Hadiri Ranperda Pembicaraan TK I PJs Bupati Soppeng Idham Kadir Sampaikan Ini

Portalrakyat.com-Pjs Bupati Soppeng Idham Kadir, S.Sos,M.Si hadiri Rapat Paripurna DPRD Pembicaraan TK.I yang secara resmi di buka langsung oleh Ketua DPRD Soppeng H.Syaharuddin M Adam,S.Sos,MM yang dilangsungkan di ruang Sidang Kantor DPRD Kabupaten Soppeng, Jumat (20-11-2020).

Dikesempatan itu Pjs Bupati Soppeng Idham Kadir, S.Sos,M.Si dalam sambutannya mengatakan, Penyusunan tiga Ranperda dari pemerintah daerah tentunya dimaksudkan sebagai upaya Pemerintah Daerah dalam menghadirkan payung baru dalam penyelesaian tuntutan ganti kerugian daerah, perwujudan pedoman dan penataan rencana induk pengelolaan kepariwisataan di Kabupaten Soppeng, serta penyelesaian BUMD dalam hal ini perusahaan daerah PDAM terhadap peraturan perundang-undangan yang baru dan lebih tinggi.

Dikatakannya, Terhadap penyusunan 3 (tiga) Ranperda ini, maka dapat kami sampaikan dasar penyusunannya sebagai berikut:

1. Ranperda tentang tata cara tuntutan ganti kerugian daerah.

Dalam rangka mendukung terwujudnya Negara hukum maka perlu didukung dengan adanya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berdaya guna dan berhasil guna untuk memacu kemajuan negara pada umumnya dan daerah pada khususnya, dalam penyelenggaraan otonomi daerah maka diperlukan sumber pembiayaan yang tersedia secara pasti yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk menjamin ketersediaan pembiayaan ini maka diperlukan upaya-upaya menjaga ketersediaan anggaran berupa pemulihan apabila terjadi kerugian daerah.

Dijelaskan, Untuk menghindari terwujudnya kerugian keuangan daerah akibat tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang maka perlu dilakukan suatu pengaturan dalam bentuk peraturan daerah mengenai tuntutan ganti kerugian daerah baik melalui pemulihan maupun melalui penyelesaian kerugian daerah oleh karena itu dalam peraturan-peraturan ini ditegaskan bahwa kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus diganti oleh pihak yang bersalah dengan dengan penuntutan atas kerugian tersebut daerah dapat dipulihkan dari kerugian yang telah terjadi.

Untuk memenuhi kebutuhan pengaturan atas pemulihan dan penyelesaian kerugian daerah yang lebih baik perlu dibuat peraturan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti dan standar yang mengikat semua pihak baik DPRD, Pemerintah Daerah, pegawai negeri bukan bendahara, pejabat lain dan pihak ketiga dalam proses pemulihan dan penyelesaian kerugian daerah, hal ini penting dalam mewujudkan tertib pengelolaan keuangan daerah di kabupaten Soppeng.

2. Ranperda tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Soppeng Tahun 2020-2035.

Pembangunan pariwisata Kabupaten Soppeng diharapkan memberi kontribusi dalam pencapaian visi pembangunan kepariwisataan Kab. Soppeng yakni terwujudnya Kab. Soppeng sebagai destinasi pariwisata alam berbasis Tirta sejarah dan budaya unggulan provinsi Sulawesi Selatan menuju masyarakat Soppeng yang sejahtera.

Untuk mewujudkan visi tersebut diperlukan perencanaan induk yang mempunyai peranan sangat strategis dalam menjamin keberlanjutan penyelenggaraan kepariwisataan, Untuk itu maka penyelenggaraan kepariwisataan perlu diatur dan direncanakan demi keberlangsungan dan peningkatan kehidupan serta penghidupan masyarakat sekaligus untuk mewujudkan pengelolaan kepariwisataan yang serasi, selaras dan seimbang melalui penetapan rencana induk pembangunan kepariwisataan Kabupaten diharapkan dapat menopan dan menunjang tujuan pembangunan di Kabupaten Soppeng.

Dari aspek yuridis Pemerintah Kabupaten Soppeng sampai akhir tahun 2019 telah memiliki beberapa ketentuan regulasi terkait dengan kepariwisataan namun belum memiliki peraturan daerah tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan mengacu pada undang-undang nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan dan peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2011 tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional tahun 2010-2015, peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia nomor 10 tahun 2016 tentang pedoman penyusunan rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi dan kabupaten/kota, serta peraturan daerah provinsi Sulawesi Selatan nomor 2 Tahun 2015 tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah provinsi Sulawesi Selatan tahun 2015-2030, maka konsep perencanaan kepariwisataan tersebut disusun dalam bentuk rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten Soppeng sebagai suatu rencana yang tidak berdiri sendiri dan lepas dari sistem perencanaan sektor lain tetapi merupakan bagian dari perencanaan pembangunan wilayah yang berfungsi untuk mengintegrasikan perencanaan pariwisata ke dalam kebijakan dan rencana pembangunan Kabupaten Soppeng secara utuh.

3. ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Penataan Organisasi dan Tata Kerja PDAM Kabupaten Soppeng.

Dalam rangka mendukung pembangunan daerah peran BUMD diharapkan semakin penting sebagai perintis dalam sektor usaha sebagai pelaksana pelayanan publik ketentuan pasar dan juga tentunya dapat berfungsi sebagai salah satu penyumbang bagi penerimaan daerah baik dalam bentuk pajak deviden maupun hasil partisipasi.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dalam Pasal 4 Ayat (2) disebutkan bahwa pendirian BUMD ditetapkan dengan peraturan daerah selanjutnya pada ayat (3) disebutkan bahwa BUMD terdiri atas perusahaan umum daerah dan perusahaan perseroan daerah, dan ayat ( 4) disebutkan bahwa kedudukan perusahaan umum daerah sebagai badan hukum diperoleh pada saat peraturan daerah yang mengatur mengenai pendirian perusahaan umum daerah mulai berlaku, perusahaan umum daerah merupakan BUMD yang seluruh modalnya dimiliki daerah dan tidak berbagi atas saham.

Berdasarkan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam pasal 139 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD disebutkan bahwa perusahaan daerah yang telah didirikan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dapat diubah menjadi BUMD dengan dasar tersebut maka dalam rangka memberikan regulasi mengenai tata kelola dan pembinaan perusahaan umum daerah di kabupaten Soppeng, maka peraturan daerah kabupaten Soppeng nomor 14 tahun 2006 tentang pembentukan dan penataan organisasi si dan tata kerja perusahaan Daerah air minum kabupaten Soppeng yang dimuat dalam lembaran daerah kabupaten Soppeng tahun 2006 nomor 76 perlu dilakukan perubahan sesuai ketentuan sebagaimana yang diatur dalam peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2017 tersebut.

Untuk diketahui acara ini dihadiri oleh

Pimpinan DPRD Kabupaten Soppeng bersama anggota DPRD Kab. Soppeng

-Sekertaris Daerah Kabupaten Soppeng, Drs.H.A.Tenri Sessu,M.Si.

-Para Pejabat lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng, Tenaga Ahli DPRD.

Bupati Soppeng Buka Rancangan Awal RKPD Secara Virtual Zoom,Begini Tinjauannya

Portalrakyat.com-Bupati soppeng H.A.Kaswadi Razak,SE membuka

Konsultasi publik rancangan awal RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2022 melalui virtual zoom di Ruang SCC Lamataesso Kantor Bupati Soppeng, 2 Februari 2021.

Bupati H.A.Kaswadi Razak,SE dalam arahanya:

Mengharapkan dengan tegas kehadiran Para Camat/Lurah dan Kepala Desa sebagai Leading Sektor dan pilar terdekat kepentingan pembangunan Daerah

Forum ini merupakan tahapan strategis yang harus dibicarakan dalam menghadapi situasi dan kondisi saat sekarang ini dalam hal perencanaan pembangunan daerah Tahun 2022

Kondisi yang dihadapi saat ini adalah sama , sehingga dibutuhkan komitmen kebangsaan. Serta komitmen dalam menghadapi situasi dan kondisi apapun. Solid dan loyalitas harus diperlihatkan dan pengabdian adalah segala-galanya.

Forum Konsultasi Publik Yang dilaksanakan Hari Ini, Merupakan Amanat Dari Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa rancangan awal RKPD dibahas bersama dengan kepala perangkat daerah dan pemangku kepentingan dalam forum konsultasi publik untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan, dalam rangka penyusunan rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD, melalui forum konsultasi publik ini, untuk menjaring aspirasi para pemangku kepentingan, yang akan dibahas bersama kepala perangkat daerah untuk rancangan awal RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2022 dengan tujuan untuk memperoleh masukan dan saran terhadap prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2022. Forum konsultasi publik ini juga merupakan tahapan penting sebelum dilaksanakannya musrenbang RKPD kecamatan, forum lintas perangkat daerah dan musrenbang RKPD kabupaten.

Ada beberapa hal juga yang menjadi isu stastrategis pada tahun 2022 yaitu:

-Pemulihan ekonomi akibat dampak pandemik Covid-19

-Perbaikan kesejahteraan sosial

-Pemenuhan standar minimal pelayanan dasar

-Pengembangan infrastruktur daerah

-Perbaikan tata kelola kepemerintahan

-Optimalisasi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs)

Dengan berpedoman pada arah pembangunan berdasarkan RPJPD Kabupaten Soppeng 2005 - 2025, visi-misi dan program prioritas kepala daerah terpilih, isu strategis di Kabupaten Soppeng, maka tema pembangunan Kabupaten Soppeng tahun 2022 adalah “Percepatan Pemulihan Akibat Covid-19 Melalui Penguatan Sumber Daya Manusia, Pemantapan Daya Saing Daerah dan Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan “

Adapun prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 yaitu:

1. Peningkatan kualitas hidup manusia

2. Pemenuhan SPM pelayanan dasar dan pelayan publik lainnya

3. Pengembangan fasilitas ekonomi wilayah

4. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif

5. Peningkatan kualitas infrastruktur

6. Pelestarian lingkungan dan sumberdaya alam

7. Peningkatan Kualitas pelayanan birokrasi untuk tata kelola yang baik

Dalam Penyusunan Program Dan Kegiatan, Agar Kepala Perangkat Daerah Memperhatikan Dan Menyelaraskan Dengan prioritas pembangunan tersebut agar Kepala SKPD Mampu Menterjemahkan Dan Diterapkan Oleh Perangkat Daerah Melalui Program, Kegiatan Yang Disusun Dalam Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Dalam proses penyusunan RKPD tahun 2022 ini, bupati meminta kepala SKPD agar fokus dan terarah dalam penyusunan program dan kegiatan sehingga rencana pembangunan pada tahun 2022 dapat tercapai sesuai dengan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan. Dan berharap peran aktif pemerintah daerah, sektor swasta dan masyarakat dalam penanganan covid-19 tahun ini, baik dalam pengendalian penyebaran virus serta bersinergi dalam membantu meringankan beban penduduk terdampak dan mempercepat pemulihan.

Penanganan wabah juga memerlukan kerja bersama. serta harus bersatu padu, memperkuat koordinasi, dan tetap optimis bahwa kita akan mampu melewati ini semua.

Sekda kab. Soppeng Drs H.A.Tenri Sessu, M.Si :

Berkaitan dengan konsultasi publik ini, maka dapat kami sampaikan beberapa hal bahwa RKPD adalah merupakan penjabaran daripada RPJMD, Kita pahami bersama bahwa kemarin pada bulan desember telah selesai RPJMD teknokratik untuk 2021-2026, juga telah ditetapkan keputusan KPU berkaitan dengan hasil pemilukada kemarin.

Ini dua hal akan menjadi dasar atau pertimbangan utama di dalam penyusunan RKPD kita di 2022 yang akan datang.

Disamping itu Pelaksanaan Konsultasi publik ini di dasari pada peraturan perundang-undangan termasuk undang-undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, permendagri No 70 tentang sistem informasi pemerintahan daerah, permendagri 90 tahun 2019, dua aturan inilah yang menciptakan perubahan yang sangat mendasar di dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah khususnya kabupaten soppeng di 2022 yang akan datang.

Ketua DPRD Soppeng H.Syahruddin M Adam,S.Sos,MM:

Pokok pikiran DPRD

Pembangunan di pelayanan dasar.

1. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, Kuantitas dan kualitas sumber daya kesehatan, sarana prasarana Kesehatan.

2. Peningkatan Kualitas pendidikan melalui sarana dan prasarana sekolah, kompetensi dan kesejahteraan guru.

Peningkatan daya saing dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Tersedianya sumber daya manusia yang memiliki kemampuan penguasaan teknologi informasi dan komunikasi, disamping didukung oleh permodalan, sarana dan prasarana produksi dan transportasi yang memadai.

Penanganan di bidang sosial dan kesejahteraan .

Pendataan dan pemetaan yang akurat. Sehingga upaya Perlindungan dan Jaminan sosial, penanganan fakir miskin, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial dapat semakin terukur.

Pembangunan di bidang pertanian dan ketahanan pangan.

Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pertanian terutama pupuk, Alsintan, dan penyediaan bibit tanaman maupun bibit ternak serta keterpenuhan jaringan irigasi bagi persawahan dan upaya penerapan sistem petik olah Jual pada usaha tani yang berjalan.

Bidang penciptaan dan percepatan pembangunan infrastruktur .

• Pembangunan dan peningkatan Jalan:

• Peningkatan Infrastruktur pendukung program sanitasi dan air bersih

Prioritas pembangunan kualitaa lingkungan hidup.

Upaya pemerintah mendorong partisipasi masyarakat tentang kesadaran menjaga kualitas lingkungan hidup yang bersih dan tentunya harus didukung oleh sarana pengelolaan sampah dan limbah.

Kepala Bappelitbangda kabupaten Soppeng Dra.Hj.Andi Nur Lina,MM.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa berdasarkan UU RI no 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional dan peraturan mendagri no 86 tahun Tahun 2017 Tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah serta tata

Cara perubahan rencana jangka panjang daerah , rencanan pembangunan jangka menegah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah.

Kita melaksanakan Konsultasi publik rancangan awal RKPD Kabupaten soppeng tahun 2022

melaui vicon mengingat kita masih dalam situasi pandemi covid 19 ,

Tema pembangunan Kabupaten Soppeng tahun 2022 adalah “Percepatan Pemulihan Akibat Covid-19 Melalui Penguatan Sumber Daya Manusia, Pemantapan Daya Saing Daerah dan Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan “(Andi Kamal (

Tingkatkan Pajak Melalui MPOS, Deputi KPK Apresiasi Kabupaten Gowa

Portalrakyat.com, Humas, Gowa - Komisi Pemberantasan Tingkat (KPK) sangat mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dalam mendorong peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dengan membuat aturan daerah. 

Salah satunya melalui peraturan daerah nomor 9 Tahun 2011 tentang pajak restoran dan Peraturan Bupati Gowa Nomor 35 Tahun 2019 tentang pembayaran dan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah secara sistem online. 

Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan mengatakan, Kabupaten Gowa berhasil menjadi contoh yang baik dalam meningkatkan hasil pajak daerah melalui wajib pungutnya. Pemasangan alat perekam transaksi Mesin Point of Sales (MPOS) System ini dinilai sangat berhasil dan sebagai bentuk transparansi pengelolaan keuangan. 

"Meskipun wajib pungutnya sedikit tapi mampu bekerja dengan maksimum. Kita senang dengan tindakan Bapenda ini, apalagi ketegasan mereka yang berani melakukan penutupan warung dan restoran karena tidak taat aturan. Spirit ini bukan untuk mematikan usaha tetapi mengajarkan agar tertib berusaha," katanya usai melakukan pertemuan di Ruangan Sekretaris Kabupaten Gowa, Kantor Bupati Gowa, Kamis (24/10). 

Menurutnya, capaian tersebut juga selaras dengan delapan instrumen pengelolaan pemerintah daerah yang didorong KPK. Antara lain, pengelolaan aset, pendataan fasum dan fasos, pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) hingga optimalisasi pendapatan daerah. 

"Pencapaian ini sudah sangat baik, kita bisa bilang sudah 50 persen yang wajib pungut telah memasang alat transaksi ini. Di beberapa daerah bahkan belum mencapai itu, ini harus terus didorong, utamanya pada sektor perhotelannya," ujarnya. 

Dalam pertemuan itu pula pihaknya juga membicarakan beberapa hal yang secara umum telah mencapai pengelolaan pemerintah daerah yang baik dengan delapan instrumen yang didorong KPK. Kendati demikian masih ada beberapa hal yang masih perlu disempurnakan. 

Pertama, tentang persertifikatan seluruh aset pemerintah daerah dengan kerjasama Kantor Pertanahan (Kanta). Kedua, tentang persertifikatan fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) dari pengemban yang perlu dikerjakan dengan lebih keras. Bahkan perlu dibentuk Pokja khusus kerjasama REI dan Kanta Gowa. 

"Begitupun dengan persoalan atau sengketa aset harus cepat diselesaikan. Intinya kita ingin tertib saja, jika milik pemerintah daerah harus ada sertifikatnya," tegasnya. 

Sementara Kepala Bapenda Gowa Ismail Majid mengungkapkan, hingga saat ini alat perekam pajak yang telah terpasang di rumah makan dan restoran sekitar 90 buah, dan masih ada 80 rumah makan dan restoran yang dinilai wajib pungut juga siap melakukan pemasangan alat. 

"Jika alatnya sudah ada maka kami siap melakukan pemasangan untuk rumah makan dan restoran ini," katanya 

Menurutnya, pemasangan alat transaksi online ini menunjukkan adanya peningkatan hasil daerah dari sektor pajak rumah makan dan restoran. 

"Trend peningkatan pajak daerah yang kami alami cukup baik, terjadi peningkatan sekitar 30 hingga 40 persen terhadap pendapatan daerah per bulannya jika dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya," terangnya. 

Pihaknya pun menargetkan hingga akhir 2019 mendatang sekitar 200 alat Mpos akan dipasang di seluruh rumah makan atau sesuai dengan jumlah restoran dan rumah makan yang terdata di lapangan sebanyak 200 unit. 

Selain rumah makan dan restoran, Bapenda Gowa juga akan melanjuti arahan KPK agar pemasangan alat perekaman transaksi di hotel, penginapan dan wisma dapat segera dilakukan. 

"Kami target akhir tahun pemasangan alat di hotel dan penginapan di Kecamatan Tinggimoncong yang jumlahnya sekitar 20 dapat dipasang secara serentak," terangnya. (CH). 

Mutasi di lingkungan Sekretariat Daerah Dan Sekretariat DPRD Wajo, Ini kata Dr.H.Amran Mahmud

Portalrakyat.com, Wajo (Sulsel) - BKPSDM Kabupaten Wajo dibawah pimpinan Drs. Herman, AL kembali melaksanakan acara Pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan Pejabat Pengawas di Ruang Aula Kantor Bappeda Kabupaten Wajo, Selasa 21 Januari 2020.

Dalam acara ini Bupati Wajo Dr. H. Amran Mahmud, S.Sos., M.Si. mengambil Sumpah dan melantik Pejabat Pengawas lingkup Pemerintah Kabupaten Wajo, di lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Wajo.

Adapun nama nama Pejabat tersebut yang di Sumpah dan dilantik, dimana dibacakan bahwa Pengangkatan kembali pengukuhan dalam jabatan Pengawas diantaranya.

Ahmad Darmawan, SE menjadi Kasubag Administrasi Pemerintahan pada Bagian Pemerintahan Setda.

Muhammad Iqbal, S.IP menjadi Kasubag Administrasi Kewilayahan pada Bagian Pemerintahan Setda.

Andi Zulfitri, S. IP menjadi Kasubag Otonomi Daerah dan Kerjasama pada bagian Pemerintahan Setda

Hasriadi, S.S menjadi Kasubag Bina Mental Spiritual pada Bagian Kesra dan Pelayanan Dasar Setda

Drs. Syamsul Jaya, M.Si menjadi Kasubag Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar pada Bagian Kesra dan Pelayanan Dasar Setda

Suriani, S.H. menjadi Kasubag Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar pada Bagian Kesra dan Pelayanan Dasar Setda

Gazali, S.IP menjadi Kasubag Perpustakaan pada Bagian Kesra dan Pelayanan Dasar Setda

A. Tenriawaru, S.H., M.Si menjadi Kasubag Perundang undangan pada Bagian Hukum Setda

Syamsinar, S.H menjadi Kasubag Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Bagian Hukum Setda.

Dewi Noviany Kahar, S.E menjadi Kasubag Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Setda.

Kartini, S.Sos menjadi Kasubag Kebijakan Perekonomian pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Setda

Asmarianti, SE menjadi Kasubag Sumber Daya Alam pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Setda

Drs. H. Haris, T menjadi Kasubag Penyusunan Program pada Bagian Administrasi Pembangunan Setda

Hasnidar L, S.Sos., M.Si menjadi Kasubag Pengendalian Program pada Bagian Administrasi Pembangunan Setda.

Hejarmawangsa Hasyim, S.Sos., M.Si menjadi Kasubag Evaluasi dan pelaporan pada Bagian Administrasi Pembangunan Setda

Muh. Awan Gunawan R, S.T menjadi Kasubag Pengelolaan Pengadaan Barang/ Jasa pada Bagian Pengadaan Barang / Jasa Setda

Andi Nurhalim Sinrang, S.Sos menjadi Kasubag Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik pada Bagian Pengadaan Barang / Jasa Setda

H. Syarifuddin, S.T menjadi Kasubag pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang / Jasa pada Bagian Pengadaan Barang / Jasa Setda

Andi Marlina, S.Sos menjadi Kasubag Kelembagaan dan analisis jabatan pada Bagian Organisasi Setda

Sabri Wahab, SE menjadi Kasubag Tata Laksana dan Pelayanan Publik pada Bagian Organisasi Setda

Andi Ilham, S.H., M.Si menjadi Kasubag Reformasi Birokrasi dan Kinerja pada Bagian Organisasi Setda

Maya Asrianti, S.P., M.Si menjadi Kasubag Tata Usaha Pimpinan, Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan Kepegawaian pada Bagian Umum Setda

Ambo Masse, S.T menjadi Kasubag Perlengkapan pada Bagian Umum Setda

Besse Suhartina, S.Sos menjadi Kasubag Rumah Tangga pada Bagian Umum Setda

Miftahuddin D, S.S menjadi Kasubag Kearsipan   pada Bagian Umum Setda

Safaruddin, S.STP., M Si menjadi Kasubag Protokol pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda

Ratna Yusuf, S.Sos., M.I.Kom menjadi Kasubag Komunikasi Pimpinan pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda

Muhammad Ramli, SE menjadi Kasubag Dokumentasi Pimpinan pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda

Rosida, SE menjadi Kasubag Perencanaan dan Anggaran pada Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda

Suhartono, S.Sos menjadi Kasubag Perbendaharaan dan Verifikasi pada Perencanaan dan Keuangan Setda

Sitti Hawa Alimin, SE menjadi Kasubag Akuntansi, Aset dan Pelaporan pada Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda

Bayu Utomo Putra, S.H menjadi Kasubag Perundang undangan pada Bagian Legislasi dan Persidangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Andi Tenriawaru, S.Sos., M.Si menjadi Kasubag Rapat dan Risalah pada Bagian Legislasi dan Persidangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Andi Enny Surahmat, S.Sos menjadi Kasubag Humas dan Protokol pada Bagian Legislasi dan Persidangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Andi Rista Ayu, S.Sos menjadi Kasubag Penganggaran pada Bagian Penganggaran dan Pengawasan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Besse Vivi Adriani, S.E., M.Si menjadi Kasubag Pengawasan Bagian Penganggaran dan Pengawasan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Adipati Hamdan Kisyra, SE menjadi Kasubag Fasilitasi Reses dan Aspirasi Bagian Penganggaran dan Pengawasan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Bupati Wajo Dr. H. Amran Mahmhud, S.Sos., M.Si dalam arahan dan sambutannya menyampaikan bahwa rangkaian pengambilan sumpah janji jabatan pejabat pengawas pejabat struktural eselon IV pada hari ini menjadi bagian penting di dalam menggerakkan roda organisasi yang baru saja melakukan reformasi birokrasi dalam menata organisasi.

"Kita ingin di 2020 sampai seterusnya akan semakin bergerak lincah dan semakin berisi, semakin efektif, kerja kerja kita untuk memberikan terbaik kepada masyarakat Kabupaten Wajo dalam mewujudkan visi dan misi sampai 2024 termasuk 25 program kerja nyata," ungkap Dr. H. Amran Mahmud, S.Sos., M.Si.

"Olehnya itu, saya ingin mengajak kita semua, kepada saudara-saudara semua yang baru dilantik, untuk mulai sekarang ini akan lebih fokus, akan lebih meningkatkan kinerja dan prestasinya dan berharap saudara sekalian lebih berkreasi, memiliki inovasi, lebih terus meningkatkan diri, kapasitas diri dan yang paling utama terus Istiqomah menjaga integritas," Bupati Wajo menambahkan.

Bupati Wajo juga katakan kalau yang paling penting di dalam mengawal program pemerintah, sesuai visi yang  ingin dicapai yaitu pemerintah amanah menuju Wajo yang maju dan sejahtera.

Lebih lanjut dikatakan kalau Pemerintah amanah adalah pemerintah yang tentunya harus memiliki integritas, menghadirkan pemerintah yang baik good governance, pemerintahan bersih clean governance dan pemerintahan yang legitimate atau pemerintah yang mendapat kepercayaan.

"Dibutuhkan kerja kerja kompak, kolaborasi, sinergitas,  bagaimana bisa mempercepat semua kerja-kerja kita, banyak yang menantang kita kedepan di dalam menyelesaikan tugas-tugas pokok kita," jelas Dr. H. Amran Mahmud, S.Sos.,M.Si.

Dia juga berharap agar saudara-saudara yang dilantik akan lebih meningkatkan diri, yang paling pokok agar kerjanya tidak terkontaminasi dengan berbagai hal, utamanya isu-isu yang sering berkembang yang membuat organisasi pincang, tersumbat dan lain sebagainya.

"Saya berharap saudara-saudara sekalian menjadi pilihan untuk terus bekerjasama dengan baik dan fokus dalam menyelesaikan dan mempercepat tugas-tugas kita," harap Bupati Wajo.

"Mudah-mudahan dengan momentum awal tahun baru ini, kita bergerak cepat dan sekarang adalah semangat kita gas full, kita akan kerja cepat, kerja keras, kerja ikhlas dan kerja cerdas," kata Dr. H. Amran Mahmud, S.Sos., M.Si.

Dan dikatakan kalau Inti reformasi adalah semua yang bisa ditinggalkan, semua yang kurang yang sudah menjadi penilaian selama ini, dan mengajak untuk berbenah bersama, itu harapannya dan mengucapkan terima kasih dan sukses selalu.

Menutup sambutannya dengan yel-yel penuh semangat untuk kompak, siap menantang pekerjaan kedepan dan memberikan layanan terbaik kepada masyarakat Wajo.

( Humas Pemkab Wajo )

Gubernur Sulsel Pertemukan Stakeholder Di Dua Provinsi, Sulsel dan Sultra Bahas Langkah Strategis Untuk Sejahterakan Masyarakat

Portalrakyat.com,Makassar (Sulsel) - Gubernur Sulawesi Selatan membuka Pertemuan Regional Terarah dan Fokus Group Discussion CSR/TJLS di Kawasan Teluk Bone di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Minggu 3 November 2019.

Pemangku Kepentingan Sulsel-Sultra bertemu dalam untuk membahas langkah apa yang akan diambil dalam mensejahterakan masyarakat di kawasan yang mencakup dua provinsi ini, yakni Provinsi Sulsel dan Sulawesi Tenggara.

Gubernur Nurdin Abdullah menyampaikan, persoalan yang dihadapi adalah kemiskinan. Sedangkan Indonesia termasuk negara agraris dan kelautan. Kawasan Teluk Bone juga demikian.

"Ini menjadi catatan penting bagi kita, persoalan kemiskinan. Kemiskinan ada di pesisir," kata Nurdin Abdullah.

Gubernur mengapresiasi kegiatan ini sehingga dapat dihasilkan sebuah rekomendasi dan inovasi.

"Indonesia ini kita luar biasa sekali, saya berharap betul-betul pertemuan regional ini melahirkan rekomendasi konsep yang bisa kita dukung bersama," sebutnya.

Sedangkan terkait CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan Ia menyampaikan, jika dikelola dengan baik, akan membawa dampak yang baik dan signifikan di masyarakat.

"Ini kalau dikumpulkan, itu akan menjadi kekuatan besar, tinggal goalnya apa. Saya kira kita semua sudah tahu apa yang harus dikerjakan," ujarnya.

Kegiatan ini berlangsung dari 3-5 November 2019. Mengangkat tema 'Menjadikan CSR/TJSL Sebagai Penunjang Kesejahteraan Sosial dan Kemajuan Pembangunan Kawasan Teluk Bone'.

Ketua Umum Jejajring Teluk Bone, Yayat Pangerang menyampaikan, maksud dari FGD ini adalah meluaskan wawasan para pemangku kepentingan (stakeholders) di daerah daerah dalam Kawasan Teluk Bone pada wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara.

"Mengenai substansi, filosofi, sejarah dan regulasi yang terkait dengan Sosial Corporate Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TISL) yang melekat pada aktivitas dunia usaha pada suatu wilayah," terang Yayat Pangerang.

Yayat melanjutkan, dialog intensif dan mendalam antar pemangku kepentingan (stakeholders) untuk menetapkan langkah-langkah strategis tentang perencanaan
dan tatakelola CSR atau TJSL.

"Agar dapat bermanfaat bagi upaya percepatan penyelenggaraan pembangunan wilayah pada masing-masing daerah kabupaten/kota terkait," sebutnya.

Ia menjelaskan, tujuan pengumpulan masukan dari pemangku kepentingan (stakeholders) asal daerah-daerah untuk merumuskan rekomendasi yang akan dijadikan rujukan
bagi penyelenggaraan dan penetapan kebijakan daerah di bidang pengelolaan CSR atau TJSL.

"Untuk kepentingan percepatan pembangunan di daerah pada
khususnya dan Kawasan Teluk Bone pada umumnya," urainya.

Yayat melanjutkan, upaya selanjutnya adalah memberikan kesempatan kepada para pemangku kepentingan (stakeholders) asal daerah-daerah untuk berinteraksi dengan para ahli dan pakar yang berkompeten.

"Guna mendapatkan gambaran dan pengetahuan tentang CSR atau
TJSL untuk dijadikan landasan bagi penyelenggaraan CSR atau TJSL di daerah masing-masing secara melembaga dan berkelanjutan,".

Adapun, gagasan Kerjasama Kawasan Teluk Bone (KTB) pertama kali diprakarsai oleh Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Perjanjlan Kerjasama No.202/VIl/2012 dan No. 20 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Pengembangan Wilayah Terpadu Teluk Bone, pada tanggal 18 Juli 2012.(*)

4 November 2019
Biro Humas Pemprov Sulsel

DPRD Apresiasi LKPJ Bupati Gowa

Portalrakyat.com, Gowa (Sulsel) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memberikan apresiasi terhadap terhadap Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Gowa Tahun Anggaran 2020 yang diserahkan beberapa waktu lalu.

Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Gowa, Abdul Razak saat rapat Paripurna Penyampaian Rekomendasi DPRD Kabupaten Gowa Terhadap Laporan Pertanggungjawaban Bupati Gowa Tahun Anggaran 2020, Sabtu (30/5) malam.

Abdul Razak menyebutkan hal ini setelah dilakukan pengkajian, pendalaman dan pembahasan terhadap LKPJ Bupati Gowa Tahun Anggaran 2009  bersama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dilaksanakan selama dua hari, tanggal 29-30 Mei 2020.

"DPRD pada prinsipnya memberikan apresiasi yang  setinggi-tingginya kepada seluruh SKPD lingkup pemerintah Kabupaten Gowa dan capaian kinerja tahun anggaran 2019 sangat baik. Secara nyata kami memberikan apresiasi sehingga Kabupaten Gowa dapat berkembang dan sejajar melebihi kabupaten/kota yang lainnya," kata Abdul Razak saat menyampaikan rekomendasi DPRD Kabupaten Gowa.

Seperti urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa, DPRD Gowa memberikan apresiasi kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) karena berhasil menjadi pengelola terbaik dan berharap kedepan pembinaan pendampingan serta pengawasan perlu ditingkatkan sehingga di masa yang akan datang penyelenggaraan pemerintahan desa menjadi lebih baik.

Begitupun dengan pengelolaan keuangan daerah. DPRD memberikan apresiasi atas kinerja pengelolaan keuangan daerah atas keberhasilan Pemerintah Daerah meraih WTP 8 kali berturut-turut dari BPK. DPRD berharap kedepan agar terus dipertahankan dengan sistem pengelolaan keuangan yang lebih baik.

Hal yang sama juga pada bidang kesehatan, DPRD juga memberikan apresiasi atas kinerja layanan kesehatan yang ada di Kabupaten Gowa. DPRD berharap peningkatan pelayanan kesehatan di Kabupaten Gowa kedepannya lebih baik dan berkualitas serta sarana dan prasarana perlu menjadi perhatian.

Walaupun demikian, Abdul Razak yang juga Ketua Fraksi Partai Gerindra ini menyampaikan sejumlah rekomendasi untuk diperhatikan agar Pemerintahan Kabupaten Gowa lebih baik kedepannya.

Diantaranya DPRD Kabupaten Gowa berharap Inspektorat dapat melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk Pemerintah desa dan kelurahan. Di sektor Pendidikan, DPRD Kabupaten Gowa berharap inovasi dan program pendidikan kedepan dapat berjalan dengan baik yang didukung oleh infrastruktur atau sarana dan prasarana.

Kemudian Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) diharapkan dapat melakukan upaya-upaya peningkatan pendapatan di sektor pajak, dan mengindentifikasi sumber-sumber pajak.  Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk senantiasa terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Begitupun dengan Dinas Sosial, DPRD Kabupaten Gowa berharap agar dilakukan pembaharuan data penerima bantuan sosial. Hal ini agar penyaluran bantuan ke masyarakat dapat tepat sasaran. Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) agar melakukan pengawasan terhadap pengembang yang tidak melakukan kegiatan sesuai dengan aturan yang ada.

Selanjutnya DPRD Kabupaten Gowa juga meminta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang (PUPR) agar perencanaan dan pengawasan lebih ditingkatkan agar kegiatan bisa berjalan dengan baik.

DPRD Gowa juga meminta pengelolaan sampah lebih maksimal. Kemudian dinas perhubungan agar melengkapi papan bicara dan meminta Satpol PP dalam melakukan pengawasan terkait pelaksanaan Peraturan Daerah.

"Kita berharap pembuatan Perda harus disertai dengan faktor pendukung lainnya agar penerapan setelah ditetapkan sebagai Perda dapat dilaksanakan secara maksimal," tandasnya.(JN).

Portalrakyat,com-Bupati Soppeng, H.A.Kaswadi Razak, SE menghadiri rapat paripurna DPRD dalam rangka penyampaian pandangan umum fraksi DPRD terhadap nota keuangan dan rancangan perda tentang perubahan anggaran Tahun 2020 dan tanggapan dan jawaban terhadap pandangan umum fraksi, bertempat di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Soppeng, Rabu (16/9/2020).

Rapat paripurna DPRD tersebut di pimpin langsung oleh Ketua DPRD Soppeng, H.Syahruddin M Adam, di dampingi Wakil ketua I, A.Mapparemma dan Wakil Ketua 2, Riswan.

Untuk penyampaian pertama dari fraksi Golongan Karya dengan juru bicara, Abdul Kadir, menyampaikan apresiasi kepada segenap jajaran eksekutif Pemerintah Kabupaten Soppeng yang dengan penuh kesungguhan telah menyusun nota keuangan dan rancangan Perda tentang perubahan APBD Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2020 sebagaimana yang telah diterangkan Dan disampaikan sesuai mekanisme yang diatur dalam tata tertib DPRD kabupaten Soppeng.

Meskipun saat ini kita sedang menghadapi ujian dan cobaan di masa pandemi covid 19 kita dituntut untuk selalu melindungi diri melindungi keluarga serta kalah pentingnya melindungi Kabupaten tercinta kabupaten Soppeng.

Fraksi Golkar berharap agar pembahasan ranperda ini antara pemerintah dan DPRD dapat berjalan dalam suasana penuh keterbukaan dan kebersamaan.

Sementara Fraksi PDI Perjuangan, dengan juru bicara H.Nasfiding, mengatakan bahwa perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 disebabkan karena adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi dan diharuskan adanya pergeseran anggaran tahapan pelaksanaan perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 telah dimulai dengan melakukan revolusi kegiatan dan anggaran pada penanganan covid 19.

Hal itu sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2020 tentang refocusing kegiatan realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan covid 19.

Sedangkan Fraksi Partai Nasdem dengan juru bicara, Hj.Immawaty, menyampaikan terkait dengan pengantar Bupati pada penyerahan nota keuangan dan rancangan perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 menyampaikan pandangan umum diantaranya perubahan APBD Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2020 merupakan momentum penting bagi keberlanjutan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.

Selain merupakan tugas dan kewajiban konstitusional juga merupakan aktualisasi prinsip kemitraan antara pemerintah daerah dan DPRD sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah pemerintah daerah dan DPRD.

Perlu dibina secara optimal dalam koridor Salim asas dan selain itu dengan menjunjung nilai-nilai kebersamaan sesuai dengan fungsi tugas dan peran kita masing-masing.

Untuk Fraksi Partai Demokrat dengan juru bicara, Andi Silfy Widara, mengatakan perubahan Peraturan Bupati mendahului perubahan APBD atas penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 diantaranya mengakomodir seluruh rangkaian penanganan pandemic maupun kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi termasuk pengurangan belanja barang dan jasa serta belanja modal.

Untuk itu Pemerintah perlu segera mengambil kebijakan dan langkah-langkah luar biasa dalam rangka penyelamatan perekonomian dan pendidikan sistem keuangan melalui berbagai kebijakan pelaksanaan yang berkaitan dengan pelaksanaan APBD dengan fokus belanja untuk kesehatan pengeluaran untuk jaringan pengaman sosial dan komunikan perekonomian serta memperkuat kewenangan berbagai lembaga dalam sektor keuangan dengan memberikan landasan hukum yang kuat atau memadai perubahan APBD Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2020.

Ini merupakan momentum penting bagi keberlanjutan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan dengan melihat kondisi yang ada apalagi di tengah situasi kondisi pandemi covid 19.

Pemerintah daerah dapat lebih efektif dalam pembelanjaan keuangan daerah kita berharap perubahan APBD 2020 ini akan menjadi penyempurna bagi rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2020.

Harapan kami perubahan APBD 2020 ini adalah untuk menjadi lebih baik sekaligus sebagai antisipasi dan agregasi untuk memenuhi aspirasi masyarakat Kabupaten Soppeng karena itu untuk perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 ini diharapkan bukan hanya sekedar menilai efektivitas teknik untuk menghitung masukkan dalam proses pengelolaan dan efektivitas maupun efisiensi anggaran namun lebih dari itu juga untuk menelaah tingkat akuntabilitas yang dijiwai semangat perubahan kejujuran pengelolaan keuangan dan peningkatan kapasitas fiskal daerah.

Fraksi Partai Gerindra, dengan juru bicara Andi Samsu Rijal, mengatakan setelah memperhatikan sesuai aturan dan tata tertib yang ada maka dengan memohon ridho Allah subhanahu wa ta'ala maka fraksi Gerakan Indonesia Raya menyatakan bahwa nota keuangan dan rancangan Perda perubahan APBD Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2020 setuju untuk dibahas.

Dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme aturan dan tata tertib DPRD, juga menjadi perhatian bersama bahwa usulan perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 ini adalah penganut anggaran defisit maka langkah-langkah penyelesaian yang akan ditempuh hanya mempertimbangkan kewajaran pelaksanaan baik dari segi aturan efisiensi maupun efektivitasnya Tahun Anggaran berjalan sisa 3 bulan lagi.

Hendaknya juga mempertimbangkan usulan program atau kegiatan yang pelaksanaannya tentang terhadap perubahan musim yang tidak lama lagi dan untuk menyisipkan potensi-potensi yang kontraproduktif dengan hal tersebut maka menjadi tanggung jawab bersama untuk bersinergi membangun kesamaan persepsi dan pemahaman.

Dari kelima penyampaian Fraksi tersebut setuju untuk dibahas sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan dan tata tertib DPRD yang berlaku.

Turut hadir, Sekertaris Daerah, Kepala SKPD, Camat, Pejabat Eselon III.

Bupati Andi Kaswadi Razak Hadiri Paripurna Pandangan Fraksi Ranperda APBD 2020

Portalrakyat,com-Bupati Soppeng, H.A.Kaswadi Razak, SE menghadiri rapat paripurna DPRD dalam rangka penyampaian pandangan umum fraksi DPRD terhadap nota keuangan dan rancangan perda tentang perubahan anggaran Tahun 2020 dan tanggapan dan jawaban terhadap pandangan umum fraksi, bertempat di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Soppeng, Rabu (16/9/2020).

Rapat paripurna DPRD tersebut di pimpin langsung oleh Ketua DPRD Soppeng, H.Syahruddin M Adam, di dampingi Wakil ketua I, A.Mapparemma dan Wakil Ketua 2, Riswan.

Untuk penyampaian pertama dari fraksi Golongan Karya dengan juru bicara, Abdul Kadir, menyampaikan apresiasi kepada segenap jajaran eksekutif Pemerintah Kabupaten Soppeng yang dengan penuh kesungguhan telah menyusun nota keuangan dan rancangan Perda tentang perubahan APBD Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2020 sebagaimana yang telah diterangkan Dan disampaikan sesuai mekanisme yang diatur dalam tata tertib DPRD kabupaten Soppeng.

Meskipun saat ini kita sedang menghadapi ujian dan cobaan di masa pandemi covid 19 kita dituntut untuk selalu melindungi diri melindungi keluarga serta kalah pentingnya melindungi Kabupaten tercinta kabupaten Soppeng.

Fraksi Golkar berharap agar pembahasan ranperda ini antara pemerintah dan DPRD dapat berjalan dalam suasana penuh keterbukaan dan kebersamaan.

Sementara Fraksi PDI Perjuangan, dengan juru bicara H.Nasfiding, mengatakan bahwa perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 disebabkan karena adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi dan diharuskan adanya pergeseran anggaran tahapan pelaksanaan perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 telah dimulai dengan melakukan revolusi kegiatan dan anggaran pada penanganan covid 19.

Hal itu sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2020 tentang refocusing kegiatan realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan covid 19.

Sedangkan Fraksi Partai Nasdem dengan juru bicara, Hj.Immawaty, menyampaikan terkait dengan pengantar Bupati pada penyerahan nota keuangan dan rancangan perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 menyampaikan pandangan umum diantaranya perubahan APBD Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2020 merupakan momentum penting bagi keberlanjutan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.

Selain merupakan tugas dan kewajiban konstitusional juga merupakan aktualisasi prinsip kemitraan antara pemerintah daerah dan DPRD sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah pemerintah daerah dan DPRD.

Perlu dibina secara optimal dalam koridor Salim asas dan selain itu dengan menjunjung nilai-nilai kebersamaan sesuai dengan fungsi tugas dan peran kita masing-masing.

Untuk Fraksi Partai Demokrat dengan juru bicara, Andi Silfy Widara, mengatakan perubahan Peraturan Bupati mendahului perubahan APBD atas penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 diantaranya mengakomodir seluruh rangkaian penanganan pandemic maupun kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi termasuk pengurangan belanja barang dan jasa serta belanja modal.

Untuk itu Pemerintah perlu segera mengambil kebijakan dan langkah-langkah luar biasa dalam rangka penyelamatan perekonomian dan pendidikan sistem keuangan melalui berbagai kebijakan pelaksanaan yang berkaitan dengan pelaksanaan APBD dengan fokus belanja untuk kesehatan pengeluaran untuk jaringan pengaman sosial dan komunikan perekonomian serta memperkuat kewenangan berbagai lembaga dalam sektor keuangan dengan memberikan landasan hukum yang kuat atau memadai perubahan APBD Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2020.

Ini merupakan momentum penting bagi keberlanjutan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan dengan melihat kondisi yang ada apalagi di tengah situasi kondisi pandemi covid 19.

Pemerintah daerah dapat lebih efektif dalam pembelanjaan keuangan daerah kita berharap perubahan APBD 2020 ini akan menjadi penyempurna bagi rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2020.

Harapan kami perubahan APBD 2020 ini adalah untuk menjadi lebih baik sekaligus sebagai antisipasi dan agregasi untuk memenuhi aspirasi masyarakat Kabupaten Soppeng karena itu untuk perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 ini diharapkan bukan hanya sekedar menilai efektivitas teknik untuk menghitung masukkan dalam proses pengelolaan dan efektivitas maupun efisiensi anggaran namun lebih dari itu juga untuk menelaah tingkat akuntabilitas yang dijiwai semangat perubahan kejujuran pengelolaan keuangan dan peningkatan kapasitas fiskal daerah.

Fraksi Partai Gerindra, dengan juru bicara Andi Samsu Rijal, mengatakan setelah memperhatikan sesuai aturan dan tata tertib yang ada maka dengan memohon ridho Allah subhanahu wa ta'ala maka fraksi Gerakan Indonesia Raya menyatakan bahwa nota keuangan dan rancangan Perda perubahan APBD Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2020 setuju untuk dibahas.

Dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme aturan dan tata tertib DPRD, juga menjadi perhatian bersama bahwa usulan perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 ini adalah penganut anggaran defisit maka langkah-langkah penyelesaian yang akan ditempuh hanya mempertimbangkan kewajaran pelaksanaan baik dari segi aturan efisiensi maupun efektivitasnya Tahun Anggaran berjalan sisa 3 bulan lagi.

Hendaknya juga mempertimbangkan usulan program atau kegiatan yang pelaksanaannya tentang terhadap perubahan musim yang tidak lama lagi dan untuk menyisipkan potensi-potensi yang kontraproduktif dengan hal tersebut maka menjadi tanggung jawab bersama untuk bersinergi membangun kesamaan persepsi dan pemahaman.

Dari kelima penyampaian Fraksi tersebut setuju untuk dibahas sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan dan tata tertib DPRD yang berlaku.

Turut hadir, Sekertaris Daerah, Kepala SKPD, Camat, Pejabat Eselon III.

Wabup Soppeng Mengikuti Acara Puncak Peringatan Hari Otonomi Daerah Tingkatkan Gotong Royong

Portalrakyat.com-Wakil Bupati Soppeng Ir. Lutfi Halide, MP, mengikuti Acara Puncak Peringatan Hari Otonomi Daerah XXV Tahun 2021 Dengan tema"Bangun Semangat Kerja dan Tingkatkan Gotong Royong di Masa Pandemi Covid-19, untuk Masyarakat Sehat, Ekonomi Daerah Bangkit, dan Indonesia Maju" dilaksanakan secara virtual d ruang Lamataesso Kantor Bupati Soppeng pada hari Senin, 26 April 2021

Sambutan Wakil Persiden RI sekaligus membuka secara resmi perayaan 25 thn Otonomi Daerah"Dalam menjalankan suatu pemerintahan daerah harus berbasis inovasi, dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di daerah tersebut.

Pengembangan inovasi dalam menjalankan roda pemerintahan daerah, harus memanfaatkan modal sumber daya yang telah ada mulai dari kultur, masyarakat, alam, teknologi informasi dan nilai kearifan lokal.

Perbaikan pola pikir dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah menuju ke arah yang adaptif, inovatif, kolaboratif dan kreatif juga harus dilakukan secara sinergis antara pemda dengan DPRD dan juga pusat.

Andi kamal.

Pemkab Gowa Evaluasi Kinerja Daerah Melalui Self Assesment IKK LPPD

Portalrakyat.com, Gowa - Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan salah satu fase penting dalam siklus mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang mana kepala daerah wajib menyampaikan LKPD, LKPJ dan ringkasan LPPD kepada pemerintah pusat.

Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa, Muchlis saat membuka kegiatan Self Assessment dan Desk Evaluasi Indikator Kinerja Kunci (IKK) LPPD Kabupaten Gowa, di Travellers Phinisi Hotel Makassar, Rabu (4/3).

"LPPD ini dilakukan sebagai dasar evaluasi pemerintahan terhadap pelaksanaan pemerintahan daerah sekaligus sebagai bahan pembinaan lebih lanjut sesuai dengan PP Nomor 13 Tahun 2019 yang baru saja ditetapkan," ungkaphya.

Dikatakan Muchlis, saat ini penyelenggaraan pemerintah di Kabupaten Gowa telah berjalan sesuai dengan semangat perubahan yang berasaskan efisien, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas. Sehingga kegiatan self assesament menjadi sangat penting untuk menjadi tolak ukur dalam mengevaluasi capaian indikator kinerja kunci LPPD Kabupaten Gowa.

"Kegiatan sangat penting dilaksanakan untuk menyamakan persepsi para pimpinan SKPD agar lebih maksimal dalam penyediaan sejumlah data agar kualitas data IKK Gowa menjadi lebih optimal dibandingkan tahun sebelumnya," jelasnya.

Olehnya dirinya berharap melalui pertemuan ini, dapat menjadi bahan bagi SKPD penanggungjawab urusan dapat menyesuaikan kembali data yang akan dimaksukkan dilampiran IKK LPPD, sehingga nilai capain LPPD Gowa mampu bersaing dengan kabupaten lainnya dan meraih peringkat terbaik di tingkat nasional.

Sekadar diketahui, tahun 2017 lalu capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Gowa berada pada peringkat 3 se-Provinsi Sulawesi Selatan. Sedangkan untuk skala nasional, Kabupaten Gowa berada peringkat ke-21 dengan skor 3,2412.

Sementara itu, Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Kabupaten Gowa, Zubair menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mengukur dan mengevaluasi capaian IKK lebih dini sebelum pelaksanaan evaluasi.

"Jadi kegiatan ini dilaksanakan agar data yang dikumpulkan dapat lebih maksimal sehingga dalam penyusunan LPPD bisa berjalan dengan baik sebelum adanya pelaksanaan evaluasi, klarifikasi dan validasi dari tim Provinsi Sulsel," bebernya.

Kegiatan ini berlangsung selama dua hari kedepan yang dihadiri sebanyak 56 peserta dari local contact penyedia data masing-masing SKPD dan mendatangkan narasumber dari Direktorat Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah (EKPKD) Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri.(NH)

Tito Karnavian Mendagri Pastikan Sanksi Kepala Daerah Yang Hambat Anggaran Pilkada

Portalrakyat.com, Jakarta - Menjelang penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020, sejumlah pemerintah daerah mengajukan pemotongan anggaran. Namun, keinginan itu tidak bisa dilakukan lantaran anggaran sudah diset sesuai dengan kebutuhan.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pun angkat bicara terkait hal ini. Menurut Tito, mau tidak mau Pemda harus memenuhi kebutuhan anggaran Pilkada yang sudah disusun dalam Naskah Perjajian Hibah Daerah (NPHD).

“Kami akan dorong pemerintah daerah untuk memenuhi (anggaran) sesuai dengan perjanjian,” kata Tito dalam jumpa pers di Kantor KPU Pusat, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (23/1). 

Tito menjelaskan, Kemendagri akan mendorong kelancaran anggaran Pilkada lewat dua metode. Yakni proaktif menanyakan dan memonitoring ketersediaan anggaran Pemda. Kedua, responsif jika mendapat komplain dari pihak KPU terkait pencairan NPHD yang tertunda atau ditunda oleh Pemda.

“Dengan dua cara itu mudah-mudahan pencairan anggaran dapat dipenuhi,” tutur Tito.

Lebih lanjut, Tito menyatakan akan memberikan sanksi tegas untuk Kepala Daerah yang menghambat pencairan anggaran Pilkada yang telah disepakati. Yaitu sebanyak Rp 9,9 triliun untuk 270 daerah pemilihan. Sanksi ini diatur di dalam UU 23/2014 tentang Pemda.

“Ini kan pemilu rencana strategi nasional. Agenda nasional ini harus dilaksanakan juga oleh Pemda. Sanksi di UU itu dari mulai teguran sampai ke pemberhentian sementara,” ucap Tito. “Tapi kan kita enggak ingin sampai seperti itu. Kita ingin semua dilakukan dengan cara dialog yang lebih soft,” tambahnya.

Sebelumnya, dikabarkan oleh Komisioner KPU Pramono Ubaid, ada dua daerah yang memangkas anggaran Pilkada. Yaitu Mandailing Natal, yang memangkas anggaran sekitar Rp 3 miliar. Kemudian, Ogan Komering Ulu Timur dana Pikada dipangkas hingga Rp 10 miliar.

Sementara, Ketua Bawaslu RI Abhan menemukan ada enam daerah yang mengalami pengurangan anggaran (pengawasan). Yakni Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ilir, Muko-muko, Rejang Lebong, Purworejo, dan Kota Baru. (red). 

Wagub Sulsel Pimpin Penutupan EKPPD Tahun 2019, Hasil Evaluasi Sebagai Bahan Pemda Dalam Melihat Kinerja di Wilayahnya

PORTALRAKYAT.COM, Makassar (Sulsel) - Wakil Gubernur Sulawesi-Selatan, Andi Sudirman Sulaiman memimpin acara Penutupan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) tahun 2019 yang berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan (Rapim) Kantor Gubernur Sulsel, Kamis (3/10).

Sekretaris Tim Teknis Nasional EPPD dan Ketua tim Validasi dan Evaluasi EKPPD Tim Daerah (Timda) Faebuadodo Hia memaparkan bahwa sejak hari Senin (30/9) hingga Kamis (3/10) pagi, Timda telah mengumpulkan dan menggabungkan data validasi dari 24 Kabupaten/Kota dan juga evaluasi terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Sulsel tahun 2018.

Menurutnya, berdasarkan keputusan Mendagri Nomor 100 - 53 tahun 2018 tentang peringkat dan status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, serta Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang selain mempunyai kewajiban sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 67 Kepala daerah wajib melaporkan LPPD, LKPJ, dan RLPPD (pasal 69 ayat 1).

Kemudian kata Faebuadodo Hia, bahwa hasil evaluasi ini bisa menjadi bahan bagi kepala pimpinan daerah untuk melihat dan menilai kinerja di wilayah masing-masing daerah.

Lebih lanjut Ia memaparkan, dari hasil ketersediaan Indikator Kinerja Kunci (IKK) hasil evaluasi LPPD Provinsi Sulsel tahun 2018, pengambilan kebijakan sebanyak 39 IKK, koreksi data sebanyak 10 setara dengan 25 persen. Pelaksana kebijakan Administrasi umum sebanyak 672 IKK, koreksi data sebanyak 20 setara dengan 2,98 persen. Pelaksana kebijakan urusan pemerintahan sebanyak 82 IKK, koreksi data sebanyak 23 setara dengan 28,05 persen. Agregasi Kabupaten/Kota (Urusan Pemerintahan) sebanyak 35 IKK, koreksi data sebanyak 33 setara dengan 94,29 persen.

"Dari hasil tersebut, pemeringkatan hasil evaluasi EKPPD terhadap LPPD 2018 Kabupaten/Kota tingkat regional (sementara) Provinsi Sulsel, urutan pertama dari Kabupaten Bone, Bulukumba, Gowa, dan Kota Makassar di urutan keempat. Sedangkan tiga Kabupaten/Kota yang harus menjadi prioritas nanti adalah Kabupaten Enrekang, Luwu dan Jeneponto," paparnya.

"Kami berharap agar dalam penyusunan LPPD, agar capaian kinerja berbeda antara data yang disajikan dengan hasil evaluasi agar dapat meminimalisir, sehingga tergambar LPPD yang disusun sudah berdasarkan data atau dokumen dan valid. Kabupaten/Kota yang capaian kinerjanya rendah, perlu ditingkatkan koordinasi antara Dinas teknis Provinsi Sulsel dan dinas teknis kabupaten/kota," jelasnya.

Sementara itu, Wagub Sulsel Andi Sudirman Sulaiman mengatakan, Pemprov Sulsel juga meminta tim teknis untuk memberikan bimbingan dan arahan. Karena yakin-seyakinnya tim ini telah merumuskan indikator yang baik.

"Tinggal kita bagaimana mengoptimalisasi yang termaktub di dalam indikator itu dan apa yang kita harus lakukan," kata Andi Sudirman Sulaiman.

Selanjutnya, Andi Sudirman juga memberikan ucapan selamat kepada 21 kabupaten/kota yang mencatatkan peningkatan sangat tinggi. Dan tiga daerah yang berada pada urutan terbawa untuk menjadi perhatian khusus.

"Kami sangat bersukur karena awalnya tahun 2017 hanya ada delapan kabupaten/kota, dan tahun 2018 meningkat menjadi 21 kabupaten/kota. InsyaAllah kedepannya bisa masuk 24 kabupaten/kota. Dan Alhamdulillah Pak Asisten lumayan pengalaman dan sudah komit akan membantu kita untuk menjadi lebih baik lagi," ungkapnya.

Tentunya kata Andi Sudirman Sulaiman, semua ini tidak lepas dari sinergitas dengan Kabupaten/Kota, demikian juga dengan Pemprov Sulsel.(*). 

Draf UU Pemilu:Alokasi Kursi DPR-DPRD Di Perkecil,Ini Tinjauannya

Portalrakyat.com-Rancangan UU Pemilu yang sedang digodok DPR mengatur soal alokasi kursi daerah pemilihan (dapil) untuk DPR dan DPRD. Alokasi kursi dapil untuk DPR dan DPRD dalam RUU tersebut diperkecil.

Dilangsir media,dalam draf RUU Pemilu yang Rabu (27/1/2021), aturan soal alokasi dapil untuk DPR ini diatur dalam Pasal 208. Dapil untuk DPR menjadi paling sedikit 3 kursi dan maksimal 8 kursi. Aturan ini berbeda dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang maksimal 10 kursi.

Pasal 208 (Draf RUU Pemilu)

(2) Setiap daerah pemilihan Pemilu Anggota DPR memiliki alokasi kursi setiap daerah pemilihan paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 8 (delapan) kursi.

Pasal 187 (UU Pemilu)

(2) Jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPR paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 10 (sepuluh) kursi.

Sedangkan untuk dapil DPRD alokasinya mengecil dari maksimal 12 kursi menjadi 10 kursi.

Pasal 228 (Draf RUU Pemilu)

(2) Setiap daerah pemilihan Pemilu Anggota DPRD Provinsi memiliki alokasi kursi setiap daerah pemilihan paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 10 (sepuluh) kursi.

Pasal 189 (UU Pemilu)

(2)Jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD provinsi paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 12 (dua belas) kursi.

Selain itu, RUU Pemilu ini juga mengatur soal kenaikan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) menjadi 5%.

RUU Pemilu ini masuk Prolegnas Prioritas 2021. Draf RUU Pemilu sudah diserahkan Komisi II DPR ke Baleg DPR.

Redaksi.

Rapat Paripurna DPRD Dalam Penyampaian Hasil Penetapan Bupati dan Wakil Bupati Soppeng Terpilih Pilkada 2020

Portalrakyat.com-Rapat paripurna DPRD kabupaten Soppeng tentang penyampai hasil penetapan Bupati dan Wakil Bupati Soppeng terpilih di Pilkada 2020 serta penyampaian akhir masa jabatan Bupati Soppeng HA.Kaswadi Razak 2016-2021 yang di langsungkan di ruang rapat paripurna DPRD kabupaten Soppeng, Rabu 27 Januari 2021.

Dalam rapat tersebut di pimpin dan dibuka langsung oleh Ketua DPRD Soppeng H.Syaharuddin,M Adam,S.Sos,MM.

Sementara itu Wakil Ketua I DPRD Soppeng Andi Mapparemma, SE, MM membacakan pengumuman nomor 18/DPRD/I/2021 tentang penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih dalam pemilihan bupati dan wakil bupati soppeng tahun 2020 dan akhir masa jabatan bupati soppeng 2016-2021.

1. Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Nomor 20/PL.02.7-SD/7312/KPU-Kab/l/2021 tanggal 25 Januari 2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Soppeng Tahun 2020, maka dengan ini diumumkan bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Soppeng atas nama Saudara H. A. KASWADI RAZAK, S.E dan Saudara Ir. LUTFI HALIDE, MP sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Soppeng Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Soppeng Tahun 2020.

2. Berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan Bupati Soppeng Periode 2016-2021 atas nama Saudara H. A. KASWADI RAZAK, S.E, tanggal 17 Februari 2016, maka dengan ini diumumkan bahwa masa Jabatan Bupati Soppeng Periode 2016-2021 berakhir Pada Tanggal 17 Februari 2021.

Bupati Soppeng H.A.Kaswadi Razak,SE dalam kesempatan itu mengatakan, Pada kesempatan yang baik ini perkenankan saya menyampaikan terimakasih dan penghargaan kepada Pimpinan serta segenap Anggota Dewan yang terhormat, atas terlaksananya rapat paripurna ini yang merupakan bagian dari proses pesta demokrasi pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara serentak tahun 2020, dan terkhusus saya menyampaikan pula terima kasih kepada Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, KPU, BAWASLU, Pimpinan Instansi Vertikal, Kepala SKPD. Camat, BUMN/BUMD, Kepala Desa/Lurah, Insan Pers dan kepada seluruh lapisan masyarakat yang telah memberi dukungan dan partisipasi, sehingga roda pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, serta pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Soppeng dapat berjalan dengan baik, aman dan kondusif walaupun kita sadari bersama disaat bersamaan bangsa Indonesia dilanda bencana Non Alam berupa Pandemi Covid-19, tetapi dengan kebersamaan dari kita semua sehingga kita masih mampu melaksanakan seluruh aktifitas di Kabupaten Soppeng.

Penyampaian Pengumuman tentang hasil penetapan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih Tahun 2020 serta akhir Masa Jabatan Bupati Soppeng Periode Tahun 2016-2021 merupakan salah satu kewajiban konstitusional Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Pasal 160.A ayat (2), bahwa "Dalam hal DPRD Kabupaten/Kota menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih kepada Menteri melalui Gubernur, dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak KPU Kabupaten/Kota menyampaikan penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih kepada DPRD Kabupaten/Kota, Menteri berdasarkan usulan Gubernur mengesahkan pengangkatan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih berdasarkan usulan KPU Kabupaten/Kota melalui KPU Provinsi.

Pesta Demokrasi Pemilihan Kepala Daerah secara serentak yang telah dilaksanakan dengan aman dan kondusif memberikan perubahan besar bagi tatanan kehidupan masyarakat yang tercermin melalui tingkat partisipasi masyarakat dalam menentukan pilihan sebesar 76% dan hal tersebut memberikan harapan kepada kita selaku warga Soppeng untuk bersatu padu membangun Daerah yang kita cintai bersama.

Dan kami yang diberikan amanah oleh masyarakat akan berupaya semaksimal mungkin mewujudkan Visi dan Misi yaitu "Soppeng Yang Lebih Melayani, Maju dan Sejahtera” melalui wujud Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) diseluruh sektor kehidupan masyarakat yang dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah baik untuk perencanaan 5 (lima) tahunan berupa RPJMD maupun Perencanaan Tahunan berupa RKPD.

Kami menyadari bahwa hasil kerja yang dicapai pada periode 2016 - 2021 belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan berbagai pihak dan atas berbagai kekurangan, kelemahan, kendala serta pencapaian kinerja yang belum maksimal akan terus diupayakan perbaikan dan peningkatan kinerja yang akan datang.

Andi Kamal .

Beaking News:DPRD Soppeng Setujui Ranperda APBD 2021

Portalrakyat,com-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Soppeng setujui Ranperda tentang APBD anggaran 2021 dengan rapat perbincangan tingkat II ,di ruang rapat paripurna DPRD Salotungo Selasa 15/9/2020.

Persetujuan diberikan ketua DPRD soppeng H.Syahruddin M Adam, S.Sos, MM.

Bupati Soppeng H.Andi Kaswadi Razak,SE. dalam sambutannya mengatakan,pengambilan keputusan bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah pada hari ini, tentunya telah melalui tahapan mekanisme dan tata tertib DPRD, serta telah sesuai dengan amanat Pasal 106 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Sehingga Ranperda APBD Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2021 sudah dapat disetujui dan ditetapkan tepat waktu,ungkapnya.

Lanjut,Bupati Soppeng"dimana Ranperda yang telah disetujui ini merupakan bukti bahwa Bupati dan DPRD bukan hanya sekedar mitra kerja, tetapi lebih dari sekedar dari yang lainnya, yakni merupakan bagian dari unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memiliki masyarakat Kabupaten Soppeng.

Andi Kaswadi Razak menambahkan,disadari bahwa masih banyak rencana program dan kegiatan yang belum terakomodir yang disebabkan oleh keterbatasan kemampuan keuangan daerah, hal ini terutama disebabkan oleh penetapan asumsi penerimaan yang bersumber dari pemerintah pusat mengacu ada anggaran setelah refocusing,

Sebagaimana diamanatkan Permendagri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021.

terkait dengan asumsi Pendapatan Asli Daerah pada APBD Tahun 2021, tetap melaui prosedur perhitungan potensi dengan tetap mempertimbangkan kondisi perekonomian wilayah ditengah situasi pandemi Covid-19 yang masih akan memberikan dampak pada tahun 2021.

Oleh karena itu, Pemerintah Daerah mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan Daerah untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan dengan tetap memperhatikan prioritas kegiatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Saya ingatkan kembali kepada kita semua, bahwa dalam pelaksanaan APBD TA 2020 untuk senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta tetap memperthatikan hasil audit BPK pada tahun-tahun sebelumnya.

Selanjutnya, saya sampaikan kepada TAPD agar segera mengambil langkah-langkah percepatan penyelesaian dokumen dalam rangka pelaksanaan evaluasi Ranperda APBD ini oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan untuk selanjutnya ditetapkan sebagai Perda.

Dan bagi Kepala SKPD agar mempersiapkan Rancangan DPA-SKPD untuk mendapatkan pengesahan oleh PPKD, pungkasnya.

Kegiatan ini dihadiri,

Pimpinan DPRD Kabupaten Soppeng, para Anggota Forkopimda, Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng,Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng, Sekkab Soppeng, para staf Ahli,para asisten,para pimpinan SKPD serta para undangan lainnya.

Kerja Cerdas Dengan Totalitas Pola Lapik Pemprov Sulsel Buat Terobosan Selamatkan Aset 6,5 Triliun

Portalrakyat.com, Makassar, - Sejak dirinya, menerima amanah dari rakyat untuk menakhodai Provinsi ini, totalitas pola laku dan pola pikir (Tolapik) terkombinasi manajerial yang selalu dipenuhi terobosan-terobosan inovasi, untuk kemajuan dan kesejahteraan Rakyat Sulsel.

Kerja-Kerja cerdasnya, selalu mengacu pada ide-ide dan gagasannya yang 'brilliant'. Sehingga tidaklah berlebihan, bila rakyat menjuluki dirinya sebagai "Professor Sejuta Karya".

Kali ini pun, Gubernur Sulsel, Prof Nurdin Abdullah, bersama Wagubnya kembali melakukan terobosan, dengan penertiban aset dengan tujuan penghematan keuangan daerah.

Salah satu capaian kinerja Pemprov Sulsel,  satu tahun dibawah kepemimpinan Gubernur Nurdin Abdullah dan Wagub Andi Sudirman Sulaiman, adalah gebrakan penertiban aset dan keuangan daerah sampai dengan posisi triwulan ketiga tahun 2019. Bekerjasama dengan Konsupgab KPK, menembus angka 6,5 trilliun lebih. Progresif penghematan keuangan daerah dan penertiban aset ini, dinilai fantastis karena jumlahnya besar,  tadinya dikuasai pihak lain kini telah kembali dalam penguasaan Pemprov Sulsel

Kadis Kominfo- SP,  Andi Hasdullah dalam releasenya yang dikirim ke media, Rabu (16/10), menyebutkan bahwa capaian kinerja penyelamatan aset dan keuangan daerah sulsel sampai dengan triwulan ketiga, itu mencapai angka RP  6.576.366.632.774,62  atau menembus angka 6,5 trilliun. Yang diperoleh dari penertiban aset p3d, penertiban aset pemekaran daerah, penertiban aset bermasalah, penertiban fasum fasos, penertiban aset kendaraan dinas dan penagihan tunggakan pajak, termasuk penghematan anggaran yang diperoleh dari pengadaan konsolidasi pengadaan barang dan jasa.

Hasdullah menambahkan, bahwa penertiban aset akan terus berlanjut termasuk upaya peningkatan penerimaan pajak untuk peningkatan pendapatan daerah. Konsupgab KPK akan terus melakukan pendampingan sampai  penertiban aset, penghematan anggaran dan peningkatan penerimaan pajak daerah dapat direalisasikan secara optimal.

"Kita tentu berharap melalui pendampingan Konsupgab KPK, akan terus mengawal apa yang telah menjadi komitmen Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah. Guna, menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efisien, efektif dan akuntabel serta kerja nyata  menuju Sulsel yang makin maju dan makin sejahtera,"tandas Andi Hasdullah. (**). 

Kunjungan Kerja Pangdam XIV Hasanuddin Di Makodim 1423 Soppeng Sekaligus Peresmian Lapangan Tembak La Tenribali

Portalrakyat.com-Acara : Kunjungan Kerja Pangdam XIV Hasanuddin di Makodim 1423 Soppeng sekaligus peresmian Lapangan Tembak La Tenribali, penyerahan rumah renovasi hasil hibah dan Peresmian Mesjid Al-Ikhlas

Tempat : Asmil Malaka Kodim 1423 Soppeng

Waktu : Sabtu 12 Juni 2021

Bupati Soppeng H.A.Kaswadi Razak, SE bersama para Anggota Forkopimda menyambut kedatangan Pangdam XIV/Hasanuddin Mayjen TNI Mochamad Syafei Kasno, S.H bersama rombongan.

Pada kesempatan tersebut, Pangdam XIV/Hasanuddin menandatangani prasasti peresmian Lapangan Tembak La Tenribali, Peresmian Mesjid Al-Ikhlas dan penyerahan rumah renovasi hasil hibah.

Tidak hanya itu, dirinya juga mencoba arena Lapangan Tembak La Tenribali dengan menggunakan senjata Api SS1 dan berhasil membidik semua sasaran.

Selanjutnya, Bupati Soppeng bersama Pangdam XIV/Hasanuddin menuju ke Makodim 1423 Soppeng untuk melakukan Audience dengan para Forkopimda dan tokoh masyarakat Kab. Soppeng. 

**Bupati Soppeng dalam sambutannya menyampaikan bahwa  : 

- hari ini merupakan suatu kesyukuran bagi pemerintah daerah dan masyarakat atas kunjungannya, dan ucapan selamat datang saya sampaikan kepada Pangdam XIV/Hasanuddin bersama rombongan di Bumi Latemmala. 

- kami sampaikan bahwa di Kab. Soppeng aman, sinergitas antara TNI/Polri dan seluruh jajaran forkopimda terjaga dengan baik, ini merupakan suatu kebersamaan yang tinggi sehingga krisis pandemi juga terkendali berkat kerja sama kita semua.

- pertumbuhan ekonomi  di Kab. Soppeng menjadi daerah dengan capaian tertinggi di Sulawesi Selatan, ini semua merupakan kerja sama yang baik dengan segenap elemen masyarakat. 

- Disamping itu, dalam penanganan Covid-19, kami juga menyiapkan ruang isolasi, ruang ICU dan melengkapi fasilitas di puskesmas, jika ada kasus kami melakukan tracking. Untuk masalah pendidikan kami sudah melakukan pembelajaran tatap muka dengan tetap  mengontrol serta melakukan pemantauan proses belajar di Kab. Soppeng. 

**Pangdam XIV/Hasanuddin Mayjen TNI Mochamad Syafei Kasno, S.H, dalam sambutannya : 

- selaku pejabat baru, saya mohon doa dan restu dari pemerintah daerah, para anggota forkopimda dan seluruh masyarakat Kab. Soppeng untuk melaksanakan tugas sebagai pangdam. 

- saya melakukan kunjungan di berbagai daerah untuk mendapatkan data dan kondisi satuan TNI/Polri yang ada sehingga saya bisa merumuskan kebijakan untuk kedepannya hal apa yang perlu ditingkatkan dan dibenahi dan ini merupakan program pertama saya. Saya juga ingin memperkenalkan diri agar lebih mempererat silaturahmi dengan masyarakat. 

- saya melihat hal yang luar biasa disini, dan saya memberikan apresiasi terhadap Kodim 1423 Soppeng yang mampu membangun lapangan tembak, mesjid dan perumahan kodim.

- saya atas nama seluruh jajaran mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian pemerintah daerah, forkopimda yang telah membantu satuan tugas prajurit kami dalam menyelesaikan tugas negara. Kami berharap keberadaan kita di Soppeng dapat bersinergi dengan pemda dan seluruh komponen yang ada dalam membantu mewujudkan terciptanya Soppeng yang maju dan sejahtera. 

 

**selain acara Audience,  Pangdam XIV/Hasanuddin Mayjen TNI Mochamad Syafei Kasno, S.H, dan  ketua persit KCK Daerah XIV/Hasanuddin Ny. Yuani Noor Indah Sri Aryani juga memberikan pengarahan kepada segenap anggota Persit KCK Kab. Soppeng serta Pangdam melaksanakan penanaman pohon kenangan jenis mangga irwin

Andi kamal

Kepala Inspektorat Soppeng Hadiri Rapat Kordinasi Pengawasan dan Pembangunan Tingkat Provinsi Sulsel Tahun 2021

Soppeng,Portalrakyat.com-Bupati Soppeng, H.A.Kaswadi Razak, SE didampingi Kepala Inspektorat Kab.Soppeng Drs. Andi Mahmud, MM, menghadiri acara Rapat Koordinasi Pengawasan Intern Keuangan Dan Pembangunan Serta Gelar Pengawasan Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 di Ruang Rapim Kantor Gubernur Sulsel, Senin, 5 April 2021.

Kegiatan ini mengangkat tema Pengawasan Intern BPK - Inspektorat Daerah Dalam Mengawal Program Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19 di Sulsel. Plt Gubernur Sulsel memberikan keynote speak menjabarkan kondisi di Sulsel dan adapun narasumber yakni Irjen Kementerian Dalam Negeri, Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepala Perwakilan BPK Sulsel.

Deputi Kepala BPKP Bidang Polhukam PMK, Iwan Taufik Purwanto menyebutkan, penanganan Pandemi Covid-19 diharapkan bisa ditangani dengan baik dengan kolaborasi. Ia juga menyampaikan dalam sambutannya agar Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) selaku badan pengawasan internal dapat bekerja secara optimal.

"Bagaimana peran APIP sangat dibutuhkan oleh Kepala Daerah. Dan perlu keharmonisan dalam pengawasan intern. Untuk menunjukkan selalu berkomitmen dalam upaya bersama mengawal akuntabilitas keuangan daerah," sebutnya.

Pemerintah daerah sejak awal dapat merasa terkawal oleh APIP dan BPKP, termasuk sejak awal perencanaan, demikian juga perbaikan dan revisi yang menjadi bagian dari masukan.

Sedangkan, Plt Gubernur Sulsel menyampaikan peranan APIP dan BPK penting dalam mengawal pemerintah daerah. Sulsel sendiri prioritasnya terdapat pada visi-misi Sulsel 2018-2023 yang menjadi koridor.

Andi Sudirman Sulaiman menyebutkan, pertumbuhan ekonomi Sulsel di atas nasional diakhir tahun 2020. Adapun sektor yang paling tinggi sharing pertumbuhannya pertanian dan kelautan.

"Data BPS ternyata sektor ekonomi tertekan itu banyak di wilayah-wilayah pedesaan. ini pada kegiatan aktivitas dan pergerakan kegiatan masyarakat. Sehingga 2021, kami melakukan prioritas tertentu. Melanjutkan pembangunan di daerah wilayah bawahan, termasuk infrastruktur di beberapa jalan, jembatan dan irigasi," paparnya.

Andi Sudirman Sulaiman juga melihat bahwa pemulihan ekonomi dapat dilakukan jika uang beredar dan pergerakan pekerja. Demikian juga pergerakan barang dan jasa.

"Saya melihat di Sulsel ini secara makro, ketika melihat APBD tidak turun maka ini akan bermasalah secara signifikan. Artinya, pergerakan kemandirian ekonomi di Sulsel masih banyak berpatokan pada penyerapan anggaran dan distribusi sistem APBD kami dalam menggerakan sistem ekonomi pemerintahan di Sulsel ini," lanjutnya.

Ia juga menilai bahwa Anggaran Desa juga dapat dialokasi untuk anggaran pemulihan ekonomi nasional. Ketika sektor padat karya dapat disentuh maka akan menyerap tenaga kerja. Sehingga peranan APIP dan BPK dibutuhkan untuk melakukan pendampingan agar program-program pembangunan yang ada dapat berjalan dan dipertahankan.

Tambahnya, bahwa ke depan adalah kebijakan yang ada arahnya top - down tetapi pelaksanaanya bottom - up untuk pengambilan keputusan. Artinya, diinginkan bagaimana matriks yang nanti lahir adalah resource (sumber daya) yang ada di Inspektorat kemudian dapat membuat formulasi baru untuk menghadirkan orang-orang yang betul-betul mumpuni dari semua OPD untuk ditarik kemudian menjadi penguatan dalam pendampingan dan pengawalan.

"Kami kami juga menginginkan inspektorat dan jajaran auditornya menjadi dokter pribadi bagi provinsi dan kabupaten-kota. Kami ingin menjadikan bagi OPD-OPD kami bisa bertanya dan memperhatikan rekomendasi yang ada," harapnya.

Ia menyampaikankan bahwa kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan Intern Keuangan daan Pembangunan Serta Gelar Pengawasan ini menjadi ruang kolaborasi ini menjadi ruang side by side. Sinergi dan kolaborasi antara inspektorat dan BPKP penting dalam pengawalan akuntabilitas.

"Syarat utamanya adalah keterbukaan dalam informasi. Makanya, saya bilang keterbukaan data penting. Bahwa inilah area-area yang kritis, kritikal bagi kami untuk mempertanyakan bagi APIP dan BPK untuk sama-sama membedah dan kemudian kita jalan bersama," pungkasnya.

Andi Kamal.

Lurah Macanre Andi Lukman Saransi Ucapkan Selamat dan Sukses Atas Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Soppeng Periode 2021-2026

Portalrakyat.com-Kepala Kelurahan Macanre Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng Andi Lukman Saransi mengucapkan kepada Bupati terpilih pasangan H.Andi Kaswadi Razak,S.E -IR.Lutfi Halide,M.P periode 2021-2026 terpilih berdasarkan hasil penetapan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU).

"Selamat atas terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati Soppeng,tentu amanah ini dapat di emban dengan baik, ungkapnya Kamis 25/2/2021.

Sementara,dikutip dari laman Inews Sulsel.id Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah mengatakan,hanya dihadiri oleh kepala daerah dan wakilnya, serta ketua TP PKK tiap-tiap daerah.

"Tapi ada virtual juga yang di daerah masing-masing. Yang ke sini hanya bupati dan wakil bupati beserta seluruh ketua tim penggerak PKK," kata Nurdin di Kota Makassar, Sulsel, belum lama ini.

Menurut dia, pelaksanaan pelantikan kepala daerah ini sudah disejutui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Prosesi akan digelar di Kota Makassar pada Jumat (besok).

Diketahui,adapun 11 daerah yang kepala daerahnya akan dilantik bulan Februari ini adalah Kabupaten Gowa, Kabupaten Maros, dan Kabupaten Pangkajene Kepulauan (Pangkep).

Lalu Kabupaten Barru, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Toraja, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Selayar dan Kota Makassar.red.

GTKHNK 35+ Dorong Presiden terbitkan Keppres Angkat PNS Tanpa Tes

Jakarta, Portalrakyat.com, Kami melakukan deklarasi nasional untuk mendorong Presiden menerbitkan Keppres pengangkatan GTKHNK 35+ menjadi PNS tanpa melalui tes

Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Non-Kategori (GTKHNK) yang berusia di atas 35 tahun mengharapkan ​​​​​​Presiden Joko Widodo untuk dapat segera menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) terkait pengangkatan GTKHNK 35+ untuk menjadi pegawai negeri sipil (PNS) atau aparatur sipil negara (ASN) tanpa tes.

Ketua Umum GTKHNK 35+ Nasrullah di Jakarta, Jumat, mengatakan lebih dari 2.000 anggota GTKHNK 35+ dari berbagai daerah di Tanah Air berkumpul di ICC Kemayoran Jakarta Pusat, Kamis (20/2) untuk menggelar rapat koordinasi nasional (rakornas).

“Kami melakukan deklarasi nasional untuk mendorong Presiden menerbitkan Keppres pengangkatan GTKHNK 35+ menjadi PNS tanpa melalui tes,” kata Nasrullah.

Pihaknya juga berharap Pemerintah Pusat memberikan gaji sesuai UMK dari APBN sesuai sistem gaji bulanan dan bukan per jam.

Pada rakornas itu anggota GTKHNK 35+​ juga hadir mewakili rekan-rekannya dari daerah bahkan ada yang terbang langsung dari Wajo Sulsel, Bangka Belitung, hingga NTT.

Nasrullah mengatakan sampai saat ini gerakan tersebut telah mendapatkan dukungan dari hampir 100 pemerintah daerah/pemerintah provinsi/ketua DPRD provinsi maupun Kota.

“Kami sudah mengantongi dukungan resmi dari hampir 100 bupati, wali kota, ketua DPRD dari berbagai wilayah di Indonesia,” katanya.

GTKHNK 35+ merupakan wadah bagi para guru, tenaga kependidikan, hingga penjaga sekolah tingkat SD, SMP, SMA/SMK. Mereka datang dengan menggunakan berbagai armada transportasi baik dengan menggunakan pesawat, bus, sewa mobil, hingga kapal secara swadaya.

Bahkan tidak sedikit yang mengalami kendala di perjalanan, termasuk kesulitan mendapatkan fasilitas kamar mandi, ban kendaraan pecah, sampai tidak mendapatkan makan.

Banyakpula dari mereka yang telah mengabdi selama bertahun-tahun, salah satunya hingga 40 tahun dengan gaji saat ini sebesar Rp250.000 perbulan.

Rapat yang dihadiri ribuan perwakilan itu diharapkan ke depan bisa kembali mendapatkan dukungan dari Pemda, DPRD, dan PGRI dari seluruh Indonesia.

“Kami meminta pemerintah pusat, provinsi dan Kabupaten/Kota untuk bersama mendorong Presiden segera mengeluarkan Keppres,” katanya.

GTKHNK 35+ tidak akan menggelar rakornas kembali dalam dua bulan ke depan jika Keppres yang dimaksud terbit, demikian Nasrullah.

Jakarta, Portalrakyat.com, Kami melakukan deklarasi nasional untuk mendorong Presiden menerbitkan Keppres pengangkatan GTKHNK 35+ menjadi PNS tanpa melalui tes

Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Non-Kategori (GTKHNK) yang berusia di atas 35 tahun mengharapkan ​​​​​​Presiden Joko Widodo untuk dapat segera menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) terkait pengangkatan GTKHNK 35+ untuk menjadi pegawai negeri sipil (PNS) atau aparatur sipil negara (ASN) tanpa tes.

Ketua Umum GTKHNK 35+ Nasrullah di Jakarta, Jumat, mengatakan lebih dari 2.000 anggota GTKHNK 35+ dari berbagai daerah di Tanah Air berkumpul di ICC Kemayoran Jakarta Pusat, Kamis (20/2) untuk menggelar rapat koordinasi nasional (rakornas).

“Kami melakukan deklarasi nasional untuk mendorong Presiden menerbitkan Keppres pengangkatan GTKHNK 35+ menjadi PNS tanpa melalui tes,” kata Nasrullah.

Pihaknya juga berharap Pemerintah Pusat memberikan gaji sesuai UMK dari APBN sesuai sistem gaji bulanan dan bukan per jam.

Pada rakornas itu anggota GTKHNK 35+​ juga hadir mewakili rekan-rekannya dari daerah bahkan ada yang terbang langsung dari Wajo Sulsel, Bangka Belitung, hingga NTT.

Nasrullah mengatakan sampai saat ini gerakan tersebut telah mendapatkan dukungan dari hampir 100 pemerintah daerah/pemerintah provinsi/ketua DPRD provinsi maupun Kota.

“Kami sudah mengantongi dukungan resmi dari hampir 100 bupati, wali kota, ketua DPRD dari berbagai wilayah di Indonesia,” katanya.

GTKHNK 35+ merupakan wadah bagi para guru, tenaga kependidikan, hingga penjaga sekolah tingkat SD, SMP, SMA/SMK. Mereka datang dengan menggunakan berbagai armada transportasi baik dengan menggunakan pesawat, bus, sewa mobil, hingga kapal secara swadaya.

Bahkan tidak sedikit yang mengalami kendala di perjalanan, termasuk kesulitan mendapatkan fasilitas kamar mandi, ban kendaraan pecah, sampai tidak mendapatkan makan.

Banyakpula dari mereka yang telah mengabdi selama bertahun-tahun, salah satunya hingga 40 tahun dengan gaji saat ini sebesar Rp250.000 perbulan.

Rapat yang dihadiri ribuan perwakilan itu diharapkan ke depan bisa kembali mendapatkan dukungan dari Pemda, DPRD, dan PGRI dari seluruh Indonesia.

“Kami meminta pemerintah pusat, provinsi dan Kabupaten/Kota untuk bersama mendorong Presiden segera mengeluarkan Keppres,” katanya.

GTKHNK 35+ tidak akan menggelar rakornas kembali dalam dua bulan ke depan jika Keppres yang dimaksud terbit, demikian Nasrullah.