-->

Jumat, 18 Maret 2022

Dorong Pemulihan Ekonomi,Kapolri Harap HIPMI Kawal Kebijakan Pemerintah


Bali - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta kepada seluruh pengurus maupun anggota Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) untuk mengawal serta mendukung seluruh kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah terkait dengan pertumbuhan perekonomian Indonesia ditengah Pandemi Covid-19.

Hal tersebut disampaikan Sigit saat menjadi salah satu pemateri di acara Forum Bisnis Sidang Pleno HIPMI dengan tema 'Kolaborasi Pengusaha Muda dalam Mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional Pasca-Pandemi' di Hotel Trans Resort Bali, Jumat (18/3/2022).

"Kemudian ini menjadi tantangan kita untuk sama-sama mencapai target pertumbuhan ekonomi kita di tahun 2022. Memang betul-betul harus kita jaga, agar terus bisa tumbuh di atas angka lima persen. Karena menjadi syarat kita, bisa terlepas dari yang biasa disebut Middle Income Trap," kata Sigit mengawali materinya.

Dihadapan anggota HIPMI tersebut, Sigit pun kembali mengingatkan pernyataan Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) ketika acara Rakernas HIPMI tahun 2021 lalu.

Sigit menyampaikan bahwa, Presiden Jokowi ketika itu menyatakan kader HIPMI pasti bisa membalik sebuah tantangan menjadi sebuah peluang, membalikkan bencana Pandemi Covid-19 menjadi sebuah kebangkitan ekonomi kita.

"Jadi ini sengaja saya mengingatkan kepada rekan-rekan. Saat ini, Pemerintah sedang melakukan berbagai macam program pemulihan ekonomi nasional. Tentunya peran HIPMI didalamnya melakukan berbagai hal untuk dukung program-program tersebut. Mulai dari sosialisasi, bagaimana mengembangkan upaya usaha-usaha dengan UMKM, e-commerce. Kemudian penyaluran KUR dan juga kegiatan FGD dan talkshow yang tentunya ini kita harapkan lahirkan pengusaha baru," ujar Sigit.

Lebih dalam, Mantan Kabareskrim Polri ini menyebut, dengan adanya perkembangan lingkungan global tentunya hal tersebut juga memberikan dampak terhadap Negara Indonesia. Sehingga, kata Sigit, diperlukan kerjasama hingga sinergitas seluruh stakeholder dalam mengawal program pertumbuhan ekonomi nasional.

"Yang menjadi tantangan kita saat ini, karena kita berusaha untuk bisa lepas dari Middle Income Trap. Namun disisi lain dengan kondisi Pandemi Covid-19 yang ada ini tentu jadi tantangan berat. Yang harus tentunya kita lakukan adalah konsolidasi yang kuat untuk bisa menjaga," ucap eks Kapolda Banten itu.

Menurut Sigit, untuk terus mencapai target pertumbuhan perekonomian Indonesia tentunya harus diiringi dengan pengendalian Pandemi Covid-19 yang optimal. Terkait hal itu, Sigit menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal keempat sebesar 5,02. Ia pun berharap, di kuartal pertama 2022 bisa berada di angka 5,3 hingga 5,5.

Dari segi pengendalian Covid-19, kata Sigit, berdasarkan data Indeks Nikkei akhir tahun lalu, Indonesia menjadi negara yang berada di urutan pertama dalam hal tersebut. Sementara, dari CDC Amerika Serikat, Indonesia berada di kategori level I. Bahkan, Indonesia saat ini menjadi peringkat lima di dunia terbanyak terkait penyuntikan dosis vaksin, dengan jumlah
360,8 juta.

"Tentunya kerja keras seluruh stakeholder termasuk didalamnya rekan-rekan HIPMI. Dan ini semuanya penting untuk mendukung agar ditengah Pandemi Covid-19, ekonomi bisa bertumbuh. Karena kuncinya memang negara mana yang bisa mengendalikan laju Covid-19, maka dialah yang menjadi pemenang dan itu yang sekarang terus kita laksanakan," ucap Sigit.

Disisi lain, Sigit mengungkapkan bahwa, Pemerintah Indonesia juga melakukan transformasi ekonomi dengan konsep Green dan Blue Economy. Menurutnya, hal itu untuk menjadikan sumber kekuatan perekonomian yang baru.

"Saya kira ini memang komitmen yang harus dilakukan untuk menjaga bumi, alam dan masa depan generasi akan datang. Tolong hindari hal-hal yang bisa berdampak perusakan lingkungan. Hindari kawasan hutan lindung untuk masa depan kita," tutur Sigit.

Tak hanya itu, Sigit menyebut, dalam semangat transformasi Presisi, Polri akan berkomitmen untuk terus mendukung dan mengawal iklim usaha dan investasi yang kondusif. Hal itu tertuang dalam transformasi operasional dalam program kedelapan yakni pemulihan ekonomi nasional.

"Terkait dengan kebijakan iklim investasi kami dari Polri telah membuat program Polri Presisi. Saya masukan di dalam program dan kegiatan aksi kita. Tidak usah khawatir kita pasti mendukung mengawal rekan-rekan yg memang memiliki jiwa entrepreneur dan kreatifitas. Kami sudah sampaikan anggota terhadap kegiatan usaha tolong dikawal. Kalau kurang izin lakukan pendampingan," tegas Sigit.

Sigit memaparkan, komitmen iklim investasi dan usaha yang kondusif, Polri telah membentuk Satgas Mafia Tanah, Satgas Penanganan Konflik Sosial, Satgas Waspada Investasi, Satgas PEN, dan lainnya.

"Namun itu semua tentunya saya harapkan juga, agar program saya bisa berjalan bagaimana kita masuk dan lakukan pendampingan. Sehingga rekan-rekan semua bisa melaksanakan usahanya sesuai apa yang rekan-rekan harapkan tanpa takut memiliki masalah hukum. Saya juga titip pesan mari kita menciptakan iklim usaha yang baik," papar Sigit.

Tak lupa, Sigit juga menyinggung soal bonus demografi yang akan dihadapi Indonesia. Sebab itu, Sigit juga mengajak HIPMI untuk mewujudkan SDM yang unggul. Dengan begitu, dikatakan Sigit, di tahun 2045 terwujud Indonesia tangguh, Indonesia Tumbuh dan Indonesia emas.

"Ini harus kita lakukan agar mewujudkan Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh dan Indonesia emas di tahun 2045. Saya mengingatkan moto HIPMI jadilah pengusaha pejuang, pejuang pengusaha. Jadilah pengusaha nasional yang tak hanya tangguh di dalam negeri, tapi tangguh dikawasan global, dengan tetap memiliki wawasan kebangsaan," tutup Sigit.

Andi Kamal.

Minggu, 13 Oktober 2019

BRI Sengkang Gelar Undian Panen Simpedes Periode Maret dan Agustus, Bupati Wajo Dr. Amran Mahmud Apresiasi Nasabah Semakin Gemar Menabung

Portalrakyat.com, Wajo (Sulsel) - Penarikan undian panen Simpedes periode Maret sampai dengan Agustus 2019 yang diselenggarakan oleh BRI Kantor Cabang Sengkang, bertempat di Kantor Lama BRI Sabtu, 12 Oktober 2019.

Dalam sambutan Kepala BRI kanca Sengkang Joni Aryanto yang menyampaikan bahwa kegiatan ini rutin dilaksanakan setiap tahunnya dan dalam setahun dilaksanakan dua kali, dan malam hari ini dilaksanakan untuk yang pertama kalinya di tahun 2019.

Disampaikan kalau tahun 2019 ini merupakan tahun yang cukup sulit bagi BRI, khususnya dengan keadaan situasi ekonomi sekarang ini dengan berbagai tantangan yang harus dihadapi.

"BRI merupakan Agent of development atau agen pembangunan untuk ekonomi rakyat dalam hal ini, untuk usaha mikro, kecil dan menengah yang mana Inilah inti dari bisnis utama dari kami di BRI," jelas Joni Aryanto.

"Sehingga dengan itu kami melaksanakan atau melakukan kegaiatan yang sifatnya untuk ekonomi kerakyatan, juga membantu membangun perekonomian di Kabupaten Wajo," tambah Joni Aryanto. 

Dan disampaikan kalau capaian simpanan mencapai 883 miliar lebih dari dana yang dihimpun dari masyarakat di Kabupaten Wajo, dan penyaluran pinjaman sudah sampai 638 miliar lebih di Kabupaten Wajo, dan sudah terjadi peningkatan di dua sektor tersebut dan kedepannya akan tumbuh lebih baik lagi.

Juga dikatakan kalau untuk mendukung hal-hal tersebut mereka berupaya mengembangkan jaringan jaringan kerja dan jaringan kantor.

"Prestasi dan kontribusi dari seluruh masyarakat dan nasabah BRI, sehingga melalui kegiatan ini kami lakukan penarikan undian Simpedes dimana hadiah utamanya berupa kendaraan Roda Empat Mobilio dan ada 14 Kendaraan Roda dua dan barang-barang elektronik yang kesemuanya akan kita undi malam ini," kata Joni Aryanto.

Foto : Bupati Wajo 

Bupati Wajo Dr. H. Amran Mahmud, S.Sos., M.Si menyampaikan bahwa kegiatan pada hari ini merupakan penarikan undian, panen Simpedes periode Maret sampai dengan Agustus 2019 yang diselenggarakan dua kali dalam setahun dan periode berikutnya nanti di Oktober.

"Ini kita sangat apresiasi para nasabah sebagai bentuk partisipasi masyarakat kita yang semakin hari semakin sadar dalam menabung dan menjadikan lembaga perbankan menjadi tempat menyimpan uang yang aman, sekaligus menjadi tempat edukasi usaha-usaha mereka agar bisa dikembangkan dengan binaan binaan yang dilakukan oleh BRI," ungkap Bupati Wajo.

"BRI sudah cukup berkontribusi besar khususnya di wilayah Kabupaten Wajo, yang bersentuhan langsung dengan nasabah, masyarakat, para pengusaha dan pelaku-pelaku ekonomi dengan mengambil peran yang besar dalam memajukan ekonomi masyarakat kita," Bupati Wajo menambahkan.

Dan dikatakan kalau BRI telah membackup kemajuan dalam membangun sumber daya potensi yang dimiliki, sehingga hari ini atas nama Pemerintah Kabupaten Wajo menyampaikan apresiasi yang tinggi dan ucapan terima kasih.

"Selamat kepada BRI yang semakin hari mendapatkan kepercayaan baik dari masyarakat, di mana dana yang terhimpun sejumlah 800 miliar lebih telah dihimpun dari masyarakat, yang tentu ini menjadi bagian penting bagi kita untuk mendukung dan mensuport," ungkap Dr. H. Amran Mahmud, S.Sos., M.Si.

Dikatakan kalau sebuah daerah yang ingin maju harus menghadirkan semua pilar pembangunannya, salah satu pilar yang paling besar yang harus dipelihara adalah masyarakat itu sendiri, dimana mereka dari berbagai latar belakang diantaranya usahawan, pelaku-pelaku ekonomi, ASN serta karyawan dari berbagai profesi, dan Bank Rakyat Indonesia merawatnya dengan baik.

Lanjut disampaikan kalau Pemerintah Kabupaten Wajo akan kolaborasi dan bersinergi membangun potensi ekonomi di Kabupaten Wajo, olehnya itu dalam perjalanan 7 bulan bertugas di Wajo, dia telah meletakkan dasar-dasar pembangunan dan di tahun 2020 tahun depan, akan melaju dengan cepat, karna sudah mempersiapkan pondasinya dengan cukup kuat, makanya harus siap-siap semua termasuk Bank Rakyat Indonesia.

"Dari 25 program kami, Insya Allah diantaranya yang harus pasti bersentuhan dengan unit Perbankan antara lain yaitu pengembangan Integrated Farming System yang akan di finalisasi sebagai tempat pembelajaran petani-petani kita untuk bisa akselerasi roda roda perekonomian kita," ungkap Bupati Wajo.

Dikatakan kalau diantaranya yang akan dikembangkan disana yaitu tanaman pangan yang bisa ditingkatkan menjadi dua kali lipat, dan dalam waktu dekat ini Paselloreng akan diresmikan, sehingga nantinya bisa menghandle 8.000 hekto are persawahan di Wajo, dan saat ini sudah memasuki juga studi layak pemanfaatan air danau Tempe yang akan dinaikkan di Bulu Cepo, sehingga bisa nantinya mengairi persawahan 20.000 hektar.

"Yang tadinya sawah kita adalah tadah hujan sehingga bisa dua kali panen jika itu semua tercapai, demikian juga dengan pengusaha penggilingan kita yang kita intervensi untuk kerjasama dengan pihak pihak perbankan, juga kita menjadikan Wajo kembali menjadi penghasil ikan terbesar di Asia Tenggara, dan juga akan menjadikan Wajo sebagai lumbung daging sehingga kita jadi solusi impor daging di Indonesia," harap Dr. H. Amran Mahmud.

Dikatakan kalau bagaimana CSR dari pihak BRI bisa membina duafa duafa di Wajo ataupun petani-petani di Wajo sehingga jika ini dilakukan secara massif dan berkolaborasi maka ini akan lebih meningkatkan pendapatan masyarakat.

Dan dikatakan kalau infrastrukturnya bagus utamanya jalanannya, maka juga akan meningkatkan pendapatan masyarakat petani, karena ketika produksi bagus sementara jalanan jelek maka harga juga akan turun.

"Dalam waktu dekat ini akan digelontorkan kepada 3.200 kepada warga miskin kita, dengan akan dibantu masing-masing 50 ekor ayam kampung super, jika ini dibimbing dengan baik, mereka bisa menjadi dunia usaha yang baik, dan juga ketika didampingi oleh BRI dan stakeholder, dan jika ini berhasil setengahnya saja, itu sudah luar biasa karna bisa menggerakkan roda perekonomian kita, olehnya itu harus dilandasi oleh kerja keras dan kekompakan dari kita semua," kata Dr. H. Amran Mahmud.

Lebih lanjut juga diharapkan kepada BRI untuk lebih membina dan mengedukasi masyarakat untuk berusaha dengan baik, yang ujung ujungnya nanti untuk kesejahteraan, sesuai dengan visi misi kami kedepan dengan menghadirkan pemerintahan yang amanah menuju Wajo yang maju dan sejahtera.

"Maju dalam segala hal, jangan kita selalu tergiring dan terprovokasi dengan berita-berita hoax sekarang ini, mari kita bekerja saja, kekompakan dan kebersamaan kita mohon dijaga, dalam perjalanan 5 tahun pemerintahan kami kedepan dan terakhir penghargaan yang setinggi-tingginya kepada jajaran BRI dalam penguatan pembangunan di Kabupaten Wajo," tutup Bupati Wajo diakhir sambutannya. (RN)

Sumber : Humas Pemkab Wajo 

Minggu, 04 April 2021

Kepala Inspektorat Soppeng Hadiri Rapat Kordinasi Pengawasan dan Pembangunan Tingkat Provinsi Sulsel Tahun 2021


Soppeng,Portalrakyat.com-Bupati Soppeng, H.A.Kaswadi Razak, SE didampingi Kepala Inspektorat Kab.Soppeng Drs. Andi Mahmud, MM, menghadiri acara Rapat Koordinasi Pengawasan Intern Keuangan Dan Pembangunan Serta Gelar Pengawasan Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 di Ruang Rapim Kantor Gubernur Sulsel, Senin, 5 April 2021.

Kegiatan ini mengangkat tema Pengawasan Intern BPK - Inspektorat Daerah Dalam Mengawal Program Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19 di Sulsel. Plt Gubernur Sulsel memberikan keynote speak menjabarkan kondisi di Sulsel dan adapun narasumber yakni Irjen Kementerian Dalam Negeri, Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepala Perwakilan BPK Sulsel.

Deputi Kepala BPKP Bidang Polhukam PMK, Iwan Taufik Purwanto menyebutkan, penanganan Pandemi Covid-19 diharapkan bisa ditangani dengan baik dengan kolaborasi. Ia juga menyampaikan dalam sambutannya agar Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) selaku badan pengawasan internal dapat bekerja secara optimal.

"Bagaimana peran APIP sangat dibutuhkan oleh Kepala Daerah. Dan perlu keharmonisan dalam pengawasan intern. Untuk menunjukkan selalu berkomitmen dalam upaya bersama mengawal akuntabilitas keuangan daerah," sebutnya.

Pemerintah daerah sejak awal dapat merasa terkawal oleh APIP dan BPKP, termasuk sejak awal perencanaan, demikian juga perbaikan dan revisi yang menjadi bagian dari masukan.

Sedangkan, Plt Gubernur Sulsel menyampaikan peranan APIP dan BPK penting dalam mengawal pemerintah daerah. Sulsel sendiri prioritasnya terdapat pada visi-misi Sulsel 2018-2023 yang menjadi koridor.

Andi Sudirman Sulaiman menyebutkan, pertumbuhan ekonomi Sulsel di atas nasional diakhir tahun 2020. Adapun sektor yang paling tinggi sharing pertumbuhannya pertanian dan kelautan.

"Data BPS ternyata sektor ekonomi tertekan itu banyak di wilayah-wilayah pedesaan. ini pada kegiatan aktivitas dan pergerakan kegiatan masyarakat. Sehingga 2021, kami melakukan prioritas tertentu. Melanjutkan pembangunan di daerah wilayah bawahan, termasuk infrastruktur di beberapa jalan, jembatan dan irigasi," paparnya.

Andi Sudirman Sulaiman juga melihat bahwa pemulihan ekonomi dapat dilakukan jika uang beredar dan pergerakan pekerja. Demikian juga pergerakan barang dan jasa.

"Saya melihat di Sulsel ini secara makro, ketika melihat APBD tidak turun maka ini akan bermasalah secara signifikan. Artinya, pergerakan kemandirian ekonomi di Sulsel masih banyak berpatokan pada penyerapan anggaran dan distribusi sistem APBD kami dalam menggerakan sistem ekonomi pemerintahan di Sulsel ini," lanjutnya.

Ia juga menilai bahwa Anggaran Desa juga dapat dialokasi untuk anggaran pemulihan ekonomi nasional. Ketika sektor padat karya dapat disentuh maka akan menyerap tenaga kerja. Sehingga peranan APIP dan BPK dibutuhkan untuk melakukan pendampingan agar program-program pembangunan yang ada dapat berjalan dan dipertahankan.

Tambahnya, bahwa ke depan adalah kebijakan yang ada arahnya top - down tetapi pelaksanaanya bottom - up untuk pengambilan keputusan. Artinya, diinginkan bagaimana matriks yang nanti lahir adalah resource (sumber daya) yang ada di Inspektorat kemudian dapat membuat formulasi baru untuk menghadirkan orang-orang yang betul-betul mumpuni dari semua OPD untuk ditarik kemudian menjadi penguatan dalam pendampingan dan pengawalan.

"Kami kami juga menginginkan inspektorat dan jajaran auditornya menjadi dokter pribadi bagi provinsi dan kabupaten-kota. Kami ingin menjadikan bagi OPD-OPD kami bisa bertanya dan memperhatikan rekomendasi yang ada," harapnya.

Ia menyampaikankan bahwa kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan Intern Keuangan daan Pembangunan Serta Gelar Pengawasan ini menjadi ruang kolaborasi ini menjadi ruang side by side. Sinergi dan kolaborasi antara inspektorat dan BPKP penting dalam pengawalan akuntabilitas.

"Syarat utamanya adalah keterbukaan dalam informasi. Makanya, saya bilang keterbukaan data penting. Bahwa inilah area-area yang kritis, kritikal bagi kami untuk mempertanyakan bagi APIP dan BPK untuk sama-sama membedah dan kemudian kita jalan bersama," pungkasnya.

Andi Kamal.

Sabtu, 12 Oktober 2019

Bupati Adnan Sebagai Peserta Lemhanas Ungkap Alasan Diangkatnya Sektor UMKM Sebagai Salah Satu Perioritas Pembangunan


PORTALRAKYAT.COM, Jakarta - Pembangunan ekonomi harus menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan distribusi pendapatan. Sementara, untuk mendorong pemerataan distribusi pendapatan, maka dalam hal ini pemerintah daerah menjadikan sektor UMKM sebagai salah satu prioritas pembangunan di wilayah Kabupaten Gowa sejak 2016 hingga 2021 mendatang. 

Hal tersebut diungkapkan Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan (API) saat mempresentasikan hasil essainya pada Program Pemantapan Pimpinan Daerah Angkatan (P3DA) X Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Kamis (10/10) di Jakarta. 

Bupati Adnan yang juga salah satu peserta Lemhanas ini mewakili kelompok B dengan nomor urut 6.

Dalam kesempatan tersebut dirinya menjelaskan, diangkatnya UMKM sebagai salah satu sektor prioritas pembangunan daerah di wilayah Kabupaten Gowa, karena UMKM merupakan penopang perekonomian rakyat. Terbukti UMKM tahan terhadap krisis ekonomi pada 1998 lalu. 

"Terlebih lagi karena sektor UMKM ini menyerap banyak tenaga kerja, baik di bidang perdagangan, jasa maupun produksi," jelasnya. 

Ia menyebutkan, jumlah UMKM di wilayah Kabupaten Gowa pada 2018 tercatat sekitar 7.000 pelaku UMKM. Nilai ini merupakan potensi ekonomi yang besar untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. 

Lanjutnya, Pemkab Gowa juga mengambil tanggungjawab yang penuh dalam meningkatkan potensi para pelaku UMKMnya melalui pemberdayaan UMKM. Salah satunya dengan meluncurkan program "Satu UMKM Unggulan di Desa/Kelurahan.", melalui program tersebut Bupati Gowa berhasil menerima Piala Natamukti dari Menteri Koperasi dan UKM pada 2018 lalu. 

Pemberdayaan kepada pelaku UMKM secara berkelanjutan ini akan sangat mendorong geliat pelaku UMKM-UMKM baru, sehingga dapat menyerap banyak tenaga kerja yang pada gilirannya akan berdampak pada menurunnya angka pengangguran dan kemiskinan di Kabupaten Gowa. 

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2018  menunjukkan bahwa angka pengangguran sebesar 4,80 persen, berada di bawah Sulsel dan nasional dengan capaian yang sama sebesar 5,34 persen. Sedangkan angka kemiskinan di wilayah Kabupaten Gowa sebesar 7,83 persen yang berada di bawah Sulsel dengan 8,87 persen dan nasional 9,66 persen. 

Dalam pertemuan ini juga ia mengatakan, permasalahan pembangunan ekonomi di wilayah Kabupaten Gowa adalah tingginya angka kemiskinan. Menurutnya, untuk menanggulangi kemiskinan mesti diterapkan dua strategi. 

Pertama, meningkatkan pendapatan masyarakat. Kedua, mengurangi pengeluaran masyarakat. Peningkatan pendapatan ditempuh dengan cara menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik dengan menciptakan lapangan kerja. Sedangkan pengeluaran pendapatan ditempuh dengan cara memberikan subsidi di bidang pendidikan dan kesehatan.

"Intinya pendidikan dan kesehatan gratis bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat. Biaya pendidikan dan kesehatan bisa dialokasikan untuk kebutuhan lainnya, baik usaha produktif maupun simpanan di bank. Dukungan data simpanan masyarakat pada 2015 hingga 2018 tercatat naik, salah satunya pada 2015 berapa pada Rp1,4 trilyun, dampaknya daya beli masyarakat meningkat," tegas Bupati Adnan. 

Atas pemaparan yang disampaikan tersebut Bupati Adnan berhasil terpilih sebagai pemaparan terbaik dari Kelompok B.

Jumat, 23 Juli 2021

Gelar FGD, Polri Paparkan Prinsip Pemolisian Di Tengah Pandemi Covid-19

Soppeng portalrakyat.com-JAKARTA - Korbinmas Baharkam Polri menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk 'Model Pemolisian di Era Pandemik Guna Penanggulangan Persebaran Covid-19 Dalam Rangka Mengawal Pemulihan Ekonomi Nasional'. 

Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono mengungkapkan, soal prinsip pemolisian di era pandemi Covid-19. Diantaranya adalah, hubungan dengan masyrakat yang lebih personal, proaktif memantau dan melayani masyarakat dengan stakeholder terkait.

"Menjadi problem solver, membangun komunikasi yang efektif dengan masyarakat, kesetaraan antara pengembang Polri dan masyarakat, akuntabilitas, menjalin kemitraan yang baik antara Polri dengan stakholder dan masyarakat, transparansi informasi yang akurat sebagai hoax-buster, partisipasi Polri dan nasyarakat dalam penanggulangan Covid-19," kata Argo dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Jumat (23/7/2021).

Tak hanya itu, Argo menyebut dalam penerapan PPKM Level 4 dewasa ini polisi harus memastikan perekonomian masyarakat harus tetap berjalan sesuai dengan protokol kesehatan. 

"Tugas polisi memastikan bahwa segala ketentuan selama PPKM 4 ini dipatuhi sesuai regulasi, tetapi tidak selalu bersikap koersif. Tidak boleh mematikan ekonomi tetapi memastikan transaksi antar masyarakat dipastikan sudah sesuai prosedur kesehatan," ujar Argo.

Argo menekankan, polisi perlu memahami perannya sebagai frontliner yang merespon secara pertama keadaan darurat dan secara sadar perlu mengadopsi manajemen bencana-termasuk pengurangan risiko bencana-sebagai salah satu solusi. Selain itu, kata Argo, kondisi pertumbuhan ekonomi sampai saat ini cenderung flutuatif namun masih menunjukkan trend naik.

"PPKM adalah aspek logis untuk menekan laju persebaran Covid-19. Dengan ditunjang oleh vaksinasi untuk menambah sistem immune. Data vaksinasi menunjukkan bahwa mesikpun belum maksimal tapi mengalami trend kenaikan jumlah vaksinasi," ucap Argo. 

Adapun peran Polri dalam membantu Pemerintah untuk menanggulangi Covid-19, menurut Argo, dengan melakukan sosialisasi dan edukasi prokes 5M, dstribusi bantuan sosial dan pembagian masker, operasi yustisi disiplin prokes.

Lalu, pelaksanaan 3T, penyekatan PPKM, penegakan hukum, mendukung vaksinasi Covid-19, pendampingan. 

Dikesempatan yang sama, Guru Besar Psikologi Sosial FPSI UI Hamdi Muluk menyebut, peran Polri dengan paradigma baru di masa Pandemi ini adalah pemolisian komunitas yang faktor keberhasilannya antara lain, dukungan dan komitmen Polri, mengurangi budaya power oriented, adanya servant leadership, tasa percaya masyarakat, community Skill, assessment, communication, networking dan omitmen afektif dari anggota Babinkamtibmas.

"Edukasi Masyarakat di level Mikro 
Karena fokus penanganan covid berada unit mikro, desa/kel, RT/RW maka Bhabinkamtibmas harus punya jejaring komunikasi di komunitas. Membuat pola jejaring komunikasi san kolaborasi dengan stakeholder lain sampai ke tingkat RT," ujarnya. 

Sedangkan, Dosen Sosiologi UNJ Robertus Robert mengatakan, pandemi ini dapat dilewati dengan 4 hal, yaitu leadership berperan penting dalam ambil kebijakan penanggulangan Pandemi, otoritas medis yang kuat memprioritas pendekatan saintifik. 

Lalu, partisipasi masyarakat menjadi penting untuk menjaga efektivitas kebijakan Pemerintah. Partisipasi masyarakat terbangun berdasarkan Trust, kemampuan membangun kerjasama internasional, karena pandemi ini bersifat global, maka kerjasama internasional harus dibangun.

"Polisi perlu memahami perannya sebagai frontliner yang merespon pertama keadaan darurat. Polisi perlu mengadopsi manajemen bencana, termasuk pengurangan risiko bencana sebagai salah satu solusi. Di era pandemi Polisi perlu menerapkan soft skill melalui komunikasi dan koordinasi yang efektif," ucapnya.

Ekonom Direktur SKSG UI, Athor Subroto menjelaskan, Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dari Pandemi maka yang harus diupayakan adalah suku bunga acuan dijaga agar tetap rendah, diharapkan bisa lebih ditekan turun untuk menjaga investasi.

"Pengendalian Pandemi, berdamai dengan situasi, peningkatan kapasitas RS, hal ini paling urgent untuk peningkatan Bed dan Oxygen, percepatan vaksinasi atau Herd Immunity," tuturnya.

PPKM bisa dilonggarkan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi diantaranya, Stimulus Fiskal (Insentif Pajak), Cast Transfer (Bantuan Tunai), In Kind Transfer (Bansos) dan Pembangunan Infrastrukutur

Disisi lain, Epidemiolog dan Ahli Kesehatan Masyarakat Universitas of Derby, Inggris Dono Widiatmoko menyatakan, virus Covid-19 ini tidak akan hilang tapi  belajar dari sejarah pandemi, Evolusi tetap akan terjadi. Namun sampai saat ini memang belum tahu kemana covid-19 akan bermutasi.

"Vaksinasi penting untuk melatih tubuh kita terhadap virus yang akan masuk ke tubuh kita. Ini mencegah kondisi dampak yang lebih buruk dan mengurangi resiko kematian setelah terpapar Virus Covid-19. PPKM adalah aspek logis untuk menekan laju persebaran Covid-19. Garda terdepan dalam penanggulangan pandemi Covid-19 adalah pencegahan yg merupakan tugas penting Polri," tutupnya.

Andi kamal

Senin, 08 Maret 2021

Staf Ahli Bidang EKP HJ Andi Darmi Ikuti"Pinisi Sultan"Ini Kata PLT Gubernur Sulsel


Portalrakyat.com-Mewakili Bupati Soppeng, Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Hj.A.Darmi menghadiri acara Forum Percepatan Investasi, Perdagangan, dan Pariwisata Sulsel atau disingkat Pinisi Sultan. Bertempat di Hotel Four Point Makassar, Senin (8/3/2021).

Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) bekerjasama dengan Bank Indonesia (BI) Perwakilan Provinsi Sulsel.
Plt Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman dalam sambutannya sangat mengapresiasi kegiatan tersebut, dan berharap kegiatan ini dapat membantu pemerintah dalam menumbuhkan perekonomian.

“Kita akan galakkan up grading produk yang akan dipasarkan, termasuk produk UKM, termasuk packaging, dan standarisasi. Sehingga mereka yang tadinya berputar (berdagang) di lokal bisa masuk marketplace,” ucapnya.

Fokus pemerintah provinsi saat ini, lanjut Andi Sudirman, yakni refocusing anggaran yang bisa meningkatkan ekonomi dan mengatasi masalah kemiskinan di daerah ini.

Tidak hanya itu, Andi Sudirman juga mengaku bersama seluruh OPD akan bekerja untuk menumbuhkan perekonomian dengan melihat potensi ekspor mana saja yang bisa dijalankan. Karena berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sulsel, kontraksi ekonomi di daerah ini, salah satunya karena sektor perikanan dan pertanian yang menurun.

Meski demikian, Plt Gubernur yakin kegiatan Pinisi Sultan yang telah bekerja sama dengan Bank Indonesia, dapat membantu peningkatan perekonomian dari sektor perdagangan, investasi.

Sementara itu Hj.Andi Darmi yang juga Plt Kadis Pariwisata dan Pemuda Olahraga Kabupaten Soppeng mengatakan bahwa forum ini sebagai upaya mendorong peningkatan daya saing, dengan mengoptimalkan potensi daerah untuk pengembangan ekonomi.

“Semoga kegiatan ini dapat membangun koordinasi, sinergitas dan sinkronisasi program kerja terkait dengan investasi, perdagangan, perindustrian dan pariwisata antara Pemprov dan Pemkab, dan BI untuk peningkatan ekonomi di segala sektor,” harapnya.

Kegiatan tersebut dihadiri Kadis PTSP, Kadis PPK dan UKM Kabupaten Soppeng yang akan berlangsung selama 2 hari.(Andi Kamal)

Minggu, 18 April 2021

Bupati Soppeng Bersama Wabup Menghadiri Acara Pencanangan Program Asbatik(ASE BALE ITIK) Di BPP Liliriaja

Portalrakyat,com-Bupati Soppeng, H. A. Kaswadi Razak, SE bersama Wakil Bupati Soppeng Ir. H. Lutfi Halide, MP menghadiri acara pencanangan program asbatik(ASE BALE ITIK) di BPP Liliriaja, 19 April 2021

Sebelum memulai acara, Bupati dan Wakil Bupati Soppeng melakukan pelepasan ikan dan itik dilingkungan persawahan BPP (Balai Penyuluh Pertanian) Liliriaja dan dilanjutkan dengan penanaman tanaman hidroponik yang turut didampingi oleh staff ahli, para kepala SKPD, perwakilan perbankan, penyuluh pertanian serta pegawai lingkup pemerintah kabupaten soppeng.

Kadis pertanian, Ir fajar menyampaikan, ada 4 program yang digagas oleh teman-teman di BPP, Yang pertama, adalah program Asbatik ini, yang intinya adalah kegiatan menanam padi dengan memelihara ikan dan itik, dan jika semuanya berjalan dengan baik maka akan menghasilkan nilai tambah bagi masyarakat.

Yang kedua memanfaatkan pekarangan dengan tanaman hidroponik. Selanjutnya, Meningkatkan pendapatan petani dengan memanfaatkan lahan kosong yang ada dan yang terakhir adalah desa yg tidak punya sawah, agar melakukan peningkatan pendapatan petani dengan teknologi tanam runtuh atau dengan berinovasi dengan ide-ide yang lain.

Wakil Bupati soppeng dalam arahannya, masalah yang sering dihadapi teman-teman terutama kalau kita menanam varietas umum yang dari luar selalu ikut tumbuh rumput-rumput liarnya, sehingga dengan adanya pelepasan ikan dan itik ini, begitu baru mau tumbuh ikan dan itik akan memakannya dan aerasi tanah akan muncul.

Sementara itu untuk sayuran, berdasarkan pengamatan dipasar masih banyak sayuran yang dijual dari luar, namun sekarang telah terlihat bahwa masyarakat juga mulai menanam sayuran sendiri di pekarangan rumah masing-masing.

Saya juga mengharapkan agar perbankan bekerjasama dengan penyuluh melalui program-program KUR(Kredit Usaha Rakyat) yang ada untuk membantu petani-petani kita.Selain itu, berharap agar penyuluh benar-benar melakukan pendampingan yang maksimal kepada masyarakat, agar yang dihasilkan juga maksimal.

Bupati Soppeng dalam arahannya, ini adalah niat dan tujuan yang akan kita capai bersama dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Analisa ekonomi juga perlu dilakukan, karena ini akan menjadi modal besar untuk pertumbuhan ekonomi di soppeng ini.Termasuk dengan pasca panen nya agar menjadi program yang membanggakan

Selain itu, perencanaannya agar dilakukan dengan maksimal, schedule yang jelas untuk meminimalisir biaya dan nilai tambah nya jelas.

Persoalan dengan biaya, kami akan bicarakan dengan perbankan selama analisis usahanya jelas. Dan ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian serius, yang harus dipromotori seperti budaya kolam sawah yang saat ini mulai ditinggalkan. Persoalan bibit dan anggaran, biarlah pemerintah yang memikirkan.

Kita juga harus berpikir kedepan untuk memberikan nilai tambah pada ekonomi kita. Dan berharap agar niat baik pemerintah ini jangan disalahgunakan serta program asbatik ini dapat menjadi kebanggaan di masyarakat.

Andi kamal.

Selasa, 02 Februari 2021

Bupati Soppeng Buka Rancangan Awal RKPD Secara Virtual Zoom,Begini Tinjauannya


Portalrakyat.com-Bupati soppeng H.A.Kaswadi Razak,SE membuka
Konsultasi publik rancangan awal RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2022 melalui virtual zoom di Ruang SCC Lamataesso Kantor Bupati Soppeng, 2 Februari 2021.

Bupati H.A.Kaswadi Razak,SE dalam arahanya:

Mengharapkan dengan tegas kehadiran Para Camat/Lurah dan Kepala Desa sebagai Leading Sektor dan pilar terdekat kepentingan pembangunan Daerah

Forum ini merupakan tahapan strategis yang harus dibicarakan dalam menghadapi situasi dan kondisi saat sekarang ini dalam hal perencanaan pembangunan daerah Tahun 2022

Kondisi yang dihadapi saat ini adalah sama , sehingga dibutuhkan komitmen kebangsaan. Serta komitmen dalam menghadapi situasi dan kondisi apapun. Solid dan loyalitas harus diperlihatkan dan pengabdian adalah segala-galanya.

Forum Konsultasi Publik Yang dilaksanakan Hari Ini, Merupakan Amanat Dari Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa rancangan awal RKPD dibahas bersama dengan kepala perangkat daerah dan pemangku kepentingan dalam forum konsultasi publik untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan, dalam rangka penyusunan rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD, melalui forum konsultasi publik ini, untuk menjaring aspirasi para pemangku kepentingan, yang akan dibahas bersama kepala perangkat daerah untuk rancangan awal RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2022 dengan tujuan untuk memperoleh masukan dan saran terhadap prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2022. Forum konsultasi publik ini juga merupakan tahapan penting sebelum dilaksanakannya musrenbang RKPD kecamatan, forum lintas perangkat daerah dan musrenbang RKPD kabupaten.

Ada beberapa hal juga yang menjadi isu stastrategis pada tahun 2022 yaitu:
-Pemulihan ekonomi akibat dampak pandemik Covid-19
-Perbaikan kesejahteraan sosial
-Pemenuhan standar minimal pelayanan dasar
-Pengembangan infrastruktur daerah
-Perbaikan tata kelola kepemerintahan
-Optimalisasi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs)

Dengan berpedoman pada arah pembangunan berdasarkan RPJPD Kabupaten Soppeng 2005 - 2025, visi-misi dan program prioritas kepala daerah terpilih, isu strategis di Kabupaten Soppeng, maka tema pembangunan Kabupaten Soppeng tahun 2022 adalah “Percepatan Pemulihan Akibat Covid-19 Melalui Penguatan Sumber Daya Manusia, Pemantapan Daya Saing Daerah dan Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan “
Adapun prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 yaitu:
1. Peningkatan kualitas hidup manusia
2. Pemenuhan SPM pelayanan dasar dan pelayan publik lainnya
3. Pengembangan fasilitas ekonomi wilayah
4. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif
5. Peningkatan kualitas infrastruktur
6. Pelestarian lingkungan dan sumberdaya alam
7. Peningkatan Kualitas pelayanan birokrasi untuk tata kelola yang baik

Dalam Penyusunan Program Dan Kegiatan, Agar Kepala Perangkat Daerah Memperhatikan Dan Menyelaraskan Dengan prioritas pembangunan tersebut agar Kepala SKPD Mampu Menterjemahkan Dan Diterapkan Oleh Perangkat Daerah Melalui Program, Kegiatan Yang Disusun Dalam Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Dalam proses penyusunan RKPD tahun 2022 ini, bupati meminta kepala SKPD agar fokus dan terarah dalam penyusunan program dan kegiatan sehingga rencana pembangunan pada tahun 2022 dapat tercapai sesuai dengan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan. Dan berharap peran aktif pemerintah daerah, sektor swasta dan masyarakat dalam penanganan covid-19 tahun ini, baik dalam pengendalian penyebaran virus serta bersinergi dalam membantu meringankan beban penduduk terdampak dan mempercepat pemulihan.

Penanganan wabah juga memerlukan kerja bersama. serta harus bersatu padu, memperkuat koordinasi, dan tetap optimis bahwa kita akan mampu melewati ini semua.

Sekda kab. Soppeng Drs H.A.Tenri Sessu, M.Si :
Berkaitan dengan konsultasi publik ini, maka dapat kami sampaikan beberapa hal bahwa RKPD adalah merupakan penjabaran daripada RPJMD, Kita pahami bersama bahwa kemarin pada bulan desember telah selesai RPJMD teknokratik untuk 2021-2026, juga telah ditetapkan keputusan KPU berkaitan dengan hasil pemilukada kemarin.

Ini dua hal akan menjadi dasar atau pertimbangan utama di dalam penyusunan RKPD kita di 2022 yang akan datang.

Disamping itu Pelaksanaan Konsultasi publik ini di dasari pada peraturan perundang-undangan termasuk undang-undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, permendagri No 70 tentang sistem informasi pemerintahan daerah, permendagri 90 tahun 2019, dua aturan inilah yang menciptakan perubahan yang sangat mendasar di dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah khususnya kabupaten soppeng di 2022 yang akan datang.

Ketua DPRD Soppeng H.Syahruddin M Adam,S.Sos,MM:

Pokok pikiran DPRD

Pembangunan di pelayanan dasar.
1. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, Kuantitas dan kualitas sumber daya kesehatan, sarana prasarana Kesehatan.
2. Peningkatan Kualitas pendidikan melalui sarana dan prasarana sekolah, kompetensi dan kesejahteraan guru.

Peningkatan daya saing dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Tersedianya sumber daya manusia yang memiliki kemampuan penguasaan teknologi informasi dan komunikasi, disamping didukung oleh permodalan, sarana dan prasarana produksi dan transportasi yang memadai.

Penanganan di bidang sosial dan kesejahteraan .

Pendataan dan pemetaan yang akurat. Sehingga upaya Perlindungan dan Jaminan sosial, penanganan fakir miskin, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial dapat semakin terukur.

Pembangunan di bidang pertanian dan ketahanan pangan.

Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pertanian terutama pupuk, Alsintan, dan penyediaan bibit tanaman maupun bibit ternak serta keterpenuhan jaringan irigasi bagi persawahan dan upaya penerapan sistem petik olah Jual pada usaha tani yang berjalan.

Bidang penciptaan dan percepatan pembangunan infrastruktur .
• Pembangunan dan peningkatan Jalan:
• Peningkatan Infrastruktur pendukung program sanitasi dan air bersih

Prioritas pembangunan kualitaa lingkungan hidup.
Upaya pemerintah mendorong partisipasi masyarakat tentang kesadaran menjaga kualitas lingkungan hidup yang bersih dan tentunya harus didukung oleh sarana pengelolaan sampah dan limbah.

Kepala Bappelitbangda kabupaten Soppeng Dra.Hj.Andi Nur Lina,MM.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa berdasarkan UU RI no 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional dan peraturan mendagri no 86 tahun Tahun 2017 Tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah serta tata
Cara perubahan rencana jangka panjang daerah , rencanan pembangunan jangka menegah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah.

Kita melaksanakan Konsultasi publik rancangan awal RKPD Kabupaten soppeng tahun 2022
melaui vicon mengingat kita masih dalam situasi pandemi covid 19 ,

Tema pembangunan Kabupaten Soppeng tahun 2022 adalah “Percepatan Pemulihan Akibat Covid-19 Melalui Penguatan Sumber Daya Manusia, Pemantapan Daya Saing Daerah dan Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan “(Andi Kamal (

Selasa, 28 Januari 2020

Sekda Soppeng HA.Tenri Sessu Buka Pelatihan Calon Petugas Susenas Tahun 2020


Portalrakyat.com , Soppeng (Sulsel) - Sekertaris Daerah Kabupaten Soppeng Drs. A. Tenri Sessu, M. Si secara resmi membuka Pelatihan Calon Petugas Survey Sosial Ekonomi Nasional 2020 Kabupaten Soppeng yang di laksanakan di Gedung Pertemuan Hotel Grand Saota Watansoppeng, Rabu 29 Januari 2020.

Bupati Soppeng dalam sambutannya dibacakan Sekertaris Daerah Kabupaten Soppeng mengucapkan terima kasih kepada Kepala BPS Kabupaten Soppeng beserta jajarannya atas kerjasamanya yang telah terbangun selama ini sebagai mitra pemerintah daerah dalam rangka ketersediaan data dan informasi yang akurat, valid dan akuntabel. 


Lanjut dikatakan , untuk diketahui bersama  pelaksanaan susenas tahun 2020 merupakan salah satu sumber data sosial ekonomi rumah tangga yang penting di indonesia. 
 
Data hasil susenas banyak digunakan oleh berbagai kalangan,  oleh karena itu kesinambungan ketersediaan data dan kualitas data harus tetap dijaga dan ditingkatkan.  Bagi pemerintah Kabupaten Soppeng kegiatan ini sangat penting dan strategis karena hasilnya dapat mengukur tingkat kemiskinan dan indeks pembangunan manusia serta indikator sosial ekonomi lainnya.  

Untuk itu saya mengharapkan kepada petugas sensus untuk melakukan pendataan ini dengan sebenar-benarnya, ungkap Bupati Soppeng yang di bacakan Sekda HA.Tenri Sessu.  

Sementara Kepala BPS Kabupaten Soppeng Ir. Anwar pada kesempatan tersebut mengatakan  jumlah petugas susenas maret 2020 di Kabupaten Soppeng yang akan dilatih sebanyak 48 orang,  yang terdiri dari 13 orang (pegawai organifk BPS)  dan pencacah lapangan 35 orang adalah mitra kerja BPS.  Jumlah tersebut berasal dari Kecamatan Marioriwawo 6 orang,  Lalabata 7 orang,  Liliriaja 4 orang,  Ganra 2 orang,  Citta 1 orang,  Donri-donri 4 orang, Kec.Lilirilau 7 orang dan Kecamatan Marioriawa 4 orang, petugas dilatih dalam 2 gelombang,  dan setiap gelombang dilatih selama 3 hari efektif. 


Lanjut dikatakan,  pendataan susenas maret 2020 secara nasional mencakup 345.000 rumah tangga sampel yang tersebar di 34 Provinsi dan 514 kabupaten kota di seluruh wilayah Indonesia,  untuk Kabupaten Soppeng jumlah rumah tangga yang akan didata sebanyak 620 rumah tangga. 

Acara turut di hadiri Kabag Ops  Polres Soppeng,  Pejabat structural BPS Kabupaten Soppeng serta para undangan lainnya.

Sumber : Humas Pemkab Soppeng 

Selasa, 08 Oktober 2019

Kembangkan Ekonomi Rakyat, NA Sebut Tripelhelix. Kolaborasi antara Pemerintah, Perguruan Tinggi dan Pengusaha


PORTALRAKYAT.COM
, Tasmania - Pemerintah Negara Bagian Tasmania, Australia menyiapkan lahan 54 hektare sebagai tempat untuk implementasi hasil penelitian para dosen University of Tasmania.

Lahan sebanyak itu dimiliki bersama pemerintah dan kampus dengan komposisi saham masing-masing 50 persen. Di lahan ini kebanyakan ditanam pakan ternak untuk mendukung sektor utama penghasilan negara bagian di Kepulauan Tasmania itu, peternakan. 

Pemerintah dan masyarakat Negara Bagian Tasmania mengembangkan peternakan sapi dan domba. Di daerah ini terdapat industri susu segar dan keju dengan bahan baku susu sapi. Di pinggir jalan yang dilalui, kita hanya lihat hamparan rumput yang di tengah-tengahnya ada pengembalaan sapi atau domba.

Dosen peneliti University of Tasmania yang juga penanggungjawan Tasmanian Institute of Agriculture (TIA), Doug Clark, menjelaskan semua hasil penelitian tentang pertanian dari para dosen di Universitu of Tasmania diimplementasi pada lahan 54 hektare itu. 

"Sebelum dilepas ke masyarakat umum hasil penelitian dan temuan para dosen diujicoba di kahan ini," jelasnya kepada Gubernur Sulsel Prof HM Nurdin Abdullah yang melakukan kunjungan kerja ke Tasmania.

Kunjungan kerja Gubernur Sulsel ke Australia dan Tasmania atas undangan Pemerintah Australia melalui Konjen di Makassar. Konsul Australia di Makassar Aron Corbett terus mendampingi rombongan Nurdin Abdullah dalam kunjungan kerja ini.

Menurut Clark, para dosen di University of Tasmania terus melakukan inovasi untuk mendukung program pemerintah dan para petani. "Kalau masyarakat dan pengusaha ada punya bibit, kami Uji coba di lahan ini dengan tujuan menghasilkan bibit-bibit yang unggul," sebutnya. 

Hamparan lahan 54 hektare itu  dikembangkan aneka macam rumput, untuk pakan sapi dan domba. Laboratorium pertanian ini hanya menggunakan empat orang tenaga kerja. 

Semuanya dilakukan dengan mekanisasi. Penyiraman dilakukan dengan pompanisasi air yang tersedia pada dam penampungan yang ada di tengah-tengah perkebunan. 

Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah mengatakan, Pemerintah Tasmania dan University of Tasmanian telah melakukan sinergitas untuk pengembangan ekonomi masyarakat.

"Inilah yang selalu saya jelaskan tripelhelix. Kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi dan pengusaha," katanya.

Di Tasmania, jelas Nurdin Abdullah, kebijakan pemerintah untuk pengembangan sektor ekonomi selalu didasarkan pada hasil riset.

 "Ini yang kita lakukan di Bantaeng dulu. Dapurnya pemerintah ada di perguruan tinggi," tegasnya.

Di Tasmania pemerintah mengembangkan peternakan karena potensinya mendukung. "Potensi kita di Sulsel sektor pertanian dan perikanan. Kita akan ajak kampus untuk melakukan konsentrasi penelitian sektor pertanian dan perikanan ini," jelas Nurdin Abdullah.(*). 

Rabu, 30 September 2020

Menyambut HUT TNI Ke 75 Danrem 141 TP Berbagi Baksos




Portalrakyal,com-Danrem 141/Tp Brigjen TNI Djashar Djamil. S.E,.M,M didampingi Dandim 1407/Bone, Kapolres Bone, Ketua Persit KCK Koorcab Rem 141PD XIV/Hasanuddin Ny. Irma Djashar Djamil beserta para Kasi dan Kabalak Rem 141/Tp melaksanakan kegiatan Bakti Sosial pembagian secara simbolis paket sembako, dalam rangka menyambut HUT Ke-75 TNI yang dilaksanakan di Stadion Lapatau Bone. Rabu (30/09).

Kegiatan ini didahului dengan sepeda santai sambil membagikan sembako dirumah purnawirawan dan warakauri, kemudian dilanjut pembagian sembako secara simbolis dan pelepasan motor Babinsa dan Babinkamtibmas serta satpol PP Kab. Bone untuk membagikan sembako secara dor to dor di daerah binaan.

Komandan Korem 141/Tp dalam sambutannya menyampaikan “apresiasi kepada seluruh unsur TNI,POLRI,Pemda Kab. Bone serta ucapan rasa terimakasih atas dukungan serta sinergitasnya, sehingga kegiatan Bakti Sosial ini dapat kita laksanakan bersama.

Lebih lanjut dikatakan bahwa kita semua memahami dan merasakan dampak ekonomi yang diakibatkan pandemi Covid-19 sangat terasa di kalangan masyarakat, terlebih masyarakat kalangan bawah yang taraf ekonominya kurang mampu.

“Untuk itulah, dalam momentum HUT Ke 75 TNI tahun 2020 ini, TNI, POLRI bersinergi dengan Pemerintah dan Unsur Swasta beserta komponen masyarakat Kab. Bone, senantiasa berupaya mewujudkan kepedulian, salah satunya dengan melaksanakan pembagian paket sembako untuk membantu masyarakat kurang mampu akibat menurunnya ekonomi warga ditengah suasana pandemi covid 19 ini”, ungkap Danrem.

” Diharapkan bantuan sembako ini dapat tersalur dengan lancar dan optimal, diterima langsung oleh warga yang benar-benar membutuhkan, sehingga dapat membantu mengurangi beban ekonomi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hariannya.” harap Danrem”.

Untuk diketahui bahwa dari 250 Paket sembako yang dikumpulkan bersama saat ini untuk didistribusikan. Sebanyak 50 paket sembako yang diserahkan secara simbolis, sisanya 200 paket sembako akan dibagikan oleh Tim Pembagi sembako yang terdiri dari para Babinsa, Babinkamtibmas, dan Satpol PP Kab, Bone.

Kegiatan sepeda santai finis di Makorem dan dilanjutkan dengan acara hiburan dan pembagian doorprize.

Hadir pada kegiatan ini :
Para Kasi dan Pasi Korem 141/Tp.
Dandim 1407/Bone Letkol Kav Budiman,SH.
Kapolres Bone Akbp Tri Handoko.
Para Dan Kabalakrem 141/Tp.
Ka Satpol PP Andi Akbar.

Selasa, 30 Agustus 2022

Reformasi Berkelanjutan Upaya Pemulihan Citra Polri


Jakarta, Reformasi Polri bukan sekedar berada pada ruang hampa, dia adalah bagian dari sejarah gelombang krisis multi dimensi yang dimulai dari tahun 1997 dan terakumulasikan dalam gerakan reformasi 1998. Reformasi pada dasarnya merupakan suatu gerakan moral dan kultural (moral and cultural movements) untuk menegakkan kembali prinsip-prinsip negara hukum menurut UUD 1945 dengan menempatkan hukum sebagai sesuatu yang supreme dalam kehidupan bersama.

Proses reformasi tersebut kemudian membuka ruang baru bagi dinamika relasi perilaku elit masyarakat dan proses transisi perubahan sistem kelembagaan negara. Mandat reformasi menghendaki terciptanya sistem pemerintahan yang demokratis dan menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM) serta menempatkan militer murni sebagai alat pertahanan negara yang tunduk pada supremasi sipil. Adanya kedua institusi Tentara dan Polisi di negeri ini diharapkan menjadi institusi yang profesional dan mandiri dalam mengemban tugas Negara. Namun, reformasi 1998 ternyata seolah menjadi proses lahir cesar bagi institusi Kepolisian dari rahim Angkatan Bersenjata/Tentara, dan sangat menguras energi bangsa ini. Pada era Presiden BJ Habibie, misalnya, terjadi kuasi status quo di tubuh Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) karena terjadi tarik-menarik cukup keras antara Presiden dan Menhankam/Pangab sebagai basis di belakang pemisahan Tentara dan Polisi.

Urgensi reformasi Polri bukan hanya sekedar perbedaan dalam pelaksanaan tugas semata, dimana Polisi bertugas mengamankan masyarakat dalam menciptakan ketertiban dan keamanan wilayah sipil, karena sejatinya masyarakat bukanlah musuh. Sedangkan mengamankan dan mempertahankan negara dari ancaman musuh atau dapat dikatakan sebagai alat untuk bertempur secara militer ialah tugas dari Tentara Nasional Indonesia (TNI). Menelisisk proses pemisahan Polri dan TNI ialah diawali oleh Instruksi Presiden BJ Habibie nomor 02 tahun 1999 tentang langkah-langkah dalam rangka pemisahan Polri dari ABRI. Dalam Inpres tersebut, diinstruksikan kepada Menteri Pertahanan Keamanan dan atau Panglima ABRI untuk secara bertahap mulai mengambil langkah-langkah seperlunya untuk melakukan reformasi Polri dengan menempatkan sistem dan penyelenggaraan pembinaan kekuatan dan operasional Polri kepada Departemen Pertahanan Keamanan.

Jenderal Wiranto sebagai Menhankam sekaligus Panglima ABRI seperti mendapat durian runtuh, dengan meresponnya dalam bentuk mengeluarkan Keputusan Menhankam/Pangab Nomor Kep/05/III/1999 tanggal 31 Maret 1999 tentang pemisahan Polri dari ABRI, bahwa mulai tanggal 1 april 1999 wewenang penyelenggaraan pembinaan Polri dilimpahkan dari Panglima ABRI kepada Menteri Pertahanan Keamanan. Hal ini menjadikan Kuasi reformasi POLRI, karena faktanya secara posisi berada di bawah Kementerian Pertahanan Keamanan. Sehingga, jangan sampai Presiden Jokowi dan Pak Mahfud MD selaku Menkopolhukam melupakan proses panjang pilihan Reformasi kelembagaan yang melahirkan Polri yang sejatinya merupakan agenda gerakan reformasi 98, yang digulirkan sampai sekarang. Oleh sebab itu, reformasi Polri harus dilakukan secara sustainable.

Berkaca dari kasus pembunuhan berencana dialami Brigadir Novriansyah Yosua Hutabarat, yang dilakukan oleh Irjen Ferdy Sambo selaku pejabat Kadivpropam Mabes Polri, semestinya menjadi momentum sebagai refleksi dan evaluasi, atau bersih-bersih serta menjadi langkah yang tepat bagaimana mendorong penataan organisasi baik secara struktural, instrumental maupun secara kultural bagi Lembaga Kepolisian. Karena, penerapan regulasi bagi Lembaga Kepolisian saat ini terasa hanya sebatas menyentuh aspek instrumental belaka. Sedangkan aspek strukturalnya sangat terbatas, yang menyebabkan tumpang tindih secara aspek fungsional dengan lahirnya kasus, misalnya, adanya Satgasus Merah Putih yang memiliki tugas hampir sama dalam penegakan kejahatan-kejahatan yang sifatnya Siber atau ITE dan tindak kejahatan pencucian uang yang ada dalam kewenangan di Ditipsiber, Diskrimsus baik di tingkat Mabes, maupun tingkat Polda atau tingkat Polres. Lebih jauh lagi dilihat dari aspek kultural, Polri hingga saat ini seolah dalam tahap masih mencari identias jati diri yang sesuai dengan tuntutan reformasi 98 untuk menjadi Polisi Sipil, penegakan hukum yang adil serta perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat secara tulus dan ikhlas sebagai pengabdi masyarakat (public servent).

Kebijakan reformasi Polri merupakan bagian dari strategi pembangunan nasional. Walaupun pembangunan itu tidak selalu membawa masyarakat pada kondisi yang aman, tentram maupun sejahtera, akan tetapi pembangunan tersebut bersifat kriminogen. Apabila tidak direncanakan secara rasional dengan memperhatikan kondisi riil suatu bangsa akan berdampak pada konflik dan kriminalitas. Aspek nilai kultural yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia dalam pembangunan negeri ini, tak cukup sekedar mengejar pertumbuhan semata, yang pada akhirnya berakibat terhambatnya keberlanjutan pembangunan itu sendiri. Dengan adanya sifat kriminogen tersebut, seharusnya pembangunan berkelanjutan yang mendasar dalam aspek kultural dengan konteks kasus Sambo dapat membuktikan jika belum terkikisnya budaya militer dalam organisasi Polri itu sendiri. Maka memang Polri itu harus meredefinisi dirinya sebagai Polisi sipil dengan melakukan demiliterisasi. Buang jauh-jauh sifat-sifat atau karakteristik militeristik yang hanya menunjukkan kekuatan bersenjata yang abai pada proses penegakan hukum itu sendiri. Polri juga harus melihat bagaimana sifat reaksioner terhadap munculnya berbagai usaha membanguan format keamanan nasional yang komprehensif yang secara implisit dalam UU No. 2/2002 tentang Kepolisian RI, dinyatakan jika Polri sebagai pengelola keamanan dalam negeri. Selain itu pula sebagai koordinator dan pengawas dari pegawai negeri sipil dalam konteks pembangunan tentu yang memerlukan tatanan secara sistemik antara Polri dan lembaga non keamanan yang seharusnya dijalankan.

Seperti juga dalam konteks pemberantasan judi online, tentunya aparat kepolisian atau dalam hal ini para penyidik banyak mengalami kesulitan-kesulitan terkait dengan masalah aturan Perbankan, maka perlu juga secara lembaga di luar non keamanan seperti Perbankan juga harus mereformasi UU Perbankan tersebut. Hal ini juga selaras dengan belum jelas arahnya pembangunan yang mau dituju serta bagaimana sistem keamanan nasional yang sesungguhnya sesuai dengan kondisi geopolitik Indonesia. Kenyataan kondisi di atas harusnya membantu Polri dalam melakukan perubahan kelembagaan yang lebih baik, dari cita-cita reformasi yang sudah lebih dari 20 tahun untuk membuka diri dari kekurangan-kekurangannya sebagai masukan yang konstruktif dalam reformasi Polri.

Dalam perspektif keamanan, ada pendekatan keamanan hak asasi manusia yang tertuang dalam laporan UNDP (1994) Human Development Report, bahwa konsepsi pembangunan sebagai strategi utama untuk meningkatkan keamanan manusia dilatarbelakangi oleh perpektif yang dikembangkan dalam pembangunan. Dalam konsep ini ada tigal hal yang perlu menjadi perhatian, yakni: pertama, pembangunan itu akan memunculkan suatu ancaman, berupa penolakan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena tidak adanya supremasi hukum yang pasti. Ini yang terjadi pada tragedi duren tiga dengan tersangka Irjen Ferdy Sambo, masyarakat merasa ada hal pelanggaran ataupun pelemahan dalam penegakan supremasi hukum, maka inilah yang harus dibangun. Kedua, pembangunan harus memperhatikan masalah kemanusiaan (humanitarian), dimana nyawa itu sangat berharga, dan rasa hormat serta penempatan hak-hak masyarakat secara kemanusiaan harus dijunjung tinggi. Dan, ketiga adalah bagaimana memberikan perluasan konsep keamanan dalam konteks berbagai aspek dari ekonomi, kesehatan, pangan, lingkungan hidup komunitas dan berbagai aspek termasuk juga isu-isu yang sifatnya transnasional, seperti penyelundupan narkotika, terorisme dan juga migran lebih diperhatikan dan diselesaikan.

Jika kita perhatikan dari perspektif pembangunan di Indonesia pada pemikiran yang sifatnya strukturalis hanya mementingkan upaya untuk menghilangkan sebab-sebab dasar konflik sedangkan persoalan ketidakadilan dan ketimpangan sosial, harusnya lebih dibangun sebagai salah satu solusi klasik yang ditawarkan untuk menghilangkan instabilitas dalam bidang sosial politik di tubuh Polri dan pemerintah. Melihat dari persoalan yang ada tadi perlu diuraikan, karena pembangunan harus berorientasi pada keamanan manusia (human security), dan hal tersebut memiliki multi fase yang perlu mendapat perhatian karena berbagai aspek yang begitu luas dimulai dari keamanan ekonomi, keamanan politik, keamanan polisional, keamanan militer, keamanan hukum dan termasuk keamanan hak-hak asasi manusia sampai dengan keamanan harta milik pribadi seseorang. Berkaitan dengan keamanan manusia ini ada tantangan dimasa depan berkait dengan krisis pangan, krisis energi, krisis ekologis, kemiskinan, tingkat kriminalitas trans nasional dan terorganisi. Itulah yang harus menjadi persoalan komitmen, dan termasuk kemarin Covid-19 juga termasuk masalah yang berkaitan tantangan keamanan manusia dalam bidang bio kimia menjadi orientasi kerja Polri. Konsep bernegara ini dalam praktek pembangunan ini harus dibangun keadilan hukum, pelestarian lingkungan, penyelesaian konflik secara damai, pelarangan kekerasan, demokratisasi dalam bidang ekonomi dan sebagainya perlu dilakukan reformasi Polri, dimana negara Indonesia termasuk yang menganut sistem demokrasi, dan polisi merupakan sebagai salah satu alat Negara yang seharusnya tidak hanya sekedar sebagai penjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Tetapi juga, sebagai pengontrol birokrasi yang berfungsi sebagaimana menjaga keselarasan hubungan antara pemerintah dan warga masyarakatnya. Jadi janganlah Polri dijadikan alat Kekuasaan, apalagi alat politik, karena memiliki fungsinya sebagai pengontrol birokrasi.

Penekanan utama reformasi Polri harus bertujuan untuk merubah polisi yang militeris, menjadi polisi sipil (civilian police) yang demokratik, profesional dan akuntabel. Ini prosesnya memang berpacu pada pelaksanaan tugas rutin sehari-hari yang menjadi sorotan publik. Sehingga reformasi Polri yang diharapkan bisa merubah citra yang nampak seperti sekarang dengan adanya efek kasus Sambo yang menjadi sorotan publik yang berdampak begitu suram bagi institusi Polri saat ini. Maka, hakikatnya dari citra negatif yang melekat dari Polri, bisa dihapus dengan cara bukan hanya mengejar prestasi dengan mengungkap siapa pelakunya dan siapa-siapa yang terlibat. Akan tetapi, banyak hal lain yang perlu dilakukan oleh institusi Polri, terutama bagaimana juga membangun paradigma peran polisi sendiri dalam sistem keamanan dalam negeri yang didasarkan pada kaidah demokrasi, menghormati hak-hak masyarakat dimuka hukum, dan jangan jadikan senjata dalam mengintimidasi dan mengintervensi masyarakat.

Kemudian bagaimana mendudukan Polri dalam Pemilu agar menjunjung netralitas dalam proses demokrasi, apalagi menjelang Pemilu serentak di tahun 2024 yang akan datang. Perlu langkah-langkah konkrit, bagi Kapolri untuk melakukan perumusan Peran Polisi dalam pengawasan terhadap sumberdaya nasional maupun secara internal. Jangan sampai terlibat dalam praktek-praktek yang justru menjerumuskan pada citra kepolisian yang semakin suram. Selanjutnya, akuntabilitas publik terhadap bisnis Polri.

AB

Sabtu, 27 Februari 2021

Usai Dilantik Pidato Pertama Bupati Soppeng Masih Tentang Covid 19 Namun Harus Memperhatikan Aspek Ekonomi


Portalrakyat.com-Usai dilantik Bupati dan Wakil Bupati Soppeng H.Andi Kaswadi Razak-IR.Lutfi Halide Gelar acara Silaturahmi dan Ramah Tamah dengan jajaran pemerintah Daerah bersama masyarakat Kabupaten Soppeng lainnya yang digelar di Rumah Jabatan Bupati, Sabtu 27/02)2021.

Dalam pidato perdananya,sebagai Bupati Soppeng periode kedua, mengutarakan percepatan penanganan Covid-19 yang sampai saat ini menjadi fokus di daerah Soppeng menurutnya sampai hari ini tersisa 1 orang yang jalani isolasi mandiri.

Bupati Soppeng Andi Kaswadi Razak mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Soppeng yang masi memberikan kepercayaan untuk menjalankan amanah melanjutkan pembangunan 5 tahun kedepan.

"Saya dan Wakil Bupati Soppeng mengharapkan dukungan, saran dan masukan dalam menjalankan roda Pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama dalam meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Soppeng,”ungkapnya.

Demi kebaikan kita bersama maka mari pemberlakuan prokes kita kedepanan demi kesehatan kita dengan tidak mengenyampingkan masalah ekonomi.

Dalam acara tersebut nampak hadir Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Soppeng turut menyambut kedatangan Bupati dan Wakil Bupati Soppeng sekaligus memberikan ucapan selamat.

Acara tersebut berlangsung dengan khidmat saat menyambut kedatangan Andi Kaswadi dan Lutfi Halide dengan suasana keakraban dan tanpa sekat dirumah jabatan Bupati Soppeng dan tetap mempedomani protokol kesehatan.(Andi Kamal)

Jumat, 17 April 2020

Kajari Soppeng Peduli Jurnalis, Distribusikan Paket Sembako Di Tengah Pandemi Covid 19

Portalrakyat.com, Soppeng (Sulsel) - Virus Corona telah merambah ke berbagai wilayah Republik Indonesia termasuk di wilayah Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan  yang mengakibatkan sejumlah aktivitas diluar rumah menjadi berkurang dan sebagai akibat dari kebijakan pemerintah yang mengharuskan warga masyarakat untuk tetap tinggal di rumah dalam mencegah penyebaran infeksi novel coronavirus sehingga berdampak kepada perekonomian masyarakat.

Bukan hanya masyarakat biasa yang terimbas dari dampak ekonomi tersebut tetapi juga di berbagai organisasi seperti para pewarta yang mata pencahariannya dalam mencari berita agar dapat menghasilkan untuk memenuhi kebutuhan dapur keluarganya.

Dari hal tersebut rupanya pihak kejaksaan kabupaten Soppeng jeli melihat kondisi tersebut sehingga momen jelang Ramdhan Kajari Soppeng Sowarno, SH,MH beserta jajaran membagikan pake Sembako kepada para pewarta yang tergabung di Ikatan Wartawan Online Kabupaten Soppeng, Jumat (17/4/2020).

Menurut Kajari Soppeng Soewarno, SH,MH , para pewarta sebagai garda terdepan dalam menyajikan berita himbauan pencegahan virus corona utamanya dalam situasi sekarang ini di tengah pandemi Covid 19, yang tentunya dari sisi ekonomi juga terdampak, ucap Kajari Soppeng.

Pada kesempatan tersebut Kajari Soppeng menyerahkan sejumlah paket sembako secara simbolis kepada Ketua IWO Soppeng yang selanjutnya di bagikan kepada jajarannya .

Dalam penyerahan itu dengan tidak mengesampingkan himbauan pemerintah tentang Pshycal Distancing, Soewarno mengatakan, penyaluran bantuan paket sembako ini juga sebagai bentuk kepedulian pihak kejaksaan kepada para pewarta khususnya di IWO Soppeng sebagai mitra dalam menyebarluaskan berita yang mendidik, profesional dan akuntabel, tandas Kajari Soppeng.

Selain itu Kata Kajari Soppeng, " Janganlah di nilai dari jumlahnya tetapi ini sebagai bentuk perhatian dari pihak kami selaku mitra, tukas Soewarno.

Sementara itu, di kesempatan yang sama Ketua IWO Soppeng Andi Mull Makmun mengatakan ,"Mewakili teman-teman wartawan khususnya yang tergabung di organisasi IWO Soppeng mengucapkan banyak terima kasih atas sumbangsih pihak Kejaksaan Soppeng kepada para wartawan, semoga semua ini bernilai ibadah, ungkap orang nomor satu di IWO Soppeng.

"Semoga kita semua dapat terhindar dari penyebaran Virus Corona ini dan mudah-mudah wabah coronavirus ini secepatnya berlalu pungkas Andi Mull Makmun. (Yulisa).

Selasa, 04 Februari 2020

Mabes Polri Minta Program Pemerintah Melalui Dana Desa Alirannya di AWASI

Portalrakyat.com, Jakarta - Program dana desa adalah bagian dari mengubah dan mempelancar pembangunan dan ekonomi didesa-desa seluru wilayah indonesia, perkembangan desa akan sesuai target waktu dan sesuai harapan apabila didukung oleh program dana desa yang digerakkan pemerintah untuk pemerataan ekonomi Indonesia, ungkap karopenmas Divisi Humas mabes polri Brigjen Pol Argo Yuwono pada 22 Januari 2020 lalu.

Namun dalam perjalanan, program dana desa ini menuai polemik dipublik,dikarenakan terdapat indikasi aliran dana desa tersebut mengalir kepada desa-desa fiktif,serta program pembangunannya tidak sesuai dengan” RAB”papan Nama dan lokasinya tidak di tulis dalam papan nama.serta nilai besar angaranya tidak di cantumkan dipapan pelaksanaanya.

Indikasi tersebut terus dikoreksi oleh pemerintah agar tepat sasaranya sebagaimana mestinya .

Terkait perkembangan aliran dana desa tersebut, Karopenmas Divisi Humas Mabes polri Brigjen Pol Argo Yuwono mengatakan ,nantinya PPATK akan menyerahkan kepada siapa yang melakukan penyelidikan selanjutnya, KPK Polri atau kejaksaan.ucap Argo Senin (3/2/2020).

“Jika diserahkan kepada Polri dan sudah diterima maka akan dicermati seluru temuan dan dibentuk tim khusus menangani kasus ini,” jelas Brigjen Pol Argo Yuwono.

Selain itu Brigjen Pol Argo yuwono menyatakan “Polri melaksanakan tugas sesuai presedural (SOP) dan Argo ” meminta dari semua komponen baik TNI, Polri serta Lembaga.media .masyarakat kususnya saling memberikan pengawasan atas pengunaan dana desa.dan berani melaporkan atas temuan di wilayah sekitarnya diseluru indonesia, tandas Argo”.

Selain itu Argo meminta kepada masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam rangka mengawasi program dana desa (ADD/DD) biar sesuai program pemerinta Pungkasnya sebagaimana di kutip melalui media Kontras news. (red). 

Selasa, 08 Oktober 2019

Wakil Bupati Wajo Hadiri Pekan Kebudayaan Nasional, Ini Harapannya


PORTALRAKYAT.COM,
Jakarta - Wakil Bupati Wajo H.Amran, SE bersama Kadis Pendidikan dan Kebudayaan hadiri acara Pekan Kebudayaan Nasional (PKN) digelar 7-13 Oktober 2019, berlokasi di Istora Senayan, Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta.

PKN sendiri merupakan rangkaian aktivitas kebudayaan yang bergerak dari desa sampai ke Ibukota.

Direktur Jenderal Kebudayaan Kemendikbud Hilmar Farid menyampaikan bahwa PKN merupakan wujud implementasi dari agenda strategi pemajuan kebudayaan dalam Kongres Kebudayaan Indonesia (KKI) tahun 2019.

"Ini adalah wujud implementasi untuk menyediakan ruang bagi keragaman ekspresi budaya dan mendorong interaksi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif," tutur Hilmar

Adapun pada penyelenggaraannya kali ini, Pekan Kebudayaan Nasional mengusung tema "Ruang Bersama Indonesia Bahagia." Tema tersebut mengacu pada Stanza kedua lagu Indonesia Raya tiga Stanza "Marilah kita Mendo'a, Indonesia Bahagia".

"Pemilihan tema acara ini sesuai dengan pidato Presiden Joko Widodo pada penutupan Kongres Kebudayaan Indonesia yang lalu bahwa inti dari kebudayaan adalah kegembiraan," ucap Hilmar.

PKN diisi dengan Kompetisi permainan rakyat berbasis Objek Pemajuan Kebudayaan dari Daerah hingga pusat. Yang akan melibatkan banyak pihak mulai dari Provinsi hingga ke sekolah-sekolah, dengan sejumlah permainan rakyat yang dilombakan. 

Untuk eksebisi kebudayaan menampilkan Kekayaan Budaya 34 Provinsi, Intervensi Kementerian/Lembaga dalam Pemajuan Kebudayaan, Wastra Nusantara, Warisan Budaya Tak Benda, Warisan Dunia, hingga desa percontohan Pemajuan Kebudayaan.

"ada lima kegiatan utama dalam penyelenggaraan Pekan Kebudayaan Nasional, yaitu kompetisi permainan rakyat, konferensi pemajuan kebudayaan, ekshibisi kebudayaan, pergelaran karya budaya bangsa,dan pawai budaya," ujar Hilmar.

Konferensi Pemajuan Kebudayaan akan membicarakan mengenai Pengetahuan Tradisional, Florikultura, Ekonomi Budaya, Asalusul DNA, hingga Ketahanan Pangan. Pagelaran juga akan diisi dengan penampilan terbaik dari sejumlah seniman dan artis ternama salah satunya Didi Kempot, pemusik yang tengah diminati oleh masyarakat banyak. 

Pawai budaya menjadi kegiatan utama yang dinanti karena akan diikuti oleh 10,000 peserta, dan menampilkan Ritus Nyawiji, Suara Anak Bangsa dan Rampak Nusantara (640 GSMS), 200 Penari Indonesia Permai, dan Variasi Baris berbaris

Sri Hartini, Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan,menyebutkan bahwa Direktorat Jenderal Kebudayaan dalam hal ini telah mempersiapkan sejumlah aktivitas, baik secara subtansi maupun teknis pengorganisasian yang disusun sejak awal tahun.

"Selama awal persiapan, berbagai kegiatan pendukungan dan partisipasi PKN telah dimulai di daerah-daerah di Indonesia. Adapun bentuk pelaksanaannya terbagi menjadi empat bidang, yaitu Pasanggiri (kompetisi), Pagelaran, Pameran, dan Sawalawicara (konferensi)," ujarnya.


Sebelumnya setelah sukses menggulirkan Strategi Pemajuan Kebudayaan yang diterima langsung oleh Presiden Joko Widodo pada tahun lalu, Pekan Kebudayaan Nasional dirancang untuk menjadi salah satu wadah untuk mewujudkan Strategi Pemajuan Kebudayaan ketengah masyarakat dengan menyediakan ruang bagi keragaman ekspresi budaya, mendorong interaksi untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif, serta melindungi dan mengembangkan nilai ekspresi dan praktik kebudayaan nasional.

Diakhir acara Wakil Bupati Wajo H. Amran, SE berharap Pemerintah Kabupaten Wajo sangat mengapresiasi dengan kegiatan pekan budaya nasional (PBN) ini.

"Tentu saya sangat mengharapkan, agar budaya budaya masyarakat Kabupaten Wajo tetap lestari untuk kearifan lokal kita, dan Insya Allah Pemerintah Kabupaten Wajo akan mensinergikan kearifan lokal ini dengan budaya jaman Now, terutama di bidang ekonomi kita, pariwisata kita, situs situs kita untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Wajo," kata H. Amran, SE.

(Humas Pemkab Wajo)

Kamis, 09 Juli 2020

Wujudkan Ketahanan Pangan Ditengah Pandemi, Kapolri dan Panglima TNI Resmikan Kampung Tangguh Nusantara



Portalrakyat.com, Banten - Dalam rangka memanen hasil tambak dan penanaman bibit mangrove, Kapolri Jenderal Pol Idham Azis dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengunjungi wisata Aquaculture Mangrove di Desa Ketapang, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Banten. Acara bertajuk Masyarakat Produktif Wujudkan Ketahanan Pangan merupakan tindak lanjut arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk meningkatkan sinergitas TNI-Polri sebagai penggerak dan pembantu ekonomi masyarakat di masa pandemi COVID-19.(09/07/20)

Aquaculture Mangrove merupakan wisata yang dibangun Pemerintah Kabupaten Tangerang di Desa Ketapang. Tempat tersebut telah menjadi desa wisata dan pusat pendidikan mangrove dalam mengembangkan potensi desa. Dalam acara tersebut, Jenderal Pol Idham Aziz dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto juga melakukan pertemuan virtual dengan 34 Kepolisian Daerah dan Tentara Nasional Indonesia di seluruh Indonesia agar program ini bisa terlaksana dengan baik.

Empat kepolisian daerah sebagai perintis program juga memaparkan kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional dengan karakteristik masing-masing wilayahnya. Di Majalengka, Polda Jawa Barat melaksanakan panen delapan hektar tanaman padu dan tebar benih satu ton ikan jenis nila, mas, dan lele.

Di Kabupaten Sidoarjo, Polda Jawa Timur memanen dan menebar benih ikan bandeng sebagai langkah swasembada untuk petani lokal Kecamatan Sedati. Polda Jawa Tengah memanen ikan jenis nila dan lele kualitas unggul. Di tambak buatan yang dibangun di dekat Markas Komando Kepolisian Air dan Udara itu, Polda Jateng juga memanen udang.

Untuk mendukung program ini, Kepolisian Daerah Metro Jaya membentuk Kampung Tangguh Nusantara di wilayah Tangerang Selatan sebagai upaya solusi mencegah penyebaran COVID -19. Kapolri Jenderal Pol Idham Aziz meluncurkan program Kampung Tangguh Nusantara secara virtual.  Hingga kini, Polri telah membentuk 7.024 Kampung Tangguh Nusantara dan jumlah itu akan terus bertambah sesuai instruksi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sebagai langkah pencegahan penularan Covid-19 di Indonesia.

Program ini merupakan upaya Bhabinkamtibmas berbasis lingkungan RT/RW membantu pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Masyarakat secara langsung dilibatkan untuk menjaga kampungnya dari penularan wabah ini. Sebuah kampung dapat disebut tangguh jika mempunyai syarat penerapan protokol kesehatan, keamanan, dan sosial ekonomi secara ketat dalam kehidupan ‘New Normal’ yang ditetapkan pemerintah. 

Menunjang kegiatan tersebut, pembangunan infrastruktur desa seperti pos kesehatan warga, rumah karantina, lengkap dengan fasilitas penunjang yang dibutuhkan hingga pelatihan penanganan COVID-19 jika ada warga yang terjangkit virus SARS CoV2 tersebut. Dalam pelaksanaannya di lapangan, kegiatan ini juga bersinergi dengan TNI dan perangkat desa setempat. Selain itu, Polri turut serta turun ke masyarakat untuk membagikan bantuan sosial kepada warga yang membutuhkan.

Acara ini juga dihadiri oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar dan Menteri Kelautan dan Perikanan Eddy Prabowo.

Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat membantu dan meningkatkan perekonomian serta mendukung ketahanan pangan nasional. Inilah bentuk kehadiran Polri di tengah masyarakat untuk mewujudkan lembaga kepolisian profesional, modern, dan terpercaya. (Yulisa)

Kamis, 15 Oktober 2020

Sebanyak 25 Bidan Profesional Akbid Primadani Soppeng Diwisuda Dan Pengambilan Sumpah Profesi


Portalrakyat.com-Akademi Kebidanan Menara Primadani melaksanakan kegiatan Pewisudaan dan pengambilan sumpah profesi kebidanan angkatan X Akademi kebidanan Menara Primadani Soppeng tahun 2019/2020, Triple 8 The Revirside Resort, Kamis 15/10/2020.

Nunung Erviany, S.ST, M.Keb dalam hal ini mengatakan“jumlah mahasiwa yang mengikuti Wisuda dan penyumpahan wisudawati angkatan X Akademi kebidanan menara primadani Soppeng tahun 2019/2020 sebanyak 25 orang”.

Di tempat yang sama,Asisten Ekonomi dan Pembangunan Firman, SP, MM yang mewakili Bupati Soppeng dalam sambutannya mengucapkan “selamat kepada para orang tua atas keberhasilan yang diraih para putrinya dalam menyelesaikan studinya, juga kepada wisudawati selamat dan sukses atas prestasinya”, ucapnya.

Lanjut, “saya ingin mengingatkan kepada seluruh Wisudawati, bahwa apa yang kita lakukan pada hari ini bukanlah akhir untuk suatu siklus pendidikan, tetapi justru merupakan awal untuk meraih pendidikan yang lebih tinggi. Gelar Akademik yang diberikan oleh lembaga pendidikan kepada saudara-saudara sekalian harus anda pertanggungjawabkan dalam lingkungan pergaulan sehari-hari”.

“Sejalan dengan hal tersebut, maka perlu saya sampaikan pula bahwa, profesi Bidan merupakan salah satu tenaga kesehatan yang memiliki posisi penting dan strategis, terutama dalam menekan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kesakitan dan Kematian Bayi (AKB). Bidan harus dapat memberikan pelayanan Kebidanan yang berkesinambungan dan paripurna, berfokus pada aspek pencegahan, bersama-sama dengan tenaga kesehatan lainnya untuk senantiasa siap melayani siapa saja yang membutuhkan, kapan dan dimanapun berada. Hal ini sejalan dengan Visi Misi Pemerintah Kabupaten Soppeng Yaitu “Pemerintahan Yang Melayani dan Lebih baik”, tutup Asisten Ekonomi dan Pembagunan.

Pjs. Direktur Akademi Kebidanan Menara Primadani Soppeng Dr.Hj. Werna Nontji,S.Kep, dalam sambutanya menyampaikan “untuk orang tua wisudawati saya mengucapkan selamat atas keberhasilan putrinya menyelesaikan pendidikan tepat waktu itu di Akbid Menara Primadani Soppeng dan juga wisudawati selamat dan sukses atas prestasinya.

Sebelumnya telah bersama kita mendengarkan laporan akademik Akbid Menara Primadani Soppeng dalam menjalankan Tri dharma perguruan tinggi yayasan menyiapkan sarana dan prasarana Akbid Menara Primadani Soppeng telah meluluskan yang ke-X yang lulusannya bekerja di berbagai pelayanan kesehatan.

Bagi mahasiswa yang saat ini lulus dan diwisuda masih memerlukan satu kegiatan lagi adalah uji kompetensi sesuai dengan undang-undang nomor 4 tahun 2019 tentang kebidanan di pasal 10 bahwa semua memerlukan uji kompetensi dan pasal 11 untuk mendapatkan surat tanda registrasi(STR) sebagai bidan.

Setelah bekerja sebagai bidan maka yang melakukan evaluasi adalah masyarakat pada saat memberikan pelayanan yang berkaitan dengan pengetahuannya keterampilan dan perilaku penilaian ini juga memberikan evaluasi terhadap pengelola Akbid Menara Primadani Soppeng olehnya itu saya mengharapkan seluruh alumni tetap menjaga nama baik almamater.

Kadis Kesehatan Sallang,S.KM,M.Kes dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat kepada para orang tua serta para wisudawati.

“Kepada para wisudawati, jangan berpuas diri, persiapkan diri mengikuti uji kompetensi untuk mendapatkan STR sebagai bidan.
Untuk memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat”.

Pejabat yang mewakili Kepala LLDIKTI wilayah IX Abdul Razak,S.Sos.M.Si dalam sambutannya mengatakan “untuk itu saya ucapkan selamat kepada orang tua atau keluarga yang hadir dan yang mengikuti acara ini karena salah satu anggota keluarganya telah mencapai gelar vokasi kebidanan, Insya Allah amanah dan semoga sukses selalu”.

kepada wisudawati kami titip pesan untuk tetap memperdalam ilmu dan pengetahuan ke jenjang yang lebih tinggi, sehingga menjadi bidan yang profesional serta meningkatkan iman dan taqwa, memanfaatkan ilmu dan pengetahuan yang diperoleh untuk kehidupan yang lebih baik, jadikan kondisi pandemi covid-19 sebagai pelajaran untuk menghadapi tantangan kehidupan di masa mendatang.

kami mengharapkan agar lebih meningkatkan kualitas pembelajaran untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi era globalisasi era industri yang sangat membutuhkan SDM yang unggul.

Kepada pemerintah kabupaten Soppeng kami berterima kasih atas bantuan dan perhatiannya terhadap pembangunan dan pengembangan perguruan tinggi di negeri ini.

Pjs. Direktur Akademi Kebidanan Menara Primadani Soppeng Dr. Hj. Werna Nontji, S.Kp, M.Kep dalam kegiatan tersebut juga berkenan menyerahkan piagam penghargaan kepada sejumlah mahasiswa berprestasi.

Senin, 14 Oktober 2019

Pemkab Soppeng Fasilitasi Warga Dapatkan Buku Nikah

Portalrakyat.com, Soppeng  (Sulsel), Pemerintah Kabupaten Soppeng bersama Pengadilan Agama dan Kementerian Agama, menggelar pelaksanaan Sidang Isbat Nikah Terpadu.

Kabag Administrasi Kesra Setda, Andi Risga Sarwaty, mengatakan, pelaksanaan sidang isbat nikah terpadu adalah bagian dari program pemerintah kabupaten Soppeng.

"Pemerintah memfasilitasi seluruh masyarakat Soppeng yang pernikahannya belum tercatat secara hukum negara, mulai dari biaya sidang gratis, sampai ke penerbitan buku nikah oleh KUA dan penerbitan akta kelahiran bagi anak peserta sidang yang belum memiliki akte kelahiran akan di terbitkan oleh Dinas Dukcapil, ucapnya. Senin (14/10/2019).

Mayoritas penyebab warga tidak melaksanakan pernikahan secara hukum negara dikarenakan keterbatasan ekonomi.

Ini harus di bantu, sebab mereka tidak melaksanakan pernikahan secara hukum negara karena berbagai penyebab, paling dominan adalah karena masalah ekonomi.

Sidang isbat nikah terpadu ini akan di laksanakan di 8 Kecamatan se Kabupaten Soppeng. Dan sudah di mulai hari Jumat (11/10) di Kecamatan Ganra dan Citta sedangkan hari ini pelaksanaannya di Kecamatan Marioriawa dan Lilirilau.

Untuk tahun 2019 ini jumlah pasangan suami istri yang di sidang sebanyak 138, sedangkan pada tahun 2018 sebanyak 156 pasutri.(RN). 

Minggu, 26 Januari 2020

Dinas Pariwisata Kabupaten Soppeng Gelar Pemilihan Duta Wisata 2020


Kadis Pariwisata Kab.Soppeng H Andi Unru Mappajanci, SH (Foto red)  

Portalrakyat.com, Soppeng - Pemilihan Duta Wisata Tahun 2020 Tingkat Kabupaten Soppeng yang di gelar oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga secara resmi di buka oleh staf ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Hj. A. Darmi, SE di ruang Rapat kantor Gabungan Dinas senin 27 Januari 2020.

Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Dra. Hj. Andi Darmi,SE (Foto red). 

Bupati Soppeng dalam sambutannya yang dibacakan oleh Staf ahli bupati, mengatakan  kita ketahui bersama keberadaan duta wisata ini telah bermanfaat pada acara resmi di daerah kabupaten soppeng dan juga secara khusus di bidang destinasi dan promosi kepariwisataan kabupaten soppeng. 

Lanjut dikatakan sebagai duta wisata juga sangat  membantu program pemerintah di bidang destinasi dan promosi kepariwisataan serta tamu-tamu dari daerah-daerah lain, hal ini membuktikan bahwa kerja bersama dengan niat yang tulus dapat membawa soppeng yang semakin baik. Semoga Pemilihan duta Wisata Tahun 2020 ini akan tetap terjaga dan terus dikembangkan setiap tahunnya sehingga dapat menjadi spirit bagi para siswa siswi SLTA di Kabupaten Soppeng. 

Sementara Kadis Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten soppeng H. A. Unru Mappajanci,  SH pada kesempatan tersebut mengatakan bahwa Pemilihan Duta Wisata merupakan program tahunan dari Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga. untuk mendapatkan Duta Wisata yang terbaik, peserta tidak ada yang membayar, kalau ada yang mengatakan demikian, itu berarti  bukan di Soppeng, mungkin tempat lain. Duta Wisata tidak memilih siapa orang itu, dari mana asalnya, yang dicari adalah manusia yang berkarakter.


Lanjut dikatakan, pemilihan duta wisata, kita mau melihat sejauh mana penampilan peserta yang terbaik, baik dari karakteristik maupun skill.

Sebelumnya panitia pelaksana Dra. Hj. A. Riowati, M. Si dalam laporannya mengatakan jumlah peserta yang mengikuti seleksi pemilihan duta wisata tahun 2020 sebanyak 58 orang,  dan melalui tahapan seleksi, sampai grand final tinggal 20  utusan dari SMA/SMK/MA se-Kabupaten Soppeng,  20 peserta terdiri dari 10 peserta putra dan 10 peserta putri. 


Adapun tujuan dilaksanakan  yaitu membantu Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam mempromosikan destinasi wisata menuju Kabupaten Soppeng menjadi daerah tujuan wisata serta membina bakat para generasi muda sebagai aset bangsa yang handal dan ahli waris pembangunan menempah menjadi manusia yang berkarakter merendah hari esok yang gemilang.
© Copyright 2019 PORTAL RAKYAT.COM | All Right Reserved