-->

Jumat, 31 Januari 2020

ASN Berpolitik Mencari Jabatan, Rakyat Menonton Dalam Kemiskinan

Penulis : Frido Umrisu Raebesi

(Wartawan Kontributor Malaka)

Portalrakyat.com, Malaka (NTT) – Aparatur Sipil Negara ( ASN ) adalah adalah istilah untuk kelompok profesi bagi pegawai-pegawai yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai ASN terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam artian sederhana ASN adalah abdi negara yang wajib hukumnya harus netral dalam politik. Tugasnya adalah menjadi abdi atau pelayan dalam suatu instansi pemerintah yang mana dia digaji oleh negara dan dituntut dengan sumpah untuk netral dalam berpolitik.

Pengaturan tentang netralitas ASN sangat jelas dan tegas serta rinci dijelaskan dalam  ketentuan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, beberapa surat edaran sebagai penegasan dari Komisi ASN , Menteri PANRB, MenDAGRI BKN, dan Bawaslu RI. Setiap ASN  dilarang memberi dukungan atau melakukan kegiatan yang mengarah pada politik praktis pada kontestasi Pilkada/Pileg/Pilpres. ASN dituntut untuk tetap profesional dan tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.

Dalam hal terdapat ASN yang  melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku serta netralitas ASN pada penyelenggaraan Pemilu 2019, maka ASN akan  dikenakan sanksi moral berupa pernyataan secara terbuka atau secara tertutup atau sanksi disiplin mulai ringan, sedang, sampai berat. Pengaturan sanksi ini diatur secara jelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010  dalam  Pasal 12 angka 6,7, dan 8 untuk sanksi disiplin sedang, dan Pasal 13 angka 11 dan 12 untuk sanksi disiplin berat.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi ASN untuk melaksanakan  kebijakan publik, program-program pemerintah dan instansi,  memeberikan pelayanan kepada masyarakat dan sebagai perekat dan pemersatu bangsa atau NKRI, ASN wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok ataupun golongan dan  dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon/ peserta Pemilu atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis/berafiliasi dengan partai politik.

Dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf e UU ASN  menyebutkan bahwa pegawai ASN melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh  tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Artinya bahwa pegawai ASN itu bisa atau dapat menolak atau tidak melakukan perintah atasan yang menyuruh melakukan suatu perbuatan yang  melanggar kode etik dan kode perilaku pegawai ASN. Tentunya penolakan itu memperhatikan norma etika dan perilaku yang berlaku dalam organisasi  dan masyarakat setempat

Kasus yang ingin saya uraikan di sini adalah terlibatnya ASN di Kabupaten Malaka,Provinsi NTT yang entah tahu atau tidak tahu,ikut dalam kegiatan politii balon Bupati dan wakil Bupati tertentu.

Pertanyaannya, ASN itu berpolitik untuk apa? Untuk kepentingan umum?atau untuk mencari aman dan jabatan. Jelas, bahwa jika pemimpin daerah dalam suatu daerah maju lagi dalam kontes Pilkada, maka peluang terlibatnya para ASN ini dalam berpolitik sangat besar.

Tekanan sang penguasa? Ah tidak juga. Jika marwah ASN dipegang teguh,maka tekanan sang penguasa bisa diatasi dengan baik. Alasan klasik yang paling mendasar adalah ASN berpolitik untuk mencari jabatan.

Mereka (ASN) mendadak bisa kehilangan muka dan berusaha cari muka. Ke manakah mereka mencarinya? Ke rumah pemimpin daerahnya pastinya.

Di Kabupaten Malaka, ASN justru lebih berpolitik dibandingkan dengan para kader partai politik. Saya berani katakan hal itu karena saya menyaksikan juga dan banyak kejadian itu. Saya jurnalis dan saya tahu semuanya. Bahkan, jika diperintah untuk ikut dalam satu safari politik,meteka tidak pernah menolak bahkan merasa diri terhormat. Imbasnya? Kantor pelayanan publik ditinggalkan. Rakyat?? Ahh mereka hanya butiran debu yang menggangu.

Kamis, 30 Januari 2020, Bawaslu Kabupaten Malaka, melaporkan delapan ASN di Malaka ke Komisi ASN yang terlibat dalam kegiatan politik. Memalukan dan bobrok sekali kinerja mereka ini. Parahnya lagi delapan orang tersebut,ada yang menjabat sebagai Camat dan Kepala Puskesmas. Mau cari apalagi mereka ini. Jabatan yang mana lagi? Kecurigaan saya muncul, mereka ini juga takut kehilangan jabatan. Miris para ASN Malaka ini.

Kabupaten Malaka adalah kabupaten baru di Nusa Tenggara Timur. Kabupaten dengan SDA terbesar di daratan Timor. Tapi mirisnya, masih banyak angka pengangguran dan masih banyak yang merantau ke luar daerah untuk mencari hidup yang lebih baik. Artinya bahwa Malaka ini masih miskin. Tugasnya Bupati bersama para ASN inilah yang harus mencari solusi untuk kesejahteraan daerahnya. Tapi nyatanya? Mereka asyik saja berpolitik mencari jabatan dan rakyat menonton dalam kemiskinan.

Banyak program atas nama rakyat,tapi habis ditangan kontraktor dan banyak dugaan korupsi di dalamnya. Lagi-lagi ada ASN juga diduga terlibat di dalamnya. Virus politik sudah menjamur dalam nubari ASN Malaka.

ASN sibuk berpolitik untuk mencari jabatan dan berusaha mendapat proyek- proyek pemerintah, sedangkan rakyat hanya menonton dalam kemiskinan yang sangat parah.(Vnttc). 

© Copyright 2019 PORTAL RAKYAT.COM | All Right Reserved