-->

Kamis, 18 Maret 2021

Buka Rakernis Baintelkam,Kapolri Harapkan Presisi Dimulai Dari Fungsi Intelijen



Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo membuka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam) Polri, Rabu (17/3/2021).

Portalrakyat.com-Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo membuka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam) Polri, Rabu (17/3/2021). Kegiatan itu dilakukan sesuai dengan standar protokol kesehatan.

Rakernis Banitelkam tahun ini mengusung tema ‘Intelijen Keamanan Polri Siap Mewujudkan Transformasi Polri yang Presisi Guna Mendukung Peningkatan Kerja Pemeliharaan Kamtibmas Dalam Rangka Menjaga Keamanan Dalam Negeri’.

Dalam arahannya, Sigit menekankan pentingnya peran jajaran Baintelkam Polri dalam mengimplementasikan gagasan Polri Presisi atau Prediktif, Responsibilitas dan Transparansi Berkeadilan.

“Dalam Presisi dimulai dari Prediktif terutama di fungsi intelijen di kemampuan yang memprediksi kegiatan yang akan datang, menganalisa dan difungsikan ke fungsi lain,” kata Sigit di hadapan peserta Rakernis Baintelkam Polri.

Dengan memiliki kemampuan Prediktif di setiap kegiatan, maka hal itu akan sangat membantu untuk unit lainnya menjalankan tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Terkait prediksi dan kemampuan membaca situasi, Sigit pun mengutip pemikiran dari Filsif sekaligus ahli seni perang Sun Tzu.

“Mengambil teori Sun Tzu di The Art of War, harus mampu mengenali kemampuan organisasi serta lingkungan strategik menjawab tantangan ke depan,” ujar Sigit.

Mantan Kabareskrim Polri itu menekankan, intelijen keamanan terkait mampu mengelola keamanan dalam negeri, tentunya harus tahu perkembangan lingkungan strategik global, regional dan nasional yang berimplikasi terhadap keamanan dalam negeri.

Dia mencotohkan, ketika pelaksanaan Pilkada Amerika Serikat yang berimplikasi di Timur Tengah dah berdampak ke Indonesia. “Perang dagang Amerika dengan China mempengaruhi perekonomian dan politik di dalam negeri,” tutur mantan Kapolda Banten ini.

Selain itu, Sigit juga meminta agar pelayanan kepolisian harus berorientasi pada kemudahan masyarakat seperti penerbitan SKCK. Hal itu harus dilakukan dengan mudah cepat dan terukur berbasis teknologi.(humas Polri)

Rabu, 17 Maret 2021

Tak Lagi Dilarang Mudik Lebaran,Polri Mulai Bahas Operasi Ketupat 2021 Meski Pandemi Covid 19 Belum Berakhir

Kabag Ops Korlantas Polri Kombes Rudy Antariksawan mengatakan, pembahasan Operasi Ketupat 2021 dimulai Rabu (17/3) ini.

Portalrakyat.com-Pemerintah telah memutuskan tidak lagi melarang mudik pada 2021. Polri pun bersiap untuk menggelar Operasi Ketupat 2021 meski pandemi Covid-19 belum berakhir.

Kabag Ops Korlantas Polri Kombes Rudy Antariksawan mengatakan, pembahasan Operasi Ketupat 2021 dimulai Rabu (17/3) ini.

"Hari ini juga rapat di Sops Polri membahas Operasi Ketupat 2021," ujar Rudy ketika dikonfirmasi, Rabu.

Artikel ini telah tayang di JPNN.com dengan judul
"Mudik Tak Dilarang, Polri Mulai Bahas Operasi Ketupat 2021",

Menurut Rudy, pada pelaksanaan Operasi Ketupat nanti, Polri tetap mengikuti petunjuk terbaru dari pemerintah. Termasuk tidak dilarangnya mudik lebaran.

"Sesuai dengan pedoman pemerintah mematuhi protokol kesehatan dan kami rapat dengan stakeholder terkait untuk kesiapannya," tambah Rudy.

Redaksi.

Jumat, 12 Maret 2021

Kapolri Dan BRI Sepakat Membahas Inovasi Di Tengah Keterpurukan Ekonomi Masa Pandemi Covid 19


Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo dan BRI dok.

Portalrakyat,com-Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menggelar silahturahmi dengan pimpinan Bank BRI. Kegiatan itu membahas soal inovasi dan gagasan untuk membangkitkan perekonomian masyarakat di saat Pandemi Covid-19.

Dalam kesempatan tersebut, Sigit berharap, silahturami tersebut dapat mendorong terciptanya inovasi dalam kegiatan masyarakat yakni, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di tengah Pandemi Covid-19.

“Dari kepolisian sangat konsen untuk bersama-sama Kementerian atau Lembaga (K/L) untuk mendorong program UMKM, mendorong UMKM untuk berani membuat inovasi,” kata Sigit di Gedung Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (12/3/2021).

Menurut Sigit, inovasi UMKM saat ini sangat penting. Sebab itu, diperlukan peranan dari pihak Bank BRI dalam menciptakan inovasi di kegiatan UMKM. Misalnya, edukasi dan pendampingan bagi masyarakat yang memiliki usaha.

Mengingat, hal itu menjadi salah satu stimulus untuk meningkatkan roda perekonomian masyarakat ketika terjadinya pandemi virus corona dewasa ini.

“Dan diberi pendampingan agar bisa bertumbuh dengan baik, apalagi didukung oleh BRI dan memberikan keyakinan yang lebih tahu Customer,” ujar Sigit.

Sigit juga mempersilahkan kepada pihak BRI untuk berkoordinasi dengan jajaran kepolisian di daerah yang memiliki program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Disisi lain, Sigit juga meminta kepada Bank BRI untuk dapat mendorong kesejahteraan seluruh jajaran kepolisian misalnya seperti pembangunan asrama dan rumah personel.

“Tekait kepolisian, gaji, remunerasi, mendorong peningkatan kesejahteraan anggota seperti pembangunan rumah, semoga bisa disupport,” ucap mantan Kabareskrim Polri itu.

Di kesempatan yang sama, Direktur Utama (Dirut) Bank BRI Sunarso meminta kepada Mabes Polri untuk membantu melakukan pengamanan dalam mengawal perkembangan perekonomian nasional.

“Perekonomian nasional sangat strategis. Mohon bantuan mengamankan ekonomi nasional,” kata Sunarso.

Terkait inovasi UMKM, Sunarso menyebut, pihak Bank BRI memang concern terhadap hal itu. Oleh sebab itu, Ia menyambut baik gagasan dari Kapolri soal penguatan UMKM tersebut.

“Merestruktusasi UMKM untuk perekonomian dan masih positif. Terima kasih suport Polri baik itu pengamanan, gaji dan marketing,”pungkasnya.redaksi

Sabtu, 06 Maret 2021

Pendaftaran CPNS dan 2021 Akan di Buka,Ada Juga Penerimaan Seleksi PPPK


Portalrakyat.com-Pendaftaran CPNS 2021 akan dibuka. Kini pemerintah mematangkan persiapan pembukaan pendaftaran CPNS. Sebab, tidak hanya CPNS, tetapi pemerintah membuka seleksi PPPK.

Proses pengadaan ASN dan Guru PPPK tahun 2021 dengan total jumlah sekitar 1,3 juta pegawai .

Pemerintah memang lebih banyak merekrut calon PPPK dibandingkan dengan CPNS. Pasalnya rekrutmen PPPK tahun ini mencapai 1.111.500. Sementara untuk CPNS tahun ini hanya sekitar 160.500 formasi.

Di mana dari 1.111.500 formasi PPPK, 1.000.000 diantaranya untuk formasi guru. Lalu 70.000 untuk PPPK instansi daerah non guru, dan 41.500 PPPK instansi pusat non guru.

Sementara 160.500 formasi kebutuhan CPNS, 119.000 merupakan CPNS instansi daerah. Sisanya 41.500 untuk CPNS instansi pusat.

MenPANRB Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa pengumuman formasi yang akan dibuka akan dilakukan pada bulan Maret ini.

“Mengenai waktu pengumuman, akan dilakukan pada bulan Maret, setelah proses pembagian untuk masing-masing instansi selesai dilakukan," katanya.

Adapun proses pengadaan ASN dan Guru PPPK tahun 2021 dengan total jumlah sekitar 1,3 juta pegawai merupakan pengalaman pertama bagi pemerintah.

"Jumlah yang tidak pernah kita lakukan sebelumnya," ujar Tjahjo

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengungkapkan, gambaran rencana pelaksanaan seleksi ASN tahun ini. Di mana pendaftaran seleksi sekolah kedinasan akan dibuka lebih dulu dibandingkan seleksi CPNS maupun PPPK.

“Pendaftaran seleksi sekolah kedinasan 2021 diperkirakan April 2021,” katanya

Lebih lanjut Bima menuturkan untuk pendaftaran seleksi CPNS dan PPPK akan dilaksanakan setelah sekolah kedinasan.

“Seleksi PPPK Guru dengan formasi 1 juta guru diperkirakan akan dilaksanakan pada Mei 2021. Dan seleksi CPNS 2021 dan PPPK non guru diperkirakan dilaksanakan Mei 2021,” ungkapnya.redakasi laman kabar upadte.

Rabu, 10 Februari 2021

Puasa Ramadhan 1442 Hijriyah Jatuh Pada April 13 Bulan Depan,Begini Tinjauannya


Portalrakyat.com-Muhammadiyah menetapkan awal puasa Ramadan 1442 Hijriah pada 13 April mendatang. Sedangkan 1 Syawal atau Idul Fitri jatuh pada 13 Mei 2021.

Penetapan Ramadan dan Idul Fitri tersebut disampaikan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah melalui Maklumat Nomor 01/MLM/I.0/E/2021 tentang Penetapan Hasil Hisab Ramadan, Syawal, dan Zulhijah 1442 Hijriah.

Berdasarkan isi maklumat, pengumuman awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah 1442 Hijriah tersebut didasarkan atas hasil hisab hakiki wujudul hilal yang dipedomani Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Disebutkan bahwa Ijtimak jelang Ramadan 1442 H terjadi pada Senin Pon (12/4/2021) pukul 09:33:59 WIB, pada saat terbenam Matahari di Yogyakarta, bulan atau hilal sudah wujud, dan di seluruh wilayah Indonesia pada saat terbenam Matahari itu Bulan berada di atas ufuk. Karena itu, 1 Ramadan 1442 H jatuh pada Selasa Wage (13/4/2021).

Sementara itu, Ijtimak jelang Syawal 1442 H terjadi pada Rabu Pon (12/5/2021) pukul 02:03:02 WIB. Pada saat terbenam Matahari di Yogyakarta, hilal sudah wujud, dan di seluruh wilayah Indonesia pada saat terbenam matahari itu bulan berada di atas ufuk. Karena itu, 1 Syawal 1442 H jatuh pada Kamis Wage (13/5/2021).

Sementara Ijtimak jelang Zulhijah 1442 H terjadi pada Sabtu Pahing (10/7/2021) pukul 08:19:35 WIB. Pada saat terbenam Matahari di Yogyakarta, hilal sudah wujud, dan di seluruh wilayah Indonesia pada saat terbenam matahari itu bulan berada di atas ufuk. Maka, 1 Zulhijah 1442 H jatuh pada Minggu Pon (11/7/2021).

Sementara Hari Arafah pada 9 Dzulhijjah 1442 H bertepatan Senin Legi (19/7/2021), Idul Adha (10 Dzulhijjah 1442 H) pada Selasa Pahing (20/7/ 2021).

Maklumat ini ditandatangani Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir dan Sekretaris Agung Danarto di Yogyakarta pada 26 Januari 2021.

“Demikian maklumat ini disampaikan agar menjadi panduan bagi warga Muhammadiyah dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita,” ujar Haedar Nashir dalam maklumat tersebut.(redaksi)

Minggu, 07 Februari 2021

Sebagian Parpol Besar dan Kecil Ramai-Ramai Menolak RUU Tentang Pemilu Yang Di Revisi


Sebagian partai politik (parpol) besar dan kecil ramai-ramai menolak draf RUU tentang Pemilu yang merevisi UU Pemilu Nomor 7/2017 dan UU Pilkada Nomor 10/2016.

Portalrakyat.com-Sebagian partai politik (parpol) besar dan kecil ramai-ramai menolak draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemilu yang merevisi UU Pemilu Nomor 7/2017 dan UU Pilkada Nomor 10/2016, termasuk juga pemerintah dan parpol nonparlemen.

Awalnya, semua fraksi di Komisi II DPR awalnya kompak untuk menusulkan RUU Pemilu sebagai usul inisiatif DPR.

Menyikapi hal ini, Peneliti Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menilai, sikap parpol dan juga pemerintah yang menunda merevisi UU Pemilu ini sangat aneh, karena RUU Pemilu sudah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021 yang disepakati di Badan Legislasi (Baleg) DPR bersama Menkumham Yasonna Laoly yang merupakan wakil pemerintah.

"Menurut saya ini sangat patut dipertanyakan dan juga menjadi sangat aneh baik partai politik maupun pemerintah merasa tidak perlu melakukan revisi UU Pemilu," kata Fadli dalam webinar yang bertajuk "Maju-Mundur Revisi UU Pemilu" yang disiarkan di Youtube Perludem, Minggu (7/2/2021).

Menurut Fadli, alasan parpol dan pemerintah untuk menunda revisi UU Pemilu itu tidak didasarkan pada situasi kontestasi demokrasi dan kerangka hukum UU Pemilu.

Sebaliknya, Fadli menilai bahwa kerangka hukum dalam UU Pemilu saat ini bermasalah dan banyak hal yang perlu diperbaiki. Karenanya, DPR sepatutnya menyetujui revisi UU Pemilu pada 14 Januari 2021 lalu sebagaimana persetujuan Prolegnas Prioritas 2021.

"Kalau menggunakan alasan itu apakah Undang-Undang sekarang sudah memadai untuk digunakan dalam jangka waktu yang panjang? Menurut saya jawabannya tidak. Ada banyak aspek yang harus diperbaiki dan dikuatkan," tegasnya.*redaksi.

Selasa, 26 Januari 2021

Draf UU Pemilu:Alokasi Kursi DPR-DPRD Di Perkecil,Ini Tinjauannya


Portalrakyat.com-Rancangan UU Pemilu yang sedang digodok DPR mengatur soal alokasi kursi daerah pemilihan (dapil) untuk DPR dan DPRD. Alokasi kursi dapil untuk DPR dan DPRD dalam RUU tersebut diperkecil.

Dilangsir media,dalam draf RUU Pemilu yang Rabu (27/1/2021), aturan soal alokasi dapil untuk DPR ini diatur dalam Pasal 208. Dapil untuk DPR menjadi paling sedikit 3 kursi dan maksimal 8 kursi. Aturan ini berbeda dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang maksimal 10 kursi.

Pasal 208 (Draf RUU Pemilu)
(2) Setiap daerah pemilihan Pemilu Anggota DPR memiliki alokasi kursi setiap daerah pemilihan paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 8 (delapan) kursi.

Pasal 187 (UU Pemilu)
(2) Jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPR paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 10 (sepuluh) kursi.

Sedangkan untuk dapil DPRD alokasinya mengecil dari maksimal 12 kursi menjadi 10 kursi.

Pasal 228 (Draf RUU Pemilu)
(2) Setiap daerah pemilihan Pemilu Anggota DPRD Provinsi memiliki alokasi kursi setiap daerah pemilihan paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 10 (sepuluh) kursi.

Pasal 189 (UU Pemilu)
(2)Jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD provinsi paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 12 (dua belas) kursi.

Selain itu, RUU Pemilu ini juga mengatur soal kenaikan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) menjadi 5%.

RUU Pemilu ini masuk Prolegnas Prioritas 2021. Draf RUU Pemilu sudah diserahkan Komisi II DPR ke Baleg DPR.

Redaksi.

Modus Baru BLT BPJS Ketenagakerjaan Di WhatsApp Pesan Berantai,Itu Hoax


Portalrakyat.com-Beredar di sebuah pesan berantai mengatasnamakan Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau BLT BPJS Ketenagakerjaan. Dalam pesan berantai itu disebutkan yang bisa menerima BLT BPJS Ketenagakerjaan adalah yang bekerja antara tahun 2000 hingga 2021.

Pesan berantai itu sampai mencantumkan link daftar lengkap calon penerima BLT tersebut. Akan tetapi, perlu diperhatikan jangan sesekali membuka link tersebut karena berisiko bisa mencuri data pribadi Anda.

Berita ini ditulis dengan tujuan untuk memberi peringatan kepada pembaca agar tidak sembarangan mengklik link yang dicantumkan dalam pesan berantai semacam itu.

Berikut isi pesan berantai yang dimaksud:

Mereka yang bekerja antara tahun 2000 dan 2021 berhak menerima bantuan sosial finansial sebesar *Rp 3.550.000.

Periksa apakah nama Anda ada di daftar untuk menarik manfaat

Daftar lengkap
https://whatsprem.club/bank-id

Adapun bila penasaran apakah Anda calon penerima BLT BPJS Ketenagakerjaan atau bukan, begini cara mengetahuinya:

1. Pertama, bisa dengan mengakses situs BPJS Ketenagakerjaan di link https://sso.bpjsketenagakerjaan.go.id/dan cek kepesertaan kamu.

2. Cara kedua, bisa dengan WhatsApp di nomor +62811-9115910 atau +62855-1500910

3. Cara lainnya, dengan SMS ke nomor 2757 dengan format Daftar (spasi) Saldo, nomor KTP, tanggal lahir dan nomor peserta.

4. Terakhir dengan download dan instal aplikasi BPJSTKU untuk android atau iOS.

Untuk aplikasi, pastikan pengguna telah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dan melakukan registrasi akun. Selain itu, cek lebih dulu status kepesertaan dan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan.

Sebagai pengingat, program BLT BPJS Ketenagakerjaan akan memberikan bantuan kepada peserta yang terdaftar sebesar Rp 600 ribu per bulan atau Rp 1,2 juta setiap termin.

Redaksi.

© Copyright 2019 PORTAL RAKYAT.COM | All Right Reserved