-->

Minggu, 06 Oktober 2019

Wapres Jusuf Kalla Resmikan Rumah Susun Mahasiswa Politeknik Teknologi Negeri Bone


PORTALRAKYAT.COM, Bone (Sulsel) - Kunjungan kerja Wakil Presiden RI. Bapak .Dr. Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla Dalam rangka peresmian Rusuwa Politeknik Bone. Di Dusun Maccedde, Kelurahan Bajoe, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone. Minggu (06/10). 

Politeknik Negeri Ujung Pandang yang sejak 2014 lalu membina program studi di luar domisili Kabupaten Bone sebagai Rintisan Politeknik Teknologi Negeri patut berbangga sebab kampusnya telah dilengkapi dengan sarana penunjang berupa rumah susun mahasiswa.


Dihadapan Wapres dan bupati Bone. Prof. Ir Muhammad Anwar. menyampaikan Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR dan pemerintah, atas perhatian yang diberikan dalam pembangunan. 

Ini bertujuan sebagai salah satu bentuk dukungan untuk meningkatkan kenyamanan mahasiswa dalam menjalani proses belajar selama kuliah.


Kemudian dirinya berharap agar fasilitas penunjang berupa SUNAWA tersebut dimanfaatkan sebaik mungkin oleh para mahasiswa Politeknik teknologi Negeri Bone. 

Di kesempatan yang sama, Bupati Bone menyampaikan bahwa Rintisan Politeknik teknologi Negeri Bone sebagai bentuk dukungan pemerintah untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Bone, pendidikan lanjutan bagi calon mahasiswa yang berusaha mengembangkan potensi dari melalui proses pembelajaran untuk mendapatkan spesialisasi dalam bidang serapan, melalui pendidikan berkelanjutan dengan kompentisi sesuai kebutuhan industri. 


Pembangunan rusunwa Rintisan Politeknik Teknologi Negeri Bone telah dimulai sejak Desember 2018 dan selesai di Juni 2019 di atas lahan seluas 4225 M2 anggaran yang digunakan bersumber dari dana kementerian PUPR yang diresmikan Wapres . 

Skala tersebut dilengkapi dengan sejumlah fasilitas dasar seperti jaringan listrik air dan sanitasi.

Rusunwa Rintisan Politeknik Teknologi Negeri Bone. terdiri atas dua unit bangunan yang masing-masing memiliki dua lantai yang mampu menampung sebanyak 196 Mahasiswa dan dilengkapi dengan fasilitas berupa tempat tidur meja belajar dan lemari di setiap kamar.

Saat ini pimpinan Politeknik Teknologi Negeri Bone mengelola 3 program studi D3 yang terfokus pada bidang Engineering dan bisnis kemudian program studi tersebut adalah Teknik Sipil, Teknik Kimia Mineral, dan administrasi bisnis.

Peresmian selesai, lanjut Rujab Bupati Kab. Bone tatap muka  dengan pejabat Kab. Bone dan mayarakat kota Watampone.

Di sini Wapres memberikan Bantuan berupa Alat berat sebanyak 2 unit dan beberapa Motor Sampah.

Bantuan tersebut bertujuan agar Bone dapat menjadi kota yang bersih, sehingga nantinya akan mendapat piala Adipura seperti Kota Kabupaten Lainnya.


Turut hadir, Pangdam XIV/Hsn. Mayjen TNI Surawahadi. S. I. P,  Kapolda Sulsel Irjen Pol Mas Guntur Laupe, Wakil gubernur Sulsel. Andi Sudirman Sulaiman, S.T, Danrem 141/Tp. Kolonel Inf Suwarno. S. A. P beserta Ibu, Kasrem 141/Tp. Letkol Inf Bobbie tryanto. S. I. P beserta ibu, Bupati Bone DR.H.Andi Pashar.M.Padjalangi M.si beserta ibu, Wakil Bupati Bone Ambo Dalle beserta ibu, Sekda Kab. Bone Andi Surya Darma S.E, Dandim 1407/Bone. Letkol Inf Mustamin. Beserta ibu, Kapolres Bone AKBP Muhammad Kadarislam Kasim, Dandenpom Bone Letkol Cpm Nur Rachman Tanang, SH.MH, Kajari Watampone. Hj.Nurni parayanti SH.MH, Danyon C Brimob. Kompol Nur Ichsan, S.sos, Para Dankabalakrem 141/Tp, Para Forkopimda Kab. Bone.

Muh.Ishaq Hammer
Kontributor 

Selasa, 28 Januari 2020

Begini Cara Bupati Wajo Dr.H.Amran Mahmud Tingkatkan Pendidikan di Wilayahnya


Portalrakyat.com, Wajo (Sulsel) - Pemerintah Kabupaten Wajo, melalui Visi dan Misi Bupati Wajo, menyadari penuh pentingnya Pendidikan Tinggi bagi masyarakat Kabupaten Wajo, hal ini dengan tujuan untuk mencetak Generasi Penerus bangsa berkualitas dan berkaliber Internasional bagi pembangunan Indonesia dan Kabupaten Wajo pada khususnya. Ini merupakan komitmen kuat dari Bupati Wajo Dr. H. Amran Mahmud, MSi. Kegiatan ini sendiri dilaksanakan di Kantor BKPSDM Kabupaten Wajo, Selasa 28 Januari 2020.

Ini di wujudkan dengan dilakukan inisiasi bersama dengan mendatangani Nota Kesepahaman melalui Program Bantuan Pendidikan Sarjana di Universitas Sampoerna yang di wakili oleh Drs. Wahdi Salasi April Yudhi, M. Dev.Admin, Phd selaku Rektor di Sampoerna University.

“Saya menyambut baik untuk kerjasama Program Bantuan Pendidikan di Universitas Sampoerna, saya berharap dengan adanya program ini dapat memberikan peluang emas bagi siswa lulusan SMA  di Kabupaten Wajo  untuk bisa mengenyam Pendidikan di Universitas Sampoerna yang bekerjasama dengan University of Arizona di Indonesia ,” tutur Bapak Dr. H. Amran Mahmud, MSi, Bupati Wajo.


Universitas Sampoerna merupakan Universitas berstandar internasional yang telah bekerjasama dengan University of Arizona di Amerika. 

“Melalui kerjasama ini, Founder Putera Sampoerna Foundation, Bapak Putera Sampoerna mempunyai Visi dan Misi agar semakin banyak anak-anak Indonesia dapat mengenyam Pendidikan setaraf Internasional di Indonesia dan dapat menciptakan lulusan yang berkarakter dan berkompetensi dalam menghadapi tantangan global,”tutur Ibu Mutmainna Syahril, selaku Government Relations Manager yang mewakili Putera Sampoerna Foundation dan Sampoerna University untuk melaksanakan Test tahap 2 yaitu LOEP test online yang dilaksanakan di Kabupaten Wajo.

Kerjasama Program bantuan Pendidikan di Universitas Sampoerna merupakan sistem sharing dari sisi pembiayaan, dimulai dari Tuition fee sampai Living allowance. Dan disepakati bahwa dari Pemerintah Kabupaten Wajo akan membiayai 2 siswa dan Putera Sampoerna akan membiayai 2 siswa sehingga total menjadi 4 siswa-siswi champion dari Kabupaten Wajo yang akan mewakili Kabupaten Wajo untuk berkuliah di Universitas Sampoerna. 

Di Bulan November 2019 telah dilakukan tahap awal Seleksi, dimulai dengan pembukaan pendaftaran melalui online portal bagi siswa-siswi Kabupaten Wajo yang memiliki nilai rapor SMA rata-rata 80 ke atas, dari Jangka waktu yang sudah ditentukan,

Siswa-siswi melakukan Diagnosis test (DT) yang dilakukan secara manual dan dari 120 siswa-siswi yang mengikuti tahap awal seleksi, terdapat 16 siswa-siswi lolos seleksi tahap awal dan hari ini melanjutkan test ke 2 yaitu LOEP Test. Test ini meliputi pelajaran matematika, pengetahuan umum, Bahasa Inggris (reading dan writing dalam Bahasa Inggris).

Berdasarkan hasil LOEP Test, siswa-siswi terpilih setelah lulus SMA akan langsung diterima kuliah di Universitas Sampoerna yang berkurikulum Univesity of Arizona.

Adapun gambaran sekilas tentang Putera Sampoerna Foundation Univesitas Sampoerna

Putera Sampoerna Foundation (PSF) merupakan Sosisl Bisnis Pertama di Indonesia yang memiliki Visi dan Misi untuk mencetak calon-calon pemimpin masa depan dan merupakan penyelenggara dari Universitas Sampoerna.

Universitas Sampoerna (SU) merupakan institusi Pendidikan yang beroperasi berdasarkan lisensi dan otoritas dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia. Didirikan dengan standar nasional dan internasional.

Universitas Sampoerna memiliki kualifikasi unik untuk memberikan kontribusi yang substansial kepada masyarakat melalui pendidikan. SU memiliki 3 falkultas, yaitu Falkultas teknik (Jurusan Teknik Mesin dan Teknik Industri), Fakultas Bisnis (Jurusan Management dan Accounting) dan  Fakultas Pendidikan Keguruan (Jurusan Bahasa Inggris dan Matematika). 

Universitas Sampoerna adalah komunitas belajar yang mempersiapkan siswa untuk berhasil baik secara akademis dan profesional. 

Di sini, siswa tidak hanya akan belajar dan memperoleh ketelitian akademis, mereka akan ditantang untuk berpikir, berprestasi, dan tumbuh ke tingkat yang lebih maju. Dengan program kami, siswa dijamin memiliki keterampilan dan kredensial yang lebih baik yang akan membuka pintu bagi karier nasional atau internasional setelah mereka lulus.

( Humas Pemkab Wajo )

Kamis, 02 Juli 2020

LHD Staf Khusus Mentan Ajak Petani dan Penyuluh Tetap Produktif




Portalrakyat.com, Takalar (Sulsel) - Saat ini masyarakat Indonesia bukan hanya dihadapkan pada masalah covid 19, tetapi juga permasalahan potensi terjadinya kemarau panjang yang akan melanda beberapa daerah. Dampak dari kemarau panjang ini terutama bagi sektor pertanian adalah keterbatasan dalam ketersediaan air terutama di lahan-lahan pertanian yang bisa berakibat terjadinya krisis pangan. 

Staf Khusus Menteri Pertanian,  Ir. Lutfi Halide, MP saat melakukan kunjungan kerja dalam rangka rapat evaluasi LTT di Kabupaten Bantaeng menyempatkan mampir melihat kondisi pertanaman di Kabupaten Takalar, tepatnya di Kelurahan Panrannuangku, Kec. Polut. 

Menurut Lutfi, sepanjang jalan dari Gowa menuju Takalar, kondisi pertanaman khususnya padi sangat menggembirakan. 

"Kita sangat mengapresiasi kinerja petani dan penyuluh yang telah berjuang menjaga ketahanan pangan bangsa,"

"Saya berpesan agar petani dan penyuluh tetap produktif menjaga ketahanan pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Indonesia,".

"Dalam kondisi Covid-19 seperti saat ini, semua negara mengalami dampak secara ekonomi, termasuk Indonesia, semua bisnis berhenti dan mengalami kerugian, dan satu-satunya bisnis yang harus terus berjalan adalah pertanian," ungkap Lutfi. Kamis (2/7/2020)

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL)  senantiasa meminta agar insan pertanian harus tetap bekerja meskipun dalam suasana Pandemi Covid-19.

"Kita saat ini sedang berada dalam kondisi Covid-19 yang mengakibatkan hampir semua  sektor kehidupan bermasalah, termasuk sektor ekonomi. Tapi ada satu sektor yang memiliki efek yang besar jika bermasalah, yaitu jika kebutuhan pangan 267 juta jiwa tidak terpenuhi, maka ini efeknya akan panjang. Oleh karenanya, saya meminta kepada petani untuk tetap bekerja memproduksi kebutuhan pangan masyarakat Indonesia dan kepada para petugas/penyuluh agar tetap mendampingi petani sehingga bisa diperoleh hasil produksi yang maksimal," ungkap SYL.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, Prof. Dedi Nursyamsi, juga senantiasa mengingatkan bahwa Ketahanan pangan menjadi kunci untuk menghadapi pandemi Covid-19. Karenanya, dibutuhkan percepatan tanam agar kebutuhan pangan terus terpenuhi, termasuk pasca Covid-19 nanti.  Untuk itu dibutuhkan penyuluh yang berkualitas agar proses ini tetap berjalan.

“Dalam masa seperti ini, pertanian tidak boleh berhenti. Pertanian tidak boleh bermasalah. Petani dan penyuluh harus terus turun ke lapangan. Namun tetap mematuhi protokol pencegahan Covid-19 seperti selalu cuci tangan pakai sabun, jaga jarak, dan pakai masker. Kenapa pertanian tidak boleh berhenti, karena sektor pertanian berkewajiban menyediakan bahan pangan,” tutur Dedi. 

Menurut Sekretaris  Dinas Pertanian Kab. Taklaar, Muhammad Ikbal "Dinas Pertanian melalui Bidang Tanaman Pangan dan Penyuluh Pertanian terus berusaha memotivasi petani agar produktif di masa Pandemi, oleh karenanya semua lahan yang memiliki potensi sumber air yang memadai sudah ditanami semua." (Yulisa).

Minggu, 06 Oktober 2019

Bupati Bone Sebut Rintisan Politeknik Teknologi Negeri Bone sebagai Bentuk Dukungan Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Kualitas Pendidikan di Kab. Bone



PORTALRAKYAT.COM, Bone (Sulsel) - Kunjungan kerja Wakil Presiden RI. Bapak .Dr. Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla Dalam rangka peresmian Rusuwa Politeknik Bone. Di Dusun Maccedde, Kelurahan Bajoe, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone. Minggu (06/10). 

Politeknik Negeri Ujung Pandang yang sejak 2014 lalu membina program studi di luar domisili Kabupaten Bone sebagai Rintisan Politeknik Teknologi Negeri patut berbangga sebab kampusnya telah dilengkapi dengan sarana penunjang berupa rumah susun mahasiswa.


Dihadapan Wapres dan bupati Bone. Prof. Ir Muhammad Anwar. menyampaikan Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR dan pemerintah, atas perhatian yang diberikan dalam pembangunan. 

Ini bertujuan sebagai salah satu bentuk dukungan untuk meningkatkan kenyamanan mahasiswa dalam menjalani proses belajar selama kuliah.


Kemudian dirinya berharap agar fasilitas penunjang berupa SUNAWA tersebut dimanfaatkan sebaik mungkin oleh para mahasiswa Politeknik teknologi Negeri Bone. 

Di kesempatan yang sama, Bupati Bone menyampaikan bahwa Rintisan Politeknik teknologi Negeri Bone sebagai bentuk dukungan pemerintah untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Bone, pendidikan lanjutan bagi calon mahasiswa yang berusaha mengembangkan potensi dari melalui proses pembelajaran untuk mendapatkan spesialisasi dalam bidang serapan, melalui pendidikan berkelanjutan dengan kompentisi sesuai kebutuhan industri. 


Pembangunan rusunwa Rintisan Politeknik Teknologi Negeri Bone telah dimulai sejak Desember 2018 dan selesai di Juni 2019 di atas lahan seluas 4225 M2 anggaran yang digunakan bersumber dari dana kementerian PUPR yang diresmikan Wapres . 

Skala tersebut dilengkapi dengan sejumlah fasilitas dasar seperti jaringan listrik air dan sanitasi.

Rusunwa Rintisan Politeknik Teknologi Negeri Bone. terdiri atas dua unit bangunan yang masing-masing memiliki dua lantai yang mampu menampung sebanyak 196 Mahasiswa dan dilengkapi dengan fasilitas berupa tempat tidur meja belajar dan lemari di setiap kamar.


Saat ini pimpinan Politeknik Teknologi Negeri Bone mengelola 3 program studi D3 yang terfokus pada bidang Engineering dan bisnis kemudian program studi tersebut adalah Teknik Sipil, Teknik Kimia Mineral, dan administrasi bisnis.

Peresmian selesai, lanjut Rujab Bupati Kab. Bone tatap muka  dengan pejabat Kab. Bone dan mayarakat kota Watampone.

Di sini Wapres memberikan Bantuan berupa Alat berat sebanyak 2 unit dan beberapa Motor Sampah.


Bantuan tersebut bertujuan agar Bone dapat menjadi kota yang bersih, sehingga nantinya akan mendapat piala Adipura seperti Kota Kabupaten Lainnya.

Turut hadir, Pangdam XIV/Hsn. Mayjen TNI Surawahadi. S. I. P, 
Kapolda Sulsel Irjen Pol Mas Guntur Laupe, Wakil gubernur Sulsel. Andi Sudirman Sulaiman, S.T, Danrem 141/Tp. Kolonel Inf Suwarno. S. A. P beserta Ibu, Kasrem 141/Tp. Letkol Inf Bobbie tryanto. S. I. P beserta ibu, Bupati Bone DR.H.Andi Pashar.M.Padjalangi M.si beserta ibu, Wakil Bupati Bone Ambo Dalle beserta ibu.
Sekda Kab. Bone Andi Surya Darma S.E, Dandim 1407/Bone. Letkol Inf Mustamin. Beserta ibu, Kapolres Bone AKBP Muhammad Kadarislam Kasim, Dandenpom Bone Letkol Cpm Nur Rachman Tanang, SH.MH, 
Kajari Watampone. Hj.Nurni parayanti SH.MH, Danyon C Brimob. Kompol Nur Ichsan, S.sos, Para Dankabalakrem 141/Tp, Para Forkopimda Kab. Bone.

Muh.Ishaq Hammer
Kontributor 

Minggu, 23 Februari 2020

Raih Untung Puluhan Juta Sehingga Petani ini di Kunjungi Peserta Praktek Lapang dari BBPP Batangkaluku

Portalrakyat.com, Gowa - Sebanyak 30 peserta Pelatihan Vokasi Alat dan Mesin Pertanian melaksanakan PKL (Praktek Kerja Lapang) yang dilangsungkan di Limbung, Kabupaten Gowa, Minggu (23/2/2020).

Peserta PKL tersebut mengunjungi salah satu petani sukses dan juga sebagai ketua kelompok tani “Bontorita I” yaitu Sapri dg. Sigollo.

Dalam kunjungannya para peserta di arahkan ke Dapok media persemaian padi buatan Sapri yang sangat terkenal di daerah limbung utamnya produk buatan beliau yang bisa dibandingkan dengan hasil buatan luar yang ternama, bahkan hampir semua kelompok tani yang ada disekitarnya lebih memilih menggunakan dapok buatannya.

Sapri Daeng Sigollo itu, selain aktif membina kelompok tani dan disekitarnya, dia juga membantu petani-petani yang ingin memodifikasi ALSINTAN mereka, sehingga lebih mudah dalam penggunaan sehari-hari.

Menurut keterangan Sapri, salahsatu dampak perubahan yang berhasil dibuat di sekitarnya yaitu dengan mengajak petani-petani untuk mau menggunakan Transplanter.

ALSINTAN ini awalnya susah untuk mau digunakan oleh kelompok tani disekitarnya, tapi dengan usahanya untuk mau mengubah pola pikir petani, diapun mencoba untuk menggunakan dilahannya terlebih dahulu.

Kerja kerasnya itupun membuahkan hasil walaupun diawal penggunannya, dia mengalami kegagalan.

Tapi dari kegagalan itu, dia menemukan masalah yang berhasil dia lalui, sehingga hasil produksi padinya lebih meningkat, dan dengan menggunakan teknologi ALSINTAN ini, semuanya terasa lebih efisien.

Adapun proses bisnis yang beliau jalankan dengan menerapkan ilmunya, dilihat dari peningkatan pemesanan dapok buatan sapri yang terus menerus dengan memberikan harga Rp. 20.000 /kotak.

Bayangkan jika terdapat 2 hingga 3 Ha lahan yang dimiliki konsumennya, Sapri dapat meraup untung 2 hingga 4 Juta untuk sekali pembuatan, bagaimana jika ditotal pesanannya selama masa tanam berlangsung?.

Petani seperti inilah yang sering dibicarakan oleh Mentan, petani itu harus modern dan inovatif. Ini akan terealisasi dengan dukungan penyuluh yang memiliki kompetensi yang baik dan terus dikembangkan.

Setelah mendapatkan materi dan motivasi dari salah satu petani sukses, peserta selanjutnya mendapatkan arahan dari Ismail S.Pi yang juga selaku koordinator penyuluh pertanian kabupaten gowa.

Ismail berharap kepada seluruh peserta pelatihan agar memanfaatkan momen pembelajarannya selama di BBPP Batangkaluku.

"Ini merupakan peluang bagi petani, setelah dapatkan ilmunya langsung terapkan dilapangan, gagal itu urusan belakangan. Intinya Action dilapangan !! “ungkap ismail.

Selanjutnya dalam arahannya Ismail mengajak kepada seluruh peserta untuk tidak memiliki mental-mental petani/kelompok tani yang terus berharap dengan bantuan pemerintah saja.

Jadilah petani yang maju, mandiri, modern, buktikan saja semuanya dengan hasil kita dan menjadi orang yang bermanfaat untuk sekitar, sehingga bantuan itu akan datang dengan sendirinya, tandasnya.

Adapun saran yang disampaikan koordinator penyuluh  untuk kelompok-kelompok tani, agar menerapkan manajemen yang baik di tempatnya, baik itu anggaran, kegiatan, dan pelaporan, karena manajemen merupakan inti agar usaha itu berjalan dengan sistematis dan baik.

Untuk yang ingin meningkatkan usahanya seperti yang kita ketahui sekarang ini, telah hadir program KUR dari pemerintah untuk petani yang ingin memulai usahanya. Ini merupakan program yang baik untuk meningkatkan fasilitas dan usaha petani hingga ke pelosok daerah, pungkas Ismail. (Al-Az/Her).

Selasa, 11 Mei 2021

BRI Cabang Watan Soppeng Salurkan Bantuan di Posko Jaga Perbatasan


Soppeng,Portalrakyat.com-H-2 Lebaran Idul Fitri 1442 H,BRI Cabang Watan Soppeng kunjungi 7 posko perbatasan dan menyalurkan bantuan berupa biskuit dan minuman,Selasa 12/5/2021.

Kegiatan penyaluran tersebut,di dampingi Asisten Bisnis Mikro Muh.Akbar Nur dan RM Dana Much Afdal Alham

Kepala Cabang BRI Watan Soppeng Ario Irdani Ardian mengatakan"ini merupakan bentuk prhatian dari management BRI ke petugas yang menjaga pos perbatasan.

Disamping itu,BRI Cabang Watan Soppeng juga berperan aktif dalam memberikan bantuan selama ini dan bekerja sama dan berkordinasi kepada pemerintah daerah.

Di Posko jaga,RM Dana Much Afdal Alham saat penyaluran tersebut menambahkan,untuk di pos masing-masing kami berikan berupa air mineral,biskuit,minuman kaleng,tak banyak namun semoga itu bisa bermanfaat kepada petugas,pungkasnya.

Andi Kamal.

Minggu, 04 April 2021

Wah Mantap,Komunitas Pecinta Tembakau di Gelar Perdana Pameran Makkassar,Soppeng Ikut Berperan

Ilustrasi/,dok.

Makassar,Portalrakyat.com-Komunitas Pecinta Tembakau Sulawesi Selatan menggelar pameran tembakau khas Sulawesi Selatan di Kota Makassar, Sabtu (3/4/2021).

Pameran pertama yang berlangsung di Jalan Mallengkeri ini memamerkan berbagai tembakau khas Sulawesi Selatan, diantaranya tembakau Soppeng yang dipanen pada tahun 1984, 1994 dan 2002.

Selain tembakau, peralatan pendukung seperti Akkattaneng, Pallelu, Pabbuttu dan Timpo juga ditampilkan.

Ketua panitia, Ekky mengatakan, kegiatan ini adalah langkah awal untuk mengembalikan kejayaan tembakau Sulawesi selatan yang mulai dilupakan.

“Ini adalah kegiatan edukasi dan sekaligus kampanye kepada generasi milenial bahwa tembakau sulawesi selatan bisa bersaing” kata Ekky.

Tidak lupa, ia juga mengajak para orang tua dan petani agar terus memproduksi tembakau terbaik yang diolah secara tradisional.

“Teman teman komunitas sudah berkunjung ke beberapa daerah penghasil tembakau. Disana kita belajar dan sharing soal perkembangan tembakau” ujarnya.

Dalam kegiatan ini, pengrajin tembakau dan utusan Pemda dari berbagai daerah juga ikut meramaikan.

“Ada dari Disperindag Kabupaten Sinjai, pengrajin tembakau dari Soppeng, dan komunitas lintas kampus di Kota Makassar juga datang,” tambah Ekky.

Ia berharap, dengan adanya kegiatan ini, para petani, pengrajin dan yang menjalankan bisnis tembakau bisa mendapat perhatian lebih dari pemerintah.

“Pemerintah adalah harapan dari teman-teman agar tembakau Sulsel bisa menasional,” tutupnya.

Redaksi.

Selasa, 30 Agustus 2022

Reformasi Berkelanjutan Upaya Pemulihan Citra Polri


Jakarta, Reformasi Polri bukan sekedar berada pada ruang hampa, dia adalah bagian dari sejarah gelombang krisis multi dimensi yang dimulai dari tahun 1997 dan terakumulasikan dalam gerakan reformasi 1998. Reformasi pada dasarnya merupakan suatu gerakan moral dan kultural (moral and cultural movements) untuk menegakkan kembali prinsip-prinsip negara hukum menurut UUD 1945 dengan menempatkan hukum sebagai sesuatu yang supreme dalam kehidupan bersama.

Proses reformasi tersebut kemudian membuka ruang baru bagi dinamika relasi perilaku elit masyarakat dan proses transisi perubahan sistem kelembagaan negara. Mandat reformasi menghendaki terciptanya sistem pemerintahan yang demokratis dan menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM) serta menempatkan militer murni sebagai alat pertahanan negara yang tunduk pada supremasi sipil. Adanya kedua institusi Tentara dan Polisi di negeri ini diharapkan menjadi institusi yang profesional dan mandiri dalam mengemban tugas Negara. Namun, reformasi 1998 ternyata seolah menjadi proses lahir cesar bagi institusi Kepolisian dari rahim Angkatan Bersenjata/Tentara, dan sangat menguras energi bangsa ini. Pada era Presiden BJ Habibie, misalnya, terjadi kuasi status quo di tubuh Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) karena terjadi tarik-menarik cukup keras antara Presiden dan Menhankam/Pangab sebagai basis di belakang pemisahan Tentara dan Polisi.

Urgensi reformasi Polri bukan hanya sekedar perbedaan dalam pelaksanaan tugas semata, dimana Polisi bertugas mengamankan masyarakat dalam menciptakan ketertiban dan keamanan wilayah sipil, karena sejatinya masyarakat bukanlah musuh. Sedangkan mengamankan dan mempertahankan negara dari ancaman musuh atau dapat dikatakan sebagai alat untuk bertempur secara militer ialah tugas dari Tentara Nasional Indonesia (TNI). Menelisisk proses pemisahan Polri dan TNI ialah diawali oleh Instruksi Presiden BJ Habibie nomor 02 tahun 1999 tentang langkah-langkah dalam rangka pemisahan Polri dari ABRI. Dalam Inpres tersebut, diinstruksikan kepada Menteri Pertahanan Keamanan dan atau Panglima ABRI untuk secara bertahap mulai mengambil langkah-langkah seperlunya untuk melakukan reformasi Polri dengan menempatkan sistem dan penyelenggaraan pembinaan kekuatan dan operasional Polri kepada Departemen Pertahanan Keamanan.

Jenderal Wiranto sebagai Menhankam sekaligus Panglima ABRI seperti mendapat durian runtuh, dengan meresponnya dalam bentuk mengeluarkan Keputusan Menhankam/Pangab Nomor Kep/05/III/1999 tanggal 31 Maret 1999 tentang pemisahan Polri dari ABRI, bahwa mulai tanggal 1 april 1999 wewenang penyelenggaraan pembinaan Polri dilimpahkan dari Panglima ABRI kepada Menteri Pertahanan Keamanan. Hal ini menjadikan Kuasi reformasi POLRI, karena faktanya secara posisi berada di bawah Kementerian Pertahanan Keamanan. Sehingga, jangan sampai Presiden Jokowi dan Pak Mahfud MD selaku Menkopolhukam melupakan proses panjang pilihan Reformasi kelembagaan yang melahirkan Polri yang sejatinya merupakan agenda gerakan reformasi 98, yang digulirkan sampai sekarang. Oleh sebab itu, reformasi Polri harus dilakukan secara sustainable.

Berkaca dari kasus pembunuhan berencana dialami Brigadir Novriansyah Yosua Hutabarat, yang dilakukan oleh Irjen Ferdy Sambo selaku pejabat Kadivpropam Mabes Polri, semestinya menjadi momentum sebagai refleksi dan evaluasi, atau bersih-bersih serta menjadi langkah yang tepat bagaimana mendorong penataan organisasi baik secara struktural, instrumental maupun secara kultural bagi Lembaga Kepolisian. Karena, penerapan regulasi bagi Lembaga Kepolisian saat ini terasa hanya sebatas menyentuh aspek instrumental belaka. Sedangkan aspek strukturalnya sangat terbatas, yang menyebabkan tumpang tindih secara aspek fungsional dengan lahirnya kasus, misalnya, adanya Satgasus Merah Putih yang memiliki tugas hampir sama dalam penegakan kejahatan-kejahatan yang sifatnya Siber atau ITE dan tindak kejahatan pencucian uang yang ada dalam kewenangan di Ditipsiber, Diskrimsus baik di tingkat Mabes, maupun tingkat Polda atau tingkat Polres. Lebih jauh lagi dilihat dari aspek kultural, Polri hingga saat ini seolah dalam tahap masih mencari identias jati diri yang sesuai dengan tuntutan reformasi 98 untuk menjadi Polisi Sipil, penegakan hukum yang adil serta perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat secara tulus dan ikhlas sebagai pengabdi masyarakat (public servent).

Kebijakan reformasi Polri merupakan bagian dari strategi pembangunan nasional. Walaupun pembangunan itu tidak selalu membawa masyarakat pada kondisi yang aman, tentram maupun sejahtera, akan tetapi pembangunan tersebut bersifat kriminogen. Apabila tidak direncanakan secara rasional dengan memperhatikan kondisi riil suatu bangsa akan berdampak pada konflik dan kriminalitas. Aspek nilai kultural yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia dalam pembangunan negeri ini, tak cukup sekedar mengejar pertumbuhan semata, yang pada akhirnya berakibat terhambatnya keberlanjutan pembangunan itu sendiri. Dengan adanya sifat kriminogen tersebut, seharusnya pembangunan berkelanjutan yang mendasar dalam aspek kultural dengan konteks kasus Sambo dapat membuktikan jika belum terkikisnya budaya militer dalam organisasi Polri itu sendiri. Maka memang Polri itu harus meredefinisi dirinya sebagai Polisi sipil dengan melakukan demiliterisasi. Buang jauh-jauh sifat-sifat atau karakteristik militeristik yang hanya menunjukkan kekuatan bersenjata yang abai pada proses penegakan hukum itu sendiri. Polri juga harus melihat bagaimana sifat reaksioner terhadap munculnya berbagai usaha membanguan format keamanan nasional yang komprehensif yang secara implisit dalam UU No. 2/2002 tentang Kepolisian RI, dinyatakan jika Polri sebagai pengelola keamanan dalam negeri. Selain itu pula sebagai koordinator dan pengawas dari pegawai negeri sipil dalam konteks pembangunan tentu yang memerlukan tatanan secara sistemik antara Polri dan lembaga non keamanan yang seharusnya dijalankan.

Seperti juga dalam konteks pemberantasan judi online, tentunya aparat kepolisian atau dalam hal ini para penyidik banyak mengalami kesulitan-kesulitan terkait dengan masalah aturan Perbankan, maka perlu juga secara lembaga di luar non keamanan seperti Perbankan juga harus mereformasi UU Perbankan tersebut. Hal ini juga selaras dengan belum jelas arahnya pembangunan yang mau dituju serta bagaimana sistem keamanan nasional yang sesungguhnya sesuai dengan kondisi geopolitik Indonesia. Kenyataan kondisi di atas harusnya membantu Polri dalam melakukan perubahan kelembagaan yang lebih baik, dari cita-cita reformasi yang sudah lebih dari 20 tahun untuk membuka diri dari kekurangan-kekurangannya sebagai masukan yang konstruktif dalam reformasi Polri.

Dalam perspektif keamanan, ada pendekatan keamanan hak asasi manusia yang tertuang dalam laporan UNDP (1994) Human Development Report, bahwa konsepsi pembangunan sebagai strategi utama untuk meningkatkan keamanan manusia dilatarbelakangi oleh perpektif yang dikembangkan dalam pembangunan. Dalam konsep ini ada tigal hal yang perlu menjadi perhatian, yakni: pertama, pembangunan itu akan memunculkan suatu ancaman, berupa penolakan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena tidak adanya supremasi hukum yang pasti. Ini yang terjadi pada tragedi duren tiga dengan tersangka Irjen Ferdy Sambo, masyarakat merasa ada hal pelanggaran ataupun pelemahan dalam penegakan supremasi hukum, maka inilah yang harus dibangun. Kedua, pembangunan harus memperhatikan masalah kemanusiaan (humanitarian), dimana nyawa itu sangat berharga, dan rasa hormat serta penempatan hak-hak masyarakat secara kemanusiaan harus dijunjung tinggi. Dan, ketiga adalah bagaimana memberikan perluasan konsep keamanan dalam konteks berbagai aspek dari ekonomi, kesehatan, pangan, lingkungan hidup komunitas dan berbagai aspek termasuk juga isu-isu yang sifatnya transnasional, seperti penyelundupan narkotika, terorisme dan juga migran lebih diperhatikan dan diselesaikan.

Jika kita perhatikan dari perspektif pembangunan di Indonesia pada pemikiran yang sifatnya strukturalis hanya mementingkan upaya untuk menghilangkan sebab-sebab dasar konflik sedangkan persoalan ketidakadilan dan ketimpangan sosial, harusnya lebih dibangun sebagai salah satu solusi klasik yang ditawarkan untuk menghilangkan instabilitas dalam bidang sosial politik di tubuh Polri dan pemerintah. Melihat dari persoalan yang ada tadi perlu diuraikan, karena pembangunan harus berorientasi pada keamanan manusia (human security), dan hal tersebut memiliki multi fase yang perlu mendapat perhatian karena berbagai aspek yang begitu luas dimulai dari keamanan ekonomi, keamanan politik, keamanan polisional, keamanan militer, keamanan hukum dan termasuk keamanan hak-hak asasi manusia sampai dengan keamanan harta milik pribadi seseorang. Berkaitan dengan keamanan manusia ini ada tantangan dimasa depan berkait dengan krisis pangan, krisis energi, krisis ekologis, kemiskinan, tingkat kriminalitas trans nasional dan terorganisi. Itulah yang harus menjadi persoalan komitmen, dan termasuk kemarin Covid-19 juga termasuk masalah yang berkaitan tantangan keamanan manusia dalam bidang bio kimia menjadi orientasi kerja Polri. Konsep bernegara ini dalam praktek pembangunan ini harus dibangun keadilan hukum, pelestarian lingkungan, penyelesaian konflik secara damai, pelarangan kekerasan, demokratisasi dalam bidang ekonomi dan sebagainya perlu dilakukan reformasi Polri, dimana negara Indonesia termasuk yang menganut sistem demokrasi, dan polisi merupakan sebagai salah satu alat Negara yang seharusnya tidak hanya sekedar sebagai penjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Tetapi juga, sebagai pengontrol birokrasi yang berfungsi sebagaimana menjaga keselarasan hubungan antara pemerintah dan warga masyarakatnya. Jadi janganlah Polri dijadikan alat Kekuasaan, apalagi alat politik, karena memiliki fungsinya sebagai pengontrol birokrasi.

Penekanan utama reformasi Polri harus bertujuan untuk merubah polisi yang militeris, menjadi polisi sipil (civilian police) yang demokratik, profesional dan akuntabel. Ini prosesnya memang berpacu pada pelaksanaan tugas rutin sehari-hari yang menjadi sorotan publik. Sehingga reformasi Polri yang diharapkan bisa merubah citra yang nampak seperti sekarang dengan adanya efek kasus Sambo yang menjadi sorotan publik yang berdampak begitu suram bagi institusi Polri saat ini. Maka, hakikatnya dari citra negatif yang melekat dari Polri, bisa dihapus dengan cara bukan hanya mengejar prestasi dengan mengungkap siapa pelakunya dan siapa-siapa yang terlibat. Akan tetapi, banyak hal lain yang perlu dilakukan oleh institusi Polri, terutama bagaimana juga membangun paradigma peran polisi sendiri dalam sistem keamanan dalam negeri yang didasarkan pada kaidah demokrasi, menghormati hak-hak masyarakat dimuka hukum, dan jangan jadikan senjata dalam mengintimidasi dan mengintervensi masyarakat.

Kemudian bagaimana mendudukan Polri dalam Pemilu agar menjunjung netralitas dalam proses demokrasi, apalagi menjelang Pemilu serentak di tahun 2024 yang akan datang. Perlu langkah-langkah konkrit, bagi Kapolri untuk melakukan perumusan Peran Polisi dalam pengawasan terhadap sumberdaya nasional maupun secara internal. Jangan sampai terlibat dalam praktek-praktek yang justru menjerumuskan pada citra kepolisian yang semakin suram. Selanjutnya, akuntabilitas publik terhadap bisnis Polri.

AB

Jumat, 18 Maret 2022

Dorong Pemulihan Ekonomi,Kapolri Harap HIPMI Kawal Kebijakan Pemerintah


Bali - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta kepada seluruh pengurus maupun anggota Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) untuk mengawal serta mendukung seluruh kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah terkait dengan pertumbuhan perekonomian Indonesia ditengah Pandemi Covid-19.

Hal tersebut disampaikan Sigit saat menjadi salah satu pemateri di acara Forum Bisnis Sidang Pleno HIPMI dengan tema 'Kolaborasi Pengusaha Muda dalam Mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional Pasca-Pandemi' di Hotel Trans Resort Bali, Jumat (18/3/2022).

"Kemudian ini menjadi tantangan kita untuk sama-sama mencapai target pertumbuhan ekonomi kita di tahun 2022. Memang betul-betul harus kita jaga, agar terus bisa tumbuh di atas angka lima persen. Karena menjadi syarat kita, bisa terlepas dari yang biasa disebut Middle Income Trap," kata Sigit mengawali materinya.

Dihadapan anggota HIPMI tersebut, Sigit pun kembali mengingatkan pernyataan Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) ketika acara Rakernas HIPMI tahun 2021 lalu.

Sigit menyampaikan bahwa, Presiden Jokowi ketika itu menyatakan kader HIPMI pasti bisa membalik sebuah tantangan menjadi sebuah peluang, membalikkan bencana Pandemi Covid-19 menjadi sebuah kebangkitan ekonomi kita.

"Jadi ini sengaja saya mengingatkan kepada rekan-rekan. Saat ini, Pemerintah sedang melakukan berbagai macam program pemulihan ekonomi nasional. Tentunya peran HIPMI didalamnya melakukan berbagai hal untuk dukung program-program tersebut. Mulai dari sosialisasi, bagaimana mengembangkan upaya usaha-usaha dengan UMKM, e-commerce. Kemudian penyaluran KUR dan juga kegiatan FGD dan talkshow yang tentunya ini kita harapkan lahirkan pengusaha baru," ujar Sigit.

Lebih dalam, Mantan Kabareskrim Polri ini menyebut, dengan adanya perkembangan lingkungan global tentunya hal tersebut juga memberikan dampak terhadap Negara Indonesia. Sehingga, kata Sigit, diperlukan kerjasama hingga sinergitas seluruh stakeholder dalam mengawal program pertumbuhan ekonomi nasional.

"Yang menjadi tantangan kita saat ini, karena kita berusaha untuk bisa lepas dari Middle Income Trap. Namun disisi lain dengan kondisi Pandemi Covid-19 yang ada ini tentu jadi tantangan berat. Yang harus tentunya kita lakukan adalah konsolidasi yang kuat untuk bisa menjaga," ucap eks Kapolda Banten itu.

Menurut Sigit, untuk terus mencapai target pertumbuhan perekonomian Indonesia tentunya harus diiringi dengan pengendalian Pandemi Covid-19 yang optimal. Terkait hal itu, Sigit menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal keempat sebesar 5,02. Ia pun berharap, di kuartal pertama 2022 bisa berada di angka 5,3 hingga 5,5.

Dari segi pengendalian Covid-19, kata Sigit, berdasarkan data Indeks Nikkei akhir tahun lalu, Indonesia menjadi negara yang berada di urutan pertama dalam hal tersebut. Sementara, dari CDC Amerika Serikat, Indonesia berada di kategori level I. Bahkan, Indonesia saat ini menjadi peringkat lima di dunia terbanyak terkait penyuntikan dosis vaksin, dengan jumlah
360,8 juta.

"Tentunya kerja keras seluruh stakeholder termasuk didalamnya rekan-rekan HIPMI. Dan ini semuanya penting untuk mendukung agar ditengah Pandemi Covid-19, ekonomi bisa bertumbuh. Karena kuncinya memang negara mana yang bisa mengendalikan laju Covid-19, maka dialah yang menjadi pemenang dan itu yang sekarang terus kita laksanakan," ucap Sigit.

Disisi lain, Sigit mengungkapkan bahwa, Pemerintah Indonesia juga melakukan transformasi ekonomi dengan konsep Green dan Blue Economy. Menurutnya, hal itu untuk menjadikan sumber kekuatan perekonomian yang baru.

"Saya kira ini memang komitmen yang harus dilakukan untuk menjaga bumi, alam dan masa depan generasi akan datang. Tolong hindari hal-hal yang bisa berdampak perusakan lingkungan. Hindari kawasan hutan lindung untuk masa depan kita," tutur Sigit.

Tak hanya itu, Sigit menyebut, dalam semangat transformasi Presisi, Polri akan berkomitmen untuk terus mendukung dan mengawal iklim usaha dan investasi yang kondusif. Hal itu tertuang dalam transformasi operasional dalam program kedelapan yakni pemulihan ekonomi nasional.

"Terkait dengan kebijakan iklim investasi kami dari Polri telah membuat program Polri Presisi. Saya masukan di dalam program dan kegiatan aksi kita. Tidak usah khawatir kita pasti mendukung mengawal rekan-rekan yg memang memiliki jiwa entrepreneur dan kreatifitas. Kami sudah sampaikan anggota terhadap kegiatan usaha tolong dikawal. Kalau kurang izin lakukan pendampingan," tegas Sigit.

Sigit memaparkan, komitmen iklim investasi dan usaha yang kondusif, Polri telah membentuk Satgas Mafia Tanah, Satgas Penanganan Konflik Sosial, Satgas Waspada Investasi, Satgas PEN, dan lainnya.

"Namun itu semua tentunya saya harapkan juga, agar program saya bisa berjalan bagaimana kita masuk dan lakukan pendampingan. Sehingga rekan-rekan semua bisa melaksanakan usahanya sesuai apa yang rekan-rekan harapkan tanpa takut memiliki masalah hukum. Saya juga titip pesan mari kita menciptakan iklim usaha yang baik," papar Sigit.

Tak lupa, Sigit juga menyinggung soal bonus demografi yang akan dihadapi Indonesia. Sebab itu, Sigit juga mengajak HIPMI untuk mewujudkan SDM yang unggul. Dengan begitu, dikatakan Sigit, di tahun 2045 terwujud Indonesia tangguh, Indonesia Tumbuh dan Indonesia emas.

"Ini harus kita lakukan agar mewujudkan Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh dan Indonesia emas di tahun 2045. Saya mengingatkan moto HIPMI jadilah pengusaha pejuang, pejuang pengusaha. Jadilah pengusaha nasional yang tak hanya tangguh di dalam negeri, tapi tangguh dikawasan global, dengan tetap memiliki wawasan kebangsaan," tutup Sigit.

Andi Kamal.

Minggu, 13 Oktober 2019

BRI Sengkang Gelar Undian Panen Simpedes Periode Maret dan Agustus, Bupati Wajo Dr. Amran Mahmud Apresiasi Nasabah Semakin Gemar Menabung

Portalrakyat.com, Wajo (Sulsel) - Penarikan undian panen Simpedes periode Maret sampai dengan Agustus 2019 yang diselenggarakan oleh BRI Kantor Cabang Sengkang, bertempat di Kantor Lama BRI Sabtu, 12 Oktober 2019.

Dalam sambutan Kepala BRI kanca Sengkang Joni Aryanto yang menyampaikan bahwa kegiatan ini rutin dilaksanakan setiap tahunnya dan dalam setahun dilaksanakan dua kali, dan malam hari ini dilaksanakan untuk yang pertama kalinya di tahun 2019.

Disampaikan kalau tahun 2019 ini merupakan tahun yang cukup sulit bagi BRI, khususnya dengan keadaan situasi ekonomi sekarang ini dengan berbagai tantangan yang harus dihadapi.

"BRI merupakan Agent of development atau agen pembangunan untuk ekonomi rakyat dalam hal ini, untuk usaha mikro, kecil dan menengah yang mana Inilah inti dari bisnis utama dari kami di BRI," jelas Joni Aryanto.

"Sehingga dengan itu kami melaksanakan atau melakukan kegaiatan yang sifatnya untuk ekonomi kerakyatan, juga membantu membangun perekonomian di Kabupaten Wajo," tambah Joni Aryanto. 

Dan disampaikan kalau capaian simpanan mencapai 883 miliar lebih dari dana yang dihimpun dari masyarakat di Kabupaten Wajo, dan penyaluran pinjaman sudah sampai 638 miliar lebih di Kabupaten Wajo, dan sudah terjadi peningkatan di dua sektor tersebut dan kedepannya akan tumbuh lebih baik lagi.

Juga dikatakan kalau untuk mendukung hal-hal tersebut mereka berupaya mengembangkan jaringan jaringan kerja dan jaringan kantor.

"Prestasi dan kontribusi dari seluruh masyarakat dan nasabah BRI, sehingga melalui kegiatan ini kami lakukan penarikan undian Simpedes dimana hadiah utamanya berupa kendaraan Roda Empat Mobilio dan ada 14 Kendaraan Roda dua dan barang-barang elektronik yang kesemuanya akan kita undi malam ini," kata Joni Aryanto.

Foto : Bupati Wajo 

Bupati Wajo Dr. H. Amran Mahmud, S.Sos., M.Si menyampaikan bahwa kegiatan pada hari ini merupakan penarikan undian, panen Simpedes periode Maret sampai dengan Agustus 2019 yang diselenggarakan dua kali dalam setahun dan periode berikutnya nanti di Oktober.

"Ini kita sangat apresiasi para nasabah sebagai bentuk partisipasi masyarakat kita yang semakin hari semakin sadar dalam menabung dan menjadikan lembaga perbankan menjadi tempat menyimpan uang yang aman, sekaligus menjadi tempat edukasi usaha-usaha mereka agar bisa dikembangkan dengan binaan binaan yang dilakukan oleh BRI," ungkap Bupati Wajo.

"BRI sudah cukup berkontribusi besar khususnya di wilayah Kabupaten Wajo, yang bersentuhan langsung dengan nasabah, masyarakat, para pengusaha dan pelaku-pelaku ekonomi dengan mengambil peran yang besar dalam memajukan ekonomi masyarakat kita," Bupati Wajo menambahkan.

Dan dikatakan kalau BRI telah membackup kemajuan dalam membangun sumber daya potensi yang dimiliki, sehingga hari ini atas nama Pemerintah Kabupaten Wajo menyampaikan apresiasi yang tinggi dan ucapan terima kasih.

"Selamat kepada BRI yang semakin hari mendapatkan kepercayaan baik dari masyarakat, di mana dana yang terhimpun sejumlah 800 miliar lebih telah dihimpun dari masyarakat, yang tentu ini menjadi bagian penting bagi kita untuk mendukung dan mensuport," ungkap Dr. H. Amran Mahmud, S.Sos., M.Si.

Dikatakan kalau sebuah daerah yang ingin maju harus menghadirkan semua pilar pembangunannya, salah satu pilar yang paling besar yang harus dipelihara adalah masyarakat itu sendiri, dimana mereka dari berbagai latar belakang diantaranya usahawan, pelaku-pelaku ekonomi, ASN serta karyawan dari berbagai profesi, dan Bank Rakyat Indonesia merawatnya dengan baik.

Lanjut disampaikan kalau Pemerintah Kabupaten Wajo akan kolaborasi dan bersinergi membangun potensi ekonomi di Kabupaten Wajo, olehnya itu dalam perjalanan 7 bulan bertugas di Wajo, dia telah meletakkan dasar-dasar pembangunan dan di tahun 2020 tahun depan, akan melaju dengan cepat, karna sudah mempersiapkan pondasinya dengan cukup kuat, makanya harus siap-siap semua termasuk Bank Rakyat Indonesia.

"Dari 25 program kami, Insya Allah diantaranya yang harus pasti bersentuhan dengan unit Perbankan antara lain yaitu pengembangan Integrated Farming System yang akan di finalisasi sebagai tempat pembelajaran petani-petani kita untuk bisa akselerasi roda roda perekonomian kita," ungkap Bupati Wajo.

Dikatakan kalau diantaranya yang akan dikembangkan disana yaitu tanaman pangan yang bisa ditingkatkan menjadi dua kali lipat, dan dalam waktu dekat ini Paselloreng akan diresmikan, sehingga nantinya bisa menghandle 8.000 hekto are persawahan di Wajo, dan saat ini sudah memasuki juga studi layak pemanfaatan air danau Tempe yang akan dinaikkan di Bulu Cepo, sehingga bisa nantinya mengairi persawahan 20.000 hektar.

"Yang tadinya sawah kita adalah tadah hujan sehingga bisa dua kali panen jika itu semua tercapai, demikian juga dengan pengusaha penggilingan kita yang kita intervensi untuk kerjasama dengan pihak pihak perbankan, juga kita menjadikan Wajo kembali menjadi penghasil ikan terbesar di Asia Tenggara, dan juga akan menjadikan Wajo sebagai lumbung daging sehingga kita jadi solusi impor daging di Indonesia," harap Dr. H. Amran Mahmud.

Dikatakan kalau bagaimana CSR dari pihak BRI bisa membina duafa duafa di Wajo ataupun petani-petani di Wajo sehingga jika ini dilakukan secara massif dan berkolaborasi maka ini akan lebih meningkatkan pendapatan masyarakat.

Dan dikatakan kalau infrastrukturnya bagus utamanya jalanannya, maka juga akan meningkatkan pendapatan masyarakat petani, karena ketika produksi bagus sementara jalanan jelek maka harga juga akan turun.

"Dalam waktu dekat ini akan digelontorkan kepada 3.200 kepada warga miskin kita, dengan akan dibantu masing-masing 50 ekor ayam kampung super, jika ini dibimbing dengan baik, mereka bisa menjadi dunia usaha yang baik, dan juga ketika didampingi oleh BRI dan stakeholder, dan jika ini berhasil setengahnya saja, itu sudah luar biasa karna bisa menggerakkan roda perekonomian kita, olehnya itu harus dilandasi oleh kerja keras dan kekompakan dari kita semua," kata Dr. H. Amran Mahmud.

Lebih lanjut juga diharapkan kepada BRI untuk lebih membina dan mengedukasi masyarakat untuk berusaha dengan baik, yang ujung ujungnya nanti untuk kesejahteraan, sesuai dengan visi misi kami kedepan dengan menghadirkan pemerintahan yang amanah menuju Wajo yang maju dan sejahtera.

"Maju dalam segala hal, jangan kita selalu tergiring dan terprovokasi dengan berita-berita hoax sekarang ini, mari kita bekerja saja, kekompakan dan kebersamaan kita mohon dijaga, dalam perjalanan 5 tahun pemerintahan kami kedepan dan terakhir penghargaan yang setinggi-tingginya kepada jajaran BRI dalam penguatan pembangunan di Kabupaten Wajo," tutup Bupati Wajo diakhir sambutannya. (RN)

Sumber : Humas Pemkab Wajo 

Selasa, 06 April 2021

Wabup Soppeng:Jangan Segan-Segan Membantu Petani Masyarakat Soppeng


Soppeng,Portarakyat.com-Wakil bupati Soppeng Ir.H.Lutfi Halide, MP menghadiri acara Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Tani Jagung Komoditi di Kabupaten Soppeng 2021 "Bersama BNI petani maju dan sejahtera" , di Lapangan sepak bola Tetewatu kecamatan Lilirilau, Selasa 6/4/2021.

Wakil Bupati Soppeng Ir.H.Lutfi Halide, MP dalam kesempatan tersebut mengatakan kalau kita berbicara yang namanya kredit program, ada 3 hal yang perlu di lakukan yaitu bagaimana sukses penyaluran, bagaimana sukses penggunaan dan bagaimana sukses pengembalian.

Wabup juga menyampaiakan kepada pimpinan wilayah BNI 07 agar jangan segan-segan membantu petani masyarakat Soppeng.

Sebelumnya, kepala Wilayah 07 PT.Bank Negara Indonesia (persero)Tbk. Hadi Santoso dalam sambutannya mengatakan kami hadir di sini menjadi titik point untuk Kabupaten Soppeng dengan kami menunjukan bahwa komitmen bank negara indonesia dalam rangka ikut serta mempercepat pemulihan ekonomi nasional khususnya melalui pemberian kredit KUR untuk petani jagung.

Percepatan program pemulihan nasional yang sekarang di galakan pemerintah , diawali dari sektor yang paling dasar yaitu sektor pertanian , nelayan, perkebunan dan perikanan.

Sektor inilah yang diharapkan lebih cepat mampu menggerakkan roda perekonomian yang lebih besar, jadi kalau peran petani tidak bisa berproduksi lebih maksimal , maka akan berdampak pada sektor yang lebih besar lagi , jadi pemulihan ekonomi kita tentu bergantung produktivitas dari petani.

Khusus di Kabupaten Soppeng daerah penghasil jagung yang cukup besar harus terus kita kembangkan.

Dalam kegiatan tersebut dilakukan penandatangan Perjanjian Kerja Sama (pks) antara PT .BNI (persero)tbk cabang sengkang dengan PT.Adhy Multy Quality (offtaker) , di saksikan Wakil Bupati Soppeng didampingi wakil kepala Wilayah 07 bisnis commercial dalam hal ini Bimawan Singgih.

Dilanjutkan dengan penyerahan bantuan KUR kepada para petani jagung secara simbolis oleh kepala Wilayah 07 PT.Bank Negara Indonesia (persero)Tbk. Wakil bupati Soppeng, Dandim 1423 Soppeng.

Andi Kamal.

Selasa, 18 Januari 2022

Wabup Inginkan Soppeng Menjadi Kota Kuliner Dalam Meningkatkan UMKM


Soppeng,-Wakil Bupati Soppeng Ir Lutfi Halide inginkan kabupaten Soppeng menjadi kota kuliner dan atau Kabupaten UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah).

Hal itu diungkapkan saat menghadiri konsultasi publik tentang rancangan awal RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) kabupaten Soppeng tahun 2023 dengan tema pemenuhan layanan dasar berkualitas perwujudan data saing daerah, yang dilangsungkan di ruang gabungan Dinas Jalan Salotungo, Selasa (18/1/2022).

Dengan merujuk kepada usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-undang Nomor 20 tahun 2008, Wakil Bupati Soppeng Ir Lutfi Halide mencontohkan warung itik dan rumah makan singgah sawah yang ada Desa Timusu yang saat ini mengahasilkan omzet puluhan juta perhari bahkan dapat menghasilkan 40 juta perbulannya.

"Saya kira ini perlu dipikirkan bagaimana sehingga bukan hanya di desa Timusu namun dapat juga disetiap tempat strategis seperti sepanjang jalan poros Lappae, ujarnya.

"Dengan banyaknya Usaha bisnis
UMKM yang dijalankan oleh individu, rumah tangga, atau badan usaha ukuran kecil yang tumbuh dan berkembang maka perekonomian masyarakat kabupaten Soppeng bisa lebih meningkat yang konsumennya bukan hanya dari warga kabupaten Soppeng namun juga dari luar kabupaten Soppeng, terang Wabup Lutfi Halide.

Dikesempatan itu dirinya juga menyinggung tentang kerja sama antar Desa yang mempunyai potensi yang sama.

Andi Kamal.
© Copyright 2019 PORTAL RAKYAT.COM | All Right Reserved