-->

Minggu, 13 Oktober 2019

Demi Keterbukaan Informasi Dinas Kominfo-SP Sulsel Gencar Lakukan Sosialisasi

Portalrakyat.com, Makassar - Keterbukaan informasi merupakan jaminan hukum bagi setiap orang. Hak untuk memperoleh informasi publik menjadi bagian dari hak asasi manusia dalam mendorong partisipasi masyarakat.

Namun sayang, hingga saat ini, masyarakat belum sepenuhnya tahu akan hal ini. Sehingga Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian (Kominfo SP) gencar melalukan sosialisasi.

Salah satunya, dengan membagi-bagikan brosur terkait tata cara memperoleh informasi di lingkup badan publik pada kegiatan car free day.

Pada Minggu (13/10/2019), pejabat hingga staf di lingkup Dinas Kominfo SP Sulsel turun ke lima titik car free day di Makassar. Diantaranya Jalan Boulevard, GOR Sudiang, Taman Pakui Sayang, Pantai Losari, dan Jenderal Sudirman depan rumah jabatan gubernur.

Kepala Dinas Kominfo SP, Andi Hasdullah menekankan, hak publik untuk tahu seluruh informasi yang berkaitan dengan publik, di luar informasi yang dikecualikan.

"Selama ini, masyarakat mungkin belum banyak yang tahu bagaimana prosedur memperoleh informasi dari badan-badan publik. Jadi kami turun membagi-bagikan brosur," ungkap Andi Hasdullah.

Dia mengatakan, Gubernur Sulsel HM Nurdin Abdullah dan Wakil Gubernur Andi Sudirman Sulaiman terus berkomitmen menghadirkan pemerintahan yang terbuka, transparan, bersih, dan melayani.

"Di era keterbukaan informasi ini, Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur mengundang partisipasi publik untuk memainkan peran dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, bersih, dan melayani, dalam rangka percepatan pembangunan" jelas Andi Hasdullah.

Dia menambahkan, sosialisasi akan terus dilakukan baik di lingkup provinsi hingga kabupaten/kota.

"Salah satunya, dengan memanfaatkan aktifitas di ruang publik seperti car free day ini," tambahnya.

Gubernur Sulsel HM Nurdin Abdullah mengatakan transparansi pemerintahan sangat penting. Masyarakat punya hak untuk mengetahui apa-apa saja yang dilakukan pemerintah dengan menggunakan uang rakyat.

"Kan kita membangun menggunakan pajak rakyat. Jadi memang pengelolaannya harus transparan," kata Nurdin.

Orang nomor satu Sulsel itu menambahkan, para investor juga ingin menanamkan modalnya di daerah jika pemerintahannya terbuka dan melayani.

"Jadi saya akan mengapresiasi seluruh elemen di Pemprov Sulsel yang mau berubah lebih baik. Terutama dalam transparansi dan lebih melayani. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Korsubgah KPK yang sudah mendorong Pemprov Sulsel mewujudkan hal itu," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Informartika, Badaruddin menjelaskan, saat ini merupakan era keterbukaan informasi. Masyarakat bisa ikut terlibat dalam perencanaan dan penyusunan kebijakan publik serta pembuatan keputusan publik yang dapat mempengaruhi keputusan masyarakat.

Layanan keterbukaan informasi dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) berdasarkan UU No.14 Tahun 2008 dan Permendagri No.3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi.

"Jika ada publik yang mengajukan permohonan informasi, maka PPID yang akan menindaklanjuti. PPID melakukan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi secara cepat, tepat dan sederhana," ungkapnya.

Tapi, dia mengatakan, publik juga perlu tahu jika tidak semua informasi bisa dibuka ke masyarakat karena ada informasi yang dikecualikan. Salah satunya informasi terkait rahasia negara.

Dia menambahkan, pihaknya sengaja menyasar momen seperti car free day karena banyak warga yang melakukan aktifitas olah raga di sana. (*)

Kamis, 24 Oktober 2019

Kadis Kominfo-SP Sulsel Hadiri Festival Sinergi Aksi Informasi dan Komunikasi Publik, Ini Kata Andi Hasdullah

Portalrakyat.com, Babel - Festival Sinergi Aksi Informasi dan Komunikasi Publik (SAIK) Tingkat Nasional 2019 di Provinsi Bangka Belitung (Babel) mulai berlangsung. Event Kominfo yang diikuti oleh seluruh provinsi termasuk Sulsel itu dibuka oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kementrian Kominfo RI, Widodo Muktiyo di Hotel Novotel, Kota Pangkal Pinang, Kamis, 24 Oktober 2019. 

Widodo dalam sambutannya mengatakan, Festival SAIK 2019 ini menjadi momentum bagi Kehumasan untuk lebih cerdas dalam memanfaatkan internet sebagai wadah informasi dalam mendukung percepatan pembangunan Indonesia. Agar informasi pembangunan efektif, kata dia dibutuhkan sinergi antara pusat dan daerah. 

"Peran kehumasan  harus terus ditingkatkan. GPR harus mampu memberikan informasi yang jujur dan benar. Selanjutnya informasi yang disampaikan itu mengundang partisipasi publik dalam penguatan kolaborasi  peningkatan kinerja informasi  dan komunikasi publik di tanah air," harap Widodo.

Kepala Dinas Kominfo Sulsel, Andi Hasdullah mengapresiasi Festival SAIK 2019 di Babel. Menurutnya, event ini memberi energi bagi peserta dalam menjawab tantangan Industri 4.0. "Kita juga merespon positif imbauan Pak Dirjen IKP  untuk melakukan sinergitas pusat dan daerah di bidang Kominfo," ucap Hasdullah. 

Hal senada juga dilontarkan Wakil Gubernur (Wagub) Babel, Abdul Fattah. Orang nomor dua di Provinsi Babel itu, berharap acara SAIK berjalan lancar dan memberi manfaat yang optimal kepada seluruh peserta. "Selamat datang di Babel peserta Festival SAIK. Semoga event ini berjalan lancar dan memberi manfaat sesuai yang diharapkan," tandas Abdul Fattah. (**). 

Jumat, 06 Maret 2020

Diskominfo Buton Utara Studi Banding Pengelolaan Teknologi dan Informasi di Gowa


Portalrakyat.com, Gowa -Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfo-SP) Kabupaten Buton Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan studi banding ke Diskominfo-SP Kabupaten Gowa, Jumat (6/3).

Rombongan yang dipimpin oleh Sekretaris Diskominfo-SP Kabupaten Buton Utara, Nasrullah diterima langsung oleh Kepala Diskominfo-SP Kabupaten Gowa, Arifuddin Saeni didamping Kepala Bidang Komunikasi Publik, Widiah Restuti, Kepala Seksi Informasi Komunikasi di Peace Room Pemkab Gowa.

Sekretaris Diskominfo-SP Buton Utara, Nasrullah mengatakan kedatangannya ke Kabupaten Gowa untuk mengetahui program-program yang dilakukan Diskominfo-SP Kabupaten Gowa. Ia berharap ada informasi atau program yang bisa diterapkan di Kabupaten Buton Utara.

"Kunjungan kami dalam rangka mensinergikan program kami di Buton Utara yang mana dalam hal ini kami juga akan menyusun renja atau rencana kerja. Kami melakukan kunjungan studi banding atau studi tiru disini agar apa yang kami dapatkan disini dapat kami sinergikan atau sandingkan dengan Diskominfo Buton Utara sesuai dengan anggaran dan kemampuan kami," ujarnya.

Ia menambahkan, sengaja memilih Kabupaten Gowa sebagai lokasi kunjungan karena ia menilai pelayanan IT atau Informasi Komunikasi dan Persandian Diskominfo-SP Kabupaten Gowa cukup bagus di Sulawesi Selatan.

Kepala Diskominfo-SP Kabupaten Gowa, Arifuddin Saeni menyambut baik kedatangan rombongan Diskominfo-SP Kabupaten Buton Utara dan menjelaskan bahwa Diskominfo-SP Kabupaten Gowa dalam menghadapi tantangan global yang pertama dilakukan adalah membangun infrastruktur jaringan.

"Jringan infrastruktur ini dengan membangun Jaringan Fiber Optik (FO) sepanjang 10 kilometer yang terhubung dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada dilingkup Pemerintah Kabupaten Gowa," jelasnya.

Selain itu, Diskominfo-SP Kabupaten Gowa juga membangun peace room sebagai sumber informasi dimana peace room ini terhubung dengan CCTV di sejumlah titik di wilayah Kota Sungguminasa.

"Peace room ini akan menghubungkan titik-titik CCTV yang ada di Kabupaten termasuk aplikasi-apilikasi nanti yang ada di OPD. Jadi semua aplikasi-aplikasi yang ada di OPD akan terintegrasi masuk dengan Peace room. Seperti data kependudukan, rumah sakit, kepegawaian dan lainnya," tambah Arifuddin.

Tak hanya itu, lanjutnya, saat ini Diskominfo-SP Kabupaten Gowa juga memiliki Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) yang memiliki program-program acara inovastif sekaligus sebagai media untuk mensosialisasikan program kerja pemerintah daerah agar dapat sampai ke masyarakat.

Pada kesempatan yang sama juga, Kepala Bidang Komunikasi Publik Diskominfo-SP Gowa, Widiah Restuti mengatakan untuk kegiatan kehumasan dan penyampaian informasi, Diskominfo-SP Kabupaten Gowa bekerjasama dengan media seperti media cetak, elektronik, online, media sosial dalam penyebarluasan informasi daerah.

"Kegiatan kehumasan kita banyak menggunakan media cetak, online dan sosial media. Kita ada tim media sosial dan tim kreatif dimana setiap saat kita update pemberitaan tentang kegiatan dan program kerja pemerintah daerah melalui semua kanal-kanal tersebut kita manfaatkan. Karena saat pengguna internet di Indonesia sudah sangat besar sekarang zaman milenial," tambahnya.

Usai melakukan kunjungan di peace room, rombongan Diskominfo-SP Kabupaten Buton Utara juga melakukan kunjungan langsung ke studio Rewako Fm.(JN)

Minggu, 09 Februari 2020

Kapolda Sulsel Mengucapkan Selamat Hari Pers Nasional 2020 Untuk Seluruh Insan Pers


Portalrakyat.com, Makassar - Kapolda mewakili Jajaran kepolisian  Daerah Sulawesi Selatan  mengucapkan selamat Hari Pers Nasional (HPN) kepada segenap insan pers yang diperingati setiap tanggal 9 Februari.

Kapolda Sulsel Irjen Pol Mas Guntur Laupe  menyampaikan ucapan selamat Hari Pers Nasional dan berharap rekan – rekan media khususnya di wilayah hukum Polda Sulsel  bisa terus menjadi benteng informasi bagi masyarakat serta bersinergi dengan Polri terlebih di tengah maraknya berita hoax.

“Selamat Hari Pers Nasional 2020 untuk seluruh insan pers, khususnya yang bertugas di wilayah Provinsi  Sulawesi Selatan,” ucap Irjen Pol Mas Guntur Laupe, dalam keterangan tertulisnya, Minggu (9/2/2020)

Kapolda  juga mengatakan, Pers menjadi tonggak edukasi bangsa dan masyarakat.

“Saya mengajak seluruh masyarakat  untuk mendukung pers yang maju serta bersih dari hoax, ujaran kebencian dan bersih dari kontaminasi informasi yg berimplikasi negatif,” ungkap Kapolda Sulsel Dilansir dari pesan twiter yang beredar. 

Penyampaian Kapolda Sulsel ini juga selaras dengan pesan Presiden RI saat menghadiri Hari Pers Nasional 2020 di Kalsel, Presiden Jokowi dalam Peringatan HPN 2020 menyampaikan bahwa Masyarakat yang sehat adalah masyarakat yang mendapatkan informasi yang sehat dan baik dan negara membutuhkan kehadiran Pers dengan perspektif jernihnya untuk berdiri didepan melawan kekacauan informasi, penyebaran hoaks  dan ujaran kebencian yang mengancam kehidupan demokrasi.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol Ibrahim Tompo juga menyampaikan Hari Pers Nasional 2020 kepada insan pers yang  telah banyak berperan dalam menyampaikan informasi-informasi seputar kegiatan yang dilakukan pada jajaran Polda Sulawesi Selatan, sehingga ada rasa bangga dan merupakan satu kehormatan dapat bekerjasama dengan awak media khususnya diwilayah hukum Polda Sulsel ini.

“Mari kita  bersama sama memiliki semangat untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat dengan memberikan informasi yang positif dan tidak propokatif,” kata Kabid Humas. 

Selasa, 04 Mei 2021

Legislator DPRD Sulsel Andi Nurhidayati Gelar Dengar Pendapat Terkait Permasalah Antara Petani dan PT Benindo


Makassar, Portalrakyat.com, - Anggota DPRD Sulsel, Andi Nurhidayati Zainuddin merespon cepat keluhan petani jagung di Kabupaten Soppeng yang hasil panennya belum dibayarkan oleh pihak PT Benindo Perkasa Utama.

Diketahui PT Benindo memiliki kerjasama bantuan bibit jagung gratis kepada petani se Sulawesi Selatan termasuk Soppeng dan Wajo, dengan perjanjian setelah panen dijual kembali ke PT Benindo dan dibayar 15 hari.

Wakil Ketua Komisi B DPRD Sulsel ini menginisiasi Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Sulsel, Selasa (4/5/2021), dengan mengundang pihak PT Benindo Perkasa Utama, masyarakat perwakilan petani dan pihak pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

"Pekan lalu waktu ada kunjungan kerja di Soppeng Saya menerima aspirasi dari beberapa petani jagung terkait keterlambatan pembayaran dari PT Benindo, padahal petani mendapatkan informasi bahwa pemerintah provinsi sudah mencairkan anggaran PT Benindo, tapi pihak PT Benindo menyampaikan belum ada pembayaran yang dilakukan oleh pemerintah provinsi," ujarnya.

"Saat itu, Saya langsung berkomunikasi dengan  Kepala Dinas (Kadis) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan terkait pembayaran, dan Pak Kadis sampaikan hal yang sama seperti yang disampaikan oleh pihak PT Benindo, belum dibayarkan. Tapi masyarakat tetap percaya informasi yang beredar bahwa sudah dibayarkan, hingga Saya menginisiasi RDP ini," lanjutnya.

Andi Etti sapaannya, menegaskan, RDP ini dilaksanakan untuk memperjelas informasi terkait keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh pihak PT Benindo kepada petani jagung, dan berharap petani tidak mudah mempercayai informasi yang diterima.

"(RDP) Ini untuk mencegah kesalahapahaman antar masyarakat dengan PT Benindo, terlebih ada informasi yang tidak utuh diterima masyarakat terkait pembayaran, bahkan informasi itu bisa memperkeruh hubungan kerjasama yang selama ini terbangun antar petani dengan PT Benindo," jelasnya.

Dalam pertemuan yang dihadiri Kadis Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan, Andi Ardin Tjahjo dan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Muhammad Rasyid, kata Andi Ettix Petani mendengarkan langsung kondisi sesungguhnya terkait keterlambatan pembayaran yang dialami petani.

"Ada Rp. 10,3 milyar uang PT Benindo belum dibayarkan pemprov. Terkait pembayaran ke petani, PT Benindo juga menyampaikan ada beberapa yang sudah dibayarkan, menggunakan dana sendiri dan pinjaman. Bahkan PT Benindo mengajukan pinjaman ke Bank Sulsel untuk membayar petani," jelasnya.

"Dan juga tadi Pak Rasyid menyampaikan komitmennya untuk secepatnya memproses dana PT Benindo, dengan beberapa utang yang ada di dinas pertanian sebesar Rp. 34 milyar," ungkap Legislator Sulsel dua periode ini. (Red/Andi Kamal).

Jumat, 04 Oktober 2019

Ketum DPP GoWa-MO Berikan Ucapan Selamat Atas Pengukuhan Pengurus Askompsi


PORTALRAKYAT.COM Makassar - Ketua Umum Group Wartawan Media Online (Gowa-Mo), Syafriadi Djaenaf mengucapkan selamat atas pengukuhan pengurus pusat Asosiasi Diskominfo Provinsi Seluruh Indonesia (Askompsi) di Jakarta, Jumat (04/10/2019).

Ketua Askompsi dipimpin oleh Ir Rony Primanto Hari, MT
yang juga Kepala Dinas Kominfo DIY. Menurutnya, dengan dikukuhkannya pengurus Askompsi ini kedepannya mampu menjadi laboratorium data pemerintah.

"Askompsi ini merupakan wadah Diskominfo tingkat Provinsi seluruh Indonesia, sehingga dengan berhimpunnya pusat informasi Pemerintahan mampu menjadi laboratorium data," katanya.

Selain itu, Syafriadi Djaenaf juga berharap Askompsi ini mampu bersinergi dengan awak media demi terwujudnya transparansi informasi publik.

"Jika Diskominfo sebagai pusat data dan informasi, kita sebagai pewarta bisa sharing terkait informasi yang akurat demi terwujudnya transparansi pemerintah termasuk menekan informasi hoax melalui koordinasi yang baik," pungkasnya. 

Rabu, 24 Maret 2021

Kabupaten Soppeng Masuk Nominasi Penerimaan Anugrah Parahita Ekapraya APE Tahun 2021



Acara Verifikasi Lapangan, Anugrah Parahita Ekapraya (APE) Kab. Soppeng Tahun 2021 yang di laksanakan di ruang SCC Lamataesso,

Soppeng, Portalrakyat.com-Acara Verifikasi Lapangan, Anugrah Parahita Ekapraya (APE) Kab. Soppeng Tahun 2021 yang di laksanakan di ruang SCC Lamataesso, Kantor Bupati Soppeng, Rabu, (24/03/2021).

Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak RI dalam hal ini diwakili David Arya Bhima, Se, MAB Kepala Sub Bidang Pengasuhan dan Keluarga wilayah I.

Dalam kata sambutannya
bahwa kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pemerintah Kab. Soppeng yang telah melengkapi data dan informasi sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan.

Dimana data tersebut sangat berharga bagi Kementerian pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak RI sebagai landasan strategis baik bagi Kab. Soppeng itu sendiri sebagai salah satu rencana dalam terwujudnya pembangunan yang yang berkeadilan baik laki-laki maupun perempuan,ujarnya.

Adapun maksud dan tujuan kegiatan ini untuk memverifikasi data serta melihat lebih dalam data dan informasi tentang PUG yang ada di wilayah kabupaten Soppeng. Harapan kami, Tim verifikator akan memperoleh data dan informasi yang jauh lebih lengkap, progresif dan objektif sehingga kita akan memperoleh bahan penyusunan PUG yang akan dimulai di tahun 2021.

Verifikasi ini juga sebagai dasar pertimbangan kami untuk menilai calon penerimaan Anugrah Parahita Ekapraya tahun 2020, yang merupakan sebuah penghargaan dan apresiasi kepada kementerian lembaga, provinsi dan kabupaten/kota yang dinilai berhasil dalam pelaksanaan PUG.

Penetapan Soppeng sendiri sebagai salah satu wilayah yang terverifikasi berdasarkan hasil evaluasi sementara yang telah dilakukan oleh tim verifikator.

Namun demikian perlu ditekankan disini bahwa proses ini tidak serta-merta secara otomatis menyimpulkan bahwa Kab. Soppeng akan menjadi salah satu calon penerima Anugrah Parahita Ekapraya, karena semuanya itu bermula pada hasil verifikasi, hasil validasi dan konfirmasi terhadap data dan informasi tentang PUG di wilayah masing-masing.

Bupati Soppeng, H.A.Kasawadi Razak, SE sambutannya bahwa
kegiatan verifikasi lapangan dalam rangka pembinaan pemberian pengharagaan Anugerah Parahita ekapraya kabupaten Soppeng tahun 2020, tentu bagi kami merupakan bagian kecil dimana pada hakekatnya apa yang menjadi tugas kami merupakan suatu kewajiban yang seharusnya kita harus laksanakan bersama.

Di masa pandemi seperti ini merupakan suatu tantangan kepada kita semua dalam menghadapinya.

"Alhamdulillah di Kab. Soppeng perhatian terhadap masalah ini perlu kami informasikan bahwa Soppeng satu-satunya daerah di Sulawesi Selatan yang memiliki fasilitas yang lengkap diantaranya PCR, perawatan isolasi, dan ICU, yang semuanya ini adalah merupakan bukti tanggung jawab pemerintah daerah Kab. Soppeng terhadap perlindungan masyarakat yang ada di wilayah kami, termasuk ibu-ibu, perempuan, anak, lansia semuanya menjadi perhatian utama kami.

Pemerintah Daerah Kab. Soppeng telah berkomitmen mulai dari tingkat Kecamatan, desa dan Lurah termasuk pelaksanaan di dalamnya yaitu melibatkan organisasi, perguruan tinggi dan media agar memiliki dasar hukum yang jelas dalam pelaksanaan kegiatan dan program di bidang masing-masing.

Pemerintah daerah tidak hanya melakukan percepatan pelaksanaan di program ini, tapi pemerintah juga senantiasa melakukan pembinaan dan mendorong seluruh pemerintahan di semua tingkatan untuk menerbitkan regulasi yang mana prosesnya untuk pengurusutamaan gender sebagai dasar acuan pelaksanaan dalam pemerintahan.andi Kamal

Senin, 14 Oktober 2019

Lima Komisioner KIPD Dilantik Ini Kata Nurdin Abdullah

Portalrakyat.com, Makassar-- Gubernur Sulawesi Selatan, Prof HM Nurdin Abdullah melantik lima Komisioner Komisi Informasi Pusat Daerah(KIPD) Provinsi Sulsel di Baruga Karaeng Pattingalloang, Rujab Gubernur Sulsel, Jalan Jendral Sudirman Makassar, Senin (14/10/2019).

Pada kesempatan itu, Gubernur Sulsel mengucapkan selamat atas pelantikan para komisioner KIPD Sulsel yang juga disaksikan Wali Kota Parepare, Bupati Bone dan seluruh hadirin.

"Kita telah menyaksikan bersama pelantikan para komisioner dan saya mengucapkan selamat atas pelantikan Komisi Informasi Provinsi Daerah," ungkap Prof Nurdin Abdullah dalam sambutannya.

Yang paling penting, kata Mantan Bupati Bantaeng dua periode itu, Komisi Informasi hadir sebagai pencegah terjadinya miss-informasi di masyarakat.

"Saya berharap kehadiran KIPD ini dalam rangka menjalankan peraturan yang ada dan tentu dalam menyelesaikan sengketa yang ada," kata Nurdin Abdullah. (*). 

Selasa, 08 Oktober 2019

Muhammad Sidiq Sebut Proyek MotorP4S Sebuah Terobosan Inovasi Baru Aplikasi Android Yang Bisa Dioperasikan Melalui Smartphone

Foto : Muhammad Sidiq peserta Diklat PIM III Angkatan XXI LAN RI Makassar 

PORTALRAKYAT.COM, LAN RI Makassar (Sulsel) - Puluhan Peserta Diklat PIM memamerkan implementasi proyek perubahan, berjejeran stand pameran dengan berbagai inovasi proyek perubahan yang di pamerkan dalam Diklat PIM III angkatan XXI kali ini.

Sebelum pelaksanaan Seminar, kegiatan ini merupakan rangkaian dari materi diklat terkait implementasi proyek perubahan. 

Proyek perubahan merupakan prasyarat peserta Diklat PIM untuk memenuhi ketentuan yang berlaku dalam Pendidikan dan Latihan Kepemimpinan. 

Meski kegiatan tersebut berlangsung sehari namun pameran ini sangat dipadati pengunjung. LAN RI Makassar. (08/10/19)

Dari Stand pameran yang dihiasi sebaik dan semenarik mungkin sesuai tema proyek perubahan yang para peserta bawakan,  inovasi proyek perubahan untuk peningkatan kecerdasan anak sampai inovasi pengolahan penjernihan air yang ramah lingkungkan, Salah satu stand pameran, terpaparkan semua spanduk Motor, bukan Motor yang dikendarai tetapi sebuah inovasi aplikasi bernama MotorP4S.

Foto : Stand pameran dengan berbagai inovasi proyek perubahan yang di padati pengunjung

Muhammad Sidiq salah satu peserta Pameran Diklat PIM III angkatan XXI BBPP Batangkaluku, Kementerian Pertanian, menjelaskan  sebuah proyek perubahan yang dinamai MotorP4S, Monitoring dan Pelaporan Kegiatan Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya adalah sebuah terobosan inovasi baru aplikasi Android yang bisa dioperasikan melalui smartphone, merupakan solusi yang bisa mengatasi masalah pengelolaan data informasi P4S yang  dapat diunduh langsung secara gratis di Playstore android.

Foto : Muhammad Sidiq dan Mentor Rosdiana proyek perubahan MotorP4s 

“Adanya aplikasi MOTORP4S  ini nantinya akan lebih memudahkan pelaporan kegiatan oleh pengelola P4S, memudahkan askes data informasi, penilaian dan pembimbingan, meningkatkan kualitas penyelenggaraan kegiatan P4S serta meningkatkan jumlah akses dari stakeholder, jadi akses data informasi dan update kegiatan P4S bisa setiap saat, cukup mudah hanya melalui smarthpone,”Jelasnya.

“seorang pemimpin tidak lahir begitu saja, ia harus melewati berbagai proses, salah satunya adalah melalui Diklat PIM ini, proyek perubahan yang sudah dibuat ini jangan sampai hanya untuk kepentingan diklat saja tetapi benar-benar diaplikasikan dan kedepannya dengan aplikasi ini lebih membantu dan bermanfaat dalam mengelola informasi pertanian kita, baik pelaporan kegiatan P4S serta tentunya kepada petani dan masyarakat yang lebih baik,”Jelas Rosdiana salah satu Mentor dari BBPP Batangkaluku.(Al-Az).

Sabtu, 13 Februari 2021

Bupati Enrekang Akhirnya Angkat Bicara Terkait Kasus Pencemaran Nama Baik Dirinya Oleh Oknum Wartawan


Portalrakyat.com-Bupati Enrekang Muslimin Bando akhirnya angkat suara mengenai penangkapan WP (30), tersangka penyebar hoaks lewat situs online.

MB memaparkan, WP telah berkali-kali menyebarkan informasi hoaks tentang dirinya. "Selama itu pula saya bersabar. Sebab yang dia sampaikan tidak benar adanya," jelas MB, Sabtu 13 Februari 2021.

Namun saat WP kembali menyebar hoaks tentang dana Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), MB akhirnya bertindak. Dalam artikel yang dibuat WP, bupati dituding secara sepihak menggunakan PEN untuk membayar honorer.

"Kenapa saya harus melapor ke polisi, sebab PEN ini menyangkut kesejahteraan masyarakat saya secara langsung. Dana Rp441,5 miliar itu manfaatnya banyak. Untuk pelbagai program dan kegiatan pemulihan ekonomi, pembangunan jembatan, jalan, dan infrastruktur lainnya. Bayangkan jika PEN dibatalkan gegara hoaks itu? Masyarakat kita yang dirugikan," beber bupati.

Bupati menegaskan, PEN tidak dapat digunakan untuk keperluan lain selain yang telah diatur dalam PMK (Peraturan Menteri Keuangan) Nomor 179/2020.

MB juga mengungkapkan fakta mengejutkan. WP ternyata kerap meminta 'sesuatu' lewat ajudan maupun orang disekitar bupati. Imbalannya, WP bersedia menghentikan hoaks yang ia sebar.

"Tapi saya tidak pernah kasih. Kita punya capture chat-nya. Minta ini itu. Tidak perlu saya ungkap apa saja yang dia minta, sebab kami masih jaga kehormatan keluarganya," ujar bupati.

MB memastikan, dia melaporkan WP bukan dalam kapasitas jurnalis. Namun sebagai orang yang berstatement dan menyebarkan hoaks.

"Kami sudah 7 tahun menjabat sebagai bupati. Selama itu pula hubungan baik dengan insan pers terjaga dengan baik. Tidak pernah sekalipun kami berkasus dengan jurnalis. Sebab teman-teman jurnalis adalah mitra kritis yang merupakan bagian dari dinamika pemerintahan," kata MB

Informasi yang dihimpun, WP tidak dapat dikategorikan wartawan dan tulisannya tidak dapat disebut karya jurnalistik. Sebab tidak memenuhi kode etik jurnalis dan pedoman pemberitaan media siber. Artikel itu tidak memenuhi prinsip akurasi, keberimbangan dan cover bothside.

WP juga tidak tercatat sebagai anggota organisasi jurnalis lokal Gabungan Wartawan Enrekang (GAWAT), ataupun organisaasi kewartawanan lain seperti PWI, AJI, JOIN, IWO, dan lainnya.

WP diketahui menulis sendiri artikel dengan dirinya sendiri selaku narasumber. Menuduh bupati menggunakan dana PEN membayar gaji honorer. Artikel itu ia posting di situs online sehingga seolah-olah berita, lalu menyebarkannya.

"Sehingga kita tidak menggunakan hak jawab. Sebab mekanisme itu hanya berlaku untuk entitas media," jelas Kadis Kominfo dan Statistik Enrekang Hasbar.

Terungkap pula bahwa Updatesulsel tidak tercatat sebagai anggota asosiasi media siber yang menjadi konstituen Dewan Pers seperti AMSI maupun SMSI.

Perusahaan PT Update Media Sulsel bahkan ternyata bodong. Tidak terdaftar di KemenkumHAM, serta tidak bisa ditemukan di pusat data perusahaan AHU Online (ahu.go.id). Selain memuat hoaks soal PEN dan penghinaan terhadap Bupati, situs ini juga banyak memuat artikel yang tendensius terhadap Pemkab Enrekang.

Kantor redaksinya yang beralamat di Perumahan Taman Toraja, Tanjung Bunga Makassar juga ternyata fiktif. Mulai Kepala RT/RW, Lurah dan Camat Tamalate memastikan tidak ada perusahaan pers yang berkantor di wilayahnya. Apalagi perusahaan memang dilarang berkantor di kompleks perumahan.

"Sementara berdasarkan informasi teman-teman wartawan dari media mainstream di Enrekang, WP ini tidak pernah terlihat di Enrekang melaksanakan tugas jurnalistik," urai Hasbar.(redaksi)

Selasa, 24 Maret 2020

Cinta Indonesia, Sukseskan Sensus Penduduk yang Hanya 10 Tahun Sekali


Portalrakyat.com, Jakarta - Sensus penduduk merupakan bagian dari kegiatan pemerintah untuk menghitung jumlah penduduk Indonesia. Kegiatan ini diadakan sepuluh tahun sekali pada tahun yang memiliki nilai nol, seperti tahun 2020. Meski tidak instan, namun sensus penduduk memiliki banyak manfaat bagi kehidupan masyarakat.

Sensus penduduk bertujuan untuk menyediakan data jumlah, komposisi, distribusi, dan karakteristik penduduk Indonesia. Kemudian, sensus akan menghasilkan parameter demografi, proyeksi penduduk, serta capaian indikator Sustainable Development Goals (SDG’s).


Dahulu, sensus penduduk dilakukan oleh para pekerja sensus yang mendatangi rumah-rumah warga untuk pendataan dan wawancara.

Namun, dengan teknologi yang semakin berkembang dan adanya krisis virus corona di Indonesia, Sensus Penduduk 2020 (SP2020) milik pemerintah tetap bisa dilaksanaan secara online.

Berkat adanya jaringan internet dan peralatan mobile seperti gadget dan laptop, masyarakat dapat melakukan pembaruan data secara mandiri.

Sensus penduduk online memberikan pilihat bagi masyarakat agar tak perlu pergi keluar rumah dan tetap bisa menerapkan imbauan social distancing dalam rangka memperlambat penyebaran virus.

Jika Anda yang ingin memanfaatkan sensus penduduk online, caranya berpartisipasinya pun cukup mudah. Lakukan pembaruan data secara mandiri melalui laman sensus.bps.go.id

Hal tersebut sudah dimulai sejak 15 Februari hingga 31 Maret 2020. Penduduk akan mendapatkan beberapa pertanyaan dan sangat disarankan untuk dijawab secara jujur.

Namun, bagi penduduk yang belum melakukan sensus online, tidak perlu khawatir. Karena, BPS akan melakukan sensus penduduk secara langsung melalui Sensus Penduduk Wawancara pada tanggal 1 hingga 31 Juli 2020.

Memasuki tahun ketujuh, sensus penduduk yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik, kini mengikuti rekomendasi PBB dengan menggunakan metode kombinasi pengumpulan data.

Metode kombinasi dilakukan dengan memanfaatkan data milik Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) sebagai data dasar. Pengumpulan data sendiri ini akan dilakukan secara online maupun melalui wawancara.

Tak perlu takut, Muchammad Romzi  selaku Direktur Sistem Informasi Statistik mengatakan, informasi sensus yang dilakukan secara online maupun wawancara akan dijamin kerahasiaannya oleh BPS.

“Informasi mengenai data pribadi akan dirahasiakan oleh BPS. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir dalam mengisi setiap pertanyaan yang tersedia di dalam website,” ujar Romzi.

Hasil sensus juga  tidak akan dirilis dalam bentuk data individu atau rumah tangga, melainkan secara total atau populasi.

“Kerahasiaan data, baik hasil sensus penduduk online maupun sensus penduduk wawancara dijamin, karena ada undang-undang yang mengatur kerahasiaan tersebut,” jelas Romzi.

Partisipasi masyarakat dengan memberikan jawaban yang jujur dan benar, serta dukungan penuh dari Kementerian atau Lembaga, Institusi, organisasi, dan seluruh pihak menjadi kunci kesuksesan SP2020.

Mari bergandeng tangan untuk menghasilkan Satu Data Kependudukan untuk Indonesia Maju. Sensus Penduduk 2020, Mencatat Indonesia. (gusdin).

Senin, 09 Maret 2020

Wujudkan Gowa Smart City, Bupati Gowa Resmikan Peace Room A'Kio


Portalrakyat.com, Gowa - Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan meresmikan Peace Room A'Kio Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfo-SP) Kabupaten Gowa di Kantor Bupati Gowa, Senin (9/3).

Bupati Adnan mengatakan kehadiran Peace Room A'Kio merupakan langkah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa untuk mengikuti perkembangan zaman agar Kabupaten Gowa tidak ketinggalan oleh teknologi.

"Karena dunia sekarang tidak lengkap tanpa teknologi dan telekomunikasi serta digitalisasi, semuanya berdasarkan digital. Bahkan sekarang ruang-ruang pekerjaan yang selama ini menjadi ruang untuk mempekerjakan orang hilang karena digitalisasi," ujar Adnan.

Keberadaan peace room ini kata Adnan juga untuk mewujudkan Smart City yang akan memberikan manfaat yang sangat besar bagi pemerintah dan masyarakat Kabupaten Gowa. Hal tersebut dikarenakan segala informasi mengenai Kabupaten Gowa bisa diketahui dengan layanan dan fasilitas yang disediakan.

"Peace Room merupakan pusat pengendali yang menggunakan sistem Organize Data with Smart Knowledge (ODSK) yang mengatur data dengan pengetahuan yang cerdas. ODSK merupakan sistem yang mengintegrasikan seluruh data di Kabupaten Gowa termasuk semua perangkat daerah dengan teknologi  informasi komunikasi dan merupakan sistem yang memberikan informasi cerdas, terukur, nyata serta berbasis waktu kepada masyarakat dan mendukung program e-government," jelasnya.

Orang nomor satu di Gowa ini menambahkan keberadaan peace room juga sebagai kendali untuk mengetahui berbagai kegiatan pelayanan publik dan aktivitas pada sejumlah titik di wilayah Kabupaten Gowa. Pasalnya, peace room tersebut terkoneksi dengan CCTV yang terpasang di beberapa titik.

"Saya berharap kedepannya peace room bisa lebih dikembangkan, misalnya terkait CCTV hendaknya kedepan titiknya bisa ditambah dengan jangkauan yang lebih luas. Ini langkah mewujudkan program smart city yang sangat bagus, karena memang dukungan seperti peace room ini sangat diperlukan," harap Adnan

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Diskominfo-SP Kabupaten Gowa, Arifuddin Saeni yang mengatakan keberadaan peace room sangat penting bagi sebuah kota yang ingin menjadi smart city. 

Arifuddin menjelaskan fungsi peace room tak hanya sebagai monitoring  room lewat CCTV, mengawasi aktivitas perkotaan, utamanya di jalan-jalan utama dan area publik yang ada dalam Kota Sunggiminasa.

"Peace room juga dapat menerima keluhan masyarakat dengan akses telepon tertentu, seperti 112 atau 119. Warga bisa menghubungi nomor layanan pengaduan untuk menyampaikan keluhannya sehingga bisa ditanggapi langsung oleh dinas terkait," kata Arifuddin.

Keberadaan peace room lanjut Arifuddin turut membantu dalam koordinasi antara petugas dari dinas maupun instansi yang berbeda. Secara garis besar, peace room bisa dikatakan sebagai pusat visualisasi dan integrasi data dari instansi yang ada dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Gowa, baik secara online, offline, internal maupun eksternal yang disajikan secara bersama dalam sebuah layar di dinding besar.

"Teknologi yang digunakan peace room ini proses birokrasi bisa dipangkas ketika menghadapi keluhan publik. Pemerintah juga dapat dengan cepat merespon jika terjadi keadaan darurat, seperti kebakaran, kemacetan, pergerakan massa atau peristiwa ataukah peristiwa kriminal lainnya," tambahnya.

Turut hadir dalam peresmian ini Wakil Bupati Gowa, H Abd Rauf Malaganni, Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa, H Muchlis, jajaran Forkopimda Kabupaten Gowa dan pimpinan SKPD lingkup Pemkab Gowa.(JN)

Kamis, 05 Maret 2020

Tekan Penyalahgunaan Narkoba, Satuan Narkoba Polres Gowa Ringkus 6 Terduga Pelaku Dalam 2 Hari


Portalrakyat.com, Gowa - Enam terduga pelaku penyalahgunaan narkoba di kabupaten Gowa kembali di ciduk satuan narkoba Polres Gowa

Penangkapan berawal dari informasi warga tentang ciri ciri pelaku terkait terduga pelaku peredaran narkoba di tepi jalan maupun di salah satu rumah milik terduga pelaku. Atas informasi tersebut kemudian dilakukan penyelidikan.


Tidak menunggu lama lalu, anggota memantau lokasi kemudian pada Senin (02/02/2020) melakukan penangkapan terhadap seorang sopir berinisial Lk RI (32) sementara nongkrong di warung kopi menunggu pelanggan dan ditemukan barang bukti sabu dalam saku celana seberat 0,51 gram.

Pasca dilakukan introgasi kemudian  membawa pelaku untuk penunjukan jaringa yang lain dan kembali menangkap IR alias Jeger (40) saat berboncengan dengan rekannya Lk. AN (41), Buruh bangunan di Jl. Andi Tonro dan ditemukan Sabu didalam HP seberat 1,35 gram.


Tidak puas dengan penangkapan tersebut kemudian personil kembali memantau aktifitas lel A Als Bonang berdasarkan informasi warga dan pada Selasa (03/01/2020) kembali menangkap A Als Bonang saat akan melakukan transaksi bersama Lk. RS, (25) yang juga merupakan seorang sopir di Jalan Tun Abdul Razak Kel. Paccinongang Kec Somba Opu dan diamankan barang bukti sabu seberat 10,35 gram

Hasil interogasi terhadap kedua pelaku menjelaskan bahwa, sabu yang dimilikinya dibeli dari seorang bandar berinisial Lk. SN (32) di Makassar. Dari hasil keterangan tersebut selanjutnya anggota melakukan under cover lalu meringkus Lk. SN (32) di Jalan Veteran Selatan Makassar dan hasil interogasi mengakui masih menyimpan sabu dirumahnya kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan sabu seberat 4,64 gram.


Lebih lanjut dijelaskan bahwa Sabu yang dimiliki sang Bandar SN didapatkan dari seorang Napi yang berada disalah satu Lapas lalu melakukan transaksi dengan kurir.

Dari ke enam pelaku sedikitnya 18,2 gram sabu beserta beberapa barang bukti lainnya berhasil disita dan 3 diantara pelaku merupakan Residivis dalam kasus yang sama., Selain itu  para pelaku mengedarkan narkoba untuk mendapatkan keuntungan mengkonsumsi, ungkap Kasubbag Humas Polres Gowa AKP. M. Tambunan didampingi Kasat Narkoba AKP. Maulud saat menggelar jumpa pers di Polres Gowa pada Kamis (06/02/2020).

Ke 6 Terduga pelaku saat ini telah diamankan di Polres Gowa dan dijerat dengan pasal 114 ayat 2 dan pasal 112 ayat 2 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman penjara minimal 5 tahun, tambah Tambunan.

HUMAS POLRES GOWA

Jumat, 28 Februari 2020

Berkunjung Ke Salah Satu Bengkel Suko dan Reparasi Guna Ungkap Pelaku Kejahatan



Portalrakyat.com, Gowa - Pada hari Jum'at (28/02/2020) sekitar pukul 10.00 wita Kbo Reskrim Iptu H Masjaya, SKM berkunjung ke salah satu Bengkel Duco dan reparasi mobil

Bertempat di Jl Andi Tonro Sungguminasa Gowa Bengkel Duco Auto Mandiri 78 melakukan bincang-bincang dengan pemilik Usaha Perbengkelan Bapak Yudi  dalam perbincangan Kbo Reskrim menyampaikan agar memberikan informasi ke pihak kepolisian bilamana ada kendaraan yang sementara di servis dan kendaraan tersebut mencurigakan 

Salah satu tips untuk mendeteksi adalah kendaraan yang menggunakan Plat Gantung kemudian setelah melihat STNK tidak sesuai Nomor Polisi (plat) serta mengecek Nomor rangka dan mesin tidak sesuai

Pemilik Usaha Perbengkelan oleh Bapak Yudi   sangat merespon hal tersebut dan mengatakan bahwa kami sangat berterima kasih kepada pihak polres gowa karena di beri ruang untuk membantu memberikan informasi dan tentunya positif semoga masyarakat yang kehilangan kendaraannya dapat terbantu

Bapak Kapolres Gowa Akbp Boy FS Samola SIK, MH mengatakan bahwa rekan-rekan semua agar pro aktif melakukan sambang kepada masyarakat sehingga informasi dari masyarakat dapat membantu dalam hal proses pengungkapan tindak pidana,Kata Kbo Reskrim.

Jumat, 24 Januari 2020

Safari Jumat Barokah, Kapolda Sumut Kunjungi Masyarakat Kota Medan


Portalrakyat.com, Medan (Sumut) - Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Irjen Pol Martuani Sormin ,M,Si Melaksanakan kegiatan Jumat barokah di Masjid Al Hurriyah Medan perjuangan. Jumat (24/01/20) Pukul 13.30 Wib di jalan M.Yakub Medan perjuangan. 

Turut hadir mendampingi Kapolda Sumut Irjen Pol.Drs. Martuani Sormin M.Si yaitu Wakapolda Sumut Dan Para PJU Polda Sumut, Kapolsek Medan Timur, Danramil Medan Timur, Camat medan perjuangan , sekcam Medan Timur, Kelurahan Sei Kera Hilir I ,BKM Masjid Al Hurriyah dan seluruh jamaah masjid Al Hurriyah dan masyarakat warga Medan Perjuangan kurang lebih 200 orang.


Dalam kesempatan ini Kapolda Sumut menyampaikan pesan kamtibmas kepada masyarakat Medan Perjuangan yang mengawali sambutannya dengan memperkenalkan diri dan para Pejabat utama Polda Sumut yang hadir.

Selanjutnya Kapoldasu mengatakan bahwa kedatangan nya adalah dalam rangka safari Jumat barokah yang merupakan program rutin Polda Sumut untuk menyapa dan bersilaturrahmi dengan masyarakat muslim di Sumut dan di hari minggu juga memiliki program minggu kasih untuk menyapa warga non muslim di Sumut. " saya memohon bantuan informasi kepada seluruh masyarakat di sini untuk membantu Polri memberantas segala gangguang kamtibmas di Sumut terutama narkotika" ucap Irjen Martuani. 


Awasi anak kita dari bahaya narkotika karna itu dapat merusak seluruh generasi , Bukan hanya generasi saat ini namun sampai generasi penerus kita berikutnya. jika ada keluarga yang sudah terkontaminasi silahkan lakukan rehabilitasi. Tidak ada pemakai narkotika yg bisa sembuh dengan sendirinya tanpa rehabilitasi. " kita harus mengatakan perang kepada narkotika, karna ini sangat berbahaya untuk generasi penerus kita" tegas Kapolda Sumut.

Kapolda Sumut juga turut menyampaikan motto Kapolda Sumut " Tidak ada tempat bagi penjahat di Sumut, bersama kita bisa" ucap Kapolda Sumut. Kami sangat memohon bantuan dari seluruh masyarakat untuk membantu TNl dan Polri untuk memberikan informasi kepada kami apabila mengetahui segala bentuk kejahatan. " Bantu dan dukung Kami TNI dan Polri untuk menindak segala bentuk kejahatan agar menciptakan rasa aman dan nyaman untuk masyarakat Sumut dengan memberikan informasi " jelas Kapolda Sumut. 


Menjelang Pilkada Kapolda Sumut menginginkan pesta demokrasi yang meriah dan tanpa ada nya kecurangan dan harus memberikan rasa senang untuk kita semua terkhusus warga Sumut. Di akhir kegiatan Kapolda Sumut memberikan bantuan untuk BKM Masjid yg sedang dalam tahap renovasi dan membagikan sembako untuk jamaah masjid Al Hurriyah Medan Perjuangan.

(Red /Leodepari)

Jumat, 04 Oktober 2019

Ketua APPSI Kukuhkan Pengurus ASKOMPSI, Andi Hasdullah Jabat Wakil Ketua


PORTALRAKYAT.COM , Jakarta - Pengurus Asosiasi Kadis Kominfo Provinsi Seluruh Indonesia (Askompsi) resmi dikukuhkan.  Pengukuhan itu dilakukan Ketua APPSI, Longki Djanggola sekaligus Gubernur Sulawesi Tengah di Hotel Lemeredian, Jakarta, Jum'at, 4 Oktober 2019.

Pengukuhan dilakukan dihadapan peserta acara diskusi nasional satu data Indonesia. Dalam komposisi pengurus AKKPSI yang dikukuhkan itu, Kadis Kominfo Provinsi Sulsel, Andi Hasdullah diplot sebagai Wakil Ketua. 

Pengukuhan pengurus Askompsi dirangkaikan dengan penandatangan komitmen bersama untuk menghadirkan satu data Indonesia antara kepala BPS  DR. Kecuk Suharianto dengan pihak ASKOMPSI yang diwakili Kadis Kominfo Sumbar, Yelfin, Kadis Kominfo Kalsel, Drs. H. GT Yanuar Nur Rifai, dan Kadis Kominfo Sulsel, Andi Hasdullah.

Dalam sambutannya  ketua APPSI Longki Djanggola memberi apresiasi dan selamat kepada pengurus Askompsi yang baru saja dikukuhkan untuk melaksakan tugas diskominfo- SP yang berkinerja makin baik untuk memajukan daerah dan Indonesia

Ketua Umum ASKOMPSI sekaligus Kadis Kominfo Yogyakarta, Ir. Rony Prianto Hari, MT mengatakan bahwa akan mendorong Askompsi untuk menjalin kolaborasi dan sinergitas baik itu Diskominfo secara lembaga daerah internal yang mengkoordinir urusan informasi  komunikasi publik, e-govermant, statistik sektoral dan ciber scurity. "Termasuk upaya penguatan kolaborasi dan sinergitas dengan pemerintah kabupaten kota dan pemerintah pusat meliputi Kementerian Kominfo, BSSN, BPS, KemenpanRB, kemendagri, Bappenas dan instansi terkait lainnya," urai Rony.

Wakil Ketua Askompsi, Ir. H. Andi Hasdullah, MSi ) menambahkan kehadiran ASKOMPSI  menjadi wadah bagi para Kadis Kominfo untuk berbagi pengalaman, bertukar informasi lingkup urusan topoksi yang melekat pada diskominfo-SP. Termasuk menyalurkan saran dan aspirasi daerah ke pemerintah pusat untuk optimalisasi kinerja Diskominfo-Statistik dan persandian kedepan lebih bersinergi lebih kolaboratif lagi untuk mencapai kinerja optimal terhadap urusan yang melekat pada lembaga diskominfo itu.

"Bahkan ada satu strong poin  ASKOMPSI berkomitmen akan hadir menjadi perekat NKRI menuju Indonesia Hebat sebagai kelembagaan didaerah yang  menangani informasi dan komukasi publik dan kondinator yang gawani penyelenggaraan sistem pemerintahan yang berbasis eletronik SPBE didaerah," beber Andi Hasdullah.

Adapun nama nama pengurus ASKOMPSI berdasarkan keputusan Ketua Asosiasi Dinas Kominfo Provinsi Seluruh Indonesia Nomor:007/IX/ASKOMPSI/2019 Periode 2019- 2021 terdiri dari DEWAN PEMBINA  Askompsi, Ir. Yeflin Luandri, M.Si( Kepala Dinas Kominfo Provinsi Sumbar), Drs. H. GT Yanuar Nur Rifai, M.Si (Kadis Kominfo
Kalsel). Selanjutnya Ketua askompsi, Ir. Rony Primanto Hari, MT (Kadis Kominfo DIY), wakil ketua lr.Herson Aden, M.Si (Kadis Kominfo Kalteng), wakil ketua lr. H. Andi Hasdullah M.Si (Kadis Kominfo Provinsi Sulawesi Selatan).

Posisi Direktur Eksekutif lr. Eddy Santoso, MM dibantu Dra. Meni Karyawati.
Sekretaris dan pengurus lainnya yaitu dr. Frona Koedoeboen, M.Kes (Kadis Kominfo Provinsi Maluku, Riena Retnaningrum, SH  (Kadis Kominfo Jawa Tengah), lr. Nurachmat Herlambang, MMA (Kadis Kominfo Prov Jambi), Atika Nur Rahmania, S.lP, M.Si (Kadis Kominfo Provinsi DKI Jakarta, Kansiana Salle, SH ( Kepala Dinas Kominfo Prov. Papua), Dr. Drs. Sudarman,MSi ( Kepala Dinas Kominfo Provinsi Bangka Belitung), lr. Syahrullah Mursalin, MP, (Kepala Dinas Kominfo Provinsi
Kalimanta Utara), Farida Lamarauna, SE,
M.Si( Kepala Dinas Kominfo Provinsi Sulawesi Tengah).

Selasa, 30 Maret 2021

Cegah Paham Radikalisme, Kapolres Soppeng Gelar Pertemuan Bersama Para Bhabinkamtibmas Dan Kanit Intel Jajaran

Portalrakyat,com
-Pasca terjadinya aksi teror di Makassar pada Minggu 28/03 lalu, Kapolres Soppeng menggelar pertemuan bersama para Kanit Intel dan Bhabinkamtibmas Polres dan Polsek Jajaran, Rabu 31 Maret 2021.

Kegiatan yang digelar di Aula Serba Guna Polres Soppeng jl. Samudra Kel. Botto Kec. Lalabata Kab. Soppeng tersebut membahas mengenai tata cara pencegahan dan penanganan paham Radikalisme dan Terorisme khususnya di wilayah Kab. Soppeng.

Kapolres Soppeng Akbp Mohammad Roni Mustofa S.I.K M.I.K dalam kesempatannya mengungkapkan bahwa "pertemuan ini guna menyelaraskan langkah - langkah dan pencegahan dan penanganan Paham Radikalisme dan terorisme khususnya kepada ujung tombak kepolisian yaitu Bhabinkamtibmas dan Satuan Intelejen di kewilayahan pasca terjadinya aksi terorisme di Makassar pada minggu lalu". Ujarnya

Dirinya menambahkan "Ini harus betul - betul penerapan kolaborasi antara Bhabinkamtibmas dan Kanit Intel dalam bidang tugas mendapatkan Informasi - informasi yang sifatnya dinamis di masyarakat".Jelasnya

Mantan Kakorspripim Polda Maluku juga menambahkan agar para personil yang hadir memperkuat sinergi bersama Tokoh masyarakat, jalin komunikasi yang baik, dan perangkat - perangkat Desa dengan mendatakan setiap orang asing yang baru masuk di suatu wilayah harus wajib lapor.

"Setiap ada kegiatan masyarakat, agar selalu di petakan potensi- potensi kerawanan, sehingga kita bisa memprediksikan, langkah - langkah operasional mencegah hal - hal yang tidak diinginkan".Sambungnya

Akbp Mohammad Roni juga berharap disamping tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Polri, peran Bhabinkamtibmas menciptakan berbagai Inovasi di masyarakat tidak terganggu seperti memanfaatkan sarana dan prasarana seperti memasang Wifi di lokasi publik, membuat perpustakaan, membuat majelis dalam belajar tentang agama, serta berbagai dinamika - dinamika perkembangan sosial di wilayah masing - masing". Jelasnya

"Mari laksanakan tugas dengan tulus dan Ikhlas, sesuai dengan apa yang kita emban dalam menjaga Kamtibmas mencegah paham Radikalisme dan Terorisme di Kab. Soppeng, In syaa Allah bernilai Ibadah"Pungkasnya

Dalam kegiatn turut hadir Kabag Sumda Polres Soppeng Kompol Umar Siatta S.Sos M.M, Kasat Binmas Akp Jamaluddin S.H, Kasar Intelkam Akp Hasbulla, Kasat Lantas Iptu Andi Muh. Yusuf S.H, Kbo Sat Intelkam Ipda Mahmuddin S.Sos serta Kbo Sat Binmas Iptu Asep Sibli Sm H.k dengan mempedomani Protokol kesehatan, jaga jarak dan memakai masker.

Andi kamal

Senin, 29 Maret 2021

Termasuk Kabupaten Soppeng,Beberapa Kabupaten Lainnya Masuk Nominasi Penyerahan LKPD Tahun 2020



Soppeng, Portalrakyat.com-Berdasarkan Surat Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 59/S/XIX.MKS/03/2021 tertanggal 26 Maret 2021 perihal Penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2020 (Unaudited) Kabupaten Soppeng,

Maka Kabupaten Soppeng bersama dengan Kabupaten Gowa, Bantaeng, Pangkep, Sidrap, Jeneponto, dan Sinjai mengikuti penyerahan LKPD TA 2020 Unaudited yang dilaksanakan hari senin tanggal 29 Maret 2021 di Kantor BPK RI Perwakilan Prov. Sulawesi Selatan.

Dalam penyerahan LKPD tersebut dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati Kab/Kota. Untuk Kabupaten Soppeng dihadiri oleh Wakil Bupati Soppeng Ir.H.Lutfi Halide, MP didampingi Sekretaris Daerah Drs.H.A.Tenri Sessu, MSi. Ka.Inspektorat Drs.A.Mahmud, MM, dan Ka.BPKPD Drs.H.Dipa, MSi.

Pada kesempatan tersebut Kepala Perwakilan BPK Bapak Wahyu Priyono, SE, MM, Ak, CA, CSFA menyampaikan beberapa hal melalui sambutan beliau, antara lain bahwa pemeriksaan yg dilakukan atas LKPD TA 2020 untuk memperoleh opini, maka kewajaran informasi Laporan Keuangan yang disajikan harus memenuhi 4 kriteria yaitu :
1. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan
2. Kecukupan pengungkapan
3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
4. Efektifitas pengendalian Intern.

Lanjut,beliau juga penyampaikan bahwa Tim akan melakukan pemeriksaan sesuai prosedur baku untuk meyakini yaitu dgn Pengujian Laporan dan Dokumen, Konfirmasi/Wawancara, dan pengujian fisik di lapangan. Sehingga beliau mengharapkan agar Pemerintah Daerah mensupport dengan memberikan data dan informasi serta menjembatani dengan Pihak Ketiga.

Andi Kamal.

Selasa, 23 Maret 2021

Kapolri Resmi Launching Etle Nasional Tahap 1,12 Polda Terapkan E-Tilang

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meresmikan launching tilang elektronik atau Elektronic Traffic law enforcement (Etle).

JAKARTA,Portalrakyat.com-Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meresmikan launching tilang elektronik atau Elektronic Traffic law enforcement (Etle) nasional tahap 1. Dalam launching tahap 1 ini, ada 12 Polda dengan 244 kamera tilang elektronik yang bakal dioperasikan mulai hari ini.

Launching Etle tahap 1 digelar di gedung NTMC Polri, Jakarta, Selasa (23/3/2021). Acara ini dihadiri oleh Ketua Mahkamah Agung Muhammad Syarifuddin dan Jaksa Agung TB. Hassanudin yang turut dalam penandatangan Memorandum Of Understanding (MoU) penegakan hukum.

Menpan RB Tjahjo Kumolo, Kepala Bappenas Suharso Manoarfa, Dirut Jasa Raharja Budi Raharjo dan beberapa perwakilan instansi lain turut hadir. Jajaran Dirlantas se-Indonesia juga hadir secara virtual.

Etle nasional ini merupakan salah satu implementasi Korlantas Polri yang dipimpin Kakorlantas Polri Irjen Pol Istiono dalam mewujudkan salah satu program prioritas Presisi atau prediktif, responsibilitas, transparansi dan berkeadilan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Kapolri Jnderal Listyo Sigit Prabowo dalam paparannya mengatakan kehadiran tilang elektronik nasional ini untuk meningkatkan program keamanan dan keselamatan masyarakat di jalan raya.

Kapolri ingin masyarakat lebih waspada dalam waspada karena adanya Etle dapat memantau perilaku pengendara.

“Kenapa ini kita lakukan? Ini adalah bagian dari upaya kita untuk meningkat program keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas, tentunya perlu ada upaya-upaya penegakan hukum agar proses pelaksanaan kegiatan para pengguna jalan betul-betul bisa disiplin, bisa mengutamakan keselamatan dan tentunga menghargai masyarakat lain sesama pengguna jalan,” kata Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Di sisi Polri, Jenderal Sigit menekankan upaya penegakan hukum yang transparan lewat Etle.

Mantan Kabareskrim ini berharap sistem Etle dapat mencegah penyalahgunaan wewenang sekaligus pemanfaatan teknologi informasi.

Di sisi kepolisian, program Etle adalah bagian dari kami untuk melakukan penegakan hukum dengan memanfaatkan teknologi informasi.

‘Kita terus memperbaiki sistem sehingga ke depan penegakan hukum kepolsiian, khususnya lalu lintas di jalan, tidak perlu berinteraksi langsung dengan masyarakat yang tentunya kita sering mendapatkan komplain terkait dengan masalah proses tilang yang dilakukan oleh beberapa oknum anggota, yang kemudian berpotensi terjadinya penyalahgunaan wewenang,” jelas Kapolri.

Etle nasional ini dapat menindak 10 pelanggaran lalu lintas diantaranya pelanggaran traffic light, pelanggaran marka jalan, pelanggaran ganjil genap, pelanggaran menggunakan ponsel, pelanggaran melawan arus, pelanggaran tidak menggunakan helm, pelanggaran keabsahan STNK, pelanggaran tidak menggunakan sabuk pengaman dan pelanggaran pembatasan jenis kendaraan tertentu.

Selain mendeteksi pelanggaran lalu lintas, sistem Etle juga dapat menjadi pendukung bukti kasus kecelakaan dan tidak kriminalitas di jalan raya dengan menggunakan teknologi face recognition yang sudah ada di sistem Etle.

Sementara itu, Kakorlantas Polri Irjen Pol Istiono mengungkapkan jajaran Korlantas masih terus bekerja agar penerapan Etle bisa rampung di 34 Polda.

Istiono mengatakan sistem Etle terintegrasi dari Polres, Polda hingga Korlantas Polri.

Konsen tahap pertama ini tentunya akan ditindaklanjuti dengan launching kedua nanti rencananya.

“Akan kita bangun di 10 polda berikutnya, yang kita rencanakan nanti sekitar 28 april kita resmikan launching kedua, nanti secara bertahap, akan kita laksanakan,” ujar Kakorlantas Polri Irjen Pol Isitiono.

Secara teknis di lapangan kita terus bekerja untuk merampungkan program ini secara bertahap hingga 34 polda nanti terpasang semua.

“Di semua titik yang perlu kita pasang Etle tentunya berdasarkan maping dan analisis kita. Titik mana yanf paling krusial dan perlu kita pasang Etle di situ,” sambung dia.

Kakorlantas menjelaskan Etle nasional mendeteksi seluruh kendaraan baik roda dua maupun roda empat yang tidak mematuhi aturan lalu lintas.

Istiono berharap kesadaran masyarakat akan taat berlalu lintas semakin tinggi dengan kehadiran Etle.

Semua kendaraan yang melanggar intinya kefoto, kepotret, mau nomor khusus, nomor apa saja, pake nomor TNI itu kepotret.

Kalau TNI nanti urusannya dikonfirmasi ke temen-temen, kita sudah kerjasama bagaimana mekanismesnya untuk teman-teman TNI, ada konfirmasi disitu,” tuturnya.

*Ini bagian dari kesadaran masyarakat dalam membangun hukum itu sendiri,” lanjut dia.

Berikut 12 Polda yang sudah menerapkan Etle di launching tahap 1 :

1. Polda Metro Jaya
2. Polda Jawa Barat
3. Polda Jawa Tengah
4. Polda Jawa Timur
5. Polda Jambi
6. Polda Sumatera Utara
7. Polda Riau
8. Polda Banten
9. Polda D.I.Y
10. Polda Lampung
11. Polda Sulawesi Selatan
12. Polda Sumatera Barat

Source : Div Humas Mabes Polri

Selasa, 02 Februari 2021

Bupati Soppeng Buka Rancangan Awal RKPD Secara Virtual Zoom,Begini Tinjauannya


Portalrakyat.com-Bupati soppeng H.A.Kaswadi Razak,SE membuka
Konsultasi publik rancangan awal RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2022 melalui virtual zoom di Ruang SCC Lamataesso Kantor Bupati Soppeng, 2 Februari 2021.

Bupati H.A.Kaswadi Razak,SE dalam arahanya:

Mengharapkan dengan tegas kehadiran Para Camat/Lurah dan Kepala Desa sebagai Leading Sektor dan pilar terdekat kepentingan pembangunan Daerah

Forum ini merupakan tahapan strategis yang harus dibicarakan dalam menghadapi situasi dan kondisi saat sekarang ini dalam hal perencanaan pembangunan daerah Tahun 2022

Kondisi yang dihadapi saat ini adalah sama , sehingga dibutuhkan komitmen kebangsaan. Serta komitmen dalam menghadapi situasi dan kondisi apapun. Solid dan loyalitas harus diperlihatkan dan pengabdian adalah segala-galanya.

Forum Konsultasi Publik Yang dilaksanakan Hari Ini, Merupakan Amanat Dari Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa rancangan awal RKPD dibahas bersama dengan kepala perangkat daerah dan pemangku kepentingan dalam forum konsultasi publik untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan, dalam rangka penyusunan rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD, melalui forum konsultasi publik ini, untuk menjaring aspirasi para pemangku kepentingan, yang akan dibahas bersama kepala perangkat daerah untuk rancangan awal RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2022 dengan tujuan untuk memperoleh masukan dan saran terhadap prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2022. Forum konsultasi publik ini juga merupakan tahapan penting sebelum dilaksanakannya musrenbang RKPD kecamatan, forum lintas perangkat daerah dan musrenbang RKPD kabupaten.

Ada beberapa hal juga yang menjadi isu stastrategis pada tahun 2022 yaitu:
-Pemulihan ekonomi akibat dampak pandemik Covid-19
-Perbaikan kesejahteraan sosial
-Pemenuhan standar minimal pelayanan dasar
-Pengembangan infrastruktur daerah
-Perbaikan tata kelola kepemerintahan
-Optimalisasi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs)

Dengan berpedoman pada arah pembangunan berdasarkan RPJPD Kabupaten Soppeng 2005 - 2025, visi-misi dan program prioritas kepala daerah terpilih, isu strategis di Kabupaten Soppeng, maka tema pembangunan Kabupaten Soppeng tahun 2022 adalah “Percepatan Pemulihan Akibat Covid-19 Melalui Penguatan Sumber Daya Manusia, Pemantapan Daya Saing Daerah dan Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan “
Adapun prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 yaitu:
1. Peningkatan kualitas hidup manusia
2. Pemenuhan SPM pelayanan dasar dan pelayan publik lainnya
3. Pengembangan fasilitas ekonomi wilayah
4. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif
5. Peningkatan kualitas infrastruktur
6. Pelestarian lingkungan dan sumberdaya alam
7. Peningkatan Kualitas pelayanan birokrasi untuk tata kelola yang baik

Dalam Penyusunan Program Dan Kegiatan, Agar Kepala Perangkat Daerah Memperhatikan Dan Menyelaraskan Dengan prioritas pembangunan tersebut agar Kepala SKPD Mampu Menterjemahkan Dan Diterapkan Oleh Perangkat Daerah Melalui Program, Kegiatan Yang Disusun Dalam Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Dalam proses penyusunan RKPD tahun 2022 ini, bupati meminta kepala SKPD agar fokus dan terarah dalam penyusunan program dan kegiatan sehingga rencana pembangunan pada tahun 2022 dapat tercapai sesuai dengan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan. Dan berharap peran aktif pemerintah daerah, sektor swasta dan masyarakat dalam penanganan covid-19 tahun ini, baik dalam pengendalian penyebaran virus serta bersinergi dalam membantu meringankan beban penduduk terdampak dan mempercepat pemulihan.

Penanganan wabah juga memerlukan kerja bersama. serta harus bersatu padu, memperkuat koordinasi, dan tetap optimis bahwa kita akan mampu melewati ini semua.

Sekda kab. Soppeng Drs H.A.Tenri Sessu, M.Si :
Berkaitan dengan konsultasi publik ini, maka dapat kami sampaikan beberapa hal bahwa RKPD adalah merupakan penjabaran daripada RPJMD, Kita pahami bersama bahwa kemarin pada bulan desember telah selesai RPJMD teknokratik untuk 2021-2026, juga telah ditetapkan keputusan KPU berkaitan dengan hasil pemilukada kemarin.

Ini dua hal akan menjadi dasar atau pertimbangan utama di dalam penyusunan RKPD kita di 2022 yang akan datang.

Disamping itu Pelaksanaan Konsultasi publik ini di dasari pada peraturan perundang-undangan termasuk undang-undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, permendagri No 70 tentang sistem informasi pemerintahan daerah, permendagri 90 tahun 2019, dua aturan inilah yang menciptakan perubahan yang sangat mendasar di dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah khususnya kabupaten soppeng di 2022 yang akan datang.

Ketua DPRD Soppeng H.Syahruddin M Adam,S.Sos,MM:

Pokok pikiran DPRD

Pembangunan di pelayanan dasar.
1. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, Kuantitas dan kualitas sumber daya kesehatan, sarana prasarana Kesehatan.
2. Peningkatan Kualitas pendidikan melalui sarana dan prasarana sekolah, kompetensi dan kesejahteraan guru.

Peningkatan daya saing dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Tersedianya sumber daya manusia yang memiliki kemampuan penguasaan teknologi informasi dan komunikasi, disamping didukung oleh permodalan, sarana dan prasarana produksi dan transportasi yang memadai.

Penanganan di bidang sosial dan kesejahteraan .

Pendataan dan pemetaan yang akurat. Sehingga upaya Perlindungan dan Jaminan sosial, penanganan fakir miskin, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial dapat semakin terukur.

Pembangunan di bidang pertanian dan ketahanan pangan.

Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pertanian terutama pupuk, Alsintan, dan penyediaan bibit tanaman maupun bibit ternak serta keterpenuhan jaringan irigasi bagi persawahan dan upaya penerapan sistem petik olah Jual pada usaha tani yang berjalan.

Bidang penciptaan dan percepatan pembangunan infrastruktur .
• Pembangunan dan peningkatan Jalan:
• Peningkatan Infrastruktur pendukung program sanitasi dan air bersih

Prioritas pembangunan kualitaa lingkungan hidup.
Upaya pemerintah mendorong partisipasi masyarakat tentang kesadaran menjaga kualitas lingkungan hidup yang bersih dan tentunya harus didukung oleh sarana pengelolaan sampah dan limbah.

Kepala Bappelitbangda kabupaten Soppeng Dra.Hj.Andi Nur Lina,MM.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa berdasarkan UU RI no 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional dan peraturan mendagri no 86 tahun Tahun 2017 Tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah serta tata
Cara perubahan rencana jangka panjang daerah , rencanan pembangunan jangka menegah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah.

Kita melaksanakan Konsultasi publik rancangan awal RKPD Kabupaten soppeng tahun 2022
melaui vicon mengingat kita masih dalam situasi pandemi covid 19 ,

Tema pembangunan Kabupaten Soppeng tahun 2022 adalah “Percepatan Pemulihan Akibat Covid-19 Melalui Penguatan Sumber Daya Manusia, Pemantapan Daya Saing Daerah dan Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan “(Andi Kamal (
© Copyright 2019 PORTAL RAKYAT.COM | All Right Reserved