-->

Selasa, 31 Maret 2020

Pilkada Serentak Ditunda, Ada 3 Opsi Kesepakatan Penundaan

Pilkada Serentak Ditunda, Ada 3 Opsi Kesepakatan Penundaan

Portalrakyat.com, Jakarta – Menyikapi  wabah Virus Corona (Covid-19), Komisi II DPR RI bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sepakat untuk menunda penyelenggaraan Pilkada serentak 2020.

Namun dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar, Senin (30/3/2020) kemarin, KPU RI menyampaikan tiga opsi terkait dengan penundaan Pilkada serentak tersebut.

Opsi pertama penundaan pemungutan suara dilakukan hingga dengan 9 Desember 2020 atau disesuaikan selama tiga bulan, dengan asumsi tahapan yang berhenti (ditunda) bisa dilanjutkan setelah masa tanggap darurat selesai tepat waktu yakni 29 Mei 2020.

Opsi kedua penundaan hingga 17 Maret 2021 atau penundaan selama enam bulan dan opsi ketiga hingga 29 September 2021 atau penundaan selama 12 bulan.

“Pada prinsipnya semua pihak (Komisi II, Mendagri, Bawaslu, dan DKPP) setuju Pemilihan serentak 2020 ditunda. Namun belum sampai pada kesimpulan kapan ditundanya. Masih muncul beberapa pendapat yang berbeda,” ungkap Anggota KPU RI Pramono Ubaid Tanthowi dilansir dari website KPU Ri.

Pramono mengatakan pada pertemuan tersebut antara Komisi II DPR dengan pihak penyelenggara Pilkada serentak 2020 tidak bisa dilaksanakan tahun ini.

Adapun keputusan terkait opsi yang akan dipilih selanjutnya akan diambil oleh tiga pihak (KPU, Kemendagri dan DPR) pada pertemuan berikutnya.

Hal lain yang juga sudah disepakati bersama, kata Pramono adalah terkait payung hukum untuk menunda Pilkada serentak 2020. Di luar bulan September sebagaimana yang sebelumnya sudah disebutkan di dalam UU 10 tahun 2016. Pilihan lain yakni mengubah UU namun sulit dilakukan.

“Sebab memerlukan rapat-rapat pembahasan oleh Komisi II DPR secara intensif, padahal ada aturan social distancing,” ujar Pramono.

Di akhir pertemuan itu  para pihak juga menyepakati anggaran pemilihan yang belum terpakai direalokasikan oleh Pemda masing-masing untuk penyelesaian penanganan pandemi Covid-19.

“Semua sepakat bahwa penanganan pandemi harus lebih didahulukan dibanding kontestasi politik,” pungkasnya.

Read other related articles

Also read other articles

© Copyright 2019 PORTAL RAKYAT.COM | All Right Reserved