Dede Farhan Aulawi Sebut CIPFA Miliki Nota Kesepahaman Dengan Asosiasi Akuntansi di Seluruh Dunia, Ini Tujuannya

Portalrakyat.com,  Bandung (Jabar) - Merujuk data yang disampaikan oleh PBB pada tahun 2018 dimana setiap tahun secara global $ 3,6 triliun dibayarkan dalam bentuk suap atau diperoleh dengan cara korup lainnya. Nilai tersebut setara dengan lebih dari 5% dari PDB global. Bagi para pegiat anti korupsi, data ini menjadi tantangan bagaimana cara mereka harus merumuskan konsep pencegahan dan pemberantasan korupsi agar dana publik tidak menguap terlalu tinggi. Idealnya tentu menghilangkan, namun jika hal dianggap sebagai sesuatu yang sulit maka perlu difikirkan cara menekan untuk meminimalisir atau mencegahnya.

Pada kesempatan ini, media mewawancarai Pemerhati Kejahatan Keuangan Dede Farhan Aulawi yang dihubungi melalui sambungan seluler, Selasa ( 15/10 ). Dede menyampaikan pandangan komparatifnya terhadap kiprah CIPFA yang dinilainya berada di garis depan dalam mengatasi penipuan, kejahatan finansial dan korupsi, baik di Inggris maupun di luar negeri. The Chartered Institute of Public Finance & Accountancy (CIPFA) merupakan Lembaga Keuangan Publik dan Akuntansi yang resmi dan merupakan satu-satunya badan akuntansi profesional yang didedikasikan khusus untuk keuangan publik di dunia dengan spesialisasi dalam layanan publik dengan pengalaman lebih dari 130 tahun,"ujar Dede.

Selanjutnya Dede juga menambahkan bahwa CIPFA memiliki Nota Kesepahaman dengan asosiasi akuntansi di seluruh dunia untuk mempromosikan manajemen keuangan publik yang baik. Termasuk melatih dan memberi nasihat kepada auditor, inspektur, penyelidik, dan manajer senior melalui program pelatihan anti-penipuan dan korupsi.

Program pelatihannya dirancang untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi dalam penyelidikan profesional di bidang kejahatan keuangan, yang meliputi penipuan dan penggelapan, penyuapan dan korupsi, penyelewengan aset dan pencucian uang.

“ Prinsip dan konsep yang diajarkan didasarkan pada praktik yang baik yang diperoleh dari pengalaman nyata dan penelitian kejahatan keuangan dari seluruh dunia. Tipologi kejahatan keuangan, pelanggaran, dan jenis kejahatan keuangan yang sering ditemukan diungkap secara rinci untuk menambah wawasan dan kemampuan dalam merancang konsep pencegahan.

Prinsip-prinsip sistem manajemen pembuktian dan barang bukti menjadi daya tarik dalam melakukan langkah – langkah penyelidikan dan penyidikan. Termasuk mengembangkan pola pikir investigasi dengan instrumen penggunaan teknologi dan verifikasi kuantum sebagai model pendekatan dalam scientific investigation “, ungkap Dede.
 
Terakhir Dede juga menyampaikan model wawancara investigasi dan cara dalam pengambilan pernyataan saksi. Ada cara yang tepat dengan model pendekatan untuk diterapkan ketika melakukan wawancara investigasi terhadap tersangka pelaku kejahatan keuangan dan cara mendapatkan pernyataan saksi sesuai dengan pedoman praktik yang baik.

" Perencanaan briefing dan pelaporan temuan selalu ter-update secara efektif. Sampai kerangka pemulihan hasil kejahatan keuangan (asset recovery) yang seringkali terabaikan. Seni mengungkap alat bukti hasil kejahatan keuangan yang disembunyikan dan/ atau dihilangkan, terutama jika harus melintasi perbatasan internasional menjadi petualangan ilmu yang menarik dan menantang. Pungkas Dede mengakhiri percakapan. (**). 

Polri Raih Predikat WTP Delapan Tahun Berturut-turut dari BPK

JAKARTA—Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan (LHPLK) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) TA 2020. 

LHPLK diserahkan langsung oleh Anggota I BPK RI Bidang Polhukam, Hendra Susanto kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Rupatama, Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (29/6/2021). 

Dengan demikian selamat delapan tahun berturut-turut sejak 2013 sampai 2020, Polri berhasil meraih WTP dari BPK.

Kapolri menyampaikan bahwa Korps Bhayangkara selalu berkomitmen untuk mengelola dan mempertanggungjawabkan uang negara dengan sebaik-baiknya. 

“Capaian tersebut harus  dipertahankan dan terus ditingkatkan guna mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara,” kata Sigit dalam keterangan tertulis, Selasa (29/6/2021). 

Sementara itu, Hendra Susanto mengatakan, WTP yang diberikan bukanlah hadiah dari BPK, melainkan kepatuhan Polri dalam mengelola dan menjunjung tinggi akuntabilitas. “Opini ini bukan hadiah dari BPK tetapi sebagai kepatuhan Polri dalam mengelola keuangan negara,” kata Hendra. 

BPK, kata dia, tidak menemukan permasalahan signifikan yang berdampak pada kewajaran penyajian laporan keuangan. Pemeriksaan terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. 

Tujuan utama pemeriksaan laporan keuangan adalah untuk memberikan opini yang merupakan pendapat profesional pemeriksa atas kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dengan sejumlah kriteria.

Bupati Andi Kaswadi Razak Hadiri Paripurna Pandangan Fraksi Ranperda APBD 2020

Portalrakyat,com-Bupati Soppeng, H.A.Kaswadi Razak, SE menghadiri rapat paripurna DPRD dalam rangka penyampaian pandangan umum fraksi DPRD terhadap nota keuangan dan rancangan perda tentang perubahan anggaran Tahun 2020 dan tanggapan dan jawaban terhadap pandangan umum fraksi, bertempat di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Soppeng, Rabu (16/9/2020).

Rapat paripurna DPRD tersebut di pimpin langsung oleh Ketua DPRD Soppeng, H.Syahruddin M Adam, di dampingi Wakil ketua I, A.Mapparemma dan Wakil Ketua 2, Riswan.

Untuk penyampaian pertama dari fraksi Golongan Karya dengan juru bicara, Abdul Kadir, menyampaikan apresiasi kepada segenap jajaran eksekutif Pemerintah Kabupaten Soppeng yang dengan penuh kesungguhan telah menyusun nota keuangan dan rancangan Perda tentang perubahan APBD Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2020 sebagaimana yang telah diterangkan Dan disampaikan sesuai mekanisme yang diatur dalam tata tertib DPRD kabupaten Soppeng.

Meskipun saat ini kita sedang menghadapi ujian dan cobaan di masa pandemi covid 19 kita dituntut untuk selalu melindungi diri melindungi keluarga serta kalah pentingnya melindungi Kabupaten tercinta kabupaten Soppeng.

Fraksi Golkar berharap agar pembahasan ranperda ini antara pemerintah dan DPRD dapat berjalan dalam suasana penuh keterbukaan dan kebersamaan.

Sementara Fraksi PDI Perjuangan, dengan juru bicara H.Nasfiding, mengatakan bahwa perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 disebabkan karena adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi dan diharuskan adanya pergeseran anggaran tahapan pelaksanaan perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 telah dimulai dengan melakukan revolusi kegiatan dan anggaran pada penanganan covid 19.

Hal itu sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2020 tentang refocusing kegiatan realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan covid 19.

Sedangkan Fraksi Partai Nasdem dengan juru bicara, Hj.Immawaty, menyampaikan terkait dengan pengantar Bupati pada penyerahan nota keuangan dan rancangan perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 menyampaikan pandangan umum diantaranya perubahan APBD Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2020 merupakan momentum penting bagi keberlanjutan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.

Selain merupakan tugas dan kewajiban konstitusional juga merupakan aktualisasi prinsip kemitraan antara pemerintah daerah dan DPRD sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah pemerintah daerah dan DPRD.

Perlu dibina secara optimal dalam koridor Salim asas dan selain itu dengan menjunjung nilai-nilai kebersamaan sesuai dengan fungsi tugas dan peran kita masing-masing.

Untuk Fraksi Partai Demokrat dengan juru bicara, Andi Silfy Widara, mengatakan perubahan Peraturan Bupati mendahului perubahan APBD atas penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 diantaranya mengakomodir seluruh rangkaian penanganan pandemic maupun kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi termasuk pengurangan belanja barang dan jasa serta belanja modal.

Untuk itu Pemerintah perlu segera mengambil kebijakan dan langkah-langkah luar biasa dalam rangka penyelamatan perekonomian dan pendidikan sistem keuangan melalui berbagai kebijakan pelaksanaan yang berkaitan dengan pelaksanaan APBD dengan fokus belanja untuk kesehatan pengeluaran untuk jaringan pengaman sosial dan komunikan perekonomian serta memperkuat kewenangan berbagai lembaga dalam sektor keuangan dengan memberikan landasan hukum yang kuat atau memadai perubahan APBD Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2020.

Ini merupakan momentum penting bagi keberlanjutan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan dengan melihat kondisi yang ada apalagi di tengah situasi kondisi pandemi covid 19.

Pemerintah daerah dapat lebih efektif dalam pembelanjaan keuangan daerah kita berharap perubahan APBD 2020 ini akan menjadi penyempurna bagi rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2020.

Harapan kami perubahan APBD 2020 ini adalah untuk menjadi lebih baik sekaligus sebagai antisipasi dan agregasi untuk memenuhi aspirasi masyarakat Kabupaten Soppeng karena itu untuk perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 ini diharapkan bukan hanya sekedar menilai efektivitas teknik untuk menghitung masukkan dalam proses pengelolaan dan efektivitas maupun efisiensi anggaran namun lebih dari itu juga untuk menelaah tingkat akuntabilitas yang dijiwai semangat perubahan kejujuran pengelolaan keuangan dan peningkatan kapasitas fiskal daerah.

Fraksi Partai Gerindra, dengan juru bicara Andi Samsu Rijal, mengatakan setelah memperhatikan sesuai aturan dan tata tertib yang ada maka dengan memohon ridho Allah subhanahu wa ta'ala maka fraksi Gerakan Indonesia Raya menyatakan bahwa nota keuangan dan rancangan Perda perubahan APBD Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2020 setuju untuk dibahas.

Dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme aturan dan tata tertib DPRD, juga menjadi perhatian bersama bahwa usulan perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 ini adalah penganut anggaran defisit maka langkah-langkah penyelesaian yang akan ditempuh hanya mempertimbangkan kewajaran pelaksanaan baik dari segi aturan efisiensi maupun efektivitasnya Tahun Anggaran berjalan sisa 3 bulan lagi.

Hendaknya juga mempertimbangkan usulan program atau kegiatan yang pelaksanaannya tentang terhadap perubahan musim yang tidak lama lagi dan untuk menyisipkan potensi-potensi yang kontraproduktif dengan hal tersebut maka menjadi tanggung jawab bersama untuk bersinergi membangun kesamaan persepsi dan pemahaman.

Dari kelima penyampaian Fraksi tersebut setuju untuk dibahas sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan dan tata tertib DPRD yang berlaku.

Turut hadir, Sekertaris Daerah, Kepala SKPD, Camat, Pejabat Eselon III.

Portalrakyat,com-Bupati Soppeng, H.A.Kaswadi Razak, SE menghadiri rapat paripurna DPRD dalam rangka penyampaian pandangan umum fraksi DPRD terhadap nota keuangan dan rancangan perda tentang perubahan anggaran Tahun 2020 dan tanggapan dan jawaban terhadap pandangan umum fraksi, bertempat di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Soppeng, Rabu (16/9/2020).

Rapat paripurna DPRD tersebut di pimpin langsung oleh Ketua DPRD Soppeng, H.Syahruddin M Adam, di dampingi Wakil ketua I, A.Mapparemma dan Wakil Ketua 2, Riswan.

Untuk penyampaian pertama dari fraksi Golongan Karya dengan juru bicara, Abdul Kadir, menyampaikan apresiasi kepada segenap jajaran eksekutif Pemerintah Kabupaten Soppeng yang dengan penuh kesungguhan telah menyusun nota keuangan dan rancangan Perda tentang perubahan APBD Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2020 sebagaimana yang telah diterangkan Dan disampaikan sesuai mekanisme yang diatur dalam tata tertib DPRD kabupaten Soppeng.

Meskipun saat ini kita sedang menghadapi ujian dan cobaan di masa pandemi covid 19 kita dituntut untuk selalu melindungi diri melindungi keluarga serta kalah pentingnya melindungi Kabupaten tercinta kabupaten Soppeng.

Fraksi Golkar berharap agar pembahasan ranperda ini antara pemerintah dan DPRD dapat berjalan dalam suasana penuh keterbukaan dan kebersamaan.

Sementara Fraksi PDI Perjuangan, dengan juru bicara H.Nasfiding, mengatakan bahwa perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 disebabkan karena adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi dan diharuskan adanya pergeseran anggaran tahapan pelaksanaan perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 telah dimulai dengan melakukan revolusi kegiatan dan anggaran pada penanganan covid 19.

Hal itu sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2020 tentang refocusing kegiatan realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan covid 19.

Sedangkan Fraksi Partai Nasdem dengan juru bicara, Hj.Immawaty, menyampaikan terkait dengan pengantar Bupati pada penyerahan nota keuangan dan rancangan perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 menyampaikan pandangan umum diantaranya perubahan APBD Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2020 merupakan momentum penting bagi keberlanjutan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.

Selain merupakan tugas dan kewajiban konstitusional juga merupakan aktualisasi prinsip kemitraan antara pemerintah daerah dan DPRD sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah pemerintah daerah dan DPRD.

Perlu dibina secara optimal dalam koridor Salim asas dan selain itu dengan menjunjung nilai-nilai kebersamaan sesuai dengan fungsi tugas dan peran kita masing-masing.

Untuk Fraksi Partai Demokrat dengan juru bicara, Andi Silfy Widara, mengatakan perubahan Peraturan Bupati mendahului perubahan APBD atas penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 diantaranya mengakomodir seluruh rangkaian penanganan pandemic maupun kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi termasuk pengurangan belanja barang dan jasa serta belanja modal.

Untuk itu Pemerintah perlu segera mengambil kebijakan dan langkah-langkah luar biasa dalam rangka penyelamatan perekonomian dan pendidikan sistem keuangan melalui berbagai kebijakan pelaksanaan yang berkaitan dengan pelaksanaan APBD dengan fokus belanja untuk kesehatan pengeluaran untuk jaringan pengaman sosial dan komunikan perekonomian serta memperkuat kewenangan berbagai lembaga dalam sektor keuangan dengan memberikan landasan hukum yang kuat atau memadai perubahan APBD Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2020.

Ini merupakan momentum penting bagi keberlanjutan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan dengan melihat kondisi yang ada apalagi di tengah situasi kondisi pandemi covid 19.

Pemerintah daerah dapat lebih efektif dalam pembelanjaan keuangan daerah kita berharap perubahan APBD 2020 ini akan menjadi penyempurna bagi rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2020.

Harapan kami perubahan APBD 2020 ini adalah untuk menjadi lebih baik sekaligus sebagai antisipasi dan agregasi untuk memenuhi aspirasi masyarakat Kabupaten Soppeng karena itu untuk perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 ini diharapkan bukan hanya sekedar menilai efektivitas teknik untuk menghitung masukkan dalam proses pengelolaan dan efektivitas maupun efisiensi anggaran namun lebih dari itu juga untuk menelaah tingkat akuntabilitas yang dijiwai semangat perubahan kejujuran pengelolaan keuangan dan peningkatan kapasitas fiskal daerah.

Fraksi Partai Gerindra, dengan juru bicara Andi Samsu Rijal, mengatakan setelah memperhatikan sesuai aturan dan tata tertib yang ada maka dengan memohon ridho Allah subhanahu wa ta'ala maka fraksi Gerakan Indonesia Raya menyatakan bahwa nota keuangan dan rancangan Perda perubahan APBD Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2020 setuju untuk dibahas.

Dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme aturan dan tata tertib DPRD, juga menjadi perhatian bersama bahwa usulan perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 ini adalah penganut anggaran defisit maka langkah-langkah penyelesaian yang akan ditempuh hanya mempertimbangkan kewajaran pelaksanaan baik dari segi aturan efisiensi maupun efektivitasnya Tahun Anggaran berjalan sisa 3 bulan lagi.

Hendaknya juga mempertimbangkan usulan program atau kegiatan yang pelaksanaannya tentang terhadap perubahan musim yang tidak lama lagi dan untuk menyisipkan potensi-potensi yang kontraproduktif dengan hal tersebut maka menjadi tanggung jawab bersama untuk bersinergi membangun kesamaan persepsi dan pemahaman.

Dari kelima penyampaian Fraksi tersebut setuju untuk dibahas sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan dan tata tertib DPRD yang berlaku.

Turut hadir, Sekertaris Daerah, Kepala SKPD, Camat, Pejabat Eselon III.

Kerja Cerdas Dengan Totalitas Pola Lapik Pemprov Sulsel Buat Terobosan Selamatkan Aset 6,5 Triliun

Portalrakyat.com, Makassar, - Sejak dirinya, menerima amanah dari rakyat untuk menakhodai Provinsi ini, totalitas pola laku dan pola pikir (Tolapik) terkombinasi manajerial yang selalu dipenuhi terobosan-terobosan inovasi, untuk kemajuan dan kesejahteraan Rakyat Sulsel.

Kerja-Kerja cerdasnya, selalu mengacu pada ide-ide dan gagasannya yang 'brilliant'. Sehingga tidaklah berlebihan, bila rakyat menjuluki dirinya sebagai "Professor Sejuta Karya".

Kali ini pun, Gubernur Sulsel, Prof Nurdin Abdullah, bersama Wagubnya kembali melakukan terobosan, dengan penertiban aset dengan tujuan penghematan keuangan daerah.

Salah satu capaian kinerja Pemprov Sulsel,  satu tahun dibawah kepemimpinan Gubernur Nurdin Abdullah dan Wagub Andi Sudirman Sulaiman, adalah gebrakan penertiban aset dan keuangan daerah sampai dengan posisi triwulan ketiga tahun 2019. Bekerjasama dengan Konsupgab KPK, menembus angka 6,5 trilliun lebih. Progresif penghematan keuangan daerah dan penertiban aset ini, dinilai fantastis karena jumlahnya besar,  tadinya dikuasai pihak lain kini telah kembali dalam penguasaan Pemprov Sulsel

Kadis Kominfo- SP,  Andi Hasdullah dalam releasenya yang dikirim ke media, Rabu (16/10), menyebutkan bahwa capaian kinerja penyelamatan aset dan keuangan daerah sulsel sampai dengan triwulan ketiga, itu mencapai angka RP  6.576.366.632.774,62  atau menembus angka 6,5 trilliun. Yang diperoleh dari penertiban aset p3d, penertiban aset pemekaran daerah, penertiban aset bermasalah, penertiban fasum fasos, penertiban aset kendaraan dinas dan penagihan tunggakan pajak, termasuk penghematan anggaran yang diperoleh dari pengadaan konsolidasi pengadaan barang dan jasa.

Hasdullah menambahkan, bahwa penertiban aset akan terus berlanjut termasuk upaya peningkatan penerimaan pajak untuk peningkatan pendapatan daerah. Konsupgab KPK akan terus melakukan pendampingan sampai  penertiban aset, penghematan anggaran dan peningkatan penerimaan pajak daerah dapat direalisasikan secara optimal.

"Kita tentu berharap melalui pendampingan Konsupgab KPK, akan terus mengawal apa yang telah menjadi komitmen Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah. Guna, menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efisien, efektif dan akuntabel serta kerja nyata  menuju Sulsel yang makin maju dan makin sejahtera,"tandas Andi Hasdullah. (**). 

Kepala Inspektorat Soppeng Hadiri Rapat Kordinasi Pengawasan dan Pembangunan Tingkat Provinsi Sulsel Tahun 2021

Soppeng,Portalrakyat.com-Bupati Soppeng, H.A.Kaswadi Razak, SE didampingi Kepala Inspektorat Kab.Soppeng Drs. Andi Mahmud, MM, menghadiri acara Rapat Koordinasi Pengawasan Intern Keuangan Dan Pembangunan Serta Gelar Pengawasan Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 di Ruang Rapim Kantor Gubernur Sulsel, Senin, 5 April 2021.

Kegiatan ini mengangkat tema Pengawasan Intern BPK - Inspektorat Daerah Dalam Mengawal Program Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19 di Sulsel. Plt Gubernur Sulsel memberikan keynote speak menjabarkan kondisi di Sulsel dan adapun narasumber yakni Irjen Kementerian Dalam Negeri, Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepala Perwakilan BPK Sulsel.

Deputi Kepala BPKP Bidang Polhukam PMK, Iwan Taufik Purwanto menyebutkan, penanganan Pandemi Covid-19 diharapkan bisa ditangani dengan baik dengan kolaborasi. Ia juga menyampaikan dalam sambutannya agar Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) selaku badan pengawasan internal dapat bekerja secara optimal.

"Bagaimana peran APIP sangat dibutuhkan oleh Kepala Daerah. Dan perlu keharmonisan dalam pengawasan intern. Untuk menunjukkan selalu berkomitmen dalam upaya bersama mengawal akuntabilitas keuangan daerah," sebutnya.

Pemerintah daerah sejak awal dapat merasa terkawal oleh APIP dan BPKP, termasuk sejak awal perencanaan, demikian juga perbaikan dan revisi yang menjadi bagian dari masukan.

Sedangkan, Plt Gubernur Sulsel menyampaikan peranan APIP dan BPK penting dalam mengawal pemerintah daerah. Sulsel sendiri prioritasnya terdapat pada visi-misi Sulsel 2018-2023 yang menjadi koridor.

Andi Sudirman Sulaiman menyebutkan, pertumbuhan ekonomi Sulsel di atas nasional diakhir tahun 2020. Adapun sektor yang paling tinggi sharing pertumbuhannya pertanian dan kelautan.

"Data BPS ternyata sektor ekonomi tertekan itu banyak di wilayah-wilayah pedesaan. ini pada kegiatan aktivitas dan pergerakan kegiatan masyarakat. Sehingga 2021, kami melakukan prioritas tertentu. Melanjutkan pembangunan di daerah wilayah bawahan, termasuk infrastruktur di beberapa jalan, jembatan dan irigasi," paparnya.

Andi Sudirman Sulaiman juga melihat bahwa pemulihan ekonomi dapat dilakukan jika uang beredar dan pergerakan pekerja. Demikian juga pergerakan barang dan jasa.

"Saya melihat di Sulsel ini secara makro, ketika melihat APBD tidak turun maka ini akan bermasalah secara signifikan. Artinya, pergerakan kemandirian ekonomi di Sulsel masih banyak berpatokan pada penyerapan anggaran dan distribusi sistem APBD kami dalam menggerakan sistem ekonomi pemerintahan di Sulsel ini," lanjutnya.

Ia juga menilai bahwa Anggaran Desa juga dapat dialokasi untuk anggaran pemulihan ekonomi nasional. Ketika sektor padat karya dapat disentuh maka akan menyerap tenaga kerja. Sehingga peranan APIP dan BPK dibutuhkan untuk melakukan pendampingan agar program-program pembangunan yang ada dapat berjalan dan dipertahankan.

Tambahnya, bahwa ke depan adalah kebijakan yang ada arahnya top - down tetapi pelaksanaanya bottom - up untuk pengambilan keputusan. Artinya, diinginkan bagaimana matriks yang nanti lahir adalah resource (sumber daya) yang ada di Inspektorat kemudian dapat membuat formulasi baru untuk menghadirkan orang-orang yang betul-betul mumpuni dari semua OPD untuk ditarik kemudian menjadi penguatan dalam pendampingan dan pengawalan.

"Kami kami juga menginginkan inspektorat dan jajaran auditornya menjadi dokter pribadi bagi provinsi dan kabupaten-kota. Kami ingin menjadikan bagi OPD-OPD kami bisa bertanya dan memperhatikan rekomendasi yang ada," harapnya.

Ia menyampaikankan bahwa kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan Intern Keuangan daan Pembangunan Serta Gelar Pengawasan ini menjadi ruang kolaborasi ini menjadi ruang side by side. Sinergi dan kolaborasi antara inspektorat dan BPKP penting dalam pengawalan akuntabilitas.

"Syarat utamanya adalah keterbukaan dalam informasi. Makanya, saya bilang keterbukaan data penting. Bahwa inilah area-area yang kritis, kritikal bagi kami untuk mempertanyakan bagi APIP dan BPK untuk sama-sama membedah dan kemudian kita jalan bersama," pungkasnya.

Andi Kamal.

Mendadak Viral, Wacana Gaji 9Juta PNS Per Bulan Dimentahkan Kemenkeu

                     Foto ilustrasi

Portalrakyat.com-Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akhirnya angkat bicara mengenai besaran Ternyata hal tersebut tidak benar, sebab tidak ada rencana kenaikan gaji.

Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran DJA Kemenkeu Didik Kusnaini menegaskan, bahwa tidak ada rencana kenaikan gaji PNS untuk tahun ini. Sebab, pemerintah masih fokus pada penanganan dampak Pandemi Covid-19.

"Tidak ada rencana untuk menaikkan gaji PNS (2021)," ujarnya yang dikutip Senin (4/1/2021).

Namun, terkait dengan peningkatan tunjangan kinerja ASN dan pensiunan ia mengatakan bahwa rencana itu ada. Rencana itu saat ini tengah di bahas di internal Kementerian dan Lembaga terkait.

"Penyusunan peraturan pemerintah tentang skema gaji dan pensiun, saat ini masih dalam tahap pengkajian interdepartemen," jelasnya.

Menurutnya, dalam pembahasan ini ada banyak pertimbangan yang perlu dikaji. Salah satunya adalah dampak ke keuangan negara tidak hanya jangka pendek tapi juga jangka panjang.

"Mempertimbangkan banyak aspek, diantaranya termasuk dampaknya terhadap keuangan negara jangka pendek dan panjang," kata Didik.

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo mengatakan, untuk tahun ini gaji PNS untuk jabatan terendah bisa menjadi Rp 9 juta - Rp 10 juta per bulan.

Kenaikan ini disebabkan oleh peningkatan tunjangan yang telah direncanakan sejak tahun lalu.

"Jadi (gaji) pegawai paling rendah ASN itu bisa minimal Rp 9 juta sampai Rp 10 juta," kata dia dalam Grand Launching Wakaf Uang ASN Kementerian Agama, Senin (28/12/2020).

Tjahjo mengatakan, kenaikan tunjangan akan dinikmati sekitar 4,2 juta ASN, 1 juta pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang terdiri dari kalangan guru, 260 tenaga kesehatan, dan 100 ribu tenaga penyuluh.

"Mudah-mudahan lewat rekrutmen, sistem merit, tunjangan dan sebagainya bisa tertata, terdata berapa ASN yang kita butuhkan," jelasnya.

Tjahjo berharap para abdi negara bisa mewakafkan sebagian kenaikan tunjangan itu untuk kebaikan. Pemerintah pun saat ini masih mencari cara agar ASN bisa berkontribusi lebih besar dalam berwakaf.

"Nanti kita cari. Dari gaji pokok dan tunjangan serta lain-lain kita imbau dengan cara gimana. Sehingga ada wakaf bisa bergulir ke depan," kata politisi PDI Perjuangan ini.*redaksi

DPRD Apresiasi LKPJ Bupati Gowa

Portalrakyat.com, Gowa (Sulsel) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memberikan apresiasi terhadap terhadap Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Gowa Tahun Anggaran 2020 yang diserahkan beberapa waktu lalu.

Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Gowa, Abdul Razak saat rapat Paripurna Penyampaian Rekomendasi DPRD Kabupaten Gowa Terhadap Laporan Pertanggungjawaban Bupati Gowa Tahun Anggaran 2020, Sabtu (30/5) malam.

Abdul Razak menyebutkan hal ini setelah dilakukan pengkajian, pendalaman dan pembahasan terhadap LKPJ Bupati Gowa Tahun Anggaran 2009  bersama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dilaksanakan selama dua hari, tanggal 29-30 Mei 2020.

"DPRD pada prinsipnya memberikan apresiasi yang  setinggi-tingginya kepada seluruh SKPD lingkup pemerintah Kabupaten Gowa dan capaian kinerja tahun anggaran 2019 sangat baik. Secara nyata kami memberikan apresiasi sehingga Kabupaten Gowa dapat berkembang dan sejajar melebihi kabupaten/kota yang lainnya," kata Abdul Razak saat menyampaikan rekomendasi DPRD Kabupaten Gowa.

Seperti urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa, DPRD Gowa memberikan apresiasi kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) karena berhasil menjadi pengelola terbaik dan berharap kedepan pembinaan pendampingan serta pengawasan perlu ditingkatkan sehingga di masa yang akan datang penyelenggaraan pemerintahan desa menjadi lebih baik.

Begitupun dengan pengelolaan keuangan daerah. DPRD memberikan apresiasi atas kinerja pengelolaan keuangan daerah atas keberhasilan Pemerintah Daerah meraih WTP 8 kali berturut-turut dari BPK. DPRD berharap kedepan agar terus dipertahankan dengan sistem pengelolaan keuangan yang lebih baik.

Hal yang sama juga pada bidang kesehatan, DPRD juga memberikan apresiasi atas kinerja layanan kesehatan yang ada di Kabupaten Gowa. DPRD berharap peningkatan pelayanan kesehatan di Kabupaten Gowa kedepannya lebih baik dan berkualitas serta sarana dan prasarana perlu menjadi perhatian.

Walaupun demikian, Abdul Razak yang juga Ketua Fraksi Partai Gerindra ini menyampaikan sejumlah rekomendasi untuk diperhatikan agar Pemerintahan Kabupaten Gowa lebih baik kedepannya.

Diantaranya DPRD Kabupaten Gowa berharap Inspektorat dapat melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk Pemerintah desa dan kelurahan. Di sektor Pendidikan, DPRD Kabupaten Gowa berharap inovasi dan program pendidikan kedepan dapat berjalan dengan baik yang didukung oleh infrastruktur atau sarana dan prasarana.

Kemudian Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) diharapkan dapat melakukan upaya-upaya peningkatan pendapatan di sektor pajak, dan mengindentifikasi sumber-sumber pajak.  Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk senantiasa terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Begitupun dengan Dinas Sosial, DPRD Kabupaten Gowa berharap agar dilakukan pembaharuan data penerima bantuan sosial. Hal ini agar penyaluran bantuan ke masyarakat dapat tepat sasaran. Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) agar melakukan pengawasan terhadap pengembang yang tidak melakukan kegiatan sesuai dengan aturan yang ada.

Selanjutnya DPRD Kabupaten Gowa juga meminta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang (PUPR) agar perencanaan dan pengawasan lebih ditingkatkan agar kegiatan bisa berjalan dengan baik.

DPRD Gowa juga meminta pengelolaan sampah lebih maksimal. Kemudian dinas perhubungan agar melengkapi papan bicara dan meminta Satpol PP dalam melakukan pengawasan terkait pelaksanaan Peraturan Daerah.

"Kita berharap pembuatan Perda harus disertai dengan faktor pendukung lainnya agar penerapan setelah ditetapkan sebagai Perda dapat dilaksanakan secara maksimal," tandasnya.(JN).

Soppeng Kabupaten Pertama Terapkan Intergrasi SIRUP LKPP

Portalrakyat.com,Soppeng - Keseriusan Pemkab Soppeng menerapkan Pencegahan Korupsi pada aplikasi MCP Korsupgah  (Monitoring Center for Prevention Koordinator Supervisi Pencegahan) KPK RI terlihat jelas  dengan diterapkannya Integrasi  SiRUP atau Sistem Informasi Rencana Umum 

LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) dengan Aplikasi Keuangan Daerah Pemkab Soppeng. 

Dengan terintegrasinya SiRUP LKPP dengan Aplikasi Keuangan Daerah Pemkab Soppeng, menjadikan daerah ini sebagai kabupaten pertama di Sulsel selain Kota Makassar dalam kategori kota yang menerapkan sistem ini. 

Hal ini diungkapkan Kepala Inspektorat Kabupaten Soppeng A Mahmud yang didampingi Kepala Bagian Barjas Setda Soppeng Muhammad Ichsan saat menerima kunjungan Pemerintah Kabupaten Pinrang yang melakukan Study Komparatif di Kabupaten Soppeng  terkait pelaksanaan dan Pencapaian MCP KORSUPGAH KPK (integrasi SiRUP LKPP), Selasa 10/2/2020.

"Karena kita merupakan kabupaten pertama di Sulawesi Selatan selain Makassar dengan Kategori Kota yang menerapkan integrasi ini,sehingga kabupaten lain seperti Kabupaten Pinrang datang berkunjung ke Soppeng melakukan studi Komparatif untuk persiapan menerapkan sistem ini di daerah mereka"ujarnya.

Terkait dampak penerapan integrasi SIRUP LKPP ini dengan Aplikasi Keuangan Daerah Pemkab Soppeng, A. Mahmud mengungkapkan. 

"Integrasi ini membuat peringkat pelaksanaan dan pencapaian MCP KORSUPGAH KPK Kabupaten Soppeng meningkat dan mendapat penilaian positif dari KPK"tandasnya. (Red).

Mutasi di lingkungan Sekretariat Daerah Dan Sekretariat DPRD Wajo, Ini kata Dr.H.Amran Mahmud

Portalrakyat.com, Wajo (Sulsel) - BKPSDM Kabupaten Wajo dibawah pimpinan Drs. Herman, AL kembali melaksanakan acara Pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan Pejabat Pengawas di Ruang Aula Kantor Bappeda Kabupaten Wajo, Selasa 21 Januari 2020.

Dalam acara ini Bupati Wajo Dr. H. Amran Mahmud, S.Sos., M.Si. mengambil Sumpah dan melantik Pejabat Pengawas lingkup Pemerintah Kabupaten Wajo, di lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Wajo.

Adapun nama nama Pejabat tersebut yang di Sumpah dan dilantik, dimana dibacakan bahwa Pengangkatan kembali pengukuhan dalam jabatan Pengawas diantaranya.

Ahmad Darmawan, SE menjadi Kasubag Administrasi Pemerintahan pada Bagian Pemerintahan Setda.

Muhammad Iqbal, S.IP menjadi Kasubag Administrasi Kewilayahan pada Bagian Pemerintahan Setda.

Andi Zulfitri, S. IP menjadi Kasubag Otonomi Daerah dan Kerjasama pada bagian Pemerintahan Setda

Hasriadi, S.S menjadi Kasubag Bina Mental Spiritual pada Bagian Kesra dan Pelayanan Dasar Setda

Drs. Syamsul Jaya, M.Si menjadi Kasubag Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar pada Bagian Kesra dan Pelayanan Dasar Setda

Suriani, S.H. menjadi Kasubag Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar pada Bagian Kesra dan Pelayanan Dasar Setda

Gazali, S.IP menjadi Kasubag Perpustakaan pada Bagian Kesra dan Pelayanan Dasar Setda

A. Tenriawaru, S.H., M.Si menjadi Kasubag Perundang undangan pada Bagian Hukum Setda

Syamsinar, S.H menjadi Kasubag Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Bagian Hukum Setda.

Dewi Noviany Kahar, S.E menjadi Kasubag Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Setda.

Kartini, S.Sos menjadi Kasubag Kebijakan Perekonomian pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Setda

Asmarianti, SE menjadi Kasubag Sumber Daya Alam pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Setda

Drs. H. Haris, T menjadi Kasubag Penyusunan Program pada Bagian Administrasi Pembangunan Setda

Hasnidar L, S.Sos., M.Si menjadi Kasubag Pengendalian Program pada Bagian Administrasi Pembangunan Setda.

Hejarmawangsa Hasyim, S.Sos., M.Si menjadi Kasubag Evaluasi dan pelaporan pada Bagian Administrasi Pembangunan Setda

Muh. Awan Gunawan R, S.T menjadi Kasubag Pengelolaan Pengadaan Barang/ Jasa pada Bagian Pengadaan Barang / Jasa Setda

Andi Nurhalim Sinrang, S.Sos menjadi Kasubag Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik pada Bagian Pengadaan Barang / Jasa Setda

H. Syarifuddin, S.T menjadi Kasubag pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang / Jasa pada Bagian Pengadaan Barang / Jasa Setda

Andi Marlina, S.Sos menjadi Kasubag Kelembagaan dan analisis jabatan pada Bagian Organisasi Setda

Sabri Wahab, SE menjadi Kasubag Tata Laksana dan Pelayanan Publik pada Bagian Organisasi Setda

Andi Ilham, S.H., M.Si menjadi Kasubag Reformasi Birokrasi dan Kinerja pada Bagian Organisasi Setda

Maya Asrianti, S.P., M.Si menjadi Kasubag Tata Usaha Pimpinan, Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan Kepegawaian pada Bagian Umum Setda

Ambo Masse, S.T menjadi Kasubag Perlengkapan pada Bagian Umum Setda

Besse Suhartina, S.Sos menjadi Kasubag Rumah Tangga pada Bagian Umum Setda

Miftahuddin D, S.S menjadi Kasubag Kearsipan   pada Bagian Umum Setda

Safaruddin, S.STP., M Si menjadi Kasubag Protokol pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda

Ratna Yusuf, S.Sos., M.I.Kom menjadi Kasubag Komunikasi Pimpinan pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda

Muhammad Ramli, SE menjadi Kasubag Dokumentasi Pimpinan pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda

Rosida, SE menjadi Kasubag Perencanaan dan Anggaran pada Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda

Suhartono, S.Sos menjadi Kasubag Perbendaharaan dan Verifikasi pada Perencanaan dan Keuangan Setda

Sitti Hawa Alimin, SE menjadi Kasubag Akuntansi, Aset dan Pelaporan pada Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda

Bayu Utomo Putra, S.H menjadi Kasubag Perundang undangan pada Bagian Legislasi dan Persidangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Andi Tenriawaru, S.Sos., M.Si menjadi Kasubag Rapat dan Risalah pada Bagian Legislasi dan Persidangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Andi Enny Surahmat, S.Sos menjadi Kasubag Humas dan Protokol pada Bagian Legislasi dan Persidangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Andi Rista Ayu, S.Sos menjadi Kasubag Penganggaran pada Bagian Penganggaran dan Pengawasan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Besse Vivi Adriani, S.E., M.Si menjadi Kasubag Pengawasan Bagian Penganggaran dan Pengawasan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Adipati Hamdan Kisyra, SE menjadi Kasubag Fasilitasi Reses dan Aspirasi Bagian Penganggaran dan Pengawasan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Bupati Wajo Dr. H. Amran Mahmhud, S.Sos., M.Si dalam arahan dan sambutannya menyampaikan bahwa rangkaian pengambilan sumpah janji jabatan pejabat pengawas pejabat struktural eselon IV pada hari ini menjadi bagian penting di dalam menggerakkan roda organisasi yang baru saja melakukan reformasi birokrasi dalam menata organisasi.

"Kita ingin di 2020 sampai seterusnya akan semakin bergerak lincah dan semakin berisi, semakin efektif, kerja kerja kita untuk memberikan terbaik kepada masyarakat Kabupaten Wajo dalam mewujudkan visi dan misi sampai 2024 termasuk 25 program kerja nyata," ungkap Dr. H. Amran Mahmud, S.Sos., M.Si.

"Olehnya itu, saya ingin mengajak kita semua, kepada saudara-saudara semua yang baru dilantik, untuk mulai sekarang ini akan lebih fokus, akan lebih meningkatkan kinerja dan prestasinya dan berharap saudara sekalian lebih berkreasi, memiliki inovasi, lebih terus meningkatkan diri, kapasitas diri dan yang paling utama terus Istiqomah menjaga integritas," Bupati Wajo menambahkan.

Bupati Wajo juga katakan kalau yang paling penting di dalam mengawal program pemerintah, sesuai visi yang  ingin dicapai yaitu pemerintah amanah menuju Wajo yang maju dan sejahtera.

Lebih lanjut dikatakan kalau Pemerintah amanah adalah pemerintah yang tentunya harus memiliki integritas, menghadirkan pemerintah yang baik good governance, pemerintahan bersih clean governance dan pemerintahan yang legitimate atau pemerintah yang mendapat kepercayaan.

"Dibutuhkan kerja kerja kompak, kolaborasi, sinergitas,  bagaimana bisa mempercepat semua kerja-kerja kita, banyak yang menantang kita kedepan di dalam menyelesaikan tugas-tugas pokok kita," jelas Dr. H. Amran Mahmud, S.Sos.,M.Si.

Dia juga berharap agar saudara-saudara yang dilantik akan lebih meningkatkan diri, yang paling pokok agar kerjanya tidak terkontaminasi dengan berbagai hal, utamanya isu-isu yang sering berkembang yang membuat organisasi pincang, tersumbat dan lain sebagainya.

"Saya berharap saudara-saudara sekalian menjadi pilihan untuk terus bekerjasama dengan baik dan fokus dalam menyelesaikan dan mempercepat tugas-tugas kita," harap Bupati Wajo.

"Mudah-mudahan dengan momentum awal tahun baru ini, kita bergerak cepat dan sekarang adalah semangat kita gas full, kita akan kerja cepat, kerja keras, kerja ikhlas dan kerja cerdas," kata Dr. H. Amran Mahmud, S.Sos., M.Si.

Dan dikatakan kalau Inti reformasi adalah semua yang bisa ditinggalkan, semua yang kurang yang sudah menjadi penilaian selama ini, dan mengajak untuk berbenah bersama, itu harapannya dan mengucapkan terima kasih dan sukses selalu.

Menutup sambutannya dengan yel-yel penuh semangat untuk kompak, siap menantang pekerjaan kedepan dan memberikan layanan terbaik kepada masyarakat Wajo.

( Humas Pemkab Wajo )

Awasi Dana Desa, GoWa-MO Luncurkan Program Media Online Masuk Desa

Portalrakyat.com, Gowa (Sulsel) - Organisasi Wartawan Media Online  (Gowa-MO) meluncurkan program Media Online Masuk Desa. Melalui program ini, Gowa-MO akan melakukan pengawasan penggunaan Dana Desa di Kabupaten Gowa. 

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Group Wartawan Media Online (DPP GoWa-MO) Syafriadi Djaenaf saat meluncurkan Program "Media Online Masuk Desa dan Desa Masuk Media Online" di Sekretariat Gowa-MO, Jalan Tumanurung Raya No B 28 Pandang-Pandang meminta kepada semua jurnalis media online yang bergabung dalam DPP Gowa-MO, agar melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana desa. 

Syafriadi menyebutkan, keterlibatan DPP Gowa-MO diharapkan membantu mencegah penyalahgunaan Dana Desa. Ia membeberkan, secara nasional, hingga tahun 2018 tercatat sedikitnya sudah ada 181 kasus korupsi dana desa dengan 184 tersangka. Dengan total kerugian negaranya, sebesar Rp 40,6 miliar.

Selebihnya tercatat 900 kepala desa bermasalah dengan hukum. Angka ini, kata Syafriadi tentu menjadi keprihatinan bersama.

"Sudah banyak oknum Kepala Desa dijeruji besi karena terbukti pengelolaan keuangan desanya tidak sesuai dengan aturan. Kasus ini terjadi di hampir kabupaten/kota yang ada di Indonesia," jelasnya

Bila dilihat dari banyaknya pola korupsi dana desa, memang sulit dihindari dengan berbagai faktor. Terutama minimnya pengawasan dan kemampuan mengawasi dengan 74 ribu lebih desa di Indonesia. 

"Selain pengawasan, minimnya pengetahuan dan kapasitas aparatur dalam melakukan pelaporan keuangan desa sesuai dengan aturan yang berlaku menjadi penyebab, termasuk lemahnya penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang sudah diluncurkan oleh Kementerian Desa," sebut mantan Ketua Umum Koalisi LSM Maha Karya Indonesia ini

Karena itu, dengan program Media Online Masuk Desa dan Desa Masuk Media Online, harap dia, dapat memperkuat sistem pengawasan penggunaan Dana Desa. Serta untuk memastikan bahwa dana desa benar-benar efektif. "Satu orang Jurnalis akan mengawasi 2 sampai 5 desa," ungkapnya.

Semua potensi dan keberhasilan desa yang diawasi harus dipublikasikan. "Kita akan menyiapkan 250 media online untuk program ini, kita akan mengawasi penggunaan dana desa dan melakukan pembinaan sampai kegiatannya selesai kemudian dipublikasikan," paparnya.

Program ini sekaligus memberikan bimbingan tekhnik kepada sekdes dan staf desa untuk pembuatan baket dan rilis berita. "Pengembangan SDM desa sangat penting, Kedepannya pihak Desa sudah bisa mengirim rilis terkait potensi, capaian pembangunan dan keberhasilan kegiatan mereka di desa masing-masing,"tutupnya.

Termasuk Kabupaten Soppeng,Beberapa Kabupaten Lainnya Masuk Nominasi Penyerahan LKPD Tahun 2020

Soppeng, Portalrakyat.com-Berdasarkan Surat Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 59/S/XIX.MKS/03/2021 tertanggal 26 Maret 2021 perihal Penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2020 (Unaudited) Kabupaten Soppeng,

Maka Kabupaten Soppeng bersama dengan Kabupaten Gowa, Bantaeng, Pangkep, Sidrap, Jeneponto, dan Sinjai mengikuti penyerahan LKPD TA 2020 Unaudited yang dilaksanakan hari senin tanggal 29 Maret 2021 di Kantor BPK RI Perwakilan Prov. Sulawesi Selatan.

Dalam penyerahan LKPD tersebut dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati Kab/Kota. Untuk Kabupaten Soppeng dihadiri oleh Wakil Bupati Soppeng Ir.H.Lutfi Halide, MP didampingi Sekretaris Daerah Drs.H.A.Tenri Sessu, MSi. Ka.Inspektorat Drs.A.Mahmud, MM, dan Ka.BPKPD Drs.H.Dipa, MSi.

Pada kesempatan tersebut Kepala Perwakilan BPK Bapak Wahyu Priyono, SE, MM, Ak, CA, CSFA menyampaikan beberapa hal melalui sambutan beliau, antara lain bahwa pemeriksaan yg dilakukan atas LKPD TA 2020 untuk memperoleh opini, maka kewajaran informasi Laporan Keuangan yang disajikan harus memenuhi 4 kriteria yaitu :

1. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan

2. Kecukupan pengungkapan

3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan

4. Efektifitas pengendalian Intern.

Lanjut,beliau juga penyampaikan bahwa Tim akan melakukan pemeriksaan sesuai prosedur baku untuk meyakini yaitu dgn Pengujian Laporan dan Dokumen, Konfirmasi/Wawancara, dan pengujian fisik di lapangan. Sehingga beliau mengharapkan agar Pemerintah Daerah mensupport dengan memberikan data dan informasi serta menjembatani dengan Pihak Ketiga.

Andi Kamal.

Tunjangan Serta Gaji Ke 13 PNS Secara Penuh Tidak Dipotong di Tahun 2021,Klik Penjelasannya

Portalrakyat.com-Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan memastikan pemberian tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 pegawai negeri sipil (PNS) secara penuh tanpa dipotong sepeser pun pada 2021.

Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani mengatakan pemberian gaji ke-13 untuk pensiunan PNS pun diberikan secara penuh tanpa ada pemotongan.

"Sesusai APBN 2021 penggajian tahun 2021 adalah pemberian THR dan G13/Pensiun 13 yang diharapkan diberikan secara full," kata Askolani saat dihubungi di Jakarta, Senin (28/12/2020).

Besaran pencairan THR dan gaji ke-13 untuk PNS dan para pensiunan berbeda dengan tahun 2020. pencairan THR dan gaji ke-13 PNS dan untuk para pensiunan tinggal menunggu keputusan dari Presiden Joko Widodo

"Hal itu implementasinya menunggu penetapan Presiden pada waktunya bila akan dilaksnakan," imbuhnya.

Dia menambahakan, anggaran untuk THR dan gaji ke-13 sudah dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021. Oleh karenanya, ini diharapkan bisa membantu para PNS untuk tetap melakukan belanja.

"Saat ini rencananya sama dengan kebijakan sebelum Covid-19. Nanti akan dilakukan monitoring implementasinya di 2021," tandasnya.

Hadiri Ranperda Pembicaraan TK I PJs Bupati Soppeng Idham Kadir Sampaikan Ini

Portalrakyat.com-Pjs Bupati Soppeng Idham Kadir, S.Sos,M.Si hadiri Rapat Paripurna DPRD Pembicaraan TK.I yang secara resmi di buka langsung oleh Ketua DPRD Soppeng H.Syaharuddin M Adam,S.Sos,MM yang dilangsungkan di ruang Sidang Kantor DPRD Kabupaten Soppeng, Jumat (20-11-2020).

Dikesempatan itu Pjs Bupati Soppeng Idham Kadir, S.Sos,M.Si dalam sambutannya mengatakan, Penyusunan tiga Ranperda dari pemerintah daerah tentunya dimaksudkan sebagai upaya Pemerintah Daerah dalam menghadirkan payung baru dalam penyelesaian tuntutan ganti kerugian daerah, perwujudan pedoman dan penataan rencana induk pengelolaan kepariwisataan di Kabupaten Soppeng, serta penyelesaian BUMD dalam hal ini perusahaan daerah PDAM terhadap peraturan perundang-undangan yang baru dan lebih tinggi.

Dikatakannya, Terhadap penyusunan 3 (tiga) Ranperda ini, maka dapat kami sampaikan dasar penyusunannya sebagai berikut:

1. Ranperda tentang tata cara tuntutan ganti kerugian daerah.

Dalam rangka mendukung terwujudnya Negara hukum maka perlu didukung dengan adanya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berdaya guna dan berhasil guna untuk memacu kemajuan negara pada umumnya dan daerah pada khususnya, dalam penyelenggaraan otonomi daerah maka diperlukan sumber pembiayaan yang tersedia secara pasti yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk menjamin ketersediaan pembiayaan ini maka diperlukan upaya-upaya menjaga ketersediaan anggaran berupa pemulihan apabila terjadi kerugian daerah.

Dijelaskan, Untuk menghindari terwujudnya kerugian keuangan daerah akibat tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang maka perlu dilakukan suatu pengaturan dalam bentuk peraturan daerah mengenai tuntutan ganti kerugian daerah baik melalui pemulihan maupun melalui penyelesaian kerugian daerah oleh karena itu dalam peraturan-peraturan ini ditegaskan bahwa kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus diganti oleh pihak yang bersalah dengan dengan penuntutan atas kerugian tersebut daerah dapat dipulihkan dari kerugian yang telah terjadi.

Untuk memenuhi kebutuhan pengaturan atas pemulihan dan penyelesaian kerugian daerah yang lebih baik perlu dibuat peraturan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti dan standar yang mengikat semua pihak baik DPRD, Pemerintah Daerah, pegawai negeri bukan bendahara, pejabat lain dan pihak ketiga dalam proses pemulihan dan penyelesaian kerugian daerah, hal ini penting dalam mewujudkan tertib pengelolaan keuangan daerah di kabupaten Soppeng.

2. Ranperda tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Soppeng Tahun 2020-2035.

Pembangunan pariwisata Kabupaten Soppeng diharapkan memberi kontribusi dalam pencapaian visi pembangunan kepariwisataan Kab. Soppeng yakni terwujudnya Kab. Soppeng sebagai destinasi pariwisata alam berbasis Tirta sejarah dan budaya unggulan provinsi Sulawesi Selatan menuju masyarakat Soppeng yang sejahtera.

Untuk mewujudkan visi tersebut diperlukan perencanaan induk yang mempunyai peranan sangat strategis dalam menjamin keberlanjutan penyelenggaraan kepariwisataan, Untuk itu maka penyelenggaraan kepariwisataan perlu diatur dan direncanakan demi keberlangsungan dan peningkatan kehidupan serta penghidupan masyarakat sekaligus untuk mewujudkan pengelolaan kepariwisataan yang serasi, selaras dan seimbang melalui penetapan rencana induk pembangunan kepariwisataan Kabupaten diharapkan dapat menopan dan menunjang tujuan pembangunan di Kabupaten Soppeng.

Dari aspek yuridis Pemerintah Kabupaten Soppeng sampai akhir tahun 2019 telah memiliki beberapa ketentuan regulasi terkait dengan kepariwisataan namun belum memiliki peraturan daerah tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan mengacu pada undang-undang nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan dan peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2011 tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional tahun 2010-2015, peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia nomor 10 tahun 2016 tentang pedoman penyusunan rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi dan kabupaten/kota, serta peraturan daerah provinsi Sulawesi Selatan nomor 2 Tahun 2015 tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah provinsi Sulawesi Selatan tahun 2015-2030, maka konsep perencanaan kepariwisataan tersebut disusun dalam bentuk rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten Soppeng sebagai suatu rencana yang tidak berdiri sendiri dan lepas dari sistem perencanaan sektor lain tetapi merupakan bagian dari perencanaan pembangunan wilayah yang berfungsi untuk mengintegrasikan perencanaan pariwisata ke dalam kebijakan dan rencana pembangunan Kabupaten Soppeng secara utuh.

3. ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Penataan Organisasi dan Tata Kerja PDAM Kabupaten Soppeng.

Dalam rangka mendukung pembangunan daerah peran BUMD diharapkan semakin penting sebagai perintis dalam sektor usaha sebagai pelaksana pelayanan publik ketentuan pasar dan juga tentunya dapat berfungsi sebagai salah satu penyumbang bagi penerimaan daerah baik dalam bentuk pajak deviden maupun hasil partisipasi.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dalam Pasal 4 Ayat (2) disebutkan bahwa pendirian BUMD ditetapkan dengan peraturan daerah selanjutnya pada ayat (3) disebutkan bahwa BUMD terdiri atas perusahaan umum daerah dan perusahaan perseroan daerah, dan ayat ( 4) disebutkan bahwa kedudukan perusahaan umum daerah sebagai badan hukum diperoleh pada saat peraturan daerah yang mengatur mengenai pendirian perusahaan umum daerah mulai berlaku, perusahaan umum daerah merupakan BUMD yang seluruh modalnya dimiliki daerah dan tidak berbagi atas saham.

Berdasarkan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam pasal 139 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD disebutkan bahwa perusahaan daerah yang telah didirikan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dapat diubah menjadi BUMD dengan dasar tersebut maka dalam rangka memberikan regulasi mengenai tata kelola dan pembinaan perusahaan umum daerah di kabupaten Soppeng, maka peraturan daerah kabupaten Soppeng nomor 14 tahun 2006 tentang pembentukan dan penataan organisasi si dan tata kerja perusahaan Daerah air minum kabupaten Soppeng yang dimuat dalam lembaran daerah kabupaten Soppeng tahun 2006 nomor 76 perlu dilakukan perubahan sesuai ketentuan sebagaimana yang diatur dalam peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2017 tersebut.

Untuk diketahui acara ini dihadiri oleh

Pimpinan DPRD Kabupaten Soppeng bersama anggota DPRD Kab. Soppeng

-Sekertaris Daerah Kabupaten Soppeng, Drs.H.A.Tenri Sessu,M.Si.

-Para Pejabat lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng, Tenaga Ahli DPRD.

Firli Bahuri Ketua KPK RI Sebut Ada 3 Bidang yang Rentan Korupsi

Portalrakyat.com, Makassar (Sulsel) - Ketua Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), Firli Bahuri menyebut, ada terdapat tiga bidang yang rentan terjadi kasus korupsi, yakni pelayanan dan tata niaga, keuangan daerah, serta penegakan hukum dan reformasi birokrasi.

“Tiga fokus itu memang rentan terjadinya korupsi,” katanya saat melakukan kegiatan penguatan pencegahan korupsi di Sulawesi Selatan (Sulsel) yang berlangsung di Kantor Gubernur Sulsel, Makassar, Kamis (23/1).

Firli menyampaikan bahwa tiga bidang ini juga menjadi strategi nasional untuk pencegahan terjadinya korupsi. “Pertama adalah pelayanan dan tata niaga, kedua kita ‘follow up’ pengelolaan keuangan daerah dan ketiga adalah penegakan hukum dan reformasi birokrasi,” ujarnya.

Firli menjelaskan, salah satu pencegahan korupsi adalah harus bersinergi dan berkorelasi dengan seluruh aparatur pemerintahan, termasuk kementerian, lembaga dan pemerintah daerah.

“Tadi sudah kami sampaikan kepada forum komunikasi daerah tingkat I, bupati, gubernur, Ketua DPRD, anggota DPRD, semua yang hadir untuk sinergi melakukan pemberantasan korupsi. Kegiatannya Alhamdulillah bisa terlaksana dengan baik,” katanya. (red). 

Legislator DPRD Sulsel Andi Nurhidayati Gelar Dengar Pendapat Terkait Permasalah Antara Petani dan PT Benindo

Makassar, Portalrakyat.com, - Anggota DPRD Sulsel, Andi Nurhidayati Zainuddin merespon cepat keluhan petani jagung di Kabupaten Soppeng yang hasil panennya belum dibayarkan oleh pihak PT Benindo Perkasa Utama.

Diketahui PT Benindo memiliki kerjasama bantuan bibit jagung gratis kepada petani se Sulawesi Selatan termasuk Soppeng dan Wajo, dengan perjanjian setelah panen dijual kembali ke PT Benindo dan dibayar 15 hari.

Wakil Ketua Komisi B DPRD Sulsel ini menginisiasi Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Sulsel, Selasa (4/5/2021), dengan mengundang pihak PT Benindo Perkasa Utama, masyarakat perwakilan petani dan pihak pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

"Pekan lalu waktu ada kunjungan kerja di Soppeng Saya menerima aspirasi dari beberapa petani jagung terkait keterlambatan pembayaran dari PT Benindo, padahal petani mendapatkan informasi bahwa pemerintah provinsi sudah mencairkan anggaran PT Benindo, tapi pihak PT Benindo menyampaikan belum ada pembayaran yang dilakukan oleh pemerintah provinsi," ujarnya.

"Saat itu, Saya langsung berkomunikasi dengan  Kepala Dinas (Kadis) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan terkait pembayaran, dan Pak Kadis sampaikan hal yang sama seperti yang disampaikan oleh pihak PT Benindo, belum dibayarkan. Tapi masyarakat tetap percaya informasi yang beredar bahwa sudah dibayarkan, hingga Saya menginisiasi RDP ini," lanjutnya.

Andi Etti sapaannya, menegaskan, RDP ini dilaksanakan untuk memperjelas informasi terkait keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh pihak PT Benindo kepada petani jagung, dan berharap petani tidak mudah mempercayai informasi yang diterima.

"(RDP) Ini untuk mencegah kesalahapahaman antar masyarakat dengan PT Benindo, terlebih ada informasi yang tidak utuh diterima masyarakat terkait pembayaran, bahkan informasi itu bisa memperkeruh hubungan kerjasama yang selama ini terbangun antar petani dengan PT Benindo," jelasnya.

Dalam pertemuan yang dihadiri Kadis Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan, Andi Ardin Tjahjo dan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Muhammad Rasyid, kata Andi Ettix Petani mendengarkan langsung kondisi sesungguhnya terkait keterlambatan pembayaran yang dialami petani.

"Ada Rp. 10,3 milyar uang PT Benindo belum dibayarkan pemprov. Terkait pembayaran ke petani, PT Benindo juga menyampaikan ada beberapa yang sudah dibayarkan, menggunakan dana sendiri dan pinjaman. Bahkan PT Benindo mengajukan pinjaman ke Bank Sulsel untuk membayar petani," jelasnya.

"Dan juga tadi Pak Rasyid menyampaikan komitmennya untuk secepatnya memproses dana PT Benindo, dengan beberapa utang yang ada di dinas pertanian sebesar Rp. 34 milyar," ungkap Legislator Sulsel dua periode ini. (Red/Andi Kamal).

Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJMD 2021-2026,Bupati Soppeng Ingatkan SKPD Tentang Visi Misi

Portalrakyat.com-Bupati Soppeng membuka secara resmi kegiatan Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Soppeng 2021-2026 di Aula Gabungan Dinas Kab. Soppeng, Rabu (17/03/2021).

Bupati Soppeng dalam sambutannya :

- sebagai Bupati dan Wakil Bupati Soppeng periode 2021- 2026 kami bertekad berkontribusi kepada pembangunan Kabupaten Soppeng dengan visi "Soppeng Yang Lebih Melayani, Maju dan Sejahtera". Dengan Misi yang akan dijalankan untuk mewujudkan visi tersebut dirumuskan dalam tujuan upaya umum yaitu pemantapan penyelenggaraan pelayanan dasar, pemantapan perwujudan kesadaran masyarakat, pemantapan pencapaian daya saing daerah, memantapkan tatakelola pemerintahan yang baik, memantapkan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

- Visi Misi yang kami pilih dan rumuskan tentu sudah melalui pemikiran, perenungan, serta proses diskusi dengan beberapa pihak yang memiliki kepedulian dan komitmen yang tinggi untuk kemajuan Kab. Soppeng dengan mempertimbangkan isu strategis dan tantangan pembangunan selama ini diantaranya pandemi covid 19, perubahan iklim, revolusi industri, tujuan pembangunan berkelanjutan, standar pelayanan minimal, RPJMD 2019-2024 dan RPJMD Prov. Sulawesi Selatan.

- Semoga visi dan misi pembangunan Kab. Soppeng yang dibuat bisa mewujudkan harapan masyarakat Soppeng dan dapat kami laksanakan bersama-sama di periode 2021- 2026. Saya bersama Wakil Bupati Soppeng, mengajak kepada kita semua untuk bersama-sama membahas bagaimana agar hal ini bisa terwujud dengan kolaborasi antara pemerintah Kabupaten, Kecamatan, Desa/Lurah yang merupakan suatu kewajiban kami sebagai pertanggungjawaban kami di masyarakat. Untuk itu saya berharap semuanya bergerak dan bekerja terutama seluruh kepala SKPD. saya tidak mau ada pihak yang tidak memahami Visi/Misi kabupaten Soppeng

mengenai hal ini saya harapkan semua bisa menyesuaikan karena ini adalah sesuatu yang wajib untuk setiap Kepala Daerah melaksanakan RPJMD ini sehingga paling lambat dalam jangka waktu 6 bulan ini sudah harus diselesaikan dan alhamdulillah di Kabupaten Soppeng semua berjalan sesuai dengan tahapan-tahapan sehingga saya harapkan semunya dapat berkontribusi dengan apa yang kita diskusikan pada hari ini.

acara dilanjutkan Penandatangan berita acara oleh Bupati Soppeng didampingi Wakil Bupati Soppeng dan Ketua DPRD Kab. Soppeng, dan pemaparan rancangan awal RPJMD oleh Sekda Kab. Soppeng selaku penanggung jawab penyusunan RPJMD serta Pemaparan Gambaran Umum Keuangan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2026

**Turut Hadir, Wakil Bupati Soppeng, Ketua DPRD Kab. Soppeng, Sekda, Staf Ahli, Asisten, pimpinan SKPD se Kab. Soppeng, kepala instansi vertikal, para Camat beserta Desa/Lurah se Kab. Soppeng, Perwakilan Organisasi Masyarakat, LSM, Pers, Organisasi Pemuda dan organisasi Profesi di Kab.Soppeng.andi kamal

Wabup Soppeng Mengunjungi Dan Tatap Muka Di Kantor Kecamatan Ganra

Portalrakyat,com-Wakil Bupati Soppeng Ir.Lutfi Halid, MP. di dampingi Staf Ahli Bupati Dra, Suriasni, M.Pd, Asisten perekonomian dan pembangunan daerah FIRMAN, SP, MM, Kepala Inspektur Andi Mahmud melakukan kunjungan Silaturahmi dan Tatap Muka bersama Pemerintah Kelurahan / Desa se Kec. Ganra di Aula Kantor Camat Ganra Kab. Soppeng, Senin (15/3/2021)

Kedatangan Wakil Bupati Soppeng bersama rombongan disambut baik oleh Camat Ganra Muhammad Idrus, S.Sos beserta Jajarannya.

Wakil Bupati Soppeng menyampaikan bahwa :

-kehadiran saya disini, karena saya punya prinsip hidup bahwa silaturahmi diatas segala-galanya "mata ketemu mata tidak ada dusta di antara kita".

Semoga diperiode ini, saya selaku Wakil Bupati Soppeng, terutama sebagai aparat publik wajib menyampaikan apa yang akan dikerjakan karena kunci pemerintahan ada 3 yaitu pelayanan, pengaturan dan penindakan.

Melihat Visi/Misi Kab. Soppeng yaitu "Soppeng yang lebih melayani, maju dan sejahtera", saya harap agar Camat, lurah dan kepala desa menyesuaikan visi, misi pimpinan, karena kehadiran kita jangan jadi beban pimpinan melainkan meringankan kerja pimpinan.

Saya mohon bantuannya mulai dari Ketua RW/RT wajib melihat mata rakyatnya serta menguasai wilayahnya masing-masing. Saya ingin bagaimana dana yang kedesa ditujukan ke kesejahteraan masyarakat dan membenahi administrasi keuangan. tidak hanya itu, saya harap agar selalu menjaga kebersihan di lingkungannya masing-masing.

Sebelumnya , Camat Ganra Muhammad Idrus, S.Sos menyampaikan ucapan selamat datang dan terimakasih atas kunjungan Wakil Bupati Soppeng bersama rombongan di Kecamatan Ganra yang merupakan momentum untuk lebih mempererat kebersamaan demi kesejahteraan masyarakat Kab. soppeng.

Dalam kesempatan tersebut Camat Ganra menyampaikan kondisi geografis yang ada di Kec. Ganra dimana terdapat 4 desa dan 10 dusun, serta kami juga laporkan perihal penilaian dalam pelaksanaan survei kepuasan masyarakat dimana Kec. Ganra merupakan yang tertinggi.

Wakil Bupati Soppeng juga melakukan kunjungan ke UPTD Puskesmas Ganra untuk melihat fasilitas dan pelayanannya.

Acara turut di hadiri, para Kades dan kepala Dusun serta undangan lainnya.andi kamal

Staf Ahli Bidang EKP HJ Andi Darmi Ikuti"Pinisi Sultan"Ini Kata PLT Gubernur Sulsel

Portalrakyat.com-Mewakili Bupati Soppeng, Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Hj.A.Darmi menghadiri acara Forum Percepatan Investasi, Perdagangan, dan Pariwisata Sulsel atau disingkat Pinisi Sultan. Bertempat di Hotel Four Point Makassar, Senin (8/3/2021).

Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) bekerjasama dengan Bank Indonesia (BI) Perwakilan Provinsi Sulsel.

Plt Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman dalam sambutannya sangat mengapresiasi kegiatan tersebut, dan berharap kegiatan ini dapat membantu pemerintah dalam menumbuhkan perekonomian.

“Kita akan galakkan up grading produk yang akan dipasarkan, termasuk produk UKM, termasuk packaging, dan standarisasi. Sehingga mereka yang tadinya berputar (berdagang) di lokal bisa masuk marketplace,” ucapnya.

Fokus pemerintah provinsi saat ini, lanjut Andi Sudirman, yakni refocusing anggaran yang bisa meningkatkan ekonomi dan mengatasi masalah kemiskinan di daerah ini.

Tidak hanya itu, Andi Sudirman juga mengaku bersama seluruh OPD akan bekerja untuk menumbuhkan perekonomian dengan melihat potensi ekspor mana saja yang bisa dijalankan. Karena berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sulsel, kontraksi ekonomi di daerah ini, salah satunya karena sektor perikanan dan pertanian yang menurun.

Meski demikian, Plt Gubernur yakin kegiatan Pinisi Sultan yang telah bekerja sama dengan Bank Indonesia, dapat membantu peningkatan perekonomian dari sektor perdagangan, investasi.

Sementara itu Hj.Andi Darmi yang juga Plt Kadis Pariwisata dan Pemuda Olahraga Kabupaten Soppeng mengatakan bahwa forum ini sebagai upaya mendorong peningkatan daya saing, dengan mengoptimalkan potensi daerah untuk pengembangan ekonomi.

“Semoga kegiatan ini dapat membangun koordinasi, sinergitas dan sinkronisasi program kerja terkait dengan investasi, perdagangan, perindustrian dan pariwisata antara Pemprov dan Pemkab, dan BI untuk peningkatan ekonomi di segala sektor,” harapnya.

Kegiatan tersebut dihadiri Kadis PTSP, Kadis PPK dan UKM Kabupaten Soppeng yang akan berlangsung selama 2 hari.(Andi Kamal)

Bupati Enrekang Akhirnya Angkat Bicara Terkait Kasus Pencemaran Nama Baik Dirinya Oleh Oknum Wartawan

Portalrakyat.com-Bupati Enrekang Muslimin Bando akhirnya angkat suara mengenai penangkapan WP (30), tersangka penyebar hoaks lewat situs online.

MB memaparkan, WP telah berkali-kali menyebarkan informasi hoaks tentang dirinya. "Selama itu pula saya bersabar. Sebab yang dia sampaikan tidak benar adanya," jelas MB, Sabtu 13 Februari 2021.

Namun saat WP kembali menyebar hoaks tentang dana Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), MB akhirnya bertindak. Dalam artikel yang dibuat WP, bupati dituding secara sepihak menggunakan PEN untuk membayar honorer.

"Kenapa saya harus melapor ke polisi, sebab PEN ini menyangkut kesejahteraan masyarakat saya secara langsung. Dana Rp441,5 miliar itu manfaatnya banyak. Untuk pelbagai program dan kegiatan pemulihan ekonomi, pembangunan jembatan, jalan, dan infrastruktur lainnya. Bayangkan jika PEN dibatalkan gegara hoaks itu? Masyarakat kita yang dirugikan," beber bupati.

Bupati menegaskan, PEN tidak dapat digunakan untuk keperluan lain selain yang telah diatur dalam PMK (Peraturan Menteri Keuangan) Nomor 179/2020.

MB juga mengungkapkan fakta mengejutkan. WP ternyata kerap meminta 'sesuatu' lewat ajudan maupun orang disekitar bupati. Imbalannya, WP bersedia menghentikan hoaks yang ia sebar.

"Tapi saya tidak pernah kasih. Kita punya capture chat-nya. Minta ini itu. Tidak perlu saya ungkap apa saja yang dia minta, sebab kami masih jaga kehormatan keluarganya," ujar bupati.

MB memastikan, dia melaporkan WP bukan dalam kapasitas jurnalis. Namun sebagai orang yang berstatement dan menyebarkan hoaks.

"Kami sudah 7 tahun menjabat sebagai bupati. Selama itu pula hubungan baik dengan insan pers terjaga dengan baik. Tidak pernah sekalipun kami berkasus dengan jurnalis. Sebab teman-teman jurnalis adalah mitra kritis yang merupakan bagian dari dinamika pemerintahan," kata MB

Informasi yang dihimpun, WP tidak dapat dikategorikan wartawan dan tulisannya tidak dapat disebut karya jurnalistik. Sebab tidak memenuhi kode etik jurnalis dan pedoman pemberitaan media siber. Artikel itu tidak memenuhi prinsip akurasi, keberimbangan dan cover bothside.

WP juga tidak tercatat sebagai anggota organisasi jurnalis lokal Gabungan Wartawan Enrekang (GAWAT), ataupun organisaasi kewartawanan lain seperti PWI, AJI, JOIN, IWO, dan lainnya.

WP diketahui menulis sendiri artikel dengan dirinya sendiri selaku narasumber. Menuduh bupati menggunakan dana PEN membayar gaji honorer. Artikel itu ia posting di situs online sehingga seolah-olah berita, lalu menyebarkannya.

"Sehingga kita tidak menggunakan hak jawab. Sebab mekanisme itu hanya berlaku untuk entitas media," jelas Kadis Kominfo dan Statistik Enrekang Hasbar.

Terungkap pula bahwa Updatesulsel tidak tercatat sebagai anggota asosiasi media siber yang menjadi konstituen Dewan Pers seperti AMSI maupun SMSI.

Perusahaan PT Update Media Sulsel bahkan ternyata bodong. Tidak terdaftar di KemenkumHAM, serta tidak bisa ditemukan di pusat data perusahaan AHU Online (ahu.go.id). Selain memuat hoaks soal PEN dan penghinaan terhadap Bupati, situs ini juga banyak memuat artikel yang tendensius terhadap Pemkab Enrekang.

Kantor redaksinya yang beralamat di Perumahan Taman Toraja, Tanjung Bunga Makassar juga ternyata fiktif. Mulai Kepala RT/RW, Lurah dan Camat Tamalate memastikan tidak ada perusahaan pers yang berkantor di wilayahnya. Apalagi perusahaan memang dilarang berkantor di kompleks perumahan.

"Sementara berdasarkan informasi teman-teman wartawan dari media mainstream di Enrekang, WP ini tidak pernah terlihat di Enrekang melaksanakan tugas jurnalistik," urai Hasbar.(redaksi)