-->

Senin, 10 Mei 2021

Sidang Isbat Penetapan 1 Syawal 1442 H,Lebaran Idul Fitri Jatuh Pada Kamis 13 Mei 2021



Sidang isbat penetapan 1 Syawal 1442 H./foto.

Jakarta, Portalrakyat.com-Kementerian Agama akan menggelar sidang isbat atau penetapan 1 Syawal 1442 Hijriah pada esok, Selasa (11/5) secara daring dan luring.

"Isbat awal Syawal digelar 11 Mei 2021 atau bertepatan dengan 29 Ramadan 1442 H secara daring dan luring," kata Dirjen Bimas Islam Kemenag, Kamaruddin Amin, dalam keterangan resminya beberapa waktu lalu.

Kamaruddin mengatakan sidang isbat dilakukan mengikuti protokol kesehatan Covid-19 yang ketat karena masih di tengah pandemi virus corona. Sehingga, tidak semua perwakilan atau undangan hadir secara fisik di kantor Kementerian Agama seperti beberapa tahun sebelumnya.

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dijadwalkan akan memimpin langsung sidang isbat tersebut. Kamaruddin juga akan memanfaatkan media sosial milik Kemenag untuk melakukan live streaming agar tersiar kepada publik.

"Sidang dibatasi, hanya dihadiri Menag dan Wamenag, Majelis Ulama Indonesia, Komisi VIII DPR, serta sejumlah Dubes negara sahabat dan perwakilan ormas," kata Kamaruddin.

Terpisah, Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Agus Salim merinci sidang isbat 1 Syawal 1442 H akan digelar dengan beberapa tahapan.

Sesi pertama, kata dia, dimulai pukul 16.45 WIB. Sesi ini nantinya akan ada pemaparan posisi hilal Awal Syawal 1442H oleh Tim Unifikasi Kalender Hijriah Kemenag. Kemenag juga melakukan pemantauan hilal atau rukyatul hilal pada 88 titik di seluruh Indonesia.

Setelah itu, tahap kedua setelah Magrib, sidang Isbat akan langsung digelar. Sidang nantinya diawali dengan mendengarkan laporan data hisab dan hasil rukyatul hilal.

"Terakhir, hasil sidang isbat akan diumumkan menteri agama secara telekonferensi serta disiarkan langsung oleh TVRI sebagai TV Pool dan live streaming medsos Kemenag," kata dia.

Diketahui, ormas Islam Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah telah menetapkan 1 Syawal atau Hari Raya Idulfitri 1442 Hijriah jatuh pada Kamis 13 Mei 2021 mendatang.

Keputusan tersebut tertuang dalam Maklumat Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/MLM/I.0/E/2021.

Menjelang Idulfitri 1442H, Kementerian Agama RI sendiri telah mengeluarkan surat edaran tentang Panduan Penyelenggaraan Salat Idul Fitri 1442H/2021 di tengah Pandemi virus Corona.

Redaksi.

Minggu, 04 April 2021

Larangan Mudik Sudah Final,Kemenhub Segera Rilis Aturannya

Ilustrasi./dok.

Jakarta,Portalrakyat.com-Kementerian Perhubungan (Kemenhub) segera merilis Peraturan Menhub (Permenhub) tentang Pengendalian Transportasi pada masa mudik Idul Fitri Tahun 2021.

Peraturan itu sebagai payung hukum lanjutan terkait larangan mudik yang sudah diumumkan pemerintah melalui Menteri Koordinator PMK Muhadjir Effendy. Kebijakan tersebut dalam rangka mencegah terjadinya lonjakan kasus COVID-19.

"Kami tetap konsisten untuk melaksanakan kebijakan larangan mudik. Hari ini kami tengah melakukan finalisasi Permenhub tersebut yang akan segera kami terbitkan dalam waktu dekat ini," kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melalui keterangan tertulis, Minggu (4/4/2021).

Dikutip Detik.com-pada 6-17 Mei 2021. Sebelum dan sesudah tanggal tersebut, masyarakat diimbau tidak melakukan pergerakan atau kegiatan ke luar daerah, kecuali dalam keadaan mendesak dan perlu.

Mudik dilarang bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI-Polri, karyawan BUMN, hingga karyawan swasta baik itu yang merupakan pekerja formal maupun informal, serta masyarakat umum lainnya.

"Jadi kami tegaskan lagi bahwa keputusan larangan mudik tahun ini sudah final. Untuk itu, kami meminta masyarakat untuk tidak mudik pada tahun ini agar tidak terjadi hal yang kita tidak inginkan, yaitu terjadinya lonjakan kasus COVID-19," tambah Budi.

Redaksi.

Rabu, 31 Maret 2021

Fakta Terbaru Pernyataan Lengkap Kapolri Pasca Penyerangan Pelaku Teror


Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo.dok.foto.

Jakarta,Portalrakyat.com-Tersangka teroris bernama Zakiah Aini (25) melakukan penyerangan terhadap Mabes Polri tadi sore. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjelaskan bahwa petugas langsung menembak Zakiah Aini yang mencoba melakukan aksi teror.

"Sekitar pukul 16.30 WIB tadi telah kita lakukan tindakan tegas terhadap pelaku teror yang mencoba melakukan aksi di Mabes Polri," ujar Sigit dalam jumpa pers di Mabes Polri, Rabu (31/3/2021).

Sigit juga membeberkan kronologis dari penyerangan Zakiah Aini sebelum ditembak polisi. Awalnya, Zakiah Aini masuk dari pintu belakang Mabes Polri dan sempat berbincang-bincang terlebih dahulu dengan petugas serta menanyakan lokasi kantor pos.

Setelah itu, Zakiah Aini meninggalkan pos penjaga dan pergi ke arah pos siaga di dekat gerbang utama. Di sana lah terjadi baku tembak antara Zakiah Aini dengan petugas hingga akhirnya dirinya tewas.
"Kemudian terhadap tindakan tersebut dilakukan tindakan tegas terukur kepada yang bersangkutan. Kemudian dari hasil olah TKP ditemukan identitas yang bersangkutan bernama ZA umur 25 tahun, alamat di Jalan Lapangan Tembak, Kelapa Dua, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur," sambungnya.
Berikut pernyataan lengkap Kapolri:
Sekitar pukul 16.30 WIB tadi telah kita lakukan tindakan tegas terhadap pelaku teror yang mencoba melakukan aksi di Mabes Polri.

Adapun kronologisnya kurang lebih jam 16.30 WIB tadi ada seorang wanita yang berjalan masuk dari pintu belakang. Kemudian yang bersangkutan mengarah ke pos gerbang utama yang ada di Mabes Polri. Yang bersangkutan kemudian menanyakan di mana keberadaan kantor pos dan kemudian diberikan pelayanan oleh anggota dan ditunjukkan arah kantor pos tersebut.

Kemudian wanita tersebut meninggalkan pos tersebut. Namun kemudian yang bersangkutan kembali dan melakukan penyerangan terhadap anggota yang ada di pos siaga dengan melakukan penembakan sebanyak 6 kali. 2 kali tembakan kepada anggota di dalam pos. 2 kali ke anggota di luar, dan menembak lagi kepada anggota yang ada di belakangnya.

Kemudian terhadap tindakan tersebut dilakukan tindakan tegas terukur kepada yang bersangkutan. Kemudian dari hasil olah TKP, ditemukan identitas yang bersangkutan bernama ZA umur 25 tahun, alamat di Jalan Lapangan Tembak, Kelapa Dua, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur.

Kemudian kita cek berdasarkan identifikasi sidik jari dan face recognition ternyata memang identitas sesuai. Kemudian dari hasil profiling terhadap yang bersangkutan, maka yang bersangkutan ini adalah tersangka atau pelaku lone wolf yang berideologi radikal ISIS yang dibuktikan dengan postingan yang bersangkutan di sosmed.

Tersangka ini mantan mahasiswa di salah satu kampus dan drop out pada saat di semester 5. Kemudian dari hasil pendalaman dan penggeledahan, kita dapatkan beberapa temuan terkait barang yang dibawa. Yang bersangkutan bawa map kuning, di dalamnya ada amplop bertuliskan kata-kata tertentu.

Dan kemudian juga yang bersangkutan memiliki Instagram yang baru dibuat ataupun diposting 21 jam yang lalu di mana di dalamnya ada bendera ISIS dan ada tulisan terkait dengan masalah bagaimana perjuangan jihad. Kita temukan juga saat penggeledahan di rumahnya surat wasiat dan ada kata-kata di WA grup keluarga bahwa yang bersangkutan akan pamit.

Jadi saya sudah perintahkan kepada Kadensus untuk mendalami dan usut tuntas terhadap kemungkinan adanya kelompok jaringan yang terkait dengan tersangka ini. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya sampaikan ke seluruh anggota untuk tetap beri pelayanan kepada masyarakat.

Namun demikian tingkatkan kewaspadaan, tingkatkan sistem pengamanan baik di markas komando, maupun pada saat laksanakan tugas di lapangan. Jadi kami minta untuk rekan-rekan seluruhnya tetap beri pelayanan total kepada masyarakat.

Humas Polri.

Sabtu, 27 Maret 2021

Pemerintah Resmi Tiadakan Mudik Lebaran Selama 12 Hari Berlaku 6-12 Mei


Ilustrasi./Foto.dok

Jakarta,Portalrakyat.com-Pemerintah resmi melarang aktivitas mudik lebaran tahun 2021. Hal itu berdasarkan hasil keputusan rapat koordinasi (rakor) yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy bersama sejumlah menteri dan pimpinan lembaga terkait di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Jumat (26/03/2021).

Menko PMK menyebutkan larangan mudik lebaran tahun ini akan diberlakukan selama 12 hari, mulai tanggal 6 sampai 17 Mei 2021.

Tujuannya adalah untuk mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19 seperti yang terjadi sebelumnya yakni pada beberapa kali masa libur panjang, termasuk saat libur Natal dan Tahun Baru 2020.

“Sesuai arahan Bapak Presiden dan hasil keputusan rapat koordinasi tingkat menteri maka ditetapkan bahwa tahun 2021 mudik ditiadakan,” ujarnya dalam keterangan pers yang digelar secara daring usai rakor.

Muhadjir menekankan larangan mudik lebaran tidak hanya berlaku bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), maupun TNI/Polri, tapi juga berlaku bagi pegawai swasta dan juga seluruh masyarakat Indonesia.

Hal tersebut sekaligus untuk memaksimalkan manfaat dari pelaksanaan vaksinasi yang telah dilakukan sejak beberapa waktu lalu.

Sementara itu, untuk cuti bersama Idul Fitri tetap diberlakukan yaitu pada tanggal 12 Mei 2021.

Kendati demikian, masyarakat diimbau untuk tidak melakukan pergerakan atau aktivitas kegiatan yang berpotensi menaikkan angka kasus penularan dan keterpaparan COVID-19.

“Untuk imbauan supaya tidak bepergian kecuali dalam keadaan urgent. Mekanismenya untuk pergerakan orang dan barang pada masa Idulfitri itu akan diatur oleh kementerian/lembaga terkait dan untuk kegiatan keagamaan dalam rangka menyambut Ramadan dan Idul Fitri juga akan diatur Kementerian Agama berkonsultasi dengan MUI dan organisasi-organisasi keagamaan,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut juga
Diungkapkan bahwa terdapat pengecualian larangan mudik, khususnya bagi pegawai yang sedang melakukan perjalanan dinas.

Meskipun, untuk itu harus disertai dengan syarat memiliki surat tugas yang ditandatangani oleh pejabat minimal eselon 2 bagi ASN dan BUMN atau surat keterangan dari kepala desa bagi masyarakat yang memiliki keperluan mendesak.

“Tentang urgensinya akan ditentukan oleh instansi dan perusahaan tempat dia bekerja," pungkas Muhadjir.

Dalam kesempatan itu, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini turut menyampaikan bahwa untuk bantuan sosial (bansos) selama masa cuti Idul Fitri akan tetap dilaksanakan sesuai jadwal yakni pada awal bulan Mei.

Khusus untuk bansos di DKI Jakarta dan sekitarnya, dapat dilakukan pada minggu pertama atau awal minggu kedua di bulan Mei tersebut.

Redaksi

Selasa, 23 Maret 2021

Kapolri Resmi Launching Etle Nasional Tahap 1,12 Polda Terapkan E-Tilang

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meresmikan launching tilang elektronik atau Elektronic Traffic law enforcement (Etle).

JAKARTA,Portalrakyat.com-Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meresmikan launching tilang elektronik atau Elektronic Traffic law enforcement (Etle) nasional tahap 1. Dalam launching tahap 1 ini, ada 12 Polda dengan 244 kamera tilang elektronik yang bakal dioperasikan mulai hari ini.

Launching Etle tahap 1 digelar di gedung NTMC Polri, Jakarta, Selasa (23/3/2021). Acara ini dihadiri oleh Ketua Mahkamah Agung Muhammad Syarifuddin dan Jaksa Agung TB. Hassanudin yang turut dalam penandatangan Memorandum Of Understanding (MoU) penegakan hukum.

Menpan RB Tjahjo Kumolo, Kepala Bappenas Suharso Manoarfa, Dirut Jasa Raharja Budi Raharjo dan beberapa perwakilan instansi lain turut hadir. Jajaran Dirlantas se-Indonesia juga hadir secara virtual.

Etle nasional ini merupakan salah satu implementasi Korlantas Polri yang dipimpin Kakorlantas Polri Irjen Pol Istiono dalam mewujudkan salah satu program prioritas Presisi atau prediktif, responsibilitas, transparansi dan berkeadilan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Kapolri Jnderal Listyo Sigit Prabowo dalam paparannya mengatakan kehadiran tilang elektronik nasional ini untuk meningkatkan program keamanan dan keselamatan masyarakat di jalan raya.

Kapolri ingin masyarakat lebih waspada dalam waspada karena adanya Etle dapat memantau perilaku pengendara.

“Kenapa ini kita lakukan? Ini adalah bagian dari upaya kita untuk meningkat program keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas, tentunya perlu ada upaya-upaya penegakan hukum agar proses pelaksanaan kegiatan para pengguna jalan betul-betul bisa disiplin, bisa mengutamakan keselamatan dan tentunga menghargai masyarakat lain sesama pengguna jalan,” kata Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Di sisi Polri, Jenderal Sigit menekankan upaya penegakan hukum yang transparan lewat Etle.

Mantan Kabareskrim ini berharap sistem Etle dapat mencegah penyalahgunaan wewenang sekaligus pemanfaatan teknologi informasi.

Di sisi kepolisian, program Etle adalah bagian dari kami untuk melakukan penegakan hukum dengan memanfaatkan teknologi informasi.

‘Kita terus memperbaiki sistem sehingga ke depan penegakan hukum kepolsiian, khususnya lalu lintas di jalan, tidak perlu berinteraksi langsung dengan masyarakat yang tentunya kita sering mendapatkan komplain terkait dengan masalah proses tilang yang dilakukan oleh beberapa oknum anggota, yang kemudian berpotensi terjadinya penyalahgunaan wewenang,” jelas Kapolri.

Etle nasional ini dapat menindak 10 pelanggaran lalu lintas diantaranya pelanggaran traffic light, pelanggaran marka jalan, pelanggaran ganjil genap, pelanggaran menggunakan ponsel, pelanggaran melawan arus, pelanggaran tidak menggunakan helm, pelanggaran keabsahan STNK, pelanggaran tidak menggunakan sabuk pengaman dan pelanggaran pembatasan jenis kendaraan tertentu.

Selain mendeteksi pelanggaran lalu lintas, sistem Etle juga dapat menjadi pendukung bukti kasus kecelakaan dan tidak kriminalitas di jalan raya dengan menggunakan teknologi face recognition yang sudah ada di sistem Etle.

Sementara itu, Kakorlantas Polri Irjen Pol Istiono mengungkapkan jajaran Korlantas masih terus bekerja agar penerapan Etle bisa rampung di 34 Polda.

Istiono mengatakan sistem Etle terintegrasi dari Polres, Polda hingga Korlantas Polri.

Konsen tahap pertama ini tentunya akan ditindaklanjuti dengan launching kedua nanti rencananya.

“Akan kita bangun di 10 polda berikutnya, yang kita rencanakan nanti sekitar 28 april kita resmikan launching kedua, nanti secara bertahap, akan kita laksanakan,” ujar Kakorlantas Polri Irjen Pol Isitiono.

Secara teknis di lapangan kita terus bekerja untuk merampungkan program ini secara bertahap hingga 34 polda nanti terpasang semua.

“Di semua titik yang perlu kita pasang Etle tentunya berdasarkan maping dan analisis kita. Titik mana yanf paling krusial dan perlu kita pasang Etle di situ,” sambung dia.

Kakorlantas menjelaskan Etle nasional mendeteksi seluruh kendaraan baik roda dua maupun roda empat yang tidak mematuhi aturan lalu lintas.

Istiono berharap kesadaran masyarakat akan taat berlalu lintas semakin tinggi dengan kehadiran Etle.

Semua kendaraan yang melanggar intinya kefoto, kepotret, mau nomor khusus, nomor apa saja, pake nomor TNI itu kepotret.

Kalau TNI nanti urusannya dikonfirmasi ke temen-temen, kita sudah kerjasama bagaimana mekanismesnya untuk teman-teman TNI, ada konfirmasi disitu,” tuturnya.

*Ini bagian dari kesadaran masyarakat dalam membangun hukum itu sendiri,” lanjut dia.

Berikut 12 Polda yang sudah menerapkan Etle di launching tahap 1 :

1. Polda Metro Jaya
2. Polda Jawa Barat
3. Polda Jawa Tengah
4. Polda Jawa Timur
5. Polda Jambi
6. Polda Sumatera Utara
7. Polda Riau
8. Polda Banten
9. Polda D.I.Y
10. Polda Lampung
11. Polda Sulawesi Selatan
12. Polda Sumatera Barat

Source : Div Humas Mabes Polri

Akan Segera Diganti Kartu ATM Lama BRI,Begini Caranya

Bank Rakyat Indonesia.dok.

JAKARTA,Portalrakyat.com - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) mengimbau nasabah yang masih menggunakan kartu ATM lama berbasis magnetic stripes segera mengganti kartunya.

Adapun penggantian kartu bisa dilakukan di seluruh kantor cabang (kacab) Bank BRI di seluruh Indonesia. Jika ingin mengganti kartu menjadi berbasis chip, jangan lupa membawa KTP dan kartu ATM yang ingin diganti.

"Penukaran kartu ber-chip dapat dilakukan oleh nasabah BRI di lebih dari 9.000 unit kerja BRI yang tersebar di seluruh Indonesia," kata Corporate Secretary BRI, Aestika Oryza Gunarto, Selasa (23/3/2021).

Dikutip dari Kompas.com,Adapun hingga Februari 2021, migrasi kartu ATM berbasis chip BRI sudah mencapai 82 persen. Targetnya migrasi ini akan tercapai 100 persen pada bulan Desember 2021.

Oleh karena itu, BRI terus melakukan sosialisasi kepada nasabah untuk melakukan penggantian kartu ATM/Debit.

"Penukaran kartu ATM hanya membawa kartu ATM/Debit BRI dan KTP tanpa dikenakan biaya atau gratis," pungkasnya.

Perbankan tanah air tengah gencar-gencarnya mengimbau para nasabah segera mengganti kartu ATM berbasis magnetic stripes menjadi berbasis chip.

Sebagai informasi, penukaran kartu ATM berbasis magnetic stripes ke ATM chip merupakan ketentuan dari Bank Indonesia.

Ketentuan itu diatur melalui Surat Edaran Bank Indonesia No. 17/52/DKSP terkait Implementasi Standar Nasional Teknologi Chip untuk Kartu ATM dan/atau Kartu.

Redaksi
© Copyright 2019 PORTAL RAKYAT.COM | All Right Reserved