ungkapnya.

Adnan sangat mengapresiasi langkah pemerintah pusat yang ditindaklanjuti oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui kerjasama anatara BPN dan Kejaksaan.

"Ini kolaborasi yang sangat baik karena BPN yang akan membantu dalam pemulihan aset, dan kejaksaan sebagai legalitas hukum," pungkasnya.

Sementara, Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah mengatakan kerjasama ini merupakan sebuah langkah awal dalam mendorong percepatan pembangunan, terutama seperti proyek-proyek strategis nasional yang ada di kabupaten/kota se-Sulsel.

"Saya kira dengan MoU ini akan mempercepat langkah kita lagi. Terutama dalam rangka mendorong percepatan pembangunan Sulawesi Selatan. Ke depan dengan MoU ini akan lebih dimudahkan langkah kita," ungkapnya.

Menurut Nurdin Abdullah masalah tanah kerap terjadi hampir semua pada proyek strategis Pemprov Sulsel maupun proyek nasional dan kabupaten/kota. Sehingga kerjasama ini dinilai sebuah langkah awal dalam mendorong percepatan pembangunan, terutama seperti proyek-proyek strategis nasional yang ada di kabupaten/kota se-Sulsel.

"Masalah tanah selalu menjadi masalah klasik dalam proses pembangunan, sehingga diharapkan proyek strategis nasional bisa terselesaikan dengan cepat itu karena kolaborasi kita," jelas Nurdin.

Ditempat yang sama, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel, Firdaus Dewilmar mengaku, Kejati Sulsel adalah bagian dari Pemprov Sulsel untuk mendukung dan membebaskan lahan serta membantu legalkan secara hukum. 

"Permasalahan pertanahan sangat penting dalam rangka mempercepat proses pembangunan dan invetasi, sehingga program pemerintah dalam tata ruang harus didukung secara bersama khususnya program PTSL, TORA, fungsi lahan kawasan strategis daerah, dan pengadaan tanah," ungkapnya.

Sehingga dirinya bersama jajaran kejaksaan siap mengkawal seluruh proses percepatan pembangunan yang berhubungan dengan kerjasama ini sebagai pengacara negara yang ditunjuk untuk legalitas hukum.

Kegiatan ini turut dihadiri Bupati/Walikota se-Sulawesi Selatan, Kepala BPN se-Sulsel, dan Kejaksaan Negeri se-Sulsel.(NH)

Gubernur Sulsel : Kokohkan Posisi, Sulsel Lumbung Pangan Nasional

PORTALRAKYAT.COM, Makassar - Dirjen Sumber Daya Air (SDA)/Ketum KNI-BB, Hari Suprayogi menyebutkan, Sulawesi Selatan sebagai lumbung padi nasional dan ini menjadi salah satu alasan pembangunan bendungan di Sulsel termasuk kategori prioritas tinggi.

“Untuk pembangunan bendungan di Sulawesi Selatan termasuk prioritas, prioritas tinggi. Kalau sekarang saja sudah ada empat bendungan. Kedepan masih akan ada lagi, tadi disampaikan Pak Gubernur yang menyusul Jenelata kemudian nanti Rongkong dan lain-lain sebagainya,” katanya pada pembukaan Seminar Nasional Bendungan Besar 2019 di Hotel Claro, Makassar, Kamis (3/10).

Kegiatan ini mengangkat topik “Tantangan Penyelesaian Pembangunan dan Pengelolaan 65 Bendungan serta Keberlanjutan Program di Masa Datang.”

Ia menjelaskan lebih detail, program dari Pemerintah Pusat selain 65 bendungan. Nanti mulai tahun 2021-2023 akan dibangun masing-masing lima bendungan.

“Jadi totalnya 15 itu di luar 65. Itu kira-kira dan dari itu kita harapkan Sulawesi Selatan Pak Gubernur, selain dua tadi, kalau siap dengan desainnya saya kira bisa nambah lagi,” sebutnya.

Dari 65, sudah 15 yang selesai, kontraknya kurang sembilan. Sehingga ia berharap sampai Desember tahun ini telah selesai kontraknya.

“Saya harapannya 65 sudah kontrak dan kita harapkan mungkin 17, kalau termasuk Passeloreng mungkin bisa diresmikan selesai Desember,” jelasnya.

Lanjutnya, dalam pembangunan ini memang terdapat kendala baik itu teknis maupun non teknis. Kendalan nonteknis, bisa masalah sosial atau masalah keuangan.

“Masalah non-teknis bisa hubungan dengan manusia persoalan (pembebasan lahan) yang termasuk,” ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Sulsel, Prof. HM Nurdin Abdullah juga memberikan keterangan, untuk persoalan pembebasan lahan bisa diselesaiakan dengan berkolaborasi.

“Saya kira ini soal kolaborasi. Kalau kita semua kompak, ringan dan cepat, Pak Kejati ada, Kanwil ada, Pemprov ada, Pemkab juga ikut. Kita bisa lihat ya, Pamukkulu (Takalar) ini bisa selesai cepat karena semua turun tangan,” tambahnya.

Ia menyampaikan, bahwa tepat pemerintah pusat, baik presiden dan Kementerian PUPR menjadikan Sulsel sebagai prioritas pembangunan bendungan dan waduk.

“Kenapa, karena memang kita punya sektor pertanian, kita itu lebih banyak mengandalkan non-waduk, apalagi Indonesia ini ke negara agraris kita butuh banyak air, kesediaan dan persediaan air penting,” ujar Guru Besar Fakultas Kehutanan Unhas ini.

Nurdin menyampaikan pembangunan empat bendungan akan semakin mengokohkan posisi Sulsel sebagai lumbung pangan nasional. Empat bendungan tersebut merupakan Pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) yaitu, Karalloe di Kabupaten Jeneponto, Paselloreng di Kabupaten Wajo, Pamukkulu di Kabupaten Takalar dan Jenelata di Kabupaten Gowa.

Ratusan Rider Ramaikan Road Race A'Kio di Malino

Portalrakyat.com, HUMASGOWA----Sebanyak 320 rider ikut meramaikan Road Race A'Kio di Sirkuit Kota Bunga Kelurahan Malino, Kecamatan Tinggimoncong, Minggu (15/3). Ratusan rider tersebut berasal dari berbagai daerah  di Sulawesi.

"Ada 320 starter dari berbagai daerah diantaranya Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat dan pastinya Sulawesi Selatan," kata Direktur Gowa Otomotif Club, Andi Kasim Alwi (Acing) yang juga Ketua Panitia Pelaksana.

Walaupun hanya turnamen lokal, namun Acing menyebutkan bahwa event tersebut terasa seperti event Nasional. Pasalnya selain diikuti rider dari beberapa provinsi, kegiatan ini juga diikuti beberapa rider Nasional.

Ia juga mengaku bersyukur kegiatan yang bertujuan untuk mencari bibit-bibit pembalap ini mendapat dukungan dari Pemerintah Kabupaten Gowa khususnya Pemerintah Kecamatan Tinggimoncong.

"Kami sudah berkoordinasi dengan Camat Tinggimoncong dan beliau berharap acara ini bisa dilaksanakan sebagai event tahunan. Jadi ini menjadi PR Kami sebagai penyelenggara untuk bisa melaksanakan setiap tahunnya di Kota Malino," jelasnya.

Olehnya itu iya berharap kegiatan ini dapat dilaksanakan setiap tahunnya untuk menyalurkan bakat dan hobi para pembalap Sulawesi Selatan khususnya yang ada di Kabupaten Gowa.

"Dari pada mereka balapan liar, memang sasarannya di event resmi. Jadi ini sudah PR dari kita selaku penyelenggara dan Pemerintah bagaimama memikirkan adik-adik kita yang memang hobinya di otomatif khusunya di Road Race," tambahnya.

Kegiatan ini mendapat apresiasi Camat Tinggimoncong, Andry Mauritz MK yang mengaku sangat bersyukur dengan adanya kegiatan seperti ini, dimana malino sebagai  salah satu destinasi wisata sangat cocok dilaksanakan event-event seperti ini.

"Event ini sangat cocok dilaksanakan di Malino, dimana tentunya bisa memperkenalkan secara luas Malino sebagai destinasi wisata nasional dan wisata kebanggaan Gowa, juga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat kami dengan hadirnya peserta-peserta dari luar Gowa dan tentunya bisa melahirkan atlit-atlit lokal Malino untuk bisa lebih baik lagi ke depan," kata Andry.

Camat Tinggimoncong berharap Road Race seperti ini tidak hanya me jadi agenda tahunan tetapi juga dapat ditingkatkan menjadi seri nasional bahkan internasional.(JN)

Survei Indo Barometer : Kepuasan Publik Terhadap MPR Meningkat

Portalrakyat.com, Jakarta  - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menegaskan walaupun kepercayaan yang diberikan rakyat kepada MPR RI cukup besar dan terus meningkat, tak akan membuat MPR RI berpuas diri. Kepercayaan rakyat justru menjadi stimulus bagi MPR RI untuk lebih semangat meningkatkan kinerjanya.

Walaupun MPR RI periode 2019-2024 baru memasuki lima bulan masa jabatan, namun peringkat MPR RI berdasarkan hasil survei terakhir Indo Barometer atas kepuasaan publik meningkat ke urutan ke-6 atau 72.8 persen. Artinya. Rakyat sudah memberikan kepercayaannya. Terbesar dibanding lembaga legislatif lainnya, seperti DPD RI (54.3 persen) dan DPR RI (44.8 persen). Sebagaimana ditunjukan dalam hasil survei Indo Barometer yang melakukan survei nasional pada 9-15 Januari 2020, dirilis pada 23 Februari 2020.

"Besarnya kepercayaan rakyat terhadap MPR RI tak terlepas dari  kerja keras kawan-kawan di MPR RI dan gema kebangsaan yang selama ini digaungkan MPR RI dalam berbagai kegiatannya. Di MPR RI tidak ada perbedaan fraksi dan pembicaraan politik praktis, kita satu naungan dalam Fraksi Merah Putih. Tugas kita sebagai pengatur cuaca bangsa agar selalu sejuk, tidak panas menyengat tidak juga dingin menggigil. Karenanya hari-hari kita di MPR RI diisi bagaimana merajut keberagaman bangsa menjadi kekuatan sosial memajukan Indonesia," ujar Bamsoet saat mengisi diskusi publik di Media Center MPR RI, Jakarta (11/3/20).

Turut hadir menjadi narasumber lainnya Anggota DPD RI Teras Narang dan Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari.

Survei Indo Barometer tersebut menunjukan peningkatan kepercayaan publik terhadap MPR RI, disaat lembaga legislatif lainnya seperti DPR RI dan DPD RI justru mengalami penurunan. Sebelumnya di 2018, Lingkaran Survei Indonesia mempublikasikan kepercayaan rakyat terhadap MPR RI sebesar 70.09 persen, DPD RI 68.7 persen, dan DPR RI 65 persen.

Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari memaparkan, dalam salah satu bagian surveinya memperlihatkan 55.1 persen masyarakat menyatakan Indonesia memerlukan Garis Besar Haluan Negara (GBHN), atau kini Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN), untuk pembangunan. Sedangkan 9.8 persen menyatakan Indonesia tidak memerlukan GBHN/PPHN untuk pembangunan. Sementara 35.1 persen menyatakan tidak tahu/tidak menjawab.

Adapun alasan mengapa Indonesia memerlukan GBHN, sebanyak 32.8 persen menyatakan karena pembangunan harus berlandaskan GBHN dan UUD NRI 1945, sebesar 22.8 persen menyatakan sesuai aturan yang pasti dalam pembangunan nasional, serta sekitar 9.2 persen menyatakan demi pemerataan pembangunan, dan berbagai alasan lainnya.

Menanggapi hal tersebut, Bamsoet menekankan walaupun sudah berada di atas 50 persen, MPR RI tak ingin pembahasan PPHN hanya sebatas dukungan mayoritas saja. PPHN haruslah menjadi kesepakatan nasional dan konsensus seluruh elemen bangsa. PPHN dibutuhkan untuk menjamin pembangunan nasional berkelanjutan.

"Bukan sebatas 50, 60, ataupun 70 hingga 90 persen saja. Atas dasar itulah, sebagai upaya merajut kebangsaan, usai dilantik menjadi Ketua MPR RI pada 3 Oktober 2019, saya langsung tancap gas mengajak pimpinan MPR RI melakukan Silaturahmi Kebangsaan ke berbagai tokoh bangsa serta pimpinan partai politik," tutur Bamsoet.

Mantan Ketua DPR RI 2014-2019 ini menambahkan, MPR RI juga rutin melakukan Silaturahmi Kebangsaan ke berbagai organisasi keagamaan. Seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Pengurus Pusat Muhammadiyah, Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (MATAKIN), hingga Persatuan Umat Buddha (Permabudhi).

"Mulai minggu ini MPR RI juga akan melakukan Silaturahmi Kebangsaan ke berbagai aparat penegak hukum. Dimulai dari KPK pada Senin (9/3/20) akan berlanjut ke Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Agung, hingga Mahkamah Konstitusi. Dalam rangka menyerap aspirasi guna menuntaskan road map pembangunan hukum berdasarkan Pancasila sebagai sumber hukum," pungkas Bamsoet. (*).

Blusukan, GNPK-RI Kep. Selayar Kunjungi Ex. Gudang KUD Pelita

Portalrakyat,com, Selayar (Sulsel) - Rangkaian blusukan digelar Pimpinan Daerah Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia ( GNPK-RI) Kabupaten Kepulauan Selayar. Sulawesi-Selatan, hari, Minggu, (16/02).

Agenda blusukan dipusatkan di bekas, bangunan gudang KUD Pelita, di ruas jalan Veteran Benteng yang saat ini, tidak lagi termanfaatkan dan tidak terurus sama sekali.

Dalam rangkaian blusukannya kali ini, Pimpinan Daerah Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia, sempat bertemu dan berbjncang bersama, Hj. Sitti Asyiah yang mengaku sebagai isteri salah seorang tokoh pengagas, pembangunan gudang KUD Pelita, di era tahun 1978-1979 silam.

Bangunan gudang tua yang sudah berusia kurang lebih empat puluh dua tahun  yang merupakan asset tidak bergerak, milik ex. anggota KUD Pelita tersebut,  kini dikuasakan pemanfaatannya, kepada Hj. Sitti Asyiah dengan ketentuan yang bersangkutan, berkewajiban melunasi pajak bumi dan bangunan gudang beserta lokasinya.

Di hadapan jajaran Pimpinan Daerah Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia, Sitti Aisyiah menuturkan keinginanan dan harapannya kepada pemerintah kabupaten untuk dapat turun tangan dan menggelontorkan anggaran rehabilitasi ex. bangunan KUD Pelita, agar dapat kembali dimanfaatkan oleh warga masyarakat untuk menyimpan stock hasil bumi dan pertanian.

Ia berharap, harga kopra dan cengkeh yang saat ini, sangat anjlok dapat segera kembali stabil agar petani dan warga masyarakat bisa menghela nafas lega, seperti sebelumnya.

Di lokasi yang sama, Ketua GNPK-RI Kabupaten Kepulauan Selayar, Fadly Syarif, mengutarakan, 

"Kegiatan blusukan ini merupakan agenda rutin yang digelar jajaran Pimpinan Daerah Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia.

Hampir pada setiap kegiatan kunjungan, kita senantiasa memberikan motivasi dan semangat kehidupan bagi masyarakat dalam menghadapi pasang surut harga komoditi pertanian dan hasil bumi".

Hal ini kita lakukan sebagai wujud nyata kepeduliaan dan keberpihakan ormas GNPK-RI terhadap upaya peningkatan taraf perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Selain berdialog dengan masyarakat, agenda kunjungan kita fokuskan untuk melihat dan menyaksikan kondisi fisik bangunan gudang yang sudah sangat memprihatinkan.

Beberapa bagian dindingnya mulai retak, dan bahkan, hancur termakan usia. 

Sementara rangka bangunan dan atapnya, sudah rusak total. Kondisi yang tak kalah miris, terlihat pada beberapa bagian daun jendela yang mulai lapuk dan keropos.

"Kita berharap, agar bangunan gudang tua yang dulunya merupakan salah satu urat nadi perekonomoan warga masyarakat ini bisa mendapat perhatian dari pihak instansi tekhnis terkait".

"Gudang ini, tak lepas dari catatan sejarah perekonomian daerah di masa lalu. Oleh karenanya, pemerintah kabupaten berkewajiban mendorong pengalokasian anggaran rehabilitasi bngunan gudang dimaksud, tegasnya. (Humas GNPK-RI)

Sejumlah Bupati / Walikota dan Pejabat Penyelenggara Negara Hadiri Arahan Ketua KPK RI di Kantor Gubernur Sulsel

Portalrakyat.com, Soppeng (Sulsel) - Dalam rangka menciptakan dan mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme, Sejumlah Bupati /Walikota dan Pejabat Penyelenggara Negara termasuk Bupati  Soppeng H.Andi Kaswadi Razak, SE menghadiri acara pengarahan Ketua KPK RI, kepada Forkopimda Tingkat 1 Provinsi Sulsel dan Tingkat II Kabupaten /Kota beserta pejabat penyelenggara negara di Provinsi Sulawesi Selatan yang di langsungkan di ruang pola Kantor Gubernur, Kamis (23/1/2020).

Dalam kegiatan tersebut, arahan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Firli Bahuri, membahas tentang tujuan nasional Indonesia (UUD RI 1945).

''Tujuan nasional Indonesia diantaranya melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia," ungkapnya.

Selain itu, tujuan nasional Indonesia juga meliputi yakni memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,  perdamaian abadi dan keadilan sosial.

"Pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam UU 31 Tahun 1999, bahwa tindakan pidana korupsi sangat merugikan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional," ujar Ketua KPK RI. 

Kegiatan ini juga di hadiri oleh, Anggota Forkopimda Soppeng yakni Kapolres , Dandim 1423, Kajari.

Ini Paparan Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan Dalam Bidang Studi SBS Ketahanan Nasional

Portalrakyat.com, Humas, Gowa - Ketahanan pangan berperan strategis dalam mendukung ketahanan nasional.

Pangan bukan hanya sebagai komoditi ekonomi, tetapi merupakan komoditi yang memiliki fungsi sosial dan politik, baik lokal, regional, nasional maupun global.

Isu tersebut menjadi hal yang diangkat Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan dalam pemaparan essainya dibidang studi Empat Konsensus Dasar Bangsa (SBS) Ketahanan Nasional pada Program Pemantapan Pimpinan Daerah Angkat (P3DA) X Lemhanas 2019 di Jakarta, Rabu (23/10) kemarin.

Adnan Bupati Gowa mengangkat yang  berjudul "Implementasi Ketahanan Pangan Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Gowa",

Essai ini berhasil membawanya menjadi sebagai peserta terbaik.

"Ketahanan pangan memiliki pengaruh yang sangat penting terhadap ketahanan ekonomi, apalagi dengan melihat pertumbuhan penduduk, maka kebutuhan pangan merupakan kebutuhan dasar yang berkelanjutan," katanya.

Menurutnya, kebutuhan akan ketersediaan pangan yang cukup, aman dan berkualitas semakin menjadi tuntutan. Pasalnya, pangan menjadi kebutuhan dasar manusia untuk dapat hidup dan melakukan aktivitas sehari-hari, sementara ketahanan pangan adalah jaminan bagi manusia untuk hidup sehat dan bekerja secara produktif.

Ia mengungkapkan, di Kabupaten Gowa sendiri sektor pertanian masih memegang peranan penting dalam struktur perekonomian. Hal ini dapat dilihat pada kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Gowa, di mana pada 2015 hingga 2018 selalu berada di posisi terbesar kontribusinya.

"Kabupten Gowa berada pada urutan kedua sektor perdagangan, urutan ketiga sektor kontruksi, dan urutan keempat sektor real estate," terangnya.

Meskipun posisi terbesar yaitu 29,11 persen pada 2018, kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB cenderung menurun setiap tahunnya, padahal produksi beras terus naik. Pada 2016 produksi beras capai 382.147 ton, 2017 naik menjadi 401.979 ton, 2018 naik 408.899 ton dan 2019 naik menjadi 412.964 ton.

Penurunan ini tentunya karena pengaruh sektor lain yang pertumbuhannya cukup besar yaitu perdagangan, konstruksi dan real estat karena kontribusinya di atas 8 persen.

"Walaupun produksi beras naik setiap tahun, kebutuhan terhadap beras ikut naik karena jumlah penduduk yang terus bertambah, apalagi pada tiga tahun terakhir. Pada 2017 jumlah penduduk mencapai 735.493 jiwa, 2018 naik 748.200 jiwa dan 2019 naik 760.607 jiwa," jelasnya.

Selain permasalahan menurunnya kontribusi sektor pertanian setiap tahun, terdapat pula permasalahan lain yaitu terjadinya alih fungsi lahan. Hal ini terlihat dari luas sawah irigasi yang terus menurun dari tahun 2015 hingga tahun 2018, luas sawah irigasi berkurang sekitar 238 hektar.

"Kondisi ini karena pertumbuhan penduduk yang tinggi sehingga kebutuhan akan perumahan dan pemukiman meningkat pesat. Ini juga terlihat dari kontribusi sektor konstruksi dan real estate sebagai kontributor ketiga dan keempat terbesar terhadap PDRB, setelah sektor pertanian dan perdagangan. Pertumbuhan perumahan dan pemukiman (real estate) yang tinggi karena banyaknya penduduk yang tinggal di Gowa tetapi bekerja di Makassar," paparnya.

Sehingga, pertumbuhan penduduk yang pesat di Kabupaten Gowa bukan karena faktor kelahiran yang tinggi tetapi karena faktor migrasi penduduk, sebagai konsekuensi Kabupaten Gowa berbatasan langsung dengan Kota Makassar, Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan.

"Dalam hal ini maka permasalahan utama yang terkait dengan ketahanan pangan yaitu menurunnya kontribusi sektor pertanian terhadap struktur perekonomian dan terjadinya alih fungsi lahan akibat tingginya kebutuhan terhadap perumahan," tutupnya. (*)

Vaksinasi Nasional TNI-POLRI Sehari Satu Juta Orang Serentak Serentak Di 34 Wilayah Di Indonesia Termasuk Kabupaten Soppeng

Portalrakyat.com-Dalam rangka pelaksanaan Program serbuan Vaksinasi Nasional TNI-POLRI sehari satu juta orang serentak serentak di 34 wilayah di Indonesia termasuk Kabupaten Soppeng,Sabtu 26/6/2021 pukul 11.00 WITA.

Polres Soppeng melalui Satuan Lalulintas KBO Sat Lantas IPTU HERYADI NUR S.E MM Bersama Kanit Regident IPDA Asdar S.Sos nampak megawasi kegiatan vaksinasi yang berjalan lancar dan aman.

Kasatlantas AKP H.Muhammad Nawir S.Sos mengatakan"Kegiatan vaksinasi massal tersebut dilaksanakan guna mewujudkan transformasi polri yang presisi mendukung percepatan penanganan covid-19 untuk masyarakat sehat, pemulihan ekonomi nasional menuju Indonesia maju.

Diketahui,Kegiatan tersebut merupakan bagian dari kegiatan vaksinasi massal yang juga merupakan rangkaian hari Bhayangkara ke 75 tahun 2021 yang dilakukan berbagai tempat yakni, Puskesmas,Mako Polsek yang tersebar beberapa titik.

Andi kamal

Korlantas Polri Luncurkan Aplikasi SINAR, Perpanjangan SIM Bisa di Akses Melalui Handphone

Soppeng,Portalrakyat.com-Korps Lalu Lintas Mabes Polri melaksanakan program

launching Sim Nasional Presisi ( SINAR ) serentak secara Virtual, Selasa 13 April 2021.

Kapolres Soppeng Akbp Mohammad Roni Mustofa S.I.K M.I.K yang juga turut hadir menyaksikan langsung di Aula Patria Tama Polres Soppeng bersama Wakil Bupati Soppeng Ir. H. Lutfi Halide M.P, Ketua DPRD Soppeng H. M. Syaharuddin Adam S.Sos M.M, Ketua PN Negeri Ahmad Ismail S.H M.H, Kejari Soppeng Moh. Nasir, S.H M.H, Kapten M Sabah mewakili Dandim 1423 Soppeng, Kadis Perhubungan Hamzah Hola, Picab BNI Soppeng, Perwakilan PT Pos Indonesia, Perwira serta Personil Polres Soppeng

Kepala Sub Direktorat SIM Direktorat Registrasi dan Identifikasi (Ditregident) Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri Komisaris Besar Pol Jati mengungkapkan bahwa "SIM Nasional Presisi merupakan Aplikasi baru yang gagas oleh Korlantas Mabes Polri berisi layanan perpanjangan SIM A dan C secara online tanpa kehadiran pemohon, layanan uji teori sim secara online, lalu layanan pemeriksaan psikologi melalui aplikasi E-PPsi dan layanan pemeriksaan kesehatan melalui aplikasi E-Rikkes.

Dengan mengunduh aplikasi digital bernama SINAR (SIM Presisi Nasional) melalui “App Store” atau “Play Store” di telepon seluler. Melalui aplikasi SINAR, pemohon perpanjangan SIM A dan C tidak perlu lagi harus ke kantor Satpas SIM, terangnya

Namun untuk pembuatan SIM baru, pemohon tetap harus datang ke Satpas untuk melaksanakan ujian praktik. Pemohon harus lolos saat pendaftaran atau registrasi online melalui aplikasi Sinar, Untuk diketahui semua golongan SIM bisa menggunakan aplikasi SIM online tersebut.

“Untuk SIM baru setelah memenuhi persyaratan pada registrasi SIM online, selanjutnya wajib datang ke satpas yang dipilih untuk melaksanakan uji praktek,” terang Jati.

Andi Kamal.

Live di TV Nasional Ira Fazilah Istri Sang Kakek Bora Ungkap"Hanya Kasihan"

Live di TV Nasional/ I News tv.

Bone,Portalrakyat.com-Gadis usia 19 tahun Ira Fazilah (19) mengungkap alasan menikah dengan kakek usia 58 tahun, Bora.

Alasannya, Ira Fazilah merasa kasihan dengan Bora(58) yang tinggal seorang diri di masa tuanya.

“Saya ini kasihan dengan om saya, dia tinggal sendiri. Sudah sakit-sakit juga,” kata Ira Fazilah saat live tampil di salah satu TV nasional, Jumat (9/4/2021).

Dan keputusan Ira menerima lamaran Bora juga didukung keluarga besarnya.

“Dan keluarga juga semua mendukung,” kata Ira.

bahkan di kutip media Kabarta.id.com-Sebelumnya, Bora(58) dengan seorang gadis Ira Fazilah (19) di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan mendadak viral dan jadi pembicaraan.

Betapa tidak, Bora menikahi Ira dengan terpaut usia 39 tahun. Juga dengan panai’ (uang pemberian laki-laki ke perempuan adat bugis) cukup murah. 10 juta.

Pernikahan beda usia tersebut berlangsung di Desa Bana Kecamatan Bontocani, Kabupaten Bone, Rabu (7/4/2021).

Desa Bana merupakan daerah pedalaman di Kabupaten Bone dengan jarak 104 kilometer dari Kota Redaksi.

Pemkab Soppeng Melakukan Audiensi Dengan BPOM,Ini Tujuannya

Soppeng,Portalrakyat.com-Asisten Administrasi Umum Drs. A. Fithratuddin, M. Si didampingi Kadis Kesehatan menghadiri acara pertemuan Audiensi BPOM dengan Pemerintah Daerah dalam rangka Rencana Pelaksanaan Program Prioritas Nasional BPOM RI Tahun 2021 di ruang Rapat Pimpinan Kantor Bupati Soppeng, Kamis (08/04/2021).

Pada kesempatan ini, Asisten Administrasi Umum menyambut dengan baik kedatangan Kepala Balai Besar POM Prov. Sulawesi Selatan bersama rombongan, beliau berharap agar kerjasama kedepannya dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan, serta kedatangan kepala BPOM dapat memberikan gambaran kepada kami dalam rangka pelaksanaan pengawasan obat di Kab. Soppeng ini.

- diharapkan kedepannya tetap melakukan komunikasi perihal waktu pelaksanaan pembinaan sehingga kami dari Pemerintah Daerah dapat menyiapkan segala sesuatunya terutama lokasi daerah yang akan dibina.

**Dra. Hardaningsih, Apt, MHSM selaku kepala Balai Besar POM Prov. Sulsel, menjelaskan bahwa maksud kedatangan nya di Kab. Soppeng yaitu untuk :

- tujuan kami ingin bersilaturrahmi untuk mengenal dan memperjelas hubungan kerja sama kami, karena ada program nasional terkait pengawasan obat dan pangan di daerah yang harus dijalankan oleh pemerintah daerah Kabupaten/kota. Adapun program Nasional yang akan dijalankan diantaranya yaitu pemberdayaan komunitas pasar untuk mengawal produk yang dijual bebas dari bahan berbahaya, pemberdayaan komunitas desa, dan pemberdayaan komunitas sekolah dalam pengawasan pangan jajanan anak sekolah bebas dari bahan berbahaya.

- selain program pangan dan jajanan anak sekolah kami juga akan membuat program inovasi yang melibatkan anak sekolah di Kab. Soppeng dan juga akan mengundang murit SMA/sederajat se Sulawesi Selatan untuk membuat lomba pembuatan video tentang obat dan makanan. Sehingga film ini akan menjadi media edukasi bagi anak-anak tentang bahan pangan makanan.

- semoga melalui audiensi kami ini dapat ditindaklanjuti sehingga kita bisa melakukan kegiatan ini bersama-sama.

**Acara dilanjutkan dengan penyerahan plakat oleh Asisten Administrasi Umum ke kepala Balai Besar POM Prov. Sulsel

Turut hadir, Kadis Pendidikan, Kadis Pemdes, Kadis Bappelitbangda, Kadis PPK dan UKM dan undangan lainnya.

Andi Kamal.

Kepala Inspektorat Soppeng Hadiri Rapat Kordinasi Pengawasan dan Pembangunan Tingkat Provinsi Sulsel Tahun 2021

Soppeng,Portalrakyat.com-Bupati Soppeng, H.A.Kaswadi Razak, SE didampingi Kepala Inspektorat Kab.Soppeng Drs. Andi Mahmud, MM, menghadiri acara Rapat Koordinasi Pengawasan Intern Keuangan Dan Pembangunan Serta Gelar Pengawasan Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 di Ruang Rapim Kantor Gubernur Sulsel, Senin, 5 April 2021.

Kegiatan ini mengangkat tema Pengawasan Intern BPK - Inspektorat Daerah Dalam Mengawal Program Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19 di Sulsel. Plt Gubernur Sulsel memberikan keynote speak menjabarkan kondisi di Sulsel dan adapun narasumber yakni Irjen Kementerian Dalam Negeri, Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepala Perwakilan BPK Sulsel.

Deputi Kepala BPKP Bidang Polhukam PMK, Iwan Taufik Purwanto menyebutkan, penanganan Pandemi Covid-19 diharapkan bisa ditangani dengan baik dengan kolaborasi. Ia juga menyampaikan dalam sambutannya agar Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) selaku badan pengawasan internal dapat bekerja secara optimal.

"Bagaimana peran APIP sangat dibutuhkan oleh Kepala Daerah. Dan perlu keharmonisan dalam pengawasan intern. Untuk menunjukkan selalu berkomitmen dalam upaya bersama mengawal akuntabilitas keuangan daerah," sebutnya.

Pemerintah daerah sejak awal dapat merasa terkawal oleh APIP dan BPKP, termasuk sejak awal perencanaan, demikian juga perbaikan dan revisi yang menjadi bagian dari masukan.

Sedangkan, Plt Gubernur Sulsel menyampaikan peranan APIP dan BPK penting dalam mengawal pemerintah daerah. Sulsel sendiri prioritasnya terdapat pada visi-misi Sulsel 2018-2023 yang menjadi koridor.

Andi Sudirman Sulaiman menyebutkan, pertumbuhan ekonomi Sulsel di atas nasional diakhir tahun 2020. Adapun sektor yang paling tinggi sharing pertumbuhannya pertanian dan kelautan.

"Data BPS ternyata sektor ekonomi tertekan itu banyak di wilayah-wilayah pedesaan. ini pada kegiatan aktivitas dan pergerakan kegiatan masyarakat. Sehingga 2021, kami melakukan prioritas tertentu. Melanjutkan pembangunan di daerah wilayah bawahan, termasuk infrastruktur di beberapa jalan, jembatan dan irigasi," paparnya.

Andi Sudirman Sulaiman juga melihat bahwa pemulihan ekonomi dapat dilakukan jika uang beredar dan pergerakan pekerja. Demikian juga pergerakan barang dan jasa.

"Saya melihat di Sulsel ini secara makro, ketika melihat APBD tidak turun maka ini akan bermasalah secara signifikan. Artinya, pergerakan kemandirian ekonomi di Sulsel masih banyak berpatokan pada penyerapan anggaran dan distribusi sistem APBD kami dalam menggerakan sistem ekonomi pemerintahan di Sulsel ini," lanjutnya.

Ia juga menilai bahwa Anggaran Desa juga dapat dialokasi untuk anggaran pemulihan ekonomi nasional. Ketika sektor padat karya dapat disentuh maka akan menyerap tenaga kerja. Sehingga peranan APIP dan BPK dibutuhkan untuk melakukan pendampingan agar program-program pembangunan yang ada dapat berjalan dan dipertahankan.

Tambahnya, bahwa ke depan adalah kebijakan yang ada arahnya top - down tetapi pelaksanaanya bottom - up untuk pengambilan keputusan. Artinya, diinginkan bagaimana matriks yang nanti lahir adalah resource (sumber daya) yang ada di Inspektorat kemudian dapat membuat formulasi baru untuk menghadirkan orang-orang yang betul-betul mumpuni dari semua OPD untuk ditarik kemudian menjadi penguatan dalam pendampingan dan pengawalan.

"Kami kami juga menginginkan inspektorat dan jajaran auditornya menjadi dokter pribadi bagi provinsi dan kabupaten-kota. Kami ingin menjadikan bagi OPD-OPD kami bisa bertanya dan memperhatikan rekomendasi yang ada," harapnya.

Ia menyampaikankan bahwa kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan Intern Keuangan daan Pembangunan Serta Gelar Pengawasan ini menjadi ruang kolaborasi ini menjadi ruang side by side. Sinergi dan kolaborasi antara inspektorat dan BPKP penting dalam pengawalan akuntabilitas.

"Syarat utamanya adalah keterbukaan dalam informasi. Makanya, saya bilang keterbukaan data penting. Bahwa inilah area-area yang kritis, kritikal bagi kami untuk mempertanyakan bagi APIP dan BPK untuk sama-sama membedah dan kemudian kita jalan bersama," pungkasnya.

Andi Kamal.